IJ.COM

Aplikasi Dapodikdasmen sudah dirilis dalam versi yang terbaru yakni Dapodik 2026. Karena dirilis dalam bentuk installer maka untuk melakukan pemasangan aplikasi dapodik versi terbaru ini harus dilakukan uninstall aplikasi Dapodik versi sebelumnya.

Agar pembongkaran aplikasi Dapodik bisa bersih maka direkomendasikan menggunakan tools Aplikasi Uninstaller. Seperti Geek Uninstaller, Advanced Uninstaller Pro, IObit Uninstaller Free, Revo Uninstaller Free & Pro dan semacamnya. Biasanya admin menggunakan aplikasi YourUninstaller untuk mengbuang aplikasi Dapodik lama.

Setiap kali melakukan instalasi Dapodik versi terbaru, terkadang muncul beberapa kendala atau masalah teknis. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti sistem yang belum kompatibel, data lama yang belum dibersihkan, atau proses instalasi yang tidak berjalan sempurna. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membaca petunjuk instalasi dengan teliti.

Jika tetap mengalami kendala, pengguna bisa menghubungi tim helpdesk atau bergabung di forum komunitas Dapodik untuk mendapatkan solusi dari pengguna lain yang sudah lebih dulu mengatasi masalah serupa.

Trouble Umum Dapodik Dan Cara Mengatasi

Berikut ini beberapa trouble Dapodik 2026 yang sering terjadi saat instalasi atau penggunaan versi terbaru:

File corrupt: Silahkan download ulang aplikasi Dapodik kemudian matikan antivirus dan install.

Siswa tidak tampil dirombel kelas XII: Silahkan lakukan tarik data kembali.

Sinkronisasi Dapodik gagal terus: pastikan koneksi jaringan stabil, lalu lintas server Dapodik pusat padat lakukan di waktu yang senggang.

error “versi database masih 2.104”: Penyebab Cache peramban (browser) masih menyimpan data versi lama, sehingga halaman tidak menampilkan pembaruan.

Langkah Solusi

1. Buka pengaturan riwayat (history) atau pengaturan privasi pada peramban Anda.

2. Bersihkan (clear) cache dan cookies terkait situs Dapodik. 

3. Setelah proses pembersihan selesai, kembali ke halaman Dapodik dan tekan Ctrl + F5 untuk memaksa refresh penuh.

Langkah di atas akan memastikan peramban menampilkan versi database terbaru.

Sinkronisasi tetapi tidak muncul di progres pengiriman: Langkah-langkah yang perlu dilakukan jika mengalami permasalahan tersebut:

1. Cek Tombol yang Digunakan

• Pastikan Anda menekan Sinkronisasi, bukan Tarik Data.
• Tarik Data hanya mengambil pembaruan dari server pusat, tanpa mengirim data lokal.

2. Periksa Validasi Data. Buka menu Validasi, perbaiki semua Invalid (ikon merah). Data invalid akan memblokir sinkronisasi.

3. Lakukan Sinkronisasi dengan Benar

• Login ke Aplikasi Dapodik dengan akun kepala sekolah/gunakan fitur tukar pengguna ke akun kepala sekolah menggunakan akun operator.
• Di beranda, klik tombol Sinkronisasi.
• Tunggu hingga bar progres pengiriman muncul dan mencapai 100%.

4. Verifikasi Proses

• Jika progres berhenti atau tidak muncul, ulangi langkah Sinkronisasi sekali lagi.
• Pastikan koneksi internet stabil selama proses.

5. Cek Log Sinkronisasi

• Setelah Sinkronisasi selesai, cek log di folder C:\Program Files (x86)\Dapodik\dataweb\synch_dikdas\prefill\log untuk memastikan tidak ada error.

6. Hubungi Dukungan

• Jika progres masih tidak muncul, hubungi dapo@kemendikdasmen.go.id dengan menyertakan screenshot tombol yang Anda klik dan status validasi data.

Dengan mengikuti langkah‐langkah di atas, Anda dapat memastikan bahwa pengiriman data (sinkronisasi) berjalan dan progres pengiriman tampil dengan benar.

Silahkan komentar untuk troubleshooting Dapodik yang lain

Panduan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) 2025

Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan merupakan dokumen untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulumnya. Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada standar dan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah serta menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan murid, satuan pendidikan, serta daerah.

Panduan meliputi komponen minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan, satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk dan sistematika penyusunannya, dan dapat disesuaikan dengan konteks satuan pendidikan.

Panduan ini digunakan bersama dengan dokumen-dokumen lain yang terkait, di antaranya: Panduan Pembelajaran dan Asesmen, Panduan Kokurikuler, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, Panduan Implementasi Bimbingan dan Konseling, Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Pilihan di SMA/MA/Bentuk Lain yang Sederajat, dan Panduan Pengembangan Bakat dan Minat Murid SMK Melalui Pemilihan Konsentrasi Keahlian dan Ekstrakurikuler. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dibaca dan dipelajari dengan saksama sebagai penunjang pengembangan kurikulum satuan pendidikan.

Download Panduan Kurikulum (KSP)

Panduan Pembelajaran (PM) dan Asesmen 2025

Panduan Pembelajaran dan Asesmen merupakan dokumen yang berisi kerangka kerja pembelajaran mendalam, perencanaan pembelajaran dan asesmen, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, serta contoh- contoh yang dapat memandu pendidik dan pemangku kepentingan lain di satuan pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen.

Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan tujuan, langkah, dan asesmen pembelajaran, serta aspek lain yang menunjang pelaksanaan pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis murid. Asesmen disebut juga penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid.

Dalam panduan ini, pembelajaran dan asesmen merupakan satu siklus, di mana asesmen memberikan informasi tentang pembelajaran yang perlu dirancang, kemudian asesmen digunakan untuk melihat efektivitas pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, asesmen yang diutamakan adalah asesmen formatif yang berorientasi pada perkembangan kompetensi murid.

Pemerintah telah menetapkan Capaian Pembelajaran yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan dokumen perencanaan pembelajaran. Panduan ini memfasilitasi proses berpikir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dimulai dari menganalisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan mengurutkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Dokumen ini juga memuat perencanaan serta pelaksanaan asesmen yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian atau asesmen. Panduan ini difokuskan untuk pembelajaran dan asesmen intrakurikuler, sedangkan panduan kokurikuler disampaikan dalam dokumen terpisah.

Download Panduan Pembelajaran dan Asesmen 

Panduan Kokurikuler

Panduan ini disusun untuk memberikan inspirasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kokurikuler pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi murid. Kokurikuler dimaksudkan untuk membuka ruang yang lebih fleksibel bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan menanamkan nilai-nilai yang dimiliki oleh satuan pendidikan.

Pelaksanaan kokurikuler dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. Satuan pendidikan dapat melibatkan orang tua, masyarakat dan/ atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan kokurikuler. Kami berharap implementasi kokulikuler oleh satuan pendidikan akan lebih efektif, sederhana, dan relevan.

Oleh karena itu, panduan ini hadir untuk menjadi inspirasi pelaksanaan kokurikuler bagi satuan pendidikan dengan ragam tingkat perkembangan dan ketersediaan sumber daya.

Panduan kokurikuler ini memuat makna dan urgensi, kerangka pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut kokurikuler. Panduan ini dibuat untuk digunakan dengan dokumen lain yang relevan agar saling melengkapi.

Download Panduan Kokurikuler 

Transformasi pendidikan di Indonesia terus bergerak menuju arah yang lebih bermakna dan kontekstual. Tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan diberlakukannya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025, yang menempatkan kegiatan kokurikuler sebagai bagian wajib dalam struktur kurikulum sekolah. Tapi, apa sebenarnya kokurikuler itu? Dan bagaimana penerapannya bisa berdampak nyata pada siswa?

Apa Itu Kokurikuler?

Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran tematik lintas disiplin yang dirancang di luar mata pelajaran intrakurikuler. Ia bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan bagian resmi dari proses belajar siswa, yang terencana, terstruktur, dan diakui sebagai jam pembelajaran.

Kegiatan kokurikuler memiliki tiga bentuk utama:

1. Kolaborasi lintas mata pelajaran — misalnya, tema “Konsumsi Sehat” menggabungkan pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia.

2. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) — seperti membaca pagi, hidup bersih, salam sopan, dan jurnal refleksi.

3. Proyek tematik kontekstual — seperti kampanye sosial, eksplorasi lokal, atau forum diskusi siswa.

Mengapa Kokurikuler Penting?

Kokurikuler dirancang untuk memperkuat 8 dimensi Profil Pelajar Pancasila, seperti kreativitas, kolaborasi, kemandirian, hingga komunikasi dan keimanan. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga:

• Belajar lewat pengalaman langsung
• Membentuk kebiasaan baik secara berkelanjutan
• Mengenali nilai-nilai kehidupan dari lingkungan sekitar

Dengan kata lain, kokurikuler membuat belajar jadi hidup.

Bagaimana Sekolah Melaksanakannya?

Terdapat dua pendekatan utama:

Model Reguler (mingguan): cocok untuk kegiatan pembiasaan seperti 7 KAIH, dilakukan secara konsisten sepanjang tahun.

Model Blok (intensif): proyek-proyek tematik yang dilaksanakan dalam waktu terfokus (misalnya, 1–3 minggu), ideal untuk kolaborasi antar guru dan lintas kelas.

Contohnya:

“Kantin Sehat Sekolah” → membangun kesadaran kesehatan dan penalaran kritis.

“Kampanye Anti Bullying” → menumbuhkan sikap toleransi dan kemampuan komunikasi.

“Jurnal Refleksi Mingguan” → memperkuat spiritualitas dan kemandirian siswa.

Bagaimana Penilaiannya?

Berbeda dengan pelajaran biasa, penilaian kokurikuler tidak berbentuk angka. Yang dinilai adalah proses dan keterlibatan murid, melalui:

• Jurnal refleksi
• Karya proyek
• Observasi forum diskusi
• Logbook kebiasaan 7 KAIH

Penilaian dilakukan secara kolaboratif oleh guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, hingga koordinator projek, dan hasilnya tampil dalam rapor sebagai Nilai Kokurikuler.

Peran Guru dan Sekolah

Semua guru dapat terlibat. Penugasan seperti koordinator projek atau pembina 7 KAIH diakui sebagai tugas tambahan resmi dan dihitung dalam beban kerja mingguan. Kepala sekolah dan tim supervisi internal memantau kegiatan ini agar berjalan efektif dan sesuai rencana.

Kokurikuler Bukan Pelengkap, Tapi Inti

Membiasakan siswa menyapa dengan sopan, menyusun kampanye sekolah sehat, hingga menulis refleksi pribadi—semua ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah bagian dari pembelajaran bermakna yang menyentuh hati dan membentuk karakter.

Jika sekolah dikelola hanya untuk nilai kognitif, maka kita kehilangan peluang membentuk pribadi utuh. Kokurikuler adalah jembatan antara kurikulum dan kehidupan nyata.

Ingin tahu lebih dalam atau memulai pelaksanaan kokurikuler di sekolah Anda? Download Buku Saku Implementasi Kokurikuler dari Dinas Pendidikan Jawa Timur bisa menjadi panduan awal yang sangat lengkap dan inspiratif.

Menjelang Tahun Ajaran 2025/2026, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah kembali melakukan langkah strategis dalam rangka pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Melalui peluncuran Aplikasi Dapodik versi 2026, berbagai penyempurnaan dan pembaruan telah dihadirkan. Tujuannya tak lain adalah untuk menyelaraskan sistem pendataan pendidikan nasional dengan arah kebijakan prioritas pemerintah, sekaligus menanggulangi berbagai permasalahan teknis yang terdapat pada versi aplikasi sebelumnya.

Dalam implementasinya, satuan pendidikan di seluruh Indonesia diharapkan memberikan prioritas utama pada pendataan peserta didik yang telah naik kelas pada semester ganjil tahun ajaran baru ini. Setelahnya, proses pendataan dilanjutkan dengan entri data peserta didik baru, serta pengisian partisipasi dalam program BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan). Seluruh proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang masuk ke dalam sistem benar-benar merefleksikan kondisi faktual di satuan pendidikan masing-masing.

Berdasarkan regulasi terbaru, yakni Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, satuan pendidikan diwajibkan untuk menyelesaikan pemutakhiran Dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Kewajiban ini menjadi bagian integral dalam mekanisme penyaluran dana BOS yang tepat sasaran.

Berbeda dari versi sebelumnya, Aplikasi Dapodik 2026 dirilis dalam bentuk installer. Artinya, untuk dapat menggunakannya, satuan pendidikan terlebih dahulu harus menghapus (uninstall) aplikasi Dapodik versi lama dari perangkat mereka. Proses instalasi versi terbaru kemudian dapat dilakukan dengan mengunduh file instalasi resmi melalui laman: https://dapo.kemendikdasmen.go.id/unduhan, lalu mengikuti langkah-langkah instalasi hingga proses sinkronisasi selesai.

Langkah Instalasi Dapodik Versi 2026

1. Unduh installer dari tautan resmi: https://dapo.kemendikdasmen.go.id/unduhan
2. Jalankan proses instalasi
3. Segarkan browser dengan tekan Ctrl + F5
4. Lakukan registrasi pengguna
5. Pastikan registrasi sukses
6. Masukkan username dan password
7. Pilih semester 2025/2026
8. Klik tombol Masuk
9. Pastikan tampilan menunjukkan versi 2026
10. Masukkan data sesuai kondisi riil satuan pendidikan
11. Login sebagai Kepala Sekolah
12. Klik tombol Sinkronisasi

Dalam versi terbaru ini, sejumlah fitur baru telah ditambahkan. Di antaranya adalah validasi usia maksimal peserta didik baru di jenjang SMP dan SMA, serta batas usia peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat validasi tambahan terkait jabatan GTK, tugas tambahan guru, serta kurikulum jenjang SMK. Penambahan lainnya mencakup indikator PAUD HI, data Orang Asli Papua (OAP), serta referensi mata pelajaran sesuai Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025.

Beberapa fitur juga mengalami penonaktifan. Misalnya, menu jadwal, tracer study SMK, dan nomor administrasi peserta didik. Bahkan, jumlah rombongan belajar dan anggota kelas untuk tingkat 8 dan 11 kini dikunci berdasarkan data daya tampung Tahun Ajaran 2024/2025, demi menjaga konsistensi data.

Tak hanya menghadirkan fitur baru, versi 2026 juga membawa sejumlah perbaikan penting. Pengisian nilai rapor untuk siswa mutasi kini telah disempurnakan. Validasi terhadap Nomor Induk Kependudukan ayah juga telah diperhalus, begitu pula dengan penyesuaian pada menu iuran sekolah swasta. Selain itu, format pengisian data rinci PAUD kini menjadi data periodik yang diisi setiap semester, memberikan kemudahan serta efisiensi dalam pelaporan.

Secara keseluruhan, kehadiran Aplikasi Dapodik versi 2026 diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan integritas data pendidikan nasional. Melalui kerja sama dan komitmen setiap satuan pendidikan dalam memperbarui data secara tepat waktu dan sesuai kenyataan, kualitas pengelolaan pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak dalam menyukseskan pembaruan sistem ini.

Dokumen CP Terbaru 2025 menyajikan panduan capaian pembelajaran (CP) yang diperbarui untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Fokus utama dokumen ini adalah memastikan pembelajaran yang relevan, fleksibel, dan berorientasi pada perkembangan holistik siswa.

Poin Utama

1. Tujuan Pembelajaran Capaian

Pembelajaran 2025 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan interdisipliner.

2. Fleksibilitas Kurikulum

Dokumen ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal, dengan tetap berpedoman pada standar nasional.

3. Fokus pada Kompetensi Abad 21

CP 2025 mengintegrasikan keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global.

4. Penilaian Berbasis Kompetensi

Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada proses pembelajaran dan perkembangan karakter siswa, menggunakan pendekatan formatif dan sumatif.

5. Contoh Capaian Pembelajaran

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (Fase D, SMP): Siswa mampu menganalisis teks naratif dan informatif, serta menghasilkan tulisan kreatif yang memperhatikan struktur dan kaidah bahasa.

Mata Pelajaran Matematika (Fase B, SD): Siswa dapat memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah sehari-hari melalui pendekatan berbasis proyek.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Fase E, SMA): Siswa mampu menganalisis isu sosial dan kewarganegaraan, serta mengusulkan solusi berbasis nilai-nilai Pancasila melalui diskusi kelompok.

Capaian Pembelajaran Terbaru 2025 memberikan kerangka yang lebih adaptif dan kontekstual untuk pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang berpusat pada siswa dan contoh-contoh CP yang jelas, dokumen ini mendorong inovasi pengajaran dan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masa kini.

Download KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 046/H/KR/2025 TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Ruang lingkup materi pada PAUD dirumuskan berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 

Ruang lingkup materi pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dirumuskan berdasarkan: 

• Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
• Konsep keilmuan 
• Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

Muatan wajib meliputi: 

• Pendidikan agama 
• Pendidikan Pancasila 
• Pendidikan kewarganegaraan 
• Bahasa 
• Matematika 
• Ilmu pengetahuan alam 
• Ilmu pengetahuan sosial 
• Seni dan budaya 
• Pendidikan jasmani dan olahraga 
• Keterampilan atau kejuruan 
• Muatan lokal 

Muatan wajib bahasa meliputi: 

• Bahasa Indonesia 
• Bahasa asing 
• Bahasa daerah 

Ruang Lingkup Materi PAUD

Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, standar isi PAUD dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang  telah dirumuskan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, nilai fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. 

Ruang lingkup materi PAUD pada standar isi mengacu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan. 

Ruang Lingkup Materi Jenjang Pendidikan Dasar 

Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran learning progression murid pada setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi murid mengembangkan kompetensinya serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran. 

Standar Isi ini mencakup ruang lingkup materi Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Standar Isi sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat sama dengan Standar Isi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Standar Isi sekolah menengah pertama luar biasa/paket B/bentuk lain yang sederajat sama dengan Standar Isi sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Standar Isi pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) mengacu pada muatan wajib sesuai jenjangnya dengan menekankan muatan pemberdayaan dan keterampilan, memperhatikan konteks dan potensi lingkungan setempat, dan mempertimbangkan hal yang dapat dilakukan secara terintegrasi melalui projek atau pendekatan lain yang relevan.

Muatan pemberdayaan dan keterampilan dapat diberikan melalui projek dan diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian Murid baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Ruang lingkup materi pada

Standar Isi dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Muatan keterampilan dapat dikembangkan dengan memperhatikan ragam potensi sumber daya alam dan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesempatan bekerja dan berusaha.

Standar Isi pada pendidikan khusus, selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, juga ditambah dengan ruang lingkup materi program kebutuhan khusus dan keterampilan. Murid berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan memperhatikan profil Murid berkebutuhan khusus.

Ruang Lingkup Materi Jenjang Pendidikan Menengah

Pengembangan Standar Isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan Jenjang Pendidikan Menengah umum difokuskan pada hal-hal berikut:

1. persiapan Murid menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;

2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan

3. pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Murid agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Isi mencakup ruang lingkup materi Pendidikan Menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Standar Isi sekolah menengah atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat sama dengan Standar Isi sekolah menengah atas/madrasah aliyah.

Standar Isi pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) mengacu pada muatan wajib sesuai jenjangnya dengan penekanan pada muatan pemberdayaan dan keterampilan, memperhatikan konteks dan potensi lingkungan setempat, dan dapat dilakukan secara terintegrasi melalui projek atau pendekatan lain yang relevan.

Muatan pemberdayaan dan keterampilan dapat dilakukan melalui projek dan diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian Murid dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Ruang lingkup materi pada

Standar Isi dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Muatan keterampilan dapat dikembangkan dengan memperhatikan ragam potensi sumber daya alam dan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesempatan bekerja dan berusaha serta mengembangkan kemandirian dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat.

Standar Isi pada pendidikan khusus, selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, juga ditambah dengan ruang lingkup materi program kebutuhan khusus dan keterampilan. Murid berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan memperhatikan profil Murid berkebutuhan khusus.

Pengembangan Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang difokuskan pada:

1. persiapan Murid menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;

2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan

3. keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Murid agar dapat hidup mandiri, siap masuk ke dunia kerja, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut yang relevan dengan kejuruannya.

Standar Isi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan terdiri atas ruang lingkup materi bagian umum dan bagian kejuruan.

Ruang lingkup bagian umum dikembangkan setara dengan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah yang disesuaikan. Ruang lingkup bagian kejuruan diorganisasikan berdasarkan spektrum keahlian dan mengacu pada standar kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan/atau standar kompetensi kerja lainnya yang diakui secara nasional maupun internasional.

Adapun yang dimaksud dengan spektrum keahlian merupakan rangkaian keahlian berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Spektrum keahlian dapat berkembang dan disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan dunia kerja.

Ruang lingkup materi bagian kejuruan dikembangkan pada bidang keahlian dan program keahlian. Bidang keahlian merupakan pengelompokkan program keahlian berdasarkan kompetensi pada sektor usaha sesuai perkembangan dunia kerja. Program keahlian adalah pengelompokkan konsentrasi keahlian berdasarkan kompetensi profesi sejenis atau sub-sektor usaha.

Download PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR ISI PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Pada 11 Juli 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi pendidikan nasional untuk menyiapkan generasi yang berkarakter Pancasila, adaptif, dan unggul di tengah era globalisasi dan transformasi digital.

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh:

• Tuntutan kemajuan teknologi dan dinamika global.
• Kebutuhan membangun pendidikan yang inklusif, holistik, dan relevan.
• Penekanan pada pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) yang memuliakan peserta didik dan menumbuhkan kesadaran serta makna dalam proses belajar.

Pokok-Pokok Perubahan Penting

1. Kerangka Dasar Kurikulum yang Diperluas

• Mencakup: tujuan, prinsip, landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan pendekatan pembelajaran mendalam.
• Menekankan pendidikan sebagai proses transformatif dan kontekstual.

2. Profil Lulusan Berbasis 8 Dimensi:

• Keimanan dan ketakwaan
• Kewargaan
• Penalaran kritis
• Kreativitas
• Kolaborasi
• Kemandirian
• Kesehatan
• Komunikasi

3. Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

• Kokurikuler diatur lebih rinci: berupa kolaborasi lintas disiplin, kegiatan berbasis kebiasaan baik, dan penguatan keterampilan.
• Ekstrakurikuler: Setiap sekolah wajib menyediakan kegiatan kepramukaan atau kepanduan lainnya.

4. Penambahan Mata Pelajaran Pilihan Baru

• Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI) diperkenalkan secara bertahap mulai tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang dasar dan menengah.

Struktur Kurikulum: Rangkaian Pembelajaran yang Disesuaikan

Melalui Surat Edaran Nomor 500.12.6.5/3949/101.1/2025 mengenai Jadwal Pendataan dan Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2025. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pendataan AN yang diselenggarakan di Jakarta pada 30 Juni–2 Juli 2025 dan dihadiri oleh tim teknis dari seluruh Indonesia.

Tahapan dan Jadwal Pendataan AN

Proses pendataan calon peserta AN dimulai sejak awal Juli 2025 dan dilakukan bertahap sesuai jenjang pendidikan. Berikut ringkasan jadwal utamanya:

Impor Data Calon Peserta:

• SMA/SMK/SMALB/Paket C: s.d. 11 Juli 2025
• SMP/SPMLB/Paket B: s.d. 25 Juli 2025
• SD/SDLB/Paket A: s.d. 15 Agustus 2025

Proses Sampling dan Penomoran Peserta: Selesai pada akhir Juli hingga Agustus 2025.

Pemeliharaan Data oleh Provinsi dan Pusat: Berlangsung mulai 20 Juli hingga selesai sesuai jenjang.

Jadwal Simulasi dan Pelaksanaan AN

AN akan dilaksanakan melalui berbagai tahapan: simulasi, gladi bersih, hingga pelaksanaan utama. Seluruh jenjang pendidikan akan mengikuti tahapan yang disesuaikan, dimulai dari SMA/SMK hingga jenjang Paket A. Berikut sebagian dari jadwal penting:

SMA/SMK sederajat:

• Simulasi: 21–24 Juli 2025
• Gladi Bersih: 28–31 Juli 2025
• Pelaksanaan: 4–7 Agustus 2025

SMP/MTs sederajat:

• Gladi Bersih: 18–21 Agustus 2025
• Pelaksanaan: 25–28 Agustus 2025

SD/MI sederajat:

• Gladi Bersih Tahap I: 8–11 September 2025
• Pelaksanaan Tahap I: 22–25 September 2025
• Pelaksanaan Tahap II: 29 September–2 Oktober 2025

Paket A/B/C:

Dilaksanakan sesuai jadwal tersendiri antara Agustus hingga awal Oktober 2025.

Langkah Ambil Biodata BioUN

Sebelum mengambil biodata peserta Asesmen Nasional, maka yang perlu diperhatikan adalah memastikan data peserta AN sudah di finalisasi di aplikasi bioun https://bioportal.kemdikbud.go.id/ kemudian login sesuai dengan jenjang masing-masing. Namun apabila masih terdapat kesalahan data siswa silahkan perbaiki melalui laman verval PD.

1. Selanjutnya masuk ke aplikasi ANBK https://anbk.kemdikbud.go.id/, jika lupa password silahkan hubungi operator Dinas untuk mendapatkan passwaord ulang.

2. Pada menu "Data Peserta" di submenu "Biodata Siswa" klik tombol "Ambil dari Bio-AN"

3. Jika masih ada pembaruan data peserta silahkan lakukan tarik ulang.

Jika masih terdapat pertanyaan silahkan komentar

Proses penting dalam perencanaan pembelajaran kembali dimulai!. Pengajuan pengesahan E-KSP (Elektronik-Kurikulum Satuan Pendidikan) untuk Tahun Ajaran 2025–2026 secara resmi telah dibuka. Ini menjadi penanda dimulainya tahapan finalisasi kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan selama satu tahun ajaran ke depan.

Melalui sistem E-KSP, pengesahan kurikulum kini dilakukan secara digital dan terintegrasi, memungkinkan proses yang lebih cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Pengajuan pengesahan ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen satuan pendidikan dalam menyediakan kurikulum yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman.

Langkah Pengajuan E-KSP

User / Operator Sekolah silahkan memulai untuk proses pengajuan E-KSP tahun ajaran baru dengan langkah sebagai berikut:

Bagi Sekolah yang belum pernah melakukan Pengajuan E-KSP tahun-tahun sebelumnya, silahkan lengkapi dibawah ini terlebih dahulu:

1. Halaman K.S & Komite
2. Halaman Kurikulum
3. Halaman Berkas Sekolah
4. Halaman Jenjang

Jika sudah pernah mengajukan Pengajuan E-KSP, silahkan melengkapi:

1. Halaman Mata Pelajaran
2. Halaman Silabus / TP-ATP
3. Halaman RPP / Modul Ajar

Jika Silabus / TP-ATP dan RPP / Modul Ajar sudah diverifikasi oleh user Kepala Sekolah:

1. Buat Dokumen Pra 2025-2026 melalui halaman Dokumen Pra
2. Upload Kata Pengantar, Bab I - VI dan Lampiran
3. Jika sudah diupload & lengkap, tombol buat Pengajuan E-KOSP akan muncul
4. Tunggu Pengajuan diproses oleh Pengawas
5. Selanjutnya diverifikasi oleh Cabang Dinas
6. Terakhir, jika Pengajuan sudah sesuai dan lengkap, dari Propinsi akan diubah statusnya menjadi Activated
7. Pengajuan E-KOSP 2025-2026 telah selesai

Pengajuan E-KOSP untuk Tahun Ajaran 2025-2026 merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital di dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan sistem berbasis elektronik, proses pengajuan kurikulum menjadi lebih efisien, dan cepat.

Melalui langkah-langkah yang telah diuraikan, mulai dari pembuatan dokumen pra, pengisian data, hingga pengesahan dokumen, satuan pendidikan dapat memastikan kurikulum sudah mendapatkan pengesahan dari dinas pendidikan setempat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan sistem pembelajaran di satuan pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru mengenai tunjangan profesi bagi guru yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama. Kebijakan yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 17 Juni 2025 ini membawa pembaruan signifikan terkait besaran dan mekanisme pemberian tunjangan.

Keputusan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian tunjangan tersebut.

Poin-Poin Penting KMA 646 Tahun 2025

Berikut adalah rincian utama dari Keputusan Menteri Agama tersebut:

1. Besaran Tunjangan Profesi: Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

2. Kriteria Penerima: Tunjangan ini secara spesifik ditujukan kepada Guru Bukan Pegawai ASN yang statusnya belum disetarakan dengan jabatan, pangkat, golongan, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil.

3. Waktu Pemberlakuan: Kebijakan tunjangan profesi ini berlaku surut, terhitung mulai bulan Januari 2025.

4. Mekanisme Pembayaran Selisih: Untuk tunjangan profesi yang telah dibayarkan hingga bulan Juni 2025, pemerintah akan memberikan selisih atau kekurangan bayar sesuai dengan nominal baru yang ditetapkan dalam keputusan ini.

5. Dasar Hukum: Penetapan ini didasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama terkait lainnya.

6. Mulai Berlaku: Keputusan ini secara resmi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 17 Juni 2025.

Penerbitan KMA Nomor 646 Tahun 2025 merupakan langkah maju yang patut diapresiasi dan menjadi angin segar bagi para pendidik non-ASN di bawah naungan Kementerian Agama.

1. Bentuk Apresiasi dan Peningkatan Kesejahteraan

Kebijakan ini adalah bentuk pengakuan nyata dari negara terhadap peran vital guru non-ASN. Dengan menetapkan nominal tunjangan profesi yang lebih layak, pemerintah secara langsung berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi guru, tetapi juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat, motivasi, dan fokus dalam menjalankan tugas mulia mereka untuk mencerdaskan anak bangsa.

2. Jembatan Menuju Kesetaraan

KMA ini secara cerdas menyasar kelompok guru yang "belum disetarakan". Ini adalah langkah transisi yang sangat penting. Sambil menunggu proses penyetaraan (inpassing) yang mungkin memakan waktu, kebijakan ini memberikan jaring pengaman finansial yang adil. Harapan ke depannya adalah agar pemerintah terus mengakselerasi proses penyetaraan itu sendiri, sehingga tidak ada lagi kesenjangan status dan pendapatan antara guru ASN dan non-ASN yang memiliki beban kerja dan kualifikasi setara. KMA ini adalah jembatan, dan tujuannya haruslah kesetaraan yang paripurna.

3. Tantangan Implementasi dan Pengawasan

Langkah positif ini perlu dikawal dengan implementasi yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Sosialisasi yang masif harus dilakukan agar setiap guru yang berhak memahami prosedur untuk mendapatkannya. Proses pencairan dana, terutama pembayaran selisih tunjangan, harus diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi dan dana sampai ke tangan yang berhak tanpa potongan.

Secara keseluruhan, KMA 646 Tahun 2025 adalah fondasi yang kuat untuk masa depan guru non-ASN yang lebih sejahtera. Kebijakan ini harus menjadi momentum untuk terus membenahi tata kelola guru secara komprehensif, tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi dan jenjang karier yang jelas.

Download KMA No 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kabar Baik untuk Guru PAI Non-ASN: Tunjangan Naik Rp500 Ribu dan Cair Dirapel Mulai Januari 2025!.

Ada kabar gembira yang patut kita syukuri bersama, terutama bagi rekan-rekan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berstatus Non-ASN di sekolah. Mulai Januari 2025, pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menaikkan tunjangan untuk guru PAI Non-ASN Non-Inpassing dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 per bulan!.

Yang lebih menggembirakan lagi, kenaikan ini dibayarkan dirapel, lho! Artinya, pencairan dilakukan sekaligus sejak Januari hingga Juli 2025. Jadi, guru-guru akan menerima selisih total kenaikan selama 6 bulan dalam satu waktu pencairan. Semoga jadi tambahan semangat untuk mengabdi dan mendidik anak-anak bangsa. 

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Bapak Amrullah, Direktur Pendidikan Agama Islam di Kemenag, yang menegaskan bahwa ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi guru PAI di tengah keterbatasan. Seperti kita tahu, guru PAI memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral kepada siswa — dan peningkatan tunjangan ini adalah salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah.

Tidak hanya itu, peningkatan ini juga menjadi langkah Kemenag dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata bagi guru Non-ASN. Pak Suyitno selaku Subkoordinator Bina GTK PAI juga menyampaikan bahwa tunjangan ini merupakan wujud komitmen Kemenag dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah.

Berdasarkan data, lebih dari 120 ribu guru dan pengawas PAI Non-ASN akan menerima manfaat dari kebijakan ini. Termasuk di antaranya guru-guru hebat yang sudah bersertifikasi dan aktif mengajar di sekolah umum, walau belum berstatus inpassing.

Nah, untuk rekan-rekan guru PAI di sekolah, yuk pastikan semua dokumen dan data kita sudah terverifikasi di aplikasi SIAGA. Jangan lupa juga untuk rutin mengecek informasi resmi dari Kemenag agar tidak ketinggalan jadwal pencairan dan info penting lainnya.

Semoga kenaikan tunjangan ini membawa keberkahan dan motivasi baru bagi para guru dalam menjalankan tugas mulia mendidik generasi bangsa. Terima kasih atas pengabdian dan semangatnya yang luar biasa!.

Download KMA Nomor 646 Tahun 2025 Tentang TPG Non PNS Tambahan 500 Ribu 

Source: https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-pendidikan-agama-islam/tunjangan-guru-pai-nonasn-naik-rp500-ribu-pencairan-dirapel-sejak-januari-2025

Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengenalkan warga, kurikulum, dan lingkungan. Kegiatan ini dirancang dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk memperkuat karakter dan profil lulusan.

Kegiatan MPLS Ramah bagi murid baru dilaksanakan dalam jangka waktu selama 5 (lima) hari pada jam kerja satuan pendidikan formal, sesuai dengan kalender akademik dan jadwal pembelajaran yang berlaku. Periode pelaksanaan MPLS Ramah dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun ajaran.

Namun, ketentuan waktu ini tidak berlaku bagi satuan pendidikan berasrama. Pengecualian ini diberikan dengan mempertimbangkan bahwa satuan pendidikan berasrama atau boarding school memiliki kebutuhan adaptasi yang lebih kompleks bagi murid baru. Selain pengenalan lingkungan belajar, murid juga perlu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal, peraturan asrama, jadwal harian yang lebih ketat, serta interaksi sosial dalam komunitas berasrama yang berlangsung 24 jam. Oleh karena itu, bagi satuan pendidikan berasrama, jangka waktu MPLS Ramah dapat lebih dari 5 hari, disesuaikan dengan kebutuhan adaptasi yang lebih mendalam, tetapi tetap harus berpedoman pada prinsip pelaksanaan MPLS Ramah.

Silabus disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan. Silabus ini memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan MPLS Ramah dengan tetap memperhatikan tujuan, kondisi, serta kebutuhan murid dan satuan pendidikan masing-masing serta diselaraskan dengan tujuan dan prinsip pelaksanaan MPLS Ramah.

Setiap kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru perlu dikembangkan secara terencana berdasarkan topik yang relevan dan sesuai dengan karakteristik murid. Berikut ini adalah contoh pengembangan kegiatan dalam bentuk silabus yang dapat disesuaikan oleh masing-masing satuan pendidikan. Narasumber atau fasilitator kegiatan dipilih berdasarkan materi yang akan disampaikan, kompetensi pemateri, serta kebutuhan nyata satuan pendidikan.

Silabus Jenjang PAUD dan Buku Rujukan Kegiatan Jenjang PAUD

Berikut ini merupakan rujukan atau referensi kegiatan MPLS Ramah jenjang PAUD. Satuan PAUD dapat mengembangkannya sesuai dengan konsep dasar stimulasi tumbuh kembang anak usia dini, dan prinsip belajar melalui bermain.

https://bit.ly/mplsramah_paud

Silabus Jenjang SD dan Buku Rujukan Kegiatan Jenjang SD

Aturan Baru Kepala Sekolah & Pengawas Sekolah Tahun 2025: Apa yang Perlu Diketahui Guru?

Pada tanggal 2 Juli 2025, pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Surat edaran ini membahas secara mendalam tentang mekanisme pengangkatan, penugasan, pemindahan, dan pemberhentian guru sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Regulasi ini menjadi sangat penting karena mengatur bagaimana proses mutasi jabatan dilakukan secara digital, transparan, dan terintegrasi.

Latar Belakang Edaran Bersama Ini

Aturan baru ini dibuat berdasarkan sejumlah regulasi sebelumnya, antara lain:

• Permenpan-RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru,
• Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,
• Dan SE Mendikdasmen No. 0440/B/HK.04.00/2025 tentang pengangkatan guru ke jabatan fungsional.

Tujuannya? Supaya proses pengangkatan dan pemberhentian guru dalam jabatan strategis seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah bisa berjalan lebih efisien, adil, dan sesuai aturan.

Apa Saja Isi Pokok Edarannya?

1. Penugasan sebagai Kepala Sekolah

Penugasan dilakukan sesuai dengan Permendikdasmen No. 7/2025. Proses pengusulan dilakukan melalui sistem SIM KSPSTK, yang sudah terintegrasi dengan I-Mut ASN Digital, milik BKN.

2. Pengangkatan Pengawas Sekolah

Pengangkatan mengikuti petunjuk teknis dari SE Mendikdasmen dan juga menggunakan sistem digital yang sama.

3. Pemindahan & Pemberhentian

Semua proses pemindahan dan pemberhentian guru dari jabatan kepala sekolah maupun pengawas harus menggunakan sistem yang terintegrasi (SIM KSPSTK dan I-Mut ASN Digital), agar terekam secara resmi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Apa Risiko Jika Tidak Sesuai Aturan?

Jika ada proses penugasan atau pemberhentian yang tidak mengikuti mekanisme resmi, maka status keabsahan jabatan tersebut bisa diragukan. Bahkan, hak-hak pegawai bisa terancam tidak diberikan.

Di Mana Bisa Diakses?

Untuk Anda yang ingin membaca langsung naskah resminya, Anda bisa mengaksesnya di situs resmi JDIH Kemendikdasmen:

Klik di sini untuk membuka dokumen resmi SEB No. 9 & No. 5 Tahun 2025

Transformasi digital dalam manajemen ASN di sektor pendidikan kini menjadi kenyataan. Bagi guru-guru yang ingin menjadi kepala sekolah atau pengawas, pastikan Anda memahami mekanismenya dengan baik, agar semua proses berjalan sesuai aturan dan tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Bagikan artikel ini kepada rekan guru dan kepala sekolah lainnya agar makin banyak yang paham aturan baru ini!.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepmendikdasmen) Republik Indonesia Nomor 82/O/2025, pemerintah telah menetapkan petunjuk teknis baru mengenai mekanisme redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).

Kebijakan yang ditetapkan pada 25 Juni 2025 ini bertujuan untuk memastikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh Indonesia, dengan memandang sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah.

Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi sekolah swasta untuk menerima bantuan Guru ASN melalui kebijakan redistribusi, baik berdasarkan permintaan dari pihak sekolah maupun atas inisiatif pemerintah daerah. Berikut adalah poin-poin penting dari petunjuk teknis tersebut.

Tujuan dan Sasaran

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman implementasi redistribusi Guru ASN ke sekolah swasta. Sasaran dari peraturan ini mencakup:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
•  Badan Kepegawaian Negara (BKN).
•  Pemerintah Daerah.
•  Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Kriteria Guru ASN dan Sekolah Penerima

Untuk dapat diredistribusikan, Guru ASN (PNS dan PPPK) harus memenuhi serangkaian kriteria ketat.

Kriteria Guru PNS:

•  Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dari program studi terakreditasi.
• Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
• Hasil penilaian kinerja dengan sebutan paling rendah "Baik" selama dua tahun terakhir.
• Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
• Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat dan tidak sedang berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Kriteria Guru PPPK:

• Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dari program studi terakreditasi.
• Jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama.
• Hasil penilaian kinerja dengan sebutan paling rendah "Baik".
• Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
• Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat dan tidak sedang berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Kriteria Satuan Pendidikan Penerima:

• Memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah.
• Terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) minimal 3 tahun.
• Anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan operasional.
• Tidak menolak dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
• Memiliki rombongan belajar yang lengkap sesuai peraturan.

Mekanisme Redistribusi

Proses redistribusi dapat diajukan melalui dua jalur: atas permintaan sekolah swasta atau berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.

1. Berdasarkan Permintaan Satuan Pendidikan:

Pengajuan kebutuhan guru oleh sekolah swasta dapat dilakukan dua kali setahun, yaitu pada bulan April dan November. Alurnya adalah sebagai berikut:

• Pengajuan: Sekolah mengajukan permohonan ke dinas pendidikan setempat.
• Verifikasi: Dinas pendidikan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan sekolah. Jika ditolak, permohonan dikembalikan.
• Pencocokan Data: Jika layak, dinas akan mencocokkan kebutuhan sekolah dengan data kelebihan Guru ASN yang tersedia.
• Rekomendasi: Jika ada kesesuaian, dinas akan meminta rekomendasi dari Tim Pertimbangan Redistribusi.
• Penetapan: Setelah mendapat rekomendasi, dinas menginformasikan guru yang akan ditugaskan, memproses SK Redistribusi melalui badan kepegawaian, hingga penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
• Penerimaan: Sekolah swasta menerima Guru ASN yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah:

Pemerintah daerah dapat secara proaktif melakukan redistribusi berdasarkan data kelebihan guru di wilayahnya.

• Identifikasi: Dinas pendidikan mengidentifikasi Guru ASN berlebih dan sekolah swasta yang membutuhkan.
• Konfirmasi: Dinas menginformasikan dan meminta persetujuan dari sekolah swasta yang bersangkutan.
• Rekomendasi dan Penetapan: Proses selanjutnya mengikuti alur yang sama, yaitu meminta rekomendasi Tim Pertimbangan hingga penetapan SK oleh PPK.

Jangka Waktu dan Penghentian Penugasan

Penugasan Guru ASN di sekolah swasta memiliki durasi yang telah ditentukan serta mekanisme penghentian yang jelas.

Jangka Waktu:

• Redistribusi dilaksanakan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
• Dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 4 tahun berikutnya.
• Jika sekolah tidak mengajukan usul perpanjangan, maka akan diperpanjang secara otomatis untuk periode kedua.
• Sekolah penerima diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gurunya secara mandiri paling lambat dalam 8 (delapan) tahun.

Redistribusi dapat dihentikan apabila:

• Guru ASN tidak mencapai hasil penilaian kinerja minimal "Baik".
• Jangka waktu penugasan telah berakhir.
• Sekolah penerima tidak lagi memenuhi kriteria.
• Kebutuhan guru di sekolah tersebut telah terpenuhi.

Pemantauan dan Pelaporan

Dinas pendidikan diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan redistribusi minimal satu kali dalam setahun. Hasil dari evaluasi ini dilaporkan kepada Menteri melalui sistem yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen, dan menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan selanjutnya.

Download Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 82/O/2025 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan.

Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 diterbitkan untuk menyesuaikan kebijakan pemenuhan beban kerja guru dengan transformasi sistem pendidikan yang menekankan pada kualitas pembelajaran, pendidikan karakter, serta pengembangan bakat dan minat siswa. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya untuk memastikan kepastian hukum dan relevansi dalam praktik di lapangan.

Beban Kerja Guru

Guru diwajibkan melaksanakan beban kerja selama 37 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Beban kerja ini mencakup kegiatan pokok dan tugas tambahan sebagai berikut:

1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan
2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan (tatap muka intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler)
3. Menilai hasil pembelajaran
4. Membimbing dan melatih siswa (termasuk sebagai wali kelas)
5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat

Batasan Jam Tatap Muka

• Guru mata pelajaran: minimal 24 jam dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu
• Guru BK/Konselor: minimal 5 rombongan belajar per tahun
• Pendampingan wali kelas: ekuivalen 2 jam tatap muka/minggu

Rincian Tugas Tambahan dan Ekivalensi Jam Tatap Muka

Berikut adalah tugas tambahan guru dan ekuivalensinya dalam jam kerja per minggu:

Ketentuan Tambahan

Tugas wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, ketua program keahlian: setara dengan 12 jam tatap muka/minggu.

Guru pembimbing khusus (pendidikan inklusi): setara 6 jam tatap muka/minggu.

Guru dapat diberi tugas di satuan pendidikan lain jika ada kebutuhan keahlian khusus. Penugasan tertentu seperti kepala sekolah dan pendamping satuan pendidikan memiliki ekuivalensi penuh terhadap beban kerja.

Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 ini memberi ruang fleksibilitas namun tetap memastikan akuntabilitas beban kerja guru. Tugas tambahan dan bentuk-bentuk kontribusi lain diakui sebagai bagian dari jam kerja, dengan sistem ekuivalensi yang rinci agar tidak ada pekerjaan guru yang tidak terakui.

Lebih lengkapnya silahkan Download Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru.