IJ.COM

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 25 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Berikut adalah perubahan utama yang perlu diperhatikan:

1. Definisi Kepala Sekolah

Sebelumnya: Kepala sekolah didefinisikan sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.

Sekarang: Definisi diperluas menjadi guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan, mencakup berbagai jenis sekolah seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah Indonesia di luar negeri.

2. Penghapusan Lampiran:

Lampiran I, II, dan III dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur rincian beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah kini dihapus.

3. Beban Kerja Guru:

Sebelumnya: Beban kerja guru ditetapkan minimal 24 jam tatap muka per minggu dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu.

Sekarang: Ketentuan ini dihapus, memberikan fleksibilitas lebih dalam penugasan guru.

Beban kerja guru difokuskan pada pembelajaran, bimbingan, dan tugas tambahan yang relevan. Memberikan fleksibilitas agar guru lebih fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik dan meminimalkan beban administratif.

Dampaknya:

Guru memiliki lebih banyak waktu untuk mendesain pembelajaran kreatif.

Peningkatan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa.

4. Beban Kerja Kepala Sekolah:

Sebelumnya: Kepala sekolah memiliki beban kerja yang mencakup tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Sekarang: Ketentuan spesifik mengenai beban kerja kepala sekolah dihapus, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Beban kerja difokuskan pada tugas manajerial, pengembangan sekolah, dan supervisi pembelajaran. Memastikan kepala sekolah tidak wajib mengajar kecuali dalam kondisi tertentu.

Memberikan waktu lebih untuk fokus pada manajemen dan pengembangan sekolah dan memastikan kepemimpinan sekolah berjalan optimal.

Dampaknya:

Kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif untuk pembelajaran.

Supervisi pembelajaran menjadi lebih efektif.

5. Beban Kerja Pengawas Sekolah:

Sebelumnya: Pengawas sekolah diwajibkan melakukan supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan di wilayah tugasnya.

Sekarang: Ketentuan rinci mengenai beban kerja pengawas sekolah dihapus, memberikan ruang untuk penyesuaian tugas sesuai konteks lokal.

Beban kerja pengawas difokuskan pada supervisi akademik dan manajerial, serta pembinaan guru dan kepala sekolah serta mengintegrasikan program-program pengembangan profesional guru dan sekolah.

Memastikan kualitas pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan dan mendukung peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.

Dampaknya:

Pengawas dapat lebih optimal dalam memberikan pembinaan dan supervisi.

Peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

Perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengaturan penugasan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunduh dan membaca salinan resmi Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 melalui tautan berikut: https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_Salinan_Permen_No_%2025_Tahun_2024_tentang_Perubahan_Permen_15_Tahun_2018.pdf

Penghapusan Jabatan Pengawas Sekolah

Tugas Baru dalam Jabatan Fungsional Guru

Kesempatan Sertifikasi dan Pengakuan Angka Kredit

Jabatan Ahli Utama Tetap Berlanjut

Dampak dan Tantangan

Kesimpulannya 

Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025

Langkah-langkah:

Cara melakukan sanggah kuota sekolah

Cara verifikasi dan validasi (verval) data peserta didik untuk SNPBM tahun 2025 dengan melakukan cek data di laman https://referensi.data.kemdikbud.go.id/snpmb

Berdasarkan surat edaran pusdatin Kemendikbud ristek Nomor: 4871/J1/DS.00.02/2024 tentang Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik untuk SNPMB. Berkaitan dengan hal tersebut, Ada 3 poin penting yang harus segera dilakukan oleh satuan pendidikan untuk verval data peserta didik tingkat akhir yakni;

1. Satuan pendidikan harus memastikan validitas NIK dan identitas peserta didik di Dapodik merujuk ke dokumen kependudukan peserta didik. Perbaikan data identitas Peserta Didik yaitu NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandung bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik melalui laman https://nisn.data.kemdikbud.go.id;
2. Satuan pendidikan harus memastikan validitas NISN peserta didik. Apabila ditemukan data yang belum valid, verifikasi dan validasi dilakukan melalui aplikasi VervalPD melalui laman https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id;
3. Satuan pendidikan harus memastikan validitas data identitas satuan pendidikan. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi VervalSP melalui laman https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. Untuk validasi data Akreditasi Satuan Pendidikan, pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme BAN-PDM.

Cek Verval Data di Dasbor SNPNB

Langkah Penyelesaian

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNPMB) 2025 hadir dengan sejumlah inovasi menarik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil dan transparan bagi calon mahasiswa.

Dengan mengusung prinsip fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik, dan akuntabel, SNPMB 2025 diharapkan dapat menghasilkan generasi calon mahasiswa yang berkualitas dan sesuai dengan minat serta bakatnya.

Kuota Tambahan 5% SNPMB 2025

Salah satu inovasi yang menonjol adalah penambahan kuota siswa eligible sebesar 5% bagi sekolah yang menggunakan sistem e-rapor. Kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi sekolah yang telah menerapkan teknologi informasi, tetapi juga mendorong sekolah lain untuk beralih ke sistem e-rapor guna meningkatkan efisiensi dan akurasi data.

Sehingga pada awalnya sekolah yang terakreditasi A dengan kuota 40% jika menggunakan aplikasi E-Rapor yang terintegrasi dengan PDSS maka menjadi 45% kuota siswa eligible. Begitu juga terhadap sekolah yang terakreditasi B dan C.

Selain itu, SNPMB 2025 juga memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih hingga empat program studi. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih luas, serta membuat keputusan yang lebih matang dalam memilih program studi yang sesuai.

SNBP: Jalur Prestasi

Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada SNPMB 2025 tetap mengutamakan penelusuran prestasi akademik siswa melalui nilai rapor. Namun, SNBP 2025 juga mempertimbangkan prestasi non-akademik lainnya yang relevan dengan program studi yang dipilih. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa dengan prestasi di bidang ekstrakurikuler atau kompetisi untuk menunjukkan potensinya.

PDSS: Peran Kunci Sekolah dalam Proses Seleksi

Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) kembali menjadi jantung dari proses seleksi SNBP. Sekolah bertanggung jawab untuk mengisi data nilai rapor siswa secara akurat dan lengkap melalui PDSS. Keakuratan data PDSS sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penentuan siswa eligible dan proses seleksi selanjutnya.

Meskipun SNPMB 2025 menawarkan banyak inovasi positif, namun tetap ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan akses teknologi di beberapa daerah, kurangnya sosialisasi mengenai SNPMB, dan kendala teknis dalam penggunaan PDSS.

Namun demikian, tantangan ini juga dapat menjadi peluang untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem seleksi. Dengan kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan, SNPMB dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

SNPMB 2025 hadir dengan sejumlah inovasi yang menjanjikan. Dengan prinsip-prinsip yang lebih fleksibel, adil, dan transparan, SNPMB 2025 diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri.

Penting untuk diingat bahwa informasi ini berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini. Sebaiknya Anda juga mengacu pada sumber informasi resmi SNPMB untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya.

REGISTRASI AKUN SNPMB

Jadwal Registrasi Akun SNPMB baru

Perubahan Pilihan Program Studi

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 akan mengalami perubahan pada aturan pemilihan program studi. Perubahan ini tertuang dalam pengumuman resmi yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara SNBT. Perubahan paling signifikan terjadi pada ketentuan pemilihan program studi untuk 3 dan 4 pilihan. Jika sebelumnya peserta SNBT 2024 memiliki fleksibilitas yang lebih luas dalam memilih kombinasi program studi, pada SNBT 2025 terdapat pembatasan tertentu.

Dasbor validasi data peserta didik tingkat akhir untuk Data Dukung Penerimaan E - Ijazah. Tautan resmi https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/

Sesuai dengan Permendikbudristek No 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, untuk mendapatkan ijazah wajib memenuhi ketentuan tertentu, beberapa ketentuannya, yaitu:

a. Ijazah diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi

b. Pada ijazah termuat NISN dan Identitas Peserta Didik

Dari ketentuan tersebut dan dalam rangka penerimaan E - Ijazah, Pusdatin membuat Dasbor Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir yang menyajikan data Peserta Didik Tingkat Akhir yang terindikasi masuk ke daftar residu, yaitu:

1. Residu Akreditasi - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi
2. Residu NISN Kosong - Peserta Didik yang belum memiliki NISN
3. Residu NISN Ganda - Peserta Didik yang tercatat pada pendataan dua atau lebih Satuan Pendidikan
4. Residu Identitas - Peserta Didik yang data identitasnya belum valid data Dukcapil

Data Residu

Data residu yang disajikan pada dasbor ini ditujukan kepada pага pengelola data pendidikan terutama Operator Satuan Pendidikan untuk segera memperbaiki pendataannya agar menjadi valid.

RESIDU AKREDITASI

Informasi terkait akreditasi Satuan Pendidikan dapat menghubungi BAN-PDM atau dapat diajukan melalui Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi)

RESIDU NISN & IDENTITAS

Penyelesaian residu NISN dan Identitas Pesera Didik dapat diperbaiki oleh Operator Satuan Pendidikan melalui aplikasi VervalPD (vervalpd.data.kemdikbud.go.id)

Dasbor ini merupakan sebuah alat yang sangat berguna bagi para pengelola data pendidikan, terutama operator satuan pendidikan. Fungsinya adalah untuk menyajikan data peserta didik tingkat akhir yang masih memiliki masalah atau ketidaksesuaian data, yang biasa disebut sebagai residu. Data residu ini dapat menghambat proses penerbitan e-ijazah.

Jenis-Jenis Residu yang Perlu Diperhatikan

Ada beberapa jenis residu yang umumnya ditemukan pada dasbor ini:

1. Residu Akreditasi: Satuan pendidikan yang belum terakreditasi akan masuk dalam kategori ini. Akreditasi merupakan sebuah penilaian terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
2. Residu NISN Kosong: Peserta didik yang belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) akan teridentifikasi sebagai residu NISN kosong. NISN merupakan identitas unik bagi setiap peserta didik di seluruh Indonesia.
3. Residu NISN Ganda: Kondisi ini terjadi ketika seorang peserta didik tercatat pada dua atau lebih satuan pendidikan dengan NISN yang berbeda. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kekeliruan dalam data.
4. Residu Identitas: Data identitas peserta didik, seperti nama, tanggal lahir, atau tempat lahir, yang tidak sesuai dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan dikategorikan sebagai residu identitas.

Mengapa Data Residu Perlu Diperbaiki?

Data residu yang tidak segera diperbaiki akan berdampak pada:

1. Keterlambatan Penerbitan E-Ijazah.
2. Ketidakakuratan Data Pendidikan Nasional.
3. Kesulitan dalam Melanjutkan Studi karena data tidak valid.

Cara Mengatasi Data Residu

Untuk mengatasi masalah data residu, operator satuan pendidikan dapat melakukan langkah-langkah berikut:

👉 Memeriksa Data Peserta Didik secara Berkala: Lakukan pengecekan secara rutin terhadap data peserta didik yang ada di dalam sistem.

👉 Melengkapi Data yang Kurang: Pastikan semua data peserta didik, termasuk NISN dan data identitas, telah terisi dengan lengkap dan benar.

 👉 Memperbaiki Data yang Salah: Jika ditemukan kesalahan data, segera lakukan perbaikan melalui aplikasi VervalPD (vervalpd.data.kemdikbud.go.id).

👉 Mengurus Akreditasi Satuan Pendidikan: Jika satuan pendidikan belum terakreditasi, segera lakukan proses pengajuan akreditasi melalui Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi).

👉 Koordinasi dengan operator Dinas Pendidikan: Jika mengalami kesulitan dalam memperbaiki data, segera koordinasikan dengan Dinas Pendidikan setempat.

Pembenahan data residu merupakan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Pusdatin Kemendikbudristek. Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan data peserta didik dapat menjadi lebih akurat dan valid, sehingga proses penerbitan e-ijazah dapat berjalan lancar.

Dasbor Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menjaga kualitas data pendidikan di Indonesia. Dengan memperbaiki data residu, kita dapat memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan haknya untuk memperoleh ijazah yang sah dan diakui.