IJ.COM

Dalam sistem pengelolaan beban kerja guru, terdapat istilah tugas tambahan ekuivalensi. Tugas ini diberikan kepada guru sebagai bentuk tanggung jawab tambahan selain kegiatan mengajar di kelas. Namun, tidak semua tugas tambahan otomatis dihitung sebagai penambah jam kerja guru. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar tugas tersebut dapat diakui dalam perhitungan beban kerja. Salah satu contoh tugas tambahan yang tercantum adalah Koordinator Pembelajaran Berbasis Proyek. Tugas ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan proyek atau Project Based Learning (PjBL). Namun demikian, dalam sistem perhitungan kebutuhan guru, tugas tambahan seperti ini akan diproses setelah perhitungan kebutuhan guru dilakukan terlebih dahulu. Apa Itu Tugas Tambahan Ekuivalensi? Tugas tambahan ekuivalensi adalah tugas yang diberikan kepada guru di luar kegiatan mengajar utama, yang dalam kondisi tertentu dapat dihitung sebagai bagian dari pemen...

Lini masa pencairan tunjangan sertifikasi guru (TPG) Non ASN dan PPPK paruh waktu. Pemerintah telah menetapkan mekanisme baru terkait penyaluran tunjangan profesi yang kini dilakukan setiap bulan (sebelumnya triwulan). Berikut adalah poin-poin penting yang dibahas oleh Puslapdik untuk memastikan tunjangan Anda cair tepat waktu. 1. Lini Masa Penyaluran Tunjangan Setiap Bulan Agar tidak bingung kapan harus mengecek rekening, Puslapdik telah menetapkan jadwal rutin bulanan yang mulai efektif secara penuh pada Maret 2026: Tanggal 1 - 13: Waktu bagi guru bersama operator untuk memperbarui data di Dapodik jika ada pembaruan dan melakukan sinkronisasi. Tanggal 15: Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). Tanggal 15 - 20: Proses pengolahan data di Puslapdik (penerbitan SPP hingga SP2D). Tanggal 20 - 25: Proses bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening masing-masing guru. Setelah Tanggal 25: Guru disarankan baru mulai mengecek saldo di rekening. 2. Kebijakan Rekening: Hilang,...

Apa yang Berubah? Perbandingan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 dan 2026 tentang Juknis Dana BOSP Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) selalu menjadi perhatian utama sekolah. Setiap perubahan regulasi bukan sekadar administratif, tetapi berdampak langsung pada perencanaan RKAS, penggunaan anggaran, hingga pelaporan. Tahun 2026, pemerintah kembali memperbarui petunjuk teknis (juknis) pengelolaan Dana BOSP. Lalu, apa perbedaan mendasarnya dibanding aturan tahun 2025? Berikut ulasan lengkap dan mudah dipahami. 1️⃣ Perluasan Ruang Lingkup: Tidak Lagi Hanya BOS Pada Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025, fokus utama adalah BOS Reguler dan BOS Kinerja. Sedangkan dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026, cakupan diperluas menjadi: BOP PAUD (Reguler, Kinerja, Afirmasi) BOS (Reguler, Kinerja, Afirmasi) BOP Kesetaraan (Reguler, Kinerja, Afirmasi) Artinya: klasifikasi dana menjadi lebih rinci dan terstruktur. Sekolah harus memahami perbedaan karakter setia...

Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Ramadan 1447 H / 2026 M yang disusun berdasarkan keputusan Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Timur Nomor 62 tahun 2026 tentang pedoman kegiatan Pais love Ramadan peserta didik di satuan pendidikan tahun 1447 hijriyah/2026 Masehi. BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kegiatan Ramadan bertujuan menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik untuk memperkuat iman, takwa, dan akhlak mulia melalui momentum spiritual bulan suci. Program ini merupakan bagian dari sasaran mutu "PAIS JATIM BERKARAKTER". 1.2. Pengertian Kegiatan Ramadan adalah rangkaian aktivitas Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai proses pembelajaran transformatif yang menanamkan nilai-nilai keislaman dalam sikap dan perilaku murid. 1.3. Dasar Hukum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. PMA No. 2 Tahun 2020 tentang Penyel...

Saat mendaftarkan mutasi peserta didik di laman https://sp.datadik.kemendikdasmen.go.id/ kemudian muncul notifikasi gagal "Peserta didik gagal didaftarkan" maka anda jangan terburu-buru untuk melakukan un-install aplikasi Dapodik versi 2026.c yang sudah anda perbarui meskipun melalui patch atau pembaruan online. Seperti berikut screenshootnya. Diluar sana memang banyak tutorial yang menyarankan untuk melakukan un-install ulang aplikasi Dapodik ketika kita gagal melakukan pendaftaran mutasi peserta didik. Mungkin tidak perlu seperti itu!. Masalah tersebut saya alami sendiri dan solusinya hanya melakukan "Tarik Data" saja dengan aplikasi Dapodik versi 2026.c. Setelah melakukan tarik data peserta didik yang gagal kita daftarkan ternyata bisa masuk ke rombel tujuan. Berikut screenshootnya. Jadi, kita tidak usah melakukan un-install aplikasi Dapodik hanya karena notifikasi gagal saat mendaftarkan mutasi peserta didik di laman manajemen Dapodik (https://sp.datadik.kemendi...

Aplikasi Dapodik telah rilis lagi dengan versi yang terbaru yakni Dapodik 2026.C. dalam rilis ini operator bisa melakukan instalasi dengan 3 cara, yaitu; 1. Memasang dengan aplikasi installer, 2. Memasang dengan aplikasi patch, dan 3. Memasang dengan pembaruan secara online.  Untuk melakukan pembaruan Aplikasi Dapodik ke versi 2026.c, berikut pilihan yang tepat yang bisa anda gunakan. 1. Metode Installer Metode ini cocok dipakai jika anda belum pernah install Aplikasi Dapodik versi 2026.b. Jika anda menggunakan installer maka akan berisiko hilangnya data yang diinput jika sudah melakukan pendataan pada Dapodik versi 2026.b namun belum melakukan sinkronisasi. 2. Metode Patch Anda bisa langsung menimpanya dengan aplikasi patch jika anda sudah pernah menginstal aplikasi Dapodik versi 2026.b dan sudah pernah melakukan sinkronisasi. 3. Pembaruan Daring Login ke Aplikasi Dapodik versi 2026.b; buka menu pengaturan; Klik “Cek Pembaruan”; Tunggu hingga proses pembaruan berhasil; Jika s...