Pernahkah Anda merasa perlu memastikan keaslian sertifikat hasil tes akademik anda atau ingin menunjukkannya untuk keperluan seleksi masuk sekolah dan perguruan tinggi? Sekarang, Kemendikdasmen telah menghadirkan Portal Verifikasi Publik SHTKA yang memudahkan kita semua untuk melakukan pengecekan secara mandiri dan transparan.

Yuk, simak panduan lengkap cara menggunakannya agar anda tidak bingung lagi!

Apa Itu Portal Verifikasi Publik SHTKA?

Portal ini adalah platform resmi dari Kemendikdasmen yang dapat diakses oleh publik (termasuk siswa, orang tua, dan institusi) untuk memverifikasi keikutsertaan dan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara langsung. Cukup dengan nomor peserta dan kode unik, data terverifikasi nasional akan langsung muncul sebagai rujukan resmi.

Panduan Langkah demi Langkah Verifikasi SHTKA

Untuk mulai mengecek sertifikat anda, ikuti langkah-langkah simpel berikut ini:

1. Akses Portal Resmi

Anda bisa masuk ke layanan ini melalui dua cara:

Melalui Rumah Pendidikan:

👉 Buka laman rumah.pendidikan.go.id,

👉 pilih menu Ruang Publik,

👉 lalu klik Portal Satu Data Kemendikdasmen.

👉 Di sana, pilih platform SHTKA.

Akses Langsung:

👉 Langsung kunjungi tautan resmi di shtka.kemendikdasmen.go.id.

2. Masukkan Nomor Peserta 

Setelah halaman utama terbuka, cari kolom Verifikasi SHTKA.

👉 Masukkan nomor peserta TKA anda sesuai yang tertera di dokumen resmi.

👉 Anda bisa memasukkan hingga 10 nomor sekaligus dengan memisahkannya menggunakan tombol Enter atau spasi.

 👉 Klik tombol Cari.

3. Lihat Status Verifikasi

Hasil pencarian akan muncul dalam tabel Data Sertifikat yang berisi nama, jenjang, dan status.

 Terverifikasi: Artinya nomor benar dan anda tercatat mengikuti TKA.

 Tidak Mengikuti TKA: Nomor benar, namun pemilik data tidak mengikuti tes.

 Nomor Tidak Ditemukan: Periksa kembali apakah nomor yang anda masukkan sudah benar.

4. Cek Detail Nilai dengan Kode ID

Jika statusmu "Terverifikasi", anda bisa melihat rincian nilai per mata pelajaran dengan cara:

 👉 Klik tombol Lihat Detail pada kolom aksi.

 👉 Akan muncul jendela pop-up yang meminta Kode ID SHTKA.

 👉 Masukkan Kode ID yang bisa anda temukan di bagian kanan bawah sertifikat fisik, lalu klik Lihat Nilai.

Apa Saja yang Bisa Anda Lihat?

Pada halaman detail, anda akan mendapatkan informasi lengkap mengenai:

 1. Status Sertifikat: Konfirmasi resmi bahwa anda telah mengikuti TKA.

 2. Identitas Diri: Nama dan data pendukung lainnya.

 3. Rekap Nilai: Hasil nilai per mata uji lengkap dengan kategori capaiannya.

Butuh Bantuan Lebih Lanjut?

Jika anda mengalami kendala teknis atau memiliki pertanyaan, jangan khawatir! Anda bisa mengakses Pusat Informasi melalui tombol "Butuh Bantuan?" di portal tersebut atau langsung mengunjungi tautan s.id/PusatInformasiTKA.

Sekarang, proses verifikasi sertifikat jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman anda yang lain ya!

Download: Panduan Teknis Penggunaan Portal Verifikasi Publik SHTKA, Kemendikdasmen 2026.

Langkah konfirmasi data ijazah bagi peserta didik kelas akhir 6, 9, 12, dan 13 pada portal data induk ijazah. Konfirmasi data pada Portal Data Induk Ijazah Konfirmasi data merupakan proses pemeriksaan data secara mandiri yang dilakukan oleh peserta didik atau orang tua/wali dalam rangka memastikan kesesuaian data yang akan dicantumkan pada ijazah.

Data yang dimaksud meliputi:

• Nama Peserta Didik;
• NISN;
• Tempat dan Tanggal Lahir;
• Nama Satuan Pendidikan;
• Tingkat Pendidikan; dan Kurikulum.

Langkah Konfirmasi Data Ijazah

#1. Peserta didik tingkat akhir (tingkat 6, 9, 12, dan 13) tahun ajaran 2025/2026 atau wali mengunjungi portal data induk ijazah https://ijazah.data.kemendikdasmen.go.id/

#2. Pilih fitur konfirmasi data

#3. Isikan NISN, Tanggal lahir, Captcha. Tekan tombol cari 

Konfirmasi Data merupakan tahapan memastikan kesesuaian data identitas dan informasi data lainnya yang akan tercantum pada ijazah. Pastikan penulisan identitas sesuai dengan Data Kependudukan serta informasi data lainnya sudah benar untuk menghindari kesalahan pada dokumen ijazah yang bersifat permanen. 

#4. Periksa kesesuaian data yang ditampilkan, apakah sudah sesuai atau belum. 

#5. Jika seluruh data sudah sesuai tekan tombol sesuai, jika tidak sesuai maka tekan tombol tidak sesuai.

#6. Setelah memilih tombol Sesuai, akan tampil lembar Konfirmasi Data. Periksa kembali penulisan Nama Peserta Didik, NISN, Tempat dan Tanggal Lahir, serta kesesuaian Nama Satuan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, dan Kurikulum. Pastikan seluruh data telah sesuai;

#7. Jika seluruh data telah sesuai, tekan tombol Ya, Konfirmasi;

#8. Konfirmasi Data Berhasil. Data yang telah berhasil dikonfirmasi oleh peserta didik atau orang tua/wali akan diinformasikan kepada Satuan Pendidikan melalui Portal Manajemen Ijazah yang diakses oleh Operator Sekolah;

#9. Jika memilih tombol Tidak Sesuai, akan menampilkan informasi satuan pendidikan yang bersangkutan guna memudahkan koordinasi perihal temuan ketidaksesuaian dan/atau kebutuhan pemutakhiran data.

Demikian tahapan konfirmasi data ijazah secara mandiri oleh peserta didik dan wali siswa di portal data induk ijazah.

Dalam sistem pengelolaan beban kerja guru, terdapat istilah tugas tambahan ekuivalensi. Tugas ini diberikan kepada guru sebagai bentuk tanggung jawab tambahan selain kegiatan mengajar di kelas. Namun, tidak semua tugas tambahan otomatis dihitung sebagai penambah jam kerja guru. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar tugas tersebut dapat diakui dalam perhitungan beban kerja.

Salah satu contoh tugas tambahan yang tercantum adalah Koordinator Pembelajaran Berbasis Proyek. Tugas ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan proyek atau Project Based Learning (PjBL).

Namun demikian, dalam sistem perhitungan kebutuhan guru, tugas tambahan seperti ini akan diproses setelah perhitungan kebutuhan guru dilakukan terlebih dahulu.

Apa Itu Tugas Tambahan Ekuivalensi?

Tugas tambahan ekuivalensi adalah tugas yang diberikan kepada guru di luar kegiatan mengajar utama, yang dalam kondisi tertentu dapat dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru.

Contoh tugas tambahan ini antara lain:

• Koordinator program sekolah
• Pembina kegiatan tertentu
• Koordinator pembelajaran berbasis proyek
• Pengelola program penguatan karakter siswa

Namun pengakuan jamnya tidak selalu otomatis, karena harus menyesuaikan kondisi kebutuhan guru di sekolah.

Ketentuan Tugas Tambahan Tidak Dihitung sebagai Penambah Jam

Terdapat beberapa kondisi di mana tugas tambahan ekuivalensi tidak dihitung sebagai tambahan jam kerja guru, yaitu:

1. Guru Mendapat Tugas Tambahan Utama

Jika seorang guru sudah memiliki tugas tambahan utama, maka tugas tambahan ekuivalensi lainnya tidak lagi dihitung sebagai penambah jam.

Contoh tugas tambahan utama antara lain:

• Kepala Sekolah
• Wakil Kepala Sekolah
• Kepala Perpustakaan
• Kepala Laboratorium

Tugas-tugas tersebut sudah memiliki perhitungan jam kerja tersendiri, sehingga tugas tambahan lain tidak menambah ekuivalensi jam.

2. Terjadi Kelebihan Guru pada Mata Pelajaran yang Diampu

Tugas tambahan ekuivalensi juga tidak dihitung apabila di sekolah tersebut terjadi kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu.

Artinya:

Jumlah guru lebih banyak dibanding kebutuhan jam mengajar.

Sistem tidak bisa menambahkan ekuivalensi jam hanya untuk menutup kekurangan jam.

Hal ini dilakukan agar perhitungan kebutuhan guru tetap objektif dan sesuai kebutuhan riil sekolah.

3. Tugas Dilakukan Bukan di Sekolah Induk

Ketentuan berikutnya adalah jika tugas tambahan dilakukan bukan di sekolah induk, maka tugas tersebut tidak dihitung sebagai penambah jam kerja.

Sekolah induk adalah sekolah utama tempat guru terdaftar secara administratif.

Jika tugas dilakukan di sekolah lain, maka tugas tersebut biasanya hanya bersifat bantuan atau kerja sama, bukan bagian dari perhitungan utama beban kerja guru.

Pentingnya Memahami Ketentuan Ini

Memahami aturan tugas tambahan ekuivalensi sangat penting bagi guru dan pihak sekolah, karena berkaitan dengan:

• Pemenuhan beban kerja minimal guru
• Administrasi sertifikasi guru
• Perhitungan kebutuhan guru di sekolah
• Pengelolaan program sekolah secara profesional

Dengan memahami aturan ini, guru dapat mengetahui apakah tugas tambahan yang dijalankan benar-benar diakui dalam sistem perhitungan jam kerja atau hanya sebagai kontribusi tambahan bagi pengembangan sekolah.

Tugas tambahan seperti Koordinator Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Namun, pengakuan tugas tersebut sebagai ekuivalensi jam kerja tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, sekolah dan guru perlu memahami aturan ini agar pengelolaan beban kerja menjadi valid dan sesuai dengan regulasi pendidikan.

Lini masa pencairan tunjangan sertifikasi guru (TPG) Non ASN dan PPPK paruh waktu.

Pemerintah telah menetapkan mekanisme baru terkait penyaluran tunjangan profesi yang kini dilakukan setiap bulan (sebelumnya triwulan). Berikut adalah poin-poin penting yang dibahas oleh Puslapdik untuk memastikan tunjangan Anda cair tepat waktu.

1. Lini Masa Penyaluran Tunjangan Setiap Bulan

Agar tidak bingung kapan harus mengecek rekening, Puslapdik telah menetapkan jadwal rutin bulanan yang mulai efektif secara penuh pada Maret 2026:

Tanggal 1 - 13: Waktu bagi guru bersama operator untuk memperbarui data di Dapodik jika ada pembaruan dan melakukan sinkronisasi.

Tanggal 15: Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP).

Tanggal 15 - 20: Proses pengolahan data di Puslapdik (penerbitan SPP hingga SP2D).

Tanggal 20 - 25: Proses bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening masing-masing guru.

Setelah Tanggal 25: Guru disarankan baru mulai mengecek saldo di rekening.

2. Kebijakan Rekening: Hilang, Kena Hack, atau Baru Lulus PPG

Masalah rekening sering kali menjadi kendala. Berikut solusinya:

Rekening Pasif/Dorman: Guru tidak perlu khawatir atau mengganti rekening. Puslapdik bekerja sama dengan bank untuk melakukan reaktivasi secara otomatis.

Rekening Kena Hack/Scam: Segera lapor ke Dinas Pendidikan dengan membawa data rekening lama dan baru untuk diteruskan ke pusat.

Guru Baru Lulus PPG: Jika rekening di Info GTK masih kosong, jangan panik. Puslapdik akan membuatkan rekening baru secara terpusat.

Aktivasi Rekening Baru: Bagi pemilik rekening baru, wajib datang ke bank membawa KTP, NPWP, cetak SKTP/Info GTK, dan Surat Keterangan Aktif Mengajar.

3. Besaran Tunjangan dan Inpassing

Belum Inpassing: Besaran tunjangan tetap Rp2.000.000 per bulan.

Sudah Inpassing: Besaran sesuai dengan masa kerja dan pangkat golongan berdasarkan hasil verval terbaru yang bisa diunduh di aplikasi Simtun oleh operator dinas.

P3K Paruh Waktu: Status inpassing tetap diakui dan dibayarkan sesuai ketentuan.

4. Update Carry Over (CO) dan Kurang Bayar

Penyebab CO: Sebagian besar (80%) terjadi karena keterlambatan penerbitan SKTP (di atas tanggal 15 Desember) sehingga dana tidak bisa ditarik dari KPPN tepat waktu.

Jadwal Cair CO: Untuk jenjang Dikdas (SD/SMP), dana CO sudah mulai disalurkan sejak 5 Februari 2026. Untuk jenjang PAUD, Dikmensus, dan Kepala Sekolah, perintah bayar baru diproses sekitar pertengahan Februari.

5. Peringatan: 20.000 Guru Belum Aktivasi Insentif & BSU!

Terdapat sekitar 20.000 guru yang belum melakukan aktivasi rekening untuk dana Insentif (Rp2.100.000) dan BSU (Rp600.000) tahun anggaran 2025.

Batas Waktu: Puslapdik memperpanjang masa aktivasi hingga 30 Juni 2026.

Tindakan: Segera cek Info GTK Anda. Jika ada pop-up atau SPTJM, segera ke bank untuk aktivasi agar dana tidak kembali ke kas negara.

6. Syarat Guru Honor di Sekolah Negeri

Mulai tahun 2026, Puslapdik tidak lagi mempersyaratkan SK dari Kepala Daerah untuk guru honorer di sekolah negeri agar tunjangannya cair. Yang terpenting adalah data di Dapodik valid dan statusnya "hijau".

Guru diharapkan fokus mengajar dan disiplin menjaga validitas data di Dapodik sebelum tanggal 10 setiap bulannya agar siklus pembayaran tidak terhambat

Tonton video lengkapnya di sini: https://youtu.be/HG1aW9FrZwk

Apa yang Berubah?

Perbandingan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 dan 2026 tentang Juknis Dana BOSP

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) selalu menjadi perhatian utama sekolah. Setiap perubahan regulasi bukan sekadar administratif, tetapi berdampak langsung pada perencanaan RKAS, penggunaan anggaran, hingga pelaporan.

Tahun 2026, pemerintah kembali memperbarui petunjuk teknis (juknis) pengelolaan Dana BOSP. Lalu, apa perbedaan mendasarnya dibanding aturan tahun 2025? Berikut ulasan lengkap dan mudah dipahami.

1️⃣ Perluasan Ruang Lingkup: Tidak Lagi Hanya BOS

Pada Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025, fokus utama adalah BOS Reguler dan BOS Kinerja. Sedangkan dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026, cakupan diperluas menjadi:

• BOP PAUD (Reguler, Kinerja, Afirmasi)
• BOS (Reguler, Kinerja, Afirmasi)
• BOP Kesetaraan (Reguler, Kinerja, Afirmasi)

Artinya: klasifikasi dana menjadi lebih rinci dan terstruktur. Sekolah harus memahami perbedaan karakter setiap jenis dana.

2️⃣ Prinsip Pengelolaan Lebih Tegas

Jika tahun 2025 menekankan transparansi dan akuntabilitas secara umum, maka tahun 2026 ditegaskan menjadi lima prinsip utama:

• Fleksibel
• Efektif
• Efisien
• Akuntabel
• Transparan

Maknanya: Dana BOSP tidak hanya harus tertib administrasi, tetapi juga berdampak nyata pada mutu pendidikan.

3️⃣ Penajaman Komponen Penggunaan Dana

Pada regulasi 2025, sudah ada batasan persentase seperti pengadaan buku, honor non-ASN, dan pemeliharaan sarana. Tahun 2026, pengaturan ini diperjelas dan disesuaikan dengan jenis dana.

Penekanan penggunaan dana mulai diarahkan pada:

• Penguatan literasi dan numerasi
• Digitalisasi pembelajaran
• Peningkatan kompetensi guru
• Peningkatan kualitas layanan pendidikan

Kesimpulan penting: Dana BOSP semakin diarahkan untuk transformasi mutu, bukan hanya operasional rutin.

4️⃣ Persyaratan Administratif Lebih Detail

Permendikdasmen 2026 mempertegas beberapa syarat, seperti:

• NPSN aktif dan terdaftar
• Pemutakhiran data Dapodik tepat waktu
• Izin operasional jelas (untuk sekolah swasta)

Hal ini bertujuan memastikan ketepatan penyaluran dana dan validitas data.

5️⃣ Struktur Regulasi Lebih Sistematis

Aturan 2026 disusun lebih runtut mulai dari ketentuan umum, prinsip pengelolaan, jenis dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Struktur ini memudahkan sekolah memahami alur pengelolaan secara menyeluruh.

🎯 Kesimpulan

Intinya: Permendikdasmen 2026 bukan sekadar pergantian tahun regulasi, tetapi penegasan bahwa Dana BOSP harus menjadi instrumen peningkatan kualitas pendidikan.

Download https://jdih.kemendikdasmen.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/peraturan-menteri-pendidikan-dasar-dan-menengah-nomor-8-tahun-2026-tentang-petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bantuan-operasional-satuan-pendidikan.

Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Ramadan 1447 H / 2026 M yang disusun berdasarkan keputusan Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Timur Nomor 62 tahun 2026 tentang pedoman kegiatan Pais love Ramadan peserta didik di satuan pendidikan tahun 1447 hijriyah/2026 Masehi.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Ramadan bertujuan menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik untuk memperkuat iman, takwa, dan akhlak mulia melalui momentum spiritual bulan suci. Program ini merupakan bagian dari sasaran mutu "PAIS JATIM BERKARAKTER".

1.2. Pengertian

Kegiatan Ramadan adalah rangkaian aktivitas Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai proses pembelajaran transformatif yang menanamkan nilai-nilai keislaman dalam sikap dan perilaku murid.

1.3. Dasar Hukum

• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
• PMA No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Karakter.
• SE Bersama Mendikdasmen, Menag, dan Mendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan.

BAB II: PELAKSANAAN PAISLOVE RAMADAN

Program PAISLove Ramadan mencakup 9 elemen cinta: Cinta Puasa Ramadan, Mengaji, Menulis, Ilmu, Rasul, Pondok, Digital, Lingkungan, dan Indonesia (NKRI).

2.1. Persiapan Kegiatan

Satuan pendidikan wajib melakukan langkah-langkah berikut:

• Membentuk Panitia/Tim pelaksanaan.
• Menyusun jadwal kegiatan yang terstruktur namun fleksibel dan kontekstual.
• Menyiapkan sarana ibadah (masjid/mushaf/tempat wudhu) dan perangkat digital pendukung.

2.2. Pembiayaan

Dana kegiatan dapat bersumber dari:

• Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSDA) dan BPOPP.
• Dana Komite Sekolah dan infaq sukarela murid/masyarakat.

BAB III: PONDOK RAMADAN

3.1. Tipe Kegiatan

Sekolah dapat memilih salah satu dari tipe berikut:

• Tipe A: 3 hari, menginap 2 malam.
• Tipe B: 3 hari, menginap 1 malam.
• Tipe C: Minimal 3 hari, tanpa menginap.
• Tipe Khusus: Lebih dari 3 hari, menginap 3 malam.

3.2. Materi Pokok

Materi meliputi kajian keislaman, wawasan kebangsaan, moderasi beragama (Islam Rahmatan lil Alamin), pencegahan perundungan (bullying), hingga etika puasa di era digital.

3.3. Metode Pembelajaran

Pembelajaran diarahkan menggunakan pendekatan interaktif dan inovatif:

• Simulasi Mini Masjid: Untuk jenjang TK dan SD kelas bawah.
• Project-Based Learning: Contoh: Membuat Jurnal Ramadan Bergambar atau Video Dokumenter "Diary Ramadan".
• Gamifikasi: Belajar melalui elemen permainan untuk meningkatkan motivasi.

BAB IV: PEMBIASAAN DAN KEGIATAN SOSIAL

4.1. Pembiasaan di Sekolah

• Tadarus berjamaah, shalat Dhuha, dan gerakan Infaq Harian.
• Pengelolaan sampah organik/non-organik dan gerakan menanam tanaman.

4.2. Pembiasaan di Masyarakat

• Shalat Tarawih berjamaah dan tadarus di lingkungan tempat tinggal.
• Bakti sosial: Pembagian takjil gratis dan paket sembako untuk warga kurang mampu.

BAB V: MONITORING DAN PELAPORAN

Satuan pendidikan wajib menyusun laporan kegiatan dengan sistematika yang telah ditentukan dan melakukan refleksi menggunakan instrumen pemantauan untuk mengukur ketercapaian tujuan.

PENUTUP: Maksimalkan CINTA

Setiap pelaksana diharapkan menerapkan prinsip CINTA:

• Ciptakan Keikhlasan.
• Introspeksi Diri.
• Niati dengan Tekad Kuat.
• Tingkatkan Ketaqwaan.
• Amalkan Sunnah Nabi.

Download Lembar Pemantauan dan Instrumen Kegiatan PAISLOVE Ramadhan Jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB

Saat mendaftarkan mutasi peserta didik di laman https://sp.datadik.kemendikdasmen.go.id/ kemudian muncul notifikasi gagal "Peserta didik gagal didaftarkan" maka anda jangan terburu-buru untuk melakukan un-install aplikasi Dapodik versi 2026.c yang sudah anda perbarui meskipun melalui patch atau pembaruan online. Seperti berikut screenshootnya.

Diluar sana memang banyak tutorial yang menyarankan untuk melakukan un-install ulang aplikasi Dapodik ketika kita gagal melakukan pendaftaran mutasi peserta didik. Mungkin tidak perlu seperti itu!. Masalah tersebut saya alami sendiri dan solusinya hanya melakukan "Tarik Data" saja dengan aplikasi Dapodik versi 2026.c.

Setelah melakukan tarik data peserta didik yang gagal kita daftarkan ternyata bisa masuk ke rombel tujuan. Berikut screenshootnya.

Jadi, kita tidak usah melakukan un-install aplikasi Dapodik hanya karena notifikasi gagal saat mendaftarkan mutasi peserta didik di laman manajemen Dapodik (https://sp.datadik.kemendikdasmen.go.id/).

Berikut Video Solusi Mengatasi Mutasi PD Gagal Di Daftarkan Dapodik 2026.c

Semoga berhasil.