IJ.COM

Sebelum menjelaskan langkah cara cek SHUN elektronik secara online tanpa scan barcode. Saya ingatkan kembali untuk kroscek kevalidan data UN siswa kelas akhir karena data tersebut dijadikan acuan penerbitan SHUN.
SHUN elektronik dengan menggunakan sistem barcode dan tanda tangan digital elektronik dengan tujuan sebagai penjaminan kemanan dari pemalsuan dokumen tersebut. Oleh karena itu, jika ada data yang salah meskipun hanya satu angka/huruf saja maka data tersebut tidak ditemukan dan dinyatakan invalid.

Dampaknya SHUN yang sudah diterbitkan dalam bentuk fisik akan dinyatakan palsu karena tidak sesuai dengan data base SHUN yang diterbitkan Kemdikbud.

Berikut langkah cek SHUN elektronik tanpa scan barcode

Rilis Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.b. Bagi sekolah yang menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 dan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.a, dapat melakukan pembaruan secara ONLINE. Seperti versi sebelumnya Dapodikdasmen Versi 2019.b hanya menggunakan Updater.
Sebelum melakukan pembaharuan Dapodik ke versi 2019.b seperti sebelum-sebelumnya Anda sudah harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu, hal ii dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya error data.

Langkah-langkah untuk melakukan pembaruan secara online sebagai berikut:

1. Pastikan komputer terkoneksi internet.
2. Silahkan login pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019/ Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.a
3. Masuk pada menu Pengaturan, Cek Pembaruan Aplikasi, klik pada tombol “Cek Pembaruan”.
4. Maka ditampilkan keterangan bahwa Pembaruan Tersedia. Pembaruan Tersedia (Dapodik 2019.b) Apakah Anda ingin melanjutkan? Pastikan tidak menutup jendela browser sebelum proses pembaruan selesai!
5. Klik tombol “Lanjutkan”, maka sistem akan melakukan update pembaruan.
6. Setelah proses selesai, klik tombol “Muat ulang halaman sekarang”.
7. Jika diperlukan, lakukan refresh (Ctrl + F5).

Berikut adalah daftar pembaruan pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.b:

[Perbaikan] SMAK, SMTK dan Pasraman dapat memilih Program Kurikulum K13
[Perbaikan] Pemberlakuan Permedikbud No 15 Tahun 2018 terkait Pemenuhan tugas tambahan khususnya untul wali kelas dan pembina ekskul
[Perbaikan] Pembukaan penugasan GTK selain sekolah reguler Kemdikbud
[Perbaikan] Perubahan pembukaan validasi rasio rombel terhadap siswa untuk jenis rombel Kelas Jauh/Kecil, Kelas Terbuka dan rombel SKS
[Perbaikan] Perubahan validasi untuk perhitungan rasio rombel terhadap siswa tidak berlaku untuk jenjang SLB
[Perbaikan] Perubahan validasi untuk siswa dibawah 5,6 tahun menjadi warning, namun semester depan akan di invalidkan
[Perbaikan] Pembukaan kuncian isian nama ibu kandung pada peserta didik jika terdeteksi nama ibu kandung tidak wajar
[Perbaikan] Perbaikan isian No. Kitas untuk warga negara asing
[Perbaikan] Perbaikan bugs pada rekap peserta didik di dashboard
[Perbaikan] Perbaikan bugs pada pembelajaran utk sekolah Non Kemdikbud dan SPK
[Perbaikan] Perubahan API maps
[Perbaikan] Perbaikan pada security aplikasi

Masih adakah error yang terjadi setelah melakukan pembaharuan Dapodikdasmen 2019.b?
Setelah melakukan pembaharuan maka lihat pada menu validasi data lokal untuk memastikan apakah ada berubahan error yang terjadi.

Sudah tentu dan error ini terjadi pada aplikasi saya yakni pada data GTK yang terdeteksi invalid data kompetensi serta beberapa data siswa yang telah diubah menggunakan selain aplikasi dapodik.

Jika Pada aplikasi dapodik Anda juga mengalami error yang sama maka solusinya melakukan perubahan pada data record yang mengalami masalah. Kemudian lakukan sinkronisasi.

Karena masih saja ada permasalahan pada validasi JJM yang terdeteksi tidak linier dan melebihi jumlah JJM yang telah di tentukan maka mari kita coba untuk memahami perubahan pemetaan Mata Pelajaran per kelompok Mata Pelajaran sesuai dengan panduan Dapodik 2019 agar JJM linier dan tidak terdeteksi melebihi jumlah jam yang telah ditentukan.

Panduan ini sebenarnya sudah ada, namun saya hanya menulis ulang. Pada versi ini (Dapodik 2019) perbaikan pemetaan mata pelajaran per kelompok mata pelajaran dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan petugas pendataan dalam pencarian mata pelajaran di kelompok mata pelajaran tersebut.
Untuk kelompok mata pelajaran yang terdapat pada tabel pembelajaran di Dapodik terbagi menjadi 4, yaitu:
1) Kelompok 1 - Mata Pelajaran Wajib
2) Kelompok 2 - Mata Pelajaran Wajib (KTSP max 4 jam, K13 max 2 jam)
3) Kelompok 9 - Mata Pelajaran Tambahan
4) Kelompok 10 - Mata Pelajaran Muatan Sekolah (tidak akan dihitung sebagai beban mengajar guru)

Kelompok 1 - Mata Pelajaran Wajib 

Mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok 1 sudah dipetakan secara otomatis pada pembelajaran Dapodik.

Kelompok 2 - Mata Pelajaran Wajib (KTSP max 4 jam, K13 max 2 jam) 

Mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok 2 adalah mata pelajaran tambahan dari kelompok 1, dengan ketentuan jika rombel menggunakan KTSP, maka diperbolehkan menambah sebanyak 4 jam, sedangkan untuk rombel yang menggunakan kurikulum 2013 hanya diperbolehkan menambah sebanyak 2 jam.

Kelompok 9 - Mata Pelajaran Tambahan 

Mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok 9 adalah mata pelajaran yang menghitung alokasi jumlah siswa. Pilihan mata pelajaran pada kelompok ini terdiri dari Bimbingan Konseling (BP/BK) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kelompok 10 - Mata Pelajaran Muatan Sekolah (tidak akan dihitung sebagai beban mengajar guru) 

Mata pelajaran yang masuk ke dalam kelompok 10 adalah mata pelajaran yang tidak dihitung sebagai beban mengajar guru karena ] di luar struktur kurikulum nasional seperti: Baca Tulis Quran (BTQ).

Perubahan Spektrum Keahlian Jenjang SMK 

Perdirjen Dikdasmen  No.  06  tahun 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan No. 07  tahun  2018  tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), berlaku  mulai  tahun  ajaran  2018/2019  dengan panduan penerapan di satuan pendidikan SMK sebagai berikut:
 1) Bagi sekolah yang sudah melaksanakan K13 maka Perdirjen tersebut berlaku untuk  kelas  X  dan  XI,  sedangkan  kelas  XII  melanjutkan  kurikulum  yang  lama (KTSP/K13 lama). 

2) Bagi  sekolah  yang  baru  melaksanakan  K13  T.A.  2018/2019  maka  Perdirjen tersebut  berlaku  untuk  kelas  X  saja,  sedangkan  kelas  XI  dan  XII  melanjutkan kurikulum yg lama (KTSP).

3) Perdirjen No. 06 tentang Spektrum Keahlian, tidak  menghapus  ataupun  mengubah  yang  sudah  ada melainkan hanya menambah 4 kompetensi baru.  4 kompetensi baru tersebut yaitu Retail, Manajemen Logistik, Hotel dan Restoran, dan Produksi Film.

4) Perubahan jumlah jam pada Perdirjen No. 07 tentang Struktur Kurikulum, jam pelajaran  pada  kelas  X,  XI,  XII  dan  XIII  semula  46  jam  menjadi  46  jam pada kelas X dan 48 jam untuk kelas XI, XII, XIII.

5) Pengurangan jam Mapel Bahasa Indonesia di kelas XII, semula 3 jam pelajaran menjadi 2 jam pelajaran.

6) Penambahan  jam  Mapel  Produk  Kreatif  dan  Kewirausahaan, semula  5  jam pelajaran  di kelas XI, 5 jam pelajaran di kelas XII dan 8 jam pelajaran di kelas XIII menjadi 7 jam pelajaran di kelas XI, 8 jam pelajaran di kelas XII dan 10 jam pelajaran di kelas XIII.

Perubahan Jam Mata Pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) di Jenjang SMK 

Guru  yang  berwenang  untuk  mengajar  Mapel  PKK  adalah  guru  Kewirausahaan  dan atau guru Produktif pada Program Keahlian yang terkait. Pembagian tugas mengajar mapel PKK dapat dibagi menjadi 3 skema: 
1) Mapel PKK seluruhnya diajarkan oleh 1 guru (pilih antara guru Kewirausahaan  atau guru Produktif pada program keahlian yang terkait).

2) Memecah rombel menjadi 2 rombel praktik. Setiap rombel praktik diampu oleh 1  orang  guru  Kewirausahaan  atau  guru  Produktif.  (Lihat  panduan  dapodik 2018.a, contoh kasus II).
1 mapel diajar oleh 2 orang guru ( guru A dan B), misal mapel dengan jjm max 6
• Pada rombel reguler, entri pembelajaran guru A , jjm = 0
• Pada rombel praktik 1, entri pembelajaran guru A,  JJM = 6
• Pada Rombel Praktik 2 entri pembelajaran guru B, jjm = 6

3) Mapel PKK diajarkan oleh 2 orang guru, 1 orang guru Kewirausahaan sebanyak 30% dari total jjm (max 2 jp) dan1 orang guru Produktif sebanyak 70% dari total jjm (max 5 jp). (Lihat panduan dapodik 2018.a, contoh kasus IV).
1 Mapel ( jjm max = 10)  diajarkan oleh 2 orang guru, 1 guru teori ( Guru A, JJm = 4) , 1 guru praktik (guru B , JJM = 6)
• Pada rombel reguler, entri pembelajaran guru A , jjm = 4
• Pada rombel praktik X, entri pembelajaran guru B,  JJM = 6

Dengan memahami pemetaan mata pelajaran per kelompok mata pelajaran pada panduan Dapodik 2019 maka ketika mengentri JJM tidak akan terjadi invalid pada linieritas dan JJM tidak terdeteksi melebihi ketentuan Dapodik.

Membuat rekaman
Fungsi perekaman di antarmuka pengeditan membantu Anda untuk merekam pesan ketika masukan manual tidak memungkinkan untuk dilakukan. Anda juga dapat memasukkan konten seperti teks dan gambar di sini.
Pengeditan Teks
Anda dapat mengatur teks ke huruf tebal, miring, dan bergaris bawah, menerapkan pencoretan dan penyorotan, serta menyesuaikan ukuran font. Anda juga bisa menggunakan dua jenis bulir, yang bisa otomatis ditambahkan di awal paragraf saat diaktifkan, tanpa harus memasukkannya secara manual.
Buat widget desktop
Anda dapat membuat widget desktop untuk Catatan dengan satu gerakan di antarmuka penampil dan melihatnya setiap saat.

Membuat Enkripsi
Anda dapat menggunakan enkripsi untuk melindungi privasi Anda.
Tekan yang lama pada opsi daftar Catatan untuk memilih “Enkripsi” atau klik ikon enkripsi di antarmuka tampilan untuk melakukan enkripsi.

Setelah dienkripsi, paragraf pertama dari catatan tersebut dapat ditampilkan di daftar Catatan sehingga Anda dapat menemukan catatan tersebut. Konten di paragraf kedua dan seterusnya disembunyikan untuk melindungi privasi Anda.

Sinkronkan Catatan
Anda dapat menyinkronkan catatan lokal ke awan di dalam pengaturan Catatan. Jika catatan yang disinkronkan dihapus, Anda dapat memulihkannya dari tempat daur ulang di awan. Tidak perlu khawatir kehilangan catatan penting.

Menjawab keresahan guru yang belum valid info GTK nya dari berbagai macam kasus seperti tidak diakuinya tugas tambahan pembina pramuka, pembina osis, guru piket serta JJM diluar Induk Melebihi Ketentuan 12 JJM dan 6 JJM.

Untuk sementara ini yang adem ayem adalah guru yang hanya mengampu mapel murni dengan 24 JJM tanpa menjabat dengan tugas tambahan. Tugas tambahan yang saya maksud bukan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala Lab, serta kepala perpustakaan sebab tuugas tambahan tersebut sudah divalidasi dengan 12 JJM. Guru matpel yang sudah memenuhi 24 JJM sudah dikunci semua karena sudah terbit tunjangan profesi, berbeda dengan guru yang menjabat tugas tambahan kepsek, wakasek, kalab, kapus, masih dalam proses perhitungan validasi dan masih menunggu antrian terbit SKTP.
Mengacu pada PerMen DikBud Nomer 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah serta pengawas sekolah. Adakah dampak terhadap tugas tambahan pada pembina pramuka sehingga data tidak valid? Jika pemerintah sudah menetapkan aturan tersebut maka saat itulah aturan berlaku. Mau tidak mau regulasi ini menjadi acuan dan pedoman yang pasti untuk sekolah dan para guru.

Berikut bunyi Pasal 6 (1) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf f meliputi:

• a. wali kelas; (2 jam)
• b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); (2 jam)
• c. pembina ekstrakurikuler; (2 jam)
• d. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK; 
• e. Guru piket; (2 jam)
• f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
• g. penilai kinerja Guru; 
• h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau
• i. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Pasal tersebut diatas dipertegas dengan pasal 7 (2) : Pelaksanaan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) namun diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Mohon dipelajari lebih lanjut permendikbud nomer 15 tahun 2018 atau Anda bisa membaca Aturan Rombel, Beban Kerja Guru,Tugas Tambahan TP 2018/2019 sebagai referensi lainnya.

Jika merujuk pada pasal diatas jelas sudah bahwa tugas tambahan Pembina Pramuka invalid berdampak pada pemberlakuan aturan PerMen DikBud Nomer 15 Tahun 2018. Untuk mengatasi masalah tersebut sebaiknya guru diberi tambahan jam sesuai dengan jam tugas tambahannya.

Update:
Setelah Dapodik melakukan pembaharuan versi 2019.b. Pasal 6 (1) Tugas tambahan lain*) Sesuai Permendikbud 15 Tahun 2018 untuk tugas tambahan lainnya (ekuivalensi) maksimal hanya 6 jam yang dapat diakui.

Sebelumnya untuk tugas tambahan Pembina pramuka, wali kelas dll invalid sekarang sudah diakui dengan 2 Jam.
Ketentuan 12 JJM dan 6 JJM sudah diatur dalam pasal 6 (8) dan (9) :
(8) Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas.

Jika guru tersebut kekurangan JJM (-12)  pada induk pangkalan dan kelebihan JJM (+6) pada non induk maka akan terdeteksi tidak normal, untuk mengatasi hal tersebut JJM nya harus disesuaikan.

Meskipun belum ada informasi resmi jadwal pelaksanaan Ujian Nasional 2019 dari Kemdikbud namun kita bisa memberikan gambaran bahwa UNBK 2019 tidak akan beda jauh dengan UNBK 2018. Seperti tahun sebelumnya pelaksanaan simulasi UNBK biasanya akan dilaksanakan setelah menempuh semester 1 tahun 2018/2019. Agar tidak kuwalahan menangani data siswa yang khususnya mengikuti UNBK maka perlu mempersiapkan kevalidan data siswa seawal mungkin.
Data siswa yang mengikuti UNBK diambil dari aplikasi BIOUN yang bersumber melalui data PDUN sedangkan data PDUN validasinya melalui vervalPD, silahkan Kroscek dan Koreksi Data Siswa Persiapan UNBK 2019 dengan teliti seperti Nopes Ujian, No Ijasah, No SKHUN, Nama Ibu, NISN serta yang lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai UNBK 2019 bisa anda ikuti di laman resminya : https://unbk.kemdikbud.go.id

Sementara data siswa yang akan mengikuti UN belum masuk pada aplikasi UNBK 2019 karena palikasi BOIUN masih dalam tahap perbaikan. Karena aktifitas ini dilakukan tahunan sebagai pengingat kembali berikut langkah-langkah mepersiapkan kelengkapan data Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun ajaran 2018/2019 seperti yang di jelaskan pada laman resminya :

1. Penetapan status sekolah (Mandiri/Menumpang) oleh dinas terkait
2. Penetapan tempat pelaksanaan untuk sekolah yang menumpang
3. Melengkapi data identitas sekolah yang meliputi :

• Rekap jumlah peserta tingkat akhir dan jumlah sesi yang akan digunakan
• Data Proktor/Teknisi utama
• Jumlah server dan client
• Data koneksi internet berikut dengan kontak person

4. Menarik biodata peserta dari BIOUN, data yang akan ditarik adalah data yang sudah dilakukan generate nomor peserta (berdasarkan DNT)
5. Mengisi rincian data server, client dan ruangan
6. Melakukan pengaturan server dan sesi
7. Cek kelengkapan data
8. Mencetak kartu peserta
9. Mencetak daftar hadir peserta

UNBK bagi siswa yang berkebutuhan khusus

Penjelasan UNBK untuk siswa berkebutuhan khusus ini hanya sekedar sebagai informasi saja untuk wali siswa maupun guru yang lain, namun perlu diperhatikan bahwa penjelasan ini masih mengacu pada tahun 2017/2018 dan sewaktu waktu ada perubahan mengikuti peraturan kemdikbud.

Khusus tuna netra dengan Braile

Naskah soal dan Lembar Jawaban, serta berita acara  dikirim dari panitia provinsi. Tidak perlu mengunduh dari laman ini. Jadwal Ujian Jam 10.30 - 12.30 waktu setempat. Lembar Jawaban dan Berita acara diupload melalui laman ini.

Khusus tuna rungu SMA/MA/SMK yang ujian tetap dengan UNBK

Tidak perlu mengunduh naskah dari laman ini. Semua naskah ujian akan ditampilkan melalui komputer seperti halnya yang lain. Untuk Ujian Bahasa Inggris, pada soal listening, akan diganti dengan soal yang tidak menggunakan listening (tetap menggunakan komputer). Jadwal Ujian mengikuti jadwal UNBK, sesuai sesinya. Berita acara mengikuti berita acara di UNBK dan tidak perlu diupload menu siswa khusus.

Naskah dan lembar jawaban

Naskah dan Lembar Jawaban tidak dikirim dari percetakan, tetapi didistribusikan langsung ke sekolah melalui laman ini. Pencetakan Naskah dan Lembar Jawaban dilaksankan oleh petugas yang ditunjuk oleh sekolah.
Petugas yang ditunjuk dengan didampingi pengawas ujian melakukan pencetakan dengan urutan langkah sebagai berikut :
1. Membuka laman ubk.kemdikbud.go.id menu Siswa Berkebutuhan Khusus - Aplikasi dan Naskah.
2. Mengunduh Aplikasi Cetak (cukup satu kali)
3. Mengunduh File Naskah (setiap hari)
4. Mengcopy file aplikasi dan naskah ke komputer sekolah
5. Memastikan bahwa komputer untuk mencetak sudah terhubung dengan printer langsung dan berisi kertas ukuran A4 yang cukup.
6. Mencetak Naskah dan Lembar Jawaban dengan menggunakan aplikasi yang sudah diberikan.
7. Memasukan naskah dan lembar jawaban ke amplop, lalu ditutup rapat.
8. Menyerahkan amplop naskah ke pengawas ujian.
9. Langkah 1-8 dilakukan setiap hari ujian mulai jam 07.30 Waktu setempat.
Catatan:
- Cetakan Naskah dan lembar jawaban tidak boleh digandakan.
- Jumlah halaman untuk low vision bisa 60 halaman.

Pelaksanaan Ujian

Ujian dilaksanakan mengikuti jadwal UNKP, yaitu pada jam 10.30 - 12.30 waktu setempat.
Untuk ujian yang dilaksanakan di sekolah, ruang ujian tidak harus menjadi satu dengan ruang ujian peserta UNBK.
1, Pengawas dengan membawa amplop naskah  memasuki ruang ujian pada jam 10.15 bersama dengan peserta ujian.
2. Pengawas membuka amplop naskah, mengeluarkan dan menaruh naskah di depan peserta.
3. Pada Jam 10.30 pengawas meminta peserta untuk mengerjakan soal.
4. 10 menit sebelum waktu habis, pengawas mengingatkan peserta kalau waktu tinggal 10 menit.
5. Pada jam 12.30 pengawas menyampaikan bahwa waktu ujian sudah selesai dan mengambil naskah dan lembar jawaban peserta.
6. Pengawas menandatangani dan menulis namanya pada Lembar Jawaban peserta di tempat yang telah disediakan.
7. Pengawas menyerahkan naskah yang sudah terpakai dan lembar jawaban kepada panitia sekolah.

Pengunggahan lembar jawaban

Panitia Sekolah dengan disaksikan oleh pengawas melakukan pengunggahan Lembar Jawaban, dengan langkah sebagai berikut :
1. Petugas menerima Lembar Jawaban dari pengawas.
2. Petugas memindai (dengan mesin scanner) lembar jawaban peserta.
3. Pengawas memastikan hasil pemindaian terlihat jelas (terbaca oleh mata), jika belum jelas dapat diulang.
4. Petugas mengunggah file gambar lembar jawaban di laman UBK pada menu Siswa Berkebutuhan Khusus - Jawaban.
5. Pengunggahan harus segera setelah ujian berakhir pada hari ujian.
6. Panitia Sekolah menyimpan Lembar Jawaban Peserta.

Pemusnahan naskah

Panitia sekolah melakukan pemusnahan naskah segera setelah ujian dilaksanakan setiap hari. Pemusnahan naskah dilakukan dengan cara dibakar atau mesin penghancur kertas.

Berita acara

Panitia Sekolah dan pengawas membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan (pengunduhan, pelaksanaan ujian, pengunggahan jawaban dan pemusnahan naskah). Berita acara dibuat 2 rangkap, setelah ditandatangani 1 (satu) disimpan oleh panitia sekolah dan 1 (satu) diserahkan ke panitia UN kota/kab atau Provinsi bersama dengan berita acara UNBK.

Lain-lain

Khusus untuk peserta tunanetra yang tidak menggunakan braile, naskah soal dapat dibacakan oleh petugas yang ditunjuk oleh sekolah. Khusus peserta yang tidak dapat hadir di sekolah karena sakit atau bermasalah dengan hukum, pelaksanaan ujian dapat dilakukan di rumah sakit kantor polisi, atau lembaga pemasyarakatan.

Pekerjaan rutin Operator setelah menyelasaikan data siswa kelas baru yang rentetannya terhubung dengan data verval PD untuk sampai saat ini anggaplah sudah 85 persen rampung meskipun masih tersisa buntut satu dua siswa yang masih rewel. Sejalan dengan itu pula, operatur mempunyai multi peran, mengisi DHGTK, menjadi ujung tombak pencairan dana BOS serta menjadi ujung tombak untuk kesejahteraan guru, maka data guru pun harus sudah mendapatkan predikat valid dan menyandang SKTP untuk bulan-bulan ini agar operator bisa melanjutkan tugas sucinya fokus pada data kelas 12 yakni manajemen PDUN calon peserta UN 2019 nanti.
Kenapa harus sekarang dipersiapkan? masalahnya adalah mengenai kevalidan data siswa, sedangkan simulasi UN biasanya akan dibuka setelah melaksanakan unjian semester satu. Jika tidak dipersiapkan dari sekarang ketika menemui kendala masalah invalid data yang terjadi adalah kepanikan yang ujungnya membuat kerja menjadi sangat-sangat lebih berat lagi.

Oleh karena itu sebelum terlambat mari kita lakukan kroscek dan koreksi sedini mungkin data kelas 12 di laman PDUN 2019 mengenai kevalidan NISN, Nomer peserta ujian jenjang sebelumnya, Nomer SKHUN, Nomer seri Ijasah, orang tua, dan lain-lain.

Apa yang harus dilakukan jika data PDUN ada yang salah?

Mengingatkan lagi, bahwa sumber data PDUN berasal dari VervalPD yang sudah masuk Referensi Aktif. Jadi jika kesalahan data nama siswa, NISN, tanggal lahir dan nama ibu harus melalui VervalPD tapi jika kesalahan selain itu cukup lakukan perbaikan di Dapodik serta lakukan sinkronisasi.

Validasi di Info GTK Semester 1 Tahun 2018 menyisakan rasa was-was bagi para operator sekolah, pasalnya masih menunggu kevalidan data DHGTK. Hampir semua data guru terdampak masalah tersebut tanpa terkecuali data yang sudah valid pun. Dibalik lambannya loading server DHGTK, kekhawatiran itu timbul juga terkait adanya informasi pada laman DHGTK tentang salah satu syarat pencairan dana tunjangan sertifikasi guru.
Mulai tahun pelajaran 2018/2019 kehadiran guru diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja guru sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menjelaskan bahwa Daerah wajib membayarkan Tunjangan Profesi (TP) Guru PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD.

Dengan mengacu peraturan tersebut mengenai kevalidan data DHGTK yang ada di info GTK yang merasakan lebih parah pusingnya adalah operator, sedangkan guru yang menikmati dana tunjangan sertifikasinya hanya tenang-tenang saja. inikan lucu 😆😆😆 yang menerima siapa, yang bingung siapa?.

Dari dramatisasi itu akhirnya munculah berbagai pertanyaan mengenai seputar DHGTK?. Data yang belum validlah, daftar hadir yang tidak full, cara edit kuncian SPTJM dan lain-lain. Lantas jika tidak valid, kan nanti tidak terbit SKTP sehingga tidak cair TPPnya?.

Tenang!, Perhatikan kevalidan data lainnya yang lebih penting seperti: beban mengajar, tugas tambahan, keaktifan, kepegawaian. Jika semua data tersebut sudah fix namun masih menyisakan hadirGTK yang menandakan warning abaikan, karena guru tersebut dipastikan terbit SKTP.

Jadi solusi mengenai DHGTK yang belum valid di Info GTK Semester 1 Tahun 2018 hanya masalah menunggu waktu verifikasi kehadiran dari operator Simbar. Mengenai kehadiran yang tercatat tidak full pada bulan Juli tidak perlu melakukan edit karena kehadiran pada bulan Juli memang hanya terhitung 2 minggu masa kerja karena terpotong libur Akhir semester.

Cara mengatasi masalah error Koordinat Maps Dapodik dengan aplikasi Akurasi Koordinat Dapodik (Aplikasi Maps2Dapodik 2019) Sekali Klik. Permasalahan ini timbul ketika anda akan mengentri data Peta Koordinat yakni mengisi garis bujur dan garis lintang rumah, baik pada data koordinat maps siswa maupun data koordinat maps PTK kemudian timbul notifikasi An Error Occured: " Over_Querry_Limit" .

Koordinat Maps Dapodik 2019 ini harus di isikan karena pada semester dua nanti diwajibkan mengisi titik koordinat tersebut, hal tersebut terbaca pada menu validasi peserta didik yang apabila tidak di isi maka data peserta didik tersebut akan di invalidkan. Sebenarnya dengan langsung mengklik tanda oke pada popup notifikasi An Error Occured: " Over_Querry_Limit" sudah bisa namun data koordinat garis bujur dan garis lintang akan terisikan sama semua pada setiap siswa maupun PTK. Hal ini menunjukan bahwa akurasi Peta Koordinat tidak wajar meskipun sudah tidak terdeteksi warning pada menu validasi.
Lantas adakah solusi untuk mengatsi masalah error koordinat Maps Dapodik dengan cepat? sebab untuk mengisikan secara manual membutuhkan waktu yang lama karena harus satu persatu dengan kondisi siswa yang ribuan.

Akurasi Koordinat Dapodik dengan Aplikasi Maps2Dapodik 2019. Tools ini sangat smart karena dapat menunjukan 100% akurasi dan hanya sekali klik kurang dari 1 menit. Namun sayangnya Aplikasi Maps2Dapodik 2019 belum dirilis dan di share secara umum untuk operator karena yang membuat masih takut dengan kelegalan aplikasi tersebut. Mereka khawatir terkena UU ITE jika ada yang tidak berkenan database yang digunakan tanpa seijin pemiliknya.

Sebagai solusi alternatif untuk mengatasi Akurasi Koordinat Dapodik bisa menggunakan Aplikasi DapoBrowser 2019. Aplikasi ini masih menerapkan sistem copy paste namun dengan cara smart sehingga prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara biasa. Aplikasi ini sama halnya seperti browser biasa hanya fiturnya yang jauh lebih sederhana dan dikhususkan untuk kepentingan pengisian titik koordinat dengan menggunakan google maps.

Berikut langkah menggunakan Aplikasi DapoBrowser 2019

Seperti yang saya sadur dari laman aslinya, langkah ini harus dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Sebelum menggunakan aplikasi ini supaya dapat digunakan harus sudah terinstall driver psqlodbc dan Net Framework 4.0. Pastikan sebelum menggunakan aplikasi ini WAJIB terlebih dulu melakukan sinkronisasi Dapodik untuk antisipasi terjadinya kesalahan sistem.

Cara kerjanya secara garis besar langkahnya seperti ini:

1. Tutup browser aplikasi Dapodik 2019 dan aplikasi lainnya
2. Buka aplikasi DapoBrowser 2019 (saat pertama kali menggunakan akan muncul notifikasi, tunggu 30 detik setelah klik OK)
3. Klik tombol Dapodik dan login seperti biasa menggunakan aplikasi Dapodik. Untuk cara cepat memasukkan email dapat menekan tombol Ctr+U
4. Pada Validasi cek terlebih dulu nama-nama peserta didik yang masih kosong belum terisi lintang bujur (ada warning)
5. Buka menu Peserta Didik lalu Ubah pada peserta didik yang mau diisi/diubah data koordinatnya dengan mengarahkan ke isian lintang dan bujur. Jangan  lupa kosongkan terlebih dulu untuk data yang ada. 
6. Klik tombol Maps dan cari pada nama yang ingin diubah/diisi data koordinatnya. Ubah tampilan google maps model satelit dan tunggu sampai google maps menemukan lokasi yang paling terdekat. Jika tidak sesuai tinggal arahkan ke titik koordinat tempat tinggal peserta didik. Klik pada titik tempat tinggal peserta didik biar lintang bujur menyesuaikan.
7. Klik tombol Dapodik, lalu pada isian lintang tekan Ctrl+L dan pada isian bujur tinggal tekan tombol Ctrl+B
8. Klik Simpan lalu tutup dan ulangi terus sampai selesai dari langkah nomor 3 sampai nomor 8.

Dikdasmen.kemdikbud.go.id telah merilis aplikasi RKAS online dengan Versi aplikasi : 2019. Aplikasi RKAS dikdasmen tersebut dirilis pada tanggal 17 Agustus 2018. Untuk Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 kompatibel dengan system windows 32 bit. Namun aplikasi RKAS ini mungkin masih dalam pengembangan karena informasi yang ditampilkan pada websitenya belum sepenuhnya fix terutama pada menu-menu yang terkait dengan link aplikasi RKAS tersebut. Lihat pada FAQ : http://rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id/faq.html
Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, SMA harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP.

Dari pihak Dinas pendidikan setempat sendiri belum memberikan informasi mengenai penggunaan resminya aplikasi E-RKAS online tersebut, Hal ini artinya aplikasi RKAS tersebut masih bersifat beta, mungkin yang akan terdampak untuk pertama kali menggunkan aplikasi tersbut adalah sekolah-sekolah rujukan --sebagai asumsi saja--.

Jika anda berniat untuk belajar menggunakan aplikasi RKAS versi 2019, silahkan di download dilaman resminya. Link unduhan aplikasi Installer RKAS Dapodikdasemen Versi 2019 serta data prefill nya : http://rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id/download. APLIKASI VERSI 1.22 (DIRILIS TANGGAL 08-02-2019). Namun perlu anda ketahui untuk menggunaka aplikasi RKAS online tersebut anda harus mendaftar dan mendapatkan kode aktifasinya.

Untuk mendapatkan kode aktifasi aplikasi RKAS Dapodikdasemen Versi 2019 belum ada kejelasan, apakah nantinya di dapat secara langsung melalui pendaftaran online atau di dapat melalui operator Dinas setempat. Sementara untuk pendaftaran manajemen RKAS terlihat dari muka tampilannya masih berlaku untuk RKAS Dinas.

Untuk login ke RKAS : http://markas.arttech.id/user/login
Untuk Registrasi Aplikasi RKAS online : http://markas.arttech.id/user/register
Silahkan dicoba registrasi secara online, barang kali anda bisa mendapatkan kode aktifasi memlaui registrasi tersebut.

Jika sekolah Anda belum siap untuk menggunakan RKAS versi online, sekolah tetap menyusun RKAS secara offline karena merupakan buku anggaran wajib berkaitan dengan Penyusunan Laporan BOS TA 2018 dan RKAS BOS TA 2019.

Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018.

Anda bisa download contoh RKAS BOS dan Laporan BOS 2019 sesuaiken dengan kebutuhan anggaran sekolah Anda masing-masing.

Mungkin saat ini anda merasa kesal dengan laman  Login SIM-PKB maupun laman login Info GTK, pasalanya ketika anda mengakses kedua laman tersebut untuk mengetahui kevalidan data SKTP Semester 1 2018/2019 Periode Juli-Desember 2018 sangat lambat sekali loadingnya bahkan sering terjadi error. Masalah tersebut wajar karena saking banyaknya orang yang mengakses sehingga lalu lintas trafik data yang diterima oleh server pusat sangat sibuk. Untuk mengatasi masalah tersebut untuk sementara ini diberlakukan zona waktu login.
Tujuan diberlakukan zonasi waktu login ini adalah untuk memudahkan para guru ketika mengakses kedua laman tersebut baik melalui SIM-PKB maupun melalui Info GTK agar dapat diakses dengan normal sehingga bisa menampilkan data validasi SKTP nya dengan baik.

Informaasi Zona Waktu Login SIMPKB dan Login Cek Info GTK 2018 Login melalui : http://app.simpkb.id/ serta login melalui : http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ saya kutip dari laman aslinya yakni dispendik. Berikut 3 zonasi waktu login ke laman validasi yang bisa diakses secara normal :

Zona 1 (Pukul 06:00 – 10:00 WIB). Waktu Login SIMPKB dan Login Cek INFO GTK, Meliputi:
Prop. D.K.I. Jakarta,
Prop. Jawa Barat,
Prop. Aceh,
Prop. Sumatera Utara,
Prop. Sumatera Barat,
Prop. Riau,
Prop. Jambi,
Prop. Sumatera Selatan,
Prop. Lampung,
Prop. Kalimantan Barat,
Prop. Kalimantan Tengah,
Prop. Kalimantan Selatan

Zona 2 (Pukul 11:00 – 14:00 WIB). Waktu Login SIMPKB dan Login Cek INFO GTK, Meliputi:
Prop. Jawa Tengah,
Prop. D.I. Yogyakarta,
Prop. Kalimantan Timur,
Prop. Sulawesi Utara,
Prop. Sulawesi Tengah,
Prop. Sulawesi Selatan,
Prop. Sulawesi Tenggara,
Prop. Maluku,
Prop. Bali,
Prop. Nusa Tenggara Barat,
Prop. Nusa Tenggara Timur

Zona 3 (Pukul 15:00 – 18:00 WIB). Waktu Login SIMPKB dan Login Cek INFO GTK, Meliputi:
Prop. Jawa Timur,
Prop. Papua,
Prop. Bengkulu,
Prop. Maluku Utara,
Prop. Banten,
Prop. Bangka Belitung,
Prop. Gorontalo,
Prop. Kepulauan Riau,
Prop. Papua Barat,
Prop. Sulawesi Barat,
Prop. Kalimantan Utara

Dan diluar waktu diatas dapat diakses seluruh wilayah. Namun alangkah baiknya jika anda menggunakan waktu login sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan.

Demikian Pembagian Zona Waktu Login SIMPKB / Cek Info GTK 2018 Terbaru , semoga sahabat infogtk bisa share informasi ini kepada rekan guru diseluruh indonesia.

Lembar Info GTK atau Lapor Tunjangan Dikdasmen (LTD) ialah fasilitas bagi guru/PTK yang disediakan oleh Direktorat P2TK Dikdasmen untuk membantu guru melakukan pengecekan hasil verifikasi data yang telah dikirim melalui aplikasi Dapodik. Infomasi yang ditampilkan berasal dari data yang dikirim sekolah melalui dapodik. Data individu ini diambil dari database dapodik. Semua data individu ini mengikuti perubahan data yang dilakukan pada aplikasi dapodik sekolah yang sudah disinkron. Jika ada perubahan atau perbedaan dengan data yang sebenarnya, maka lakukan perubahan/penyesuaian data pada aplikasi dapodik di sekolah masing-masing dan menjadi tanggungjawab pemilik data.

Login Info GTK Periode Juli-Desember 2018 (Semester 1 2018/2019) Status : Persiapan Validasi artinya masih ada data-data yang perlu diperbaiki entah kesalahan data itu timbul akibat dari respon server pusat yang lambat atau memang kesalahan itu timbul dari data pokoknya dapodik. Jadi bagi anda yang menemukan datanya belum valid namun kenyataan di dapodik sudah valid tidak perlu khawatir karena memang masih dalam masa persiapan validasi.

Secara umum untuk logi ke info GTK bisa diakses melalui dua jalan, yakni : pertama bisa langsung menuju laman info gtk dengan alamat : http://info.gtk.kemdikbud.go.id/, dan yang kedua bisa melalui akun Sim-PKB dengan alamat : https://app.simpkb.id/ .

Bagaimana cara login info GTK dengan masing-masing alamat laman itu? Bagi guru yang sudah lama sertifikasi tentunya tidak lagi membutuhkan informasi cara login info GTK ini, namun untuk guru yang baru lulus sertifikasi, mungkin informasi ini akan sedikit membantu.

Langkah login Info GTK langsung melalui laman GTK

Kunjumgi alamat : http://info.gtk.kemdikbud.go.id/
Mssukan Username : NUPTK (untuk sertifikasi) / NRG (untuk inpassing) / NIK (untuk guru)
Masukan Password : (YYYY/MM/DD) 19601102
Masukan kode captcha : XXXX
Login

Langkah login Info GTK melalui laman Sim-PKB

Punya masalah dengan data siswa yang hilang? dengan aplikasi Lost Dapodik masalah daa siswa yang hilang akan teratasi. Terkadang jumlah data peserta didik yang ada di aplikasi Dapodik tidak sesuai dengan jumlah yang ada di data verval PD, padahal Anda sudah benar-benar menarik data atau memasukan data siswa dengan teliti. beragam cara mungkin sudah Anda lakukan untuk menemukan peserta didik yang hilang tersebut, Sepeti halnya melakukan pengecekan data siswa pada menu Peserta Didik, PD Keluar dan Anggota Rombel tetapi tetap tidak diketemukan.
Meskipun katanlah hanya data satu siswa saja yang hilang, Anda akan merasa pusing karena akan berdampak pada pencairan BOS. yang lebih riskan lagi jika data siswa tersebut tidak diketemukan sampai semester genap, ini akan menjadi masalah serius karena data siswa khususnya sudah benar-benar terkunci.

Kabar baiknya Si master dapodik (Adithya Exa Ramadhan) telah memberikan jalan keluar dengan menghadirkan aplikasi Lost Dapodik Tools untuk membantu Anda yang mengalami masalah dengan data siswa yang hilang. Bagaimana cara menggunakan Lost Dapodik Tools ini? Anda bisa melihat videonya di link berikut https://www.youtube.com/watch?v=9psSbeCp8cc&feature=youtu.be

Langkah-langkah penggunaan aplikasi LostDapodik 2019 sebagai berikut:

1. Lakukan sinkronisasi dapodik untuk mengantisipasi kesalahan sistem
2. Tutup aplikasi dapodik dan aplikasi lainnya terlebih dulu
3. Jalankan aplikasi LostDapodik 2019 dan jika pertama kali menggunakan ikuti notifikasi yang muncul.
4. Lacak/cari data peserta didik yang hilang pada bagian yang ada, jika sudah diketemukan tinggal dipilih dan klik tombol Pulihkan.
5. Buka aplikasi Dapodik pilih Ubah pada peserta didik yang sudah muncul lalu tinggal klik Simpan.

Link download asli aplkasi Lost dapodik 2019
https://mega.nz/#!yCRAkC6J!DxZFbnBbNd7f3alDd346HpSeJG8Mzz8eYrsffHWDs08

Link download backup aplkasi Lost dapodik 2019
https://drive.google.com/file/d/1FUVIM2tw4s6gHygIYwc-QDI-6Gbz9SvU

Cukup sederhana bukan? cara mengatasi masalah data siswa yang hilang hanya dengan menggunakan aplikasi LostDapodik 2019. Selamat mencoba semoga berhasil. Jika masih ada pertanyaan silahkan ikuti di forum resmi dapodik https://www.facebook.com/groups/OperatorDapodikmen/

Informasi verval TPG dan Tamsil untuk guru Non Sertifikasi semester 2 tahun 2018. Untuk tambahan berkas lampirannya Anda bisa Download berkas lampiran surat pernyataan belum memiliki sertifikat pendidik dan SPTJM. Berikut informasi lengkapnya mengenai:

Sesuai dengan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 800/5670/101.5/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Verifikasi dan Validasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II Tahun 2018, maka dimohon untuk melaksanakan menurut Permendikbud no 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan PNSD dan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan pengawas antara lain sebagai berikut :
1.Pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

2.Kepala Sekolah wajib memastikan data yang diinput ke dalam aplikasi DAPODIK telah sesuai dengan SK Pembagian Jam Mengajar yang berlaku pada semester berjalan

3.Masing-masing sekolah wajib melakukan pengisian aplikasi hadir GTK melalui website :    http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id untuk mengetahui informasi kehadiran dan keaktifan guru, yang pengisiannya dilakukan oleh operator sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah dengan mengacu pada hasil cetakan mesin fingerprint maupun daftar hadir manual di masing-masing sekolah.

4.Bagi guru matpel yang tidak dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan pembelajaran di sekolah satminkalnya, dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain maksimal 6 jam tatap muka per minggu dalam satu zona. Terkait dengan zonasi, ditetapkan bahwa zonasi diberlakukan sesuai dengan masing-masing wilayah kab/kota.

5.Pendataan dan pemberkasan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II Tahun 2018 antara lain :

• Print out infogtk
• SPTJM dari Dapodik dan aplikasi hadir GTK
• Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang mengeluarkan
• Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan belum memiliki Sertifikat Pendidikan, kemudian ditandatangani diatas materai Rp 6.000 dengan mengetahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
• Print screenshoot NUPTK melalui web : gtk.data.kemdikbud.go.id
• Berkas dan softcopy disetor di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik terakhir tanggal 15 Oktober 2018

6.Bagi guru yang menambah jam di satuan pendidikan dilingkungan Kemenag (madrasah sederajat) maka wajib melampirkan :

• Surat keputusan bersama/surat perjanjian antara masing-masing kepala sekolah dan kepala madrasah
• SPTJM yang telah ditandatangani dan diberi materai Rp 6.000
• Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah
• Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan
• Print daftar hadir dari masing-masing satuan pendidikan
• SK Pembagian jam mengajar dari masing-masing satuan pendidikan
• Print infogtk yang telah ditandatangani/paraf per item dan di tandatangani kepala sekolah

7.Print infogtk dikumpulkan di Cabang Dinas Pendidikan jika sudah “VALID” dan SPJTM dari Dapodik, hadir GTK setalah dikunci melalui akun kepala sekolah dan akan diusulkan di Operator SIMTUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

8.Prosedur permohonan buka kunci dapodik/hadir GTK

• Surat permohonan buka kunci dari kepala Sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dan Tembusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik disertai alasan/argumentasi dari permohonan buka kunci.
• SPTJM dapodik/hadir GTK
• Profil Sekolah
• Jadwal pembelajaran sekolah

Semoga bermanfaat.

Hampir dapat dipastikan setelah sekian lama laman validasi info GTK belum menunjukkan perubahan saat sudah dapat menampilkan data validasi guru untuk penyaluran tunjangan triwulan 3 tahun 2018, banyak data guru yang khususnya mendapatkan tugas tambahan, baik sebagai kepala sekolah, wakasek, kepala perpus, kepala Lab dan lain sebagainya akan dinyatakan invalid, meskipun kenyataanya kalau kita lihat pada jam tugas tambahan sudah tertera 12 jam.
Data invalid akan berdampak pada penyaluran tunjangan sertifikasi triwulan 3 tahun 2018, tentu guru tersebut tidak bakal menerima dana tunjangan dan akan menjadi bumerang buat operator sekolah. Sebenarnya kalau Anda cek pada daftar rincian GTK di aplikasi dapodik sekolah mungkin menurut Anda tidak ada data yang salah, namun kenyataannya berbeda dengan kondisi di laman GTK. Masalahnya terletak pada data sinkron dan tanggal sinkron yang belum jelas diketahui. Ini artinya dapodik pusat mungkin mengambil dan menampilkan data sinkron sebelum Dapodik melakukan update pembaharuan.

Anda bisa lihat bahwa Dapodik 2019 mengalami banyak perubahan, tentu hal ini juga berdampak pada data-data yang sudah pernah kita sinkronkan di bulan-bulan sebelumnya. Untuk mengatasi invalid data tugas tambahan, coba lakukan perubahan pada data tugas tambahan guru tersebut namun tidak merubah hanya alih-alih saja kemudian save kembali. Fungsinya adalah ketika kita melakukan sinkronisasi ulang agar ada data perubahan terbaru sehingga merubah juga data sebelumnya. Jika Anda tidak melakukan perubahan sedikit pun maka meskipun Anda sudah melakukan sinkronisasi maka tidak merubah data yang lama.

Invalid tugas tambahan pada kasus diatas bukan dikarenakan TST pada tugas tambahan ataupun terdampak pada aturan Jam tugas tambahan yang termaktub dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 hanya saja butuh sinkronisasi data terbaru. jadi langkah yang tepat adalah, coba Anda ubah data tugas tambahan kemudian lakukan sinkron ulang. Lihat hasilnya 2x24 jam kemudian.

Dinas Pendidikan Provinsi jawa Timur kembali memberitahukan melalui Nota Dinasnya mengenai Jadwal Pendaftaran dan Penilaian Angka Kredit Guru Berbasis Online KP April 2019 untuk jenjang SMA/SMK/PK-PLK Negeri dan DPK. Kabar bagus ini jangan sampai terlewatkan bagi guru yang ingin menaikan pangkat jabatan fungsionalnya Gol II s/d Gol IV /a. Karena pendaftaran PAK ini memakai sistem kuota pendaftar sebanyak 4.000 oleh karena itu kuotanya terbatas jika sudah memenuhi maka aplikasi akan tertutup secara otmoatis. Sebaiknya Anda menyiapkan berkas dan segera menuju TKP.
Berikut isi lengkapnya Surat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 800/6036/101.5/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Jadwal Pendaftaran dan Penilaian Angka  Kredit Guru Berbasis Online KP April 2019, oleh karena itu  kami informasikan rangkaian kegiatan mengenai hal tersebut antara lain :

1. Sosialisasi pendaftaran. Dengan mencoba (latihan) untuk melakukan pendaftaran dengan mengakses website : latihan.gtkjatim.co.id. Jadwal sosialisasi pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 8 – 13 Oktober 2018. 
2.  Pendaftaran pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan dengan mengakses website simpak.gtkjatim.co.id  . Pendaftaran dilakukan secara serentak di Jawa Timur, dengan memakai sistem kuota pendaftar sebanyak 4.000 orang dalam jangka waktu pendaftaran selama 4 (empat) hari mulai tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 07.00 WIB dan kemudian non stop 24 jam sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018. Apabila kuota telah terpenuhi 4000 orang, maka sistem aplikasi SIMPAK secara otomatis tertutup sehingga sudah tidak dapat melakukan akses pendaftaran meskupuan kuota telah terpenuhi sebelum tanggal 18 Oktober 2018. 
3. Verifikasi berkas pendaftaran pengusulan dan penilaian DUPAK di periksa oleh Sekretariat Tim PAK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik.  Berkas pendaftaran pengusulan dan penilaian DUPAK harus dikirim sehari setelah kuota terpenuhi dan di susun sesuai dengan urutan sebagaimana dalam lampiran untuk memudahkan. Jika tidak dapat menyetorkan berkas ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik setelah kuota ditutup, maka dianggap berkas tidak lengkap (BTL) otomatis. Pendaftaran yang ke 2 langsung di buka kembali mulai pukul 07.00 WIB dengan kuota sejumlah yang sudah di BTL otomatis. Apapbila pendaftaran yang ke 2 tersebut kuota sudah terpenuhi, maka akan tertutup secara otomatis. Semua berkas dikirim ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik dimasukkan map tas plastik dengan warna sesuai dengan jenis usulan PAK. 
4. Penilaian DUPAK akan dilakukan apabila lolos proses verifikasi berkas.

Berkas usul penilaian angka kredit guru golongan II s/d golongan IV / a untuk kenaikan pangkat

Bagi Anda yang ingin mendapakan kenaikan jabatan fungsional segera melakukan pemberkasan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam surat dinas tersebut. Semoga membantu

Absensi kehadiran GTK atau DHGTK pada versi 2 sudah mengintegrasikan absensi kehadiran guru yang sudah di inputkan pada DHGTK versi 1 sebelumnya yakni triwulan III bulan Juli sampai September. Untuk melakukan edit absensi DHGTK  di versi 2 ini masih bisa dilakukan apabila pada versi sebelumnya belum mengunci dan mencetak SPTJM, namun jika Anda sudah mengunci dan membuat SPTJM di aplikasi DHGTK versi sebelumnya maka otomatis untuk versi selanjutnya juga akan terkunci sehingga Anda tidak bisa melakukan pengeditan terkecuali membuka kuncian melalui operator Dinas setempat.

Pada kasus ini mungkin Anda masih bisa melakukan entri absensi pada bulan tersebut, namun ketika Anda melihat pada laporan harian maupun bulan tidak akan menemukan perubahan, untuk daftar kehadiran bulan sebelumnya akan tercatat hadir tidak full. Untuk melihat data rekapitulasi kehadiran yang sudah terkunci maupun belum, Anda bisa membuka pada menu SPTJM.
Pilih bulan pada kalender untuk menampilkan status data SPTJM
Pada gambar yang kedua SPTJM sudah pernah dibuat pada aplikasi DHGTK sebelumnya sehingga statusnya terkunci, untuk membuka kuncian harus menghubungi operator dinas setempat.

Lebih aman ketika membuat pejabat SPTJM dan melakukan kuncian absensi dengan menggunakan akun kepala sekolah, artinya kepalas sekolah memverifikasi dan kemudian membuat kuancian SPTJM itu sendiri sehingga ketika terjadi kesalahan maka yang bertanggung jawab bukan operator sekolah. Operator tidak perlu membuat kuncian dan SPTJM, operator cukup melakukan entri absensi kehadiran dan edit data kehadiran jika masih terdapat kesalahan.

Dengan dirilisnya Dapodik 2019, aplikasi geisa client yang terhubung ke aplikasi Dapodik pun harus menyesuaikan. Sehingga untuk sementara versi terbaru dari Geisa Client belum dapat di install, sambil menunggu rilis terbarunya Geisa Client agar dapat dipergunakan kembali sekalian menyempatkan Panduan Membuat ID Billing atau Kode Billing, Pembelian Paket Bundling GEISA dengan Dana BOS, di website DJP Online.
Pembuatan ID Billing atau Kode Billing DJP Online di khususkan bagi sekolah yang bekerja sama dengan PT. Metranet dalam hal pembelian paket bundling GEISA dengan menggunakan Dana BOS. Dikarenakan PT. Metranet sebagai Rekanan Sekolah yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), akan membantu MENYETOR PPN ke Kantor Pajak, dan membutuhkan kode ID Billing pada saat menyetor Pajak oleh karena itu, bendahara Sekolah sebagai pejabat bendaharawan Wajib Pungut PPN, khususnya sekolah Negeri dalam melakukan Pembelian Paket GEISA dengan Dana BOS, agar melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya. Prinsip PPN menganut prinsip Tanggung Renteng antara Penjual dan Pembeli, dan saling berkaitan secara administrasi.

Kenapa ID Billing / Kode Billing dibutuhkan antar kedua partner?

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-72/PJ/2016 tentan penyedia layanan pembuatan kode billing dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik sehingga pemberlakuan e-billing Pajak bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk mengadministrasi pajak secara online. Selain itu, ID Billing / Kode Billing yang dibuat diaplikasi e-billing Pajak, dapat menjembatani administrasi antar Penjual, Pembeli dan Kantor Pajak secara digital / online.

Sementara dari pihak PT. Metranet sudah menerapkan e-billing Pajak untuk pelaporan penyetoran pajak secara online sejak tahun 2016 (tidak manual lagi) maka diharuskan sekolah partner juga membuat ID Billing atau Kode Billing DJP Online agar Administrasi Faktur Pajak Online yang dibuat oleh PT. Metranet dan dilaporkan ke Bendahara Sekolah menjadi lebih baik, rapih dan sesuai
aturan pajak yang berlaku. Dari segi audit, maka tidak lagi menjadi pertanyaan pada saat Audit Pajak Final (khususnya untuk Sekolah Negeri, karena Bendahara Sekolah Negeri adalah WAPU).

Apa Syarat untuk membuat ID Billing / Kode Billing DJP Online

Bagi Anda yang memiliki masalah siswa belum memiliki NISN di verval PD, langkah berikut saya harap bisa membantu Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Namun sebelumnya perlu diperhatikan terkait tentang siswa yang belum memiliki NISN di verval PD. Umumnya siswa yang belum memiliki NISN akan masuk pada menu Residu di laman verval PD setelah melakukan sinkronisasi melalui aplikasi Dapodik. Namun ada kasus siswa kelas 11 dan 12 yang sudah memiliki NISN tetapi pada verval PD siswa tersebut masuk ke siswa belum memiliki NISN.

Siswa yang belum memiliki NISN dan masuk pada menu residu hanya berlaku bagi siswa baru, bukan kategori siswa naik kelas. Siswa baru ini nantinya akan diproses untuk menyamakan data NISN nya atau membuatkan baru jika memang tidak diketemukan data NISN nya pada saat proses match data.

Jika ada siswa kelas 11 dan 12 yang sudah memiliki NISN tetapi pada validasi verval PD siswa tersebut masuk ke menu belum memiliki NISN artinya siswa tersebut adalah siswa mutasi yang diambil dari proses penarikan data atau bisa jadi input manual ketika aplikasi dapodik sebelum memberlakukan proses penarikan data siswa.
Seperti yang terlihat pada gambar diatas, siswa tersebut adalah jelas siswa mutasi dan selamanya akan dianggap belum memiliki NISN jika pihak sekolah belum melakukan kordinasi dengan Dinas/UPT setempat. Siswa mutasi membutuhkan approval dari operator Dinas. Kalau Anda lihat pada menu status pengajuan mutasi siswa maka statusnya Menunggu Approval dari Dinas.

Meskipun pada aplikasi Dapodik data siswa tersebut sudah masuk dan seperti terlihat tidak ada asalah, Namun pada validasinya siswa tersebut masih berstatus siswa mutasi, yang menjadi kekhawatiran adalah jika sudah masuk pada jenjang kelas akhir (kelas 12) yang berdampak pada pelaporan data siswa untuk Ujian Nasional kedepannya.

Langkah yang tepat untuk mengatasi masalah siswa 11, 12 belum memiliki NISN di Verval PD adalah mengumpulkan berkas mutasi siswa tersebut, kemudian berkoordinasi dengan operator Dinas untuk mendapatkan approval mutasi siswa sehingga siswa tersebut sudah benar-benar diakui sebagai siswa di sekolah Anda.

Hadirnya DHGTK V.2 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yakni guru sudah diwajibkan memenuhi ketentuan beban kerja 40 jam per minggu. Ketentuan pelaksanaan beban kerja 40 jam per minggu itu berlaku baik bagi guru yang bekerja di sekolah yang telah melaksanakan ketentuan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 (lima hari per minggu) maupun guru yang bekerja di sekolah yang belum melaksanakan ketentuan tersebut (enam hari per minggu). sebagai bukti penerapan 40 jam perminggu aplikasi DHGTK V.2 mencatat perhitungan durasi jam datang dan pulang.
DHGTK V.2 sangat jauh berbeda dengan DHGTK V.1. Sepertinya hadir GTK yang dengan versi 2 ini sudah harus terintegrasi dengan Mesin scan jari (finger print). Daftar kehadiran harian guru dan tendik akan tercatat jam dan durasi (datang dan pulang). Sedangkan untuk pelaporannya terbagi menjadi dua yakni pelaporan harian dan pelaporan bulanan. Untuk dapat menggunakan DHGTK V.2 secara manual (yang belum memakai finger print) maka dibutuhkan pengaturan dari awal.

Sebelum melakukan pengentrian data hadir secara manual langkah yang pertama harus dilakukan adalah mengatur kalender dan pengaturan yang menyangkut waktu penyelenggaraan sekolah (5 hari kerja atau 6 hari kerja), hari libur kerja (Waktu penyelenggaraan sekolah dan hari libur yang di terapkan disekolah), Jam kerja serta jam istirahat bisa dilakukan melalui menu Operasional Sekolah.

Entri kehadiran hanya digunakan oleh sekolah yang memiliki kondisi sebagai berikut :

1. Belum memiliki mesin scan jari (finger print)
2. Mesin scan jari (finger print) sedang dalam perbaikan
3. Mesin scan jari (finger print) tidak berfungsi karena berbagai alasan

Akibat yang akan di timbulkan jika menggunakan entri kehadiran adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan entri kehadiran akan menyebabkan durasi kerja guru tidak bisa dihitung
2. Jika sekolah menggunakan absensi ganda (entri kehadiran dan scan jari) dalam hari yang sama, durasi kerja dianggap 0
3. Bagi sekolah yang mesinnya tidak mengalami kendala teknis, semua guru dan tenaga kependidikan wajib absensi dengan mesin sidik jari

PERINGATAN
Entri kehadiran tidak boleh digunakan untuk memasukan absensi kehadiran pegawai, jika mesin scan jari (finger print) tidak mengalami kendala teknis

Cara Mengisi Kehadiran DHGTK V.2 Manual

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pilih tanggal yang di sebelah kiri. Untuk menentukan tanggal kehadiran
2. Setelah tampil daftar guru yang akan ditandai kehadirannya,click checkbox
3. Perhatikan warna checkbox :
4. Jika checkbox berwarna abu-abu tandanya guru tidak hadir,
5. Jika checkbox berwarna biru tandanya guru hadir.
6. Tunggu beberapa saat, jika checkbox setelah diclick kembali keposisi sebelum di click, berarti ada error saat kirim data, ulangi prosesnya
7. Guru yang sudah absensi melalui mesin sidik jari, tidak bisa mengisi data kehadiran dengan cara ini pada tanggal yang sama