IJ.COM

Silahkan download modul mata pelajaran SMA Direktorat SMA 2020 untuk jenjang SMA kelas 10, 11, 12 semua mata pelajaran per KD. Modul SMA seluruh Mapel miliknya Direktorat SMA, dibagikan ke seluruh sekolah SMA yang memerlukan, terutama daerah2 yang terkendala jaringan internet. Link unduhan dibawah.

Modul Pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan (Anwar, 2010).

Modul Elektronik merupakan bentuk bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi ajar yang telah dikemas dalam satu kesatuan yang utuh, yang disusun secara sistematis dipelajari secara mandiri dan lebih aktif oleh pebelajar sesuai dengan kecepatan atau kemampuannya tanpa bimbingan dari guru.

Terdapat sejumlah alasan, mengapa guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar, yakni antara lain; ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum,  karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar.

Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikukulum tingkat satuan pendidikan, standard kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana untuk mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga profesional.

Dalam hal ini, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok ataupun suplementer.

Bahan ajar pokok adalah bahan ajar yang memenuhi tuntutan kurikulum. Sedangkan bahan ajar suplementer adalah bahan ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, menambah ataupun memperdalam isi kurikulum.

Apabila bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum tidak ada ataupun sulit diperoleh, maka membuat bahan belajar sendiri adalah suatu keputusan yang bijak. Untuk mengembangkan bahan ajar, referensi dapat diperoleh dari berbagai sumber baik itu berupa pengalaman ataupun pengetahauan sendiri, ataupun penggalian informasi dari narasumber baik orang ahli ataupun teman sejawat. 

Demikian pula referensi dapat kita peroleh dari buku-buku, media masa, internet, dll. Namun demikian, kalaupun bahan yang sesuai dengan kurikulum cukup melimpah bukan berarti kita tidak perlu mengembangkan bahan sendiri.

Bagi siswa, seringkali bahan yang terlalu banyak membuat mereka bingung, untuk itu maka guru perlu membuat bahan ajar untuk menjadi pedoman bagi siswa.

Keberadaan modul dan penggunaannya mampu membuat peserta didik atau siswa mampu belajar sendiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan modul tanpa bantuan atau keberadaan pendidik yang biasanya ada dalam setiap pembelajaran. Ini membuat siswa memiliki keterampilan untuk menggali informasi maupun materi dan mengembangkannya secara mandiri, tidak selalu harus bergantung kepada guru.

Download.

Banyak cara yang digunakan untuk mensukseskan pengumpulan data Evaluasi Diri Sekolah (EDS) tahun 2020. Satgas Aplikasi EDS 2020 Covid-19 telah melakukan beberapa penyesuaian agar aplikasi EDS efektif digunakan di masa darurat pandemi Covid-19.

Perbaikan ini dilakukan dalam rangka menjembatani dan mempermudah input data EDS oleh masing-masing responden yang masih kesulitan dalam mengunduh kuesioner Aplikasi Offline Surveys atau Aplikasi Instrumen EDS yang dapat di akses di google play store.

Responden dapat memilih alternatif aplikasi yang memudahkan dalam pengoperasiannya. Aplikasi Android Instrumen EDS dapat diunduh di google play store dengan nama aplikasi sebagai berikut:

1. Instrumen EDS – SD (diperuntukan bagi satuan pendidikan SD dan SPK SD)
2. Instrumen EDS – SMP (diperuntukan bagi satuan pendidikan SMP dan SPK SMP)
3. Instrumen EDS – SMA (diperuntukan bagi satuan pendidikan dan SPK SMA)

Berikut panduan dan tahapan penggunaan instalasi Aplikasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak para pendidik. Mulai dari rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN), mengembangkan pendidikan, meningkatkan profesionalisme, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Kemendikbud berupaya memperjuangkan guru-guru honorer. Melalui seleksi yang demokratis, para guru yang berstatus nonPNS dapat menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud mengestimasi Bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar. 

Pembukaan seleksi untuk menjadi guru pppk adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) serta lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini silakan perbaiki data pokok Dapodik Anda terutama melakukan verval ijazah.

Seleksi guru PPPK pada tahun ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

#Formasi Guru PPPK

Jika pada tahun sebelumnya formasi Guru pppk sangat terbatas Sedangkan untuk tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru pppk hingga pada satu juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan.

#Ujian Seleksi

Sebelumnya setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Sedangkan di tahun 2021 setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali di tahun yang sama atau berikutnya.

#Materi Pembelajaran

Pada tahun sebelumnya Kemendikbud tidak menyiapkan materi pembelajaran untuk para calon pppk. Di tahun ini Kemdikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi.

#Anggaran Gaji

Anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru pppk dibebankan kepada pemerintah daerah. Sedangkan untuk tahun 2021 pemerintah pusat memastikan Tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru pppk.

#Biaya Ujian

Biaya penyelenggaraan ujian pada tahun sebelumnya ditanggung oleh pemerintah daerah Sedangkan untuk tahun 2001 biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud.

Seleksi PPPK (P3K) khusus untuk GTT yang terdaftar di dapodik

Cara 1 sbb : https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id/

Klik login menggunakan sso

Isikan username : alamat email masing “ PTK

Isikan password :

Klik Pendidik dan Tendik

Klik Biodata

Klik Buka Info GTK

VERVAL IJAZAH

Cara 2 sbb : https://info.gtk.kemdikbud.go.id

Isikan username : alamat email masing “ PTK

Isikan password : 

VERVAL IJAZAH.

Bapak dan ibu, Kepala Sekolah mohon infokan pada guru Non PNS di sekolah masing-masing, akan ada pengangkatan ASN P3K dengan jalur data guru Non PNS melalui dapodik dan info GTK masing-masing guru. Pantau terus semoga jadi rizki para Non PNS untuk menjadi ASN P3K. 

Usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. 

Semoga bermanfaat.

Bapak/ibu PTK atau Operator sekolah yang masih mengalami kendala mengenai aplikasi EDS 2020 Covid-19, baik masalah Survesy Offline maupun instalasi PMP Anda sekarang bisa cepat mengajukan permasalahan Anda melalui chat Whats App.

Selain grup telegram aplikasi PMP, Satgas PMP telah merilis aplikasi Boot Asisten FAQ EDS 2020 untuk menjawab semua keluhan Anda dengan cepat. Berikut langkah penggunaannya:

1. Add nomor 085645111119 (http://wa.me/6285645111119) FAQ EDS 2020

2. Silahkan ketik kata sapaan contoh : "Hi, halo" setelah iu akan muncul notifikasi pesan seperti berikut:

Selamat datang di rintisan layanan AutoHelpdesk LPMP Jawa Timur, CHAT ini dijawab otomatis oleh sistem, hanya pertanyaan yang sesuai dengan format yang akan mendapatkan jawaban, untuk melanjutkan pertanyaan mohon tulis identitas Anda  dengan format : Nama_Jabatan_Unit Kerja_Kab/Kota. Contoh : Johny_Operator_SMAN 1 Tuban_Kab.Tuban

Ketik TANYA EDS utk mulai BERTANYA tentang EDS

3. Setelah itu Anda akan mendapatkan notifikaso pesan FAQ seperi berikut:

Ketik kode pertanyaan dibawah ini, misal 1F tanpa diikuti kata atau simbol apapun

PERTANYAAN OFFLINE SURVEYS

1F   Apa itu Offline Surveys

2F   EDS2020 menggunakan Ofline Surveys?

3F   Install Offline Surveys

4F   Mengirim Jawaban

5F   Unduh instrumen offline surveys

6F   Cara upload offline survey

7F   Muncul error di offline suveys 

8F   Instrument tdk tampil sempurna

9F   Isi offline surveys

10F Menyimpan jawaban sementara

11F Cara Melanjutkan Pengisian

12F Cara isi instrumen KS dan Guru

13F Gagal unduh intrumen dari offline survey?

14F Link alternatif unduh manual instrumen offline survey (lso)

PERTANYAAN EDS OFFLINE

1E  Cara instalasi EDS Offline

2E  Gagal Install EDS 2020

3E  Aplikasi  Terdeteksi Experied

4E  Setelah Install EDS, layar Jadi Blank

5E  Tidak Bisa Tarik Data Lokal Dapodik

6E  Setelah tarik data ,tdk semua PTK masuk Responden

7E  Tidak bisa menambah Responden

8E  Notifikasi Anda barusaja melakukan registrasi, mohon...

9E  Tidak bisa sinkron, hanya muncul tarik data.

10E Tdk bisa menghitung Rapor mutu

11E Penggunaan aplikasi pihak ketiga secara ilegal?

12E PTK/Responden EDS offline tidak lengkap setelah tarik data

13E Belum punya Rapor Mutu 2019?

14E email /akun PTK berbeda antara di dapodik dan EDS Offline?

15E Registrasi Prefill, tidak semua PTK yg ada di dapodik masuk.

16E Link alternatif instrumen (PDF)

Ketik 98# utk pertanyaan yg belum ada di FAQ.

Bagaimana, Tertarik? silahkan mencoba.

Untuk melakukan update/pembaruan Aplikasi Dapodik versi 2021.b, sekolah tidak perlu melakukan uninstall pada aplikasi dapodik versi 2021.a

Adapun proses untuk melakukan update/pembaruan Aplikasi Dapodik versi 2021.a dapat mengunduh dan install patch dapodik versi 2021.b, dengan mengikuti beberapa langkah berikut:

1. Unduh file patch dapodik 2021.b pada menu unduhan laman https://dapo.kemdikbud.go.id/,
2. setelah file patch dapodik 2021.b berhasil di unduh kemudian,
3. Lakukan installasi sampai dengan selesai,
4. Lakukan refresh (Ctrl + F5).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020.

Bantuan tersebut diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020 dengan total anggaran lebih dari Rp 3,6 triliun. Untuk GTK/PTK yang bernaung di Kemdikbud bisa mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.

Sementara untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berbagai macam realisasi tunjangan guru di akomodir melalui Kemenag. Khusus guru PAI Sekolah bisa mengakses aplikasi Siaga Pendis. sedangkan guru PAI Madrasah melalui aplikasi Simpatika.

Kemenag sudah menerbitkan Petunjuk Teknis atau juknis pencairan Bantuan Subsidi Uupah (BSU) guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non-PNS pada madrasah sudah terbit. Termasuk juga, juknis pencairan BSU untuk Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Non PNS pada sekolah umum.

Agar guru PAI bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) maka harus melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data rekening melalui aplikasi Siaga Pendis.

Berikut langkah verval data rekaning di Siaga Pendis:

1. Login Siaga Pendis
2. Klik menu data Rekening
3. Lengkapi data; NPWP (jika belum punya isi denngan angka 0), Bank, Nomer rekening, Nama sesuai rekening
4. Upload Buku rekening (pdf. 250 kb)
5. Simpan data
6. Klik Ajukan Verval

Cara cek berita hoax atau fakta dengan cepat menggunakan aplikasi WhatsApp ChatBot Mafindo. Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) bekerja sama dengan WhatsApp untuk meluncurkan chatbot anti-hoaks bernama "Kalimasada".

Chatbot ini dapat memudahkan masyarakat mengecek kabar yang mereka terima hoaks atau bukan, melalui aplikasi WhatsApp. Dengan chatbot ini, Mafido berharap dapat memberikan cara efisien dan mudah kepada jutaan pengguna WhatsApp di Indonesia untuk memverifikasi informasi yang mereka terima.

Langkah Mengguakan ChatBot Mafindo

Pertama : Untuk mengakses chatbot ini, sebelumya Ada harus meyimpan terlebih dahulu nomor chatbot Mafindo di nomor +6285921600500 (https://wa.me/6285921600500?text=halo). Kemudian, buka chatroom nomor tersebut. Setelah terhubug ketik kata sapaan seperti "hai" atau "halo".

Kedua : Chatbot anti hoax dari MAFINDO akan mengirim pesan dengan beberapa opsi, Silahkan ketik :

1. Periksa Hoax 🔎 

2. Cek Fakta terbaru ✅ 

3. Tips & trik untuk melawan hoax 💪 

4. Tentang kami ℹ️ 

5. Privasi 👁️ 

Silakan ketik keyword yang ingin dicari, atau forward kesini teks yang ingin diperiksa. Maka ChatBot akan tampilkan 5 temuan dengan akurasi tertinggi dari database hoax.

💡 Contoh: jika ada posting yang menuduh seseorang sebagai antek PKI, silakan forward posting tersebut kesini. Atau ketik “pki”. Maka ChatBot akan langsung periksa di database Mafindo dan memberitahu Anda.

Pemeriksaan fakta akan didasarkan pada database Mafindo yang disebut memiliki lebih dari 6.000 artikel saat ini. Mafindo juga berkolaborasi dengan cekfakta.com yang bekerja sama dengan 24 media online untuk melakukan pemeriksaan fakta. Chatbot ini sebenarnya sudah pernah dirilis beberapa waktu lalu. Namun untuk yang versi ini lebih canggih.

Ketik 0 untuk kembali ke menu utama ↩

Bagaimana, minat? silahkan dicoba.

Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud 2020. Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) sebagai salah satu upaya membantu masyarakat terdampak bencana nasional non alam pandemi Covid-19.

Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa BSU juga merupakan salah satu stimulus ekonomi yang diberikan langsung kepada masyarakat. Bantuan ini melengkapi sejumlah bantuan dan stimulus lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi. BSU juga menunjukkan kehadiran negara untuk melindungi dan menjaga warga negara di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS diharapkan dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidik pada pendidikan kesetaraan, tenaga pengelola perpustakaan, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS di lingkungan Kemendikbud.

Lihat siaran langsung tentang BSU di channel Kemdikbud RI https://www.youtube.com/watch?v=N-VjOuwruus&feature=youtu.be. Untuk memastikan bahwa Anda telah mendapatkan bantuan BSU silahkan login ke akun Info GTK.

Bagaimana mekanisme pencairan BSU Kemdikbud?

Informasi Pencairan

1. Kemdikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemdikbud. bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir bulan November 2020
2. PTK mengakses Info GTK atau pangkalan data dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan, rekening bank masing-masing, dan alokasi cabang bank penyalur.

PTK meyiapkan dokumen persyaratan BSU

1. KTP
2. NPWP (jika ada)
3. SK Penerima BSU yang diunduh dari Info GTK atau PDdikti
4. SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PDdikti, diberi materai, dan ditandatangani.

PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU

1. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan mengajukan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa.
2. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021.

Apa persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemdikbud?

Bapak/ibu guru yang masih terkendala dengan pengisian EDS covid-19 yang menggunakan aplikasi Android  Yakni  aplikasi offline surveys, sekarang Anda bisa mencoba dengab cara ini.

Cara terbaru ini lebih efektif untuk mengatasi beberapa kegagalan yang disebabkan lambatnya respon server Pusat untuk meloading kuesioner EDS. Bahkan kesalahan koneksi ketika melakukan kustomisasi patch URL PMP.

Dengan cara terbaru unduh instrumen EDS covid-19 versi android, Anda tidak usah lagi melakukan kustomisasi patching URL PMP.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Di HP Android Anda sebelumnya sudah harus terinstal aplikasi offline surveys. Jika belum terinstal maka download di Google Play Store.

2. Setelah aplikasi offline surveys terinstall maka Selanjutnya silakan buka alamat http://pmp.kemendikbud.go.id/unduhan

3. Pada menu instrumen EDS 2020 versi Android pilih salah satu Link sesuai dengan jenjang sekolah Anda kemudian unduh.

4. Buka file tersebut dan secara otomatis akan mengarah ke ke aplikasi offline surveys. Silakan tunggu sampai proses unduh instrumen selesai.

5. Setelah selesai silakan mengisi instrumen EDS 2020

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi PPPK (P3K), pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan Ijazah. Verval Ijazah ini WAJIB dilakukan oleh guru bersangkutan (BUKAN OLEH OPERATOR SEKOLAH) karena yang mengetahui NIM dan Jurusan adalah guru yang bersangkutan. Berikut langkahnya:

1. Login Info GTK dengan masing-masing akun
2. Klik tautan verval Ijazah S1/D4
3. Lengkapi dokumen dengan cara cari PT, Prodi, serta NIM kemudian cek
4. Jika tidak ditemukan, Silahkan unggah dokumen untuk pengajuan ijazah (lampirkan file scan Ijasah dalam format PDF (ukuran kurang dari 1 MB))

Agar PT dan prodi jurusan dapat ditemukan silahkan update Riwayat Pendidikan Formal di https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id/ atau langsung melalui aplikasi Dapodik login dengan akun masing-masing PTK.

Apa itu PPPK (P3K)?

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

#PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PNS

Pasal 6 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPP3. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS. Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#Status PNS Tetap, P3K Kontrak

Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

#PNS dapat Fasilitas, PPPK Tidak

BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K. Hak PNS diatur dalam Pasal 21, sedangkan hak PPPK diatur dalam Pasal 22. Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#Masa Kerja PNS sampai Pensiun, P3K Hanya Setahun dan Bisa Diperpanjang

Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98. Salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja. Masa kerja P3K lebih fleksibel.

Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

# Gaji dan Tunjangan PPPK

Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 dan Pasal 80. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penggajian PPPK diatur pada Pasal 101. Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat. Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat.

Download Aplikasi PKG 2020 Sesuai Permendikbud No. 15 Tahun 2018 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH.

Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif. Lihat Pasal 2.

Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif bagi Guru mencakup kegiatan pokok: a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan (dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.); c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; d. membimbing dan melatih peserta didik; dan e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru. Lihat Pasal 3.

Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah. Kegiatan PKB dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif. Kegiatan PKB dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 11.

Untuk mempermudah pelaksanaan penilaian kinerja guru, Aplikasi PKG 2020 ini bisa dipakai di sekolah Anda. Berikut isi conten aplikasi PKG :

✅Data guru dinilai

✅Penilaian Kinerja Guru => Form PKG => AK-Guru => AK-Guru Pro => Chek AK-Guru =>  AK-Guru+TT, AK-Guru Pro+TT => Chek AK-Guru & TT

✅Penilaian Kinerja Guru BK => Form PKG BK =>  AK-Guru-BK => Chek AK-Guru BK => AK-Guru BK+TT => Chek AK BK+TT

✅Penilaian Tugas Tambahan

✅Penilaian Sejawat/Guru => Form Perilaku dari Teman Sejawat

✅Penilaian Siswa => Form Perilaku dari Peserta Didik/Siswa

✅Penilaian Orang Tua => Form Perilaku dari Orang Tua/Komite

✅Penilaian DuDi => Form Perilaku dari DuDi

✅Indeks Kehadiran

✅Lembar identitas Guru

✅Laporan dan Evaluasi 

✅Form Instrumen Tugas Tambahan (Waka, Kaperpus, Kalab, Kaprog, Kabeng)

Tahap penggunaan aplikasi:

1. Klik isian data guru yang dinilai
2. Pilih tombol PK Guru Mapel atau PK Guru BK
3. isikan instrumen Tugas Tambahan (bila ada tugas tambahan/bersifat umum)
4. isikan Penilaian Perilaku oleh teman sejawat, siswa dan orang tua sesuai rekaman sebelumnya.
5. Isikan data kehadiran 1 tahun

Cetak lembar yang dibutuhkan, cetak lembar: 

1,2,3,4,5 (bila guru tidak ada tugas tambahan)

1,2,3,4,6,7 (bila guru dengan tugas tambahan Waka, Kaperpus, Kalab, Kaprog, Kabeng)

Untuk guru BK lakukan dengan alur yang sama.

Download Aplikasi PKG 2020 + PPKS + Evadir

Update aplikasi PKKS dan PKG 2020 versi 5.00 untuk jenjang SMP, SMA, SMK, SLB dan super visimutu LPMP silahkan unduh disini

Isi : Materi, dasar hukum, Instrumen PKKS, supervisi mutu LPMP, aplikasi PKKS SMA, SMK, SLB

#1. Isu Permasalahan Aplikasi: Unduh & Instalasi

#2. Isu Permasalahan TARIK DATA - REGISTRASI

#3. Isu Permasalahan  BERANDA Aplikasi EDS 2020 Covid-19

#4. Isu Permasalahan PENGATURAN Aplikasi EDS 2020 Covid-19

#5. Isu Permasalahan SINKRONISASI

Walau belum ada jadual, dimungkinkan kisaran 4 bulan lagi, jagad pendidikan di Indonesia akan beradaptasi dengan UBKD (Ujian Berbasis Komputer Daring).

Kalau dulu  ibarat si cantik UN - UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer),  kini berganti dengan  si  genit AN -UBKD (Ujian Berbasis Komputer Daring) berbasis  AKM  dan SK.

UBKD sudah di klaim lebih maju sedikit dibanding UNBK, sebab ketika UNBK setiap sekolah  harus menginstal komputer server, sedangkan pada UBKD tidak perlu lagi, sebab sudah full online. Sekolah hanya perlu menginstal aplikasi exambrowser, versi terbaru di website: https://unbk.kemdikbud.go.id/ubkd/

Namun demikian, walaupun sudah full online, UBKD juga masih seperti UNBK, ada Tim Teknis dari Provinsi, Kab/Kota, dan Proktor.

Sistem baru ini merupakan aplikasi untuk melakukan AN (Assesmen Nasional) 2021, yang sudah  di gaungkan sebagai pengganti UN.  

AN (Asesmen Nasional ) 2021, dilakukan hanya sebagai baseline (pemetaan dasar)  kualitas di lap. pendidikan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah ataupun siswa, karena hanya sebagai pemetaan untuk mengetahui kondisi  / fakta sebenarnya.

Sampel pelaksanaannya pun dibatasi maksimal 30 anak untuk siswa  kelas 5 SD-MI,  maksimal 45 anak utk siswa kelas 8 SMP-Mts , juga untuk  kelas 11 SMA-K dan MA. 

Model soal diterapkan  soal: PG, PGK( Pilihan Ganda Kompleks), Menjodohkan, Isian Singkat, dan Uraian. Durasi tes per murid: 2 hari Pelaksanaan: Full Online supervised (utama), Semi online dan offline (sekolah tertentu) Metode Penilaian : Computerized MultiStage Adaptive Testing (MSAT).

Tiga aspek utama   pada AN adalah  (1) AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) (2) SK (Survei Karakter)  dan (3) SLB (Survei Lingkungan Belajar).

AKM mengukur hasil belajar kognitif dengan  literasi membaca dan literasi matematika, yang di design tidak hanya siswa namun juga Guru, KS dan PS. 

Pada AKM terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur, yaitu literasi baca dan literasi numerasi atau matematika. 

Kompetensi yang dinilai pada literasi baca & numerasi, meliputi skill berpikir logis-sistematis, bernalar kritis berbasis  konsep dan pengetahuan, serta ketrampilan memilah dan mengolah informasi terhadap beragam masalah2 kontekstual. Jadi tidak sekedar penguasaan konten (bahan/materi).

Sementara SK mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada PPP (Profil Pelajar Pancasila) yang memiliki kompetensi global, perilaku pancasilais (Ber- iman, taqwa, akhlak mulia, kebhinekaan global, gotong royonh, nalar kritis; Mandiri dan Kreatif). 

Sedangkan pada bagian terakhir adalah SLB (Survei Lingkungan Belajar), kegiatan ini  bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. 

PETUNJUK TEKNIS UJI COBA UBKD TAHUN 2020

Persiapan Peserta

1. Persiapan peserta sebelum melakukan Tes :

➢ Mencatat Username dan Password di web unbk.kemdikbud.go.id/ubkd Menu Kartu Login

➢ Aplikasi ExamBrowser CBT ONLINE versi 20.0517

➢ Koneksi Internet (Stabil)

2. Peserta tes akan di hadapkan pada 3 Subtes berbeda yaitu: Subtes Verbal, Subtes Kuantitatif, Subtes Penalaran

3. Masing – masing subtes mempunyai waktu dan jumlah soal yang berbeda, yaitu :

➢ Subtes Verbal : 30 Soal = 20 Menit

➢ Subtes Kuantitatif: 20 Soal = 40 Menit

➢ Subtes Penalaran : 21 Soal = 25 Menit

4. Peserta baru akan bisa menekan tombol selesai setelah 10 menit mengerjakan tes dari setiap subtes.

5. Setelah subtes pertama selesai, tombol mulai akan bisa ditekan setelah 1 menit jeda (perubahan warna merah ke warna biru)

6. Setelah subtes kedua selesai, tombol mulai akan bisa ditekan setelah 1 menit jeda (perubahan warna merah ke warna biru)

7. Setiap peserta hanya dapat mengerjakan sekali untuk tes uji coba CBT ONLINE.

8. Setiap peserta di wajibkan mengisi Form Ujicoba di web UBKD setelah selesai melaksanakn tes.

TATA CARA PELAKSANAAN

1. Jalankan aplikasi ExamBrowser CBT ONLINE dengan menekan exambrowser.exe.

2. Klik RUN untuk masuk ke halaman utama.

4. Masukkan username dan password, pastikan username dan password yang di masukkan benar. Klik login

5. Pada tampilan Konfirmasi Data Peserta, peserta di wajibkan membaca petunjuk dan mengisi kolom :

➢ Nama Peserta

➢ Tanggal Lahir

➢ Token

Pastikan nama dan tanggal lahir sesuai.

6. Token ujian bisa dilihat pada bagian atas informasi tes.

7. Jika sudah, klik tombol Submit dan klik Mulai.

8. Peserta di wajibkan menjawab semua soal dari setiap subtes.

9. Jika peserta selesai mengerjakan 3 subtes, klik tombol SIMPAN untuk menyelesaikan tes.

10. Selesai

REQUEST RESET LOGIN PESERTA

Untuk lebih mengenal lebih  luas selamat ber- tracing ria di website resmi Kemdikbud.

Mengisi kuesioner EDS 2020 Covid-19 bagi guru disarankan menggunakan Aplikasi Offline Surveys. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak guru yang masih mengalami masalah, baik saat melakukan add survey mengkostum path url, download kuesioner yang gagal, maupun tampilan javascript yang dibloklir oleh peramban bawaan.

Selain menggunakan Aplikasi Offline Surveys, sebenarnya GTK bisa melakukan pengisian EDS 2020 melalui aplikasi PMP desktop. Aplikasi PMP desktop ini juga bisa dilakukan secara online jika operator sudah melakukan kustomisasi pada alamat aplikasinya. Lihat caranya di luar sana banyak yang sudah share.

Berikut ini beberapa masalah yang terjadi saat melakukan pengsian kuesioner Offline Surveys EDS 2020 Covid-19 HP Android.

Error Survey URL

Karena terlalu tingginya lalu lintas pengguna sehingga respon database sering putus. Solusinya Anda bisa menekan tombol ADD SURVEY berulang kali sampai benar-benar berhasil. Selain itu Anda juga bisa mengubah url patch serta username dan password dengan pilihan yang sudah ada. Sabarrrrr.

Caution : javascript execution is desable in your browser or for the website

Masalah ini muncul karena saat melakukan unduh caching kuesioner pemetaan mutu belum lengkap 100 persen. Solusinya Anda bisa melakukan reloading pengunduhan namun jika masih tetap sama seperti tampilan yang pertama, lakukan delete data dan mulai dari awal lagi. Semangat.

Tidak bisa unggah DBResult Offline Surveys

Hal ini disebabkan beberapa masalah, seperti file import extensinya salah, yang mestinya cvs. tetapi ISO masalah ini penyebabnya salah kirim dengan menggunakan menu share atau export. yang benar adalah menggunakan menu send.

Masalah yang kedua adalah penulisan email yang kurang benar yakni huruf depannya menggunakan Kapital atau menggunakan NUPTK bukan NIK. Solusinya Anda harus melakukan pengisian ulang EDS 2020 dengan penulisan email yang benar serta gunakan NIK bukan NUPTK. Ingat meskipun file DB ini berbentuk excel namun tidak disarankan untuk diedit.

Pengisian EDS 2020 ini tidak perlu terburu-buru karena masih ada waktu sampai bulan Desember 2020 namun tetap di isi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Jika masih terdapat masalah dengan Offline Surveys EDS 2020 Covid-19 silahkan komen di kolom komentar.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan bertugas menyalurkan bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Paket A, B, dan C.

Prioritas sasaran dan mekanisme pengusulan peserta didik untuk mendapatkan bantuan dana PIP diatur pada Persesjen Kemdikbud nomor 8 tahun 2020 (DISINI). Pengusulan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Satuan pendidikan memperbarui status kelayakan peserta didik sesuai dengan prioritas sasaran melalui Dapodik sebagai usulan penerima PIP.

2. Data Peserta Didik dengan status layak sebagai penerima PIP dapat dilihat pada aplikasi SIPINTAR. Selanjutnya berdasarkan data tersebut:

• a. Dinas Pendidikan Provinsi memverifikasi peserta didik jenjang SMA, SMK dan SLB;
• b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memverifikasi peserta didik jenjang SD, SMP dan Kesetaraan (Paket A,B dan C).

3. Berdasarkan hasil verifikasi dimaksud:

• a. Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan peserta didik jenjang SMA, SMK dan SLB;
• b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan peserta didik jenjang SD, SMP dan Kesetaraan (Paket A,B dan C); melalui aplikasi SIPINTAR menggunakan akun masing-masing.

4. Cut-off pengusulan tahun pelajaran 2020/2021 semester 1 Tahap 1 tanggal 31 Agustus 2020 dan Tahap 2 tanggal 31 Oktober 2020.

Jumlah usulan masing-masing kabupaten/kota yang ditargetkan secara proporsional oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berdasarkan prosentase keluarga desil 1 s.d. 4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Sehubungan surat dari kami sebelumnya nomor 1049/J5/BP/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Permintaan daftar usulan peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen tahun 2020 sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan bahwa batas waktu pengusulan calon penerima PIP diperpanjang sampai dengan tanggal 5 November 2020 dengan pertimbangan dapat memberikan peluang lebih panjang bagi Dinas Pendidikan dalam hal pelaksanaan verifikasi data.

Berkaitan dengan kelengkapan legalitas sebagai syarat kami memproses data usulan peserta didik dimaksud untuk ditetapkan sebagai penerima PIP, kami mohon agar surat pengusulan bertanda tangan Kepala Dinas sesuai kewenangannya dan telah mengikuti format sebagaimana petunjuk pelaksanaan (Persesjen Kemdikbud nomor 8 tahun 2020) dan disampaikan paling lambat tanggal 10 November 2020 dapat diunggah melalui aplikasi SiPintar.

Sehubungan surat nomor 1491/J5/BP/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Pengusulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap 2 sebagaimana terlampir, serta didasari pertimbangan teknis terkait proses verifikasi dan pengusulan data, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas waktu pengusulan calon  penerima PIP tahap 2 yang sebelumnya tanggal 5 November 2020 diperpanjang kembali menjadi sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Satuan Pendidikan segera melakukan pengiriman data/sinkronisasi Dapodik paling lambat tanggal 5 November 2020 karena penarikan data (cut off) peserta didik di Dapodik akan dilakukan pada tanggal 5 November 2020 pukul 23.59 WIB;
3. Hasil penarikan data (cut off) peserta didik berstatus Layak PIP di Dapodik sebagaimana nomor 2 akan ditampilkan pada laman aplikasi SiPintar pada tanggal 7 November 2020 untuk diverifikasi dan diusulkan oleh Dinas Pendidikan;
4. Siswa yang statusnya tidak layak PIP pada posisi penarikan data (cut off ) tanggal 5 November 2020 pukul 23.59 WIB  tidak akan ditampilkan di SiPintar sehingga tidak dapat diusulkan.