IJ.COM

Petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang Sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2023-2024. Juknis PPDB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.

Syarat pendaftaran dan jadwal penting PPDB 2023/2024 silahkan download disini 

TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB

A. TAHAP PENDAFTARAN PPDB

1. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2023/2024 sebagai berikut:

a. Tahap I (Online)

1. Jalur Afirmasi (SMA/SMK)
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali (SMA/SMK)
3. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

b. Tahap II (Online)

• Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMA)

c. Tahap III (Online)

• Jalur Zonasi (SMK)

d. Tahap IV (online)

• Jalur Zonasi (SMA)

e. Tahap V (online)

• Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMK)

2. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SMANOR, SMKN 12 Surabaya, dan SMKN 5 Malang);

b. Sekolah berasrama (SMA Negeri Taruna Jawa Timur),

c. SMA Terbuka di Jawa Timur;

d. Sekolah di wilayah Blank Spot jaringan selular; dan

e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

B. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2023/2024 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. JALUR AFIRMASI

a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), anak buruh dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas.

b. Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebanyak 7% (tujuh persen), anak buruh dari keluarga tidak mampu adalah sebanyak 5% (lima persen), dan penyandang disabilitas adalah sebanyak 3% (tiga persen) dari pagu sekolah;

c. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan, sedangkan jenjang SMK berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona;

d. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;

e. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan: 

1. Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs https://pip.kemdikbud.go.id/
2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id/ atau https://cekbansos.kemensos.go.id/
3. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id/ atau https://cekbansos.kemensos.go.id/
4. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id/ atau https://cekbansos.kemensos.go.id/
5. Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id/ atau https://cekbansos.kemensos.go.id/ dan/atau 
6. Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id/ atau https://cekbansos.kemensos.go.id/
7. Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya. sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

f. Apabila dalam poin huruf (e) kuota masih belum terpenuhi, maka sekolah dapat menerima calon peserta didik baru yang menggunakan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;

g. Jalur afirmasi anak buruh dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti pada huruf (e) dan (f) serta surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali;

h. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh dari keluarga tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;

i. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), dan /atau (g), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Jalur afirmasi penyandang disabilitas hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas dengan kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, dan atau Dokter Spesialis) dan surat keterangan Kepala Sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autis, slow learning, ganda) calon peserta didik serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat;

l. Sekolah yang dituju dapat membentuk Tim Asesmen bagi calon peserta didik baru untuk menentukan kelompok difabel calon peserta didik dan untuk menentukan layak diterima di sekolah tersebut;

m. Dalam hal calon peserta didik baru mendaftar melalui jalur disabilitas tidak diterima, maka tidak dapat mendaftar di jalur pada tahap selanjutnya.

n. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui formasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;

o. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi hasil lomba.

p. Dalam hal kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur tahap I dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK, yang terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan, dan Anak Tenaga Kesehatan;

b. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 5% (lima persen) dari pagu sekolah, yang terbagi atas Pindah Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 2% (dua persen), Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen), dan Anak Tenaga Kesehatan sebanyak 1% (satu persen) dari pagu sekolah;

c. Jalur PPDB Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan, dan;
2. Surat Keterangan Domisili

d. Surat Penugasan yang dimaksud pada huruf c nomor 1) adalah diperoleh saat calon peserta didik baru tersebut bersekolah di SMP/Sederajat;

e. Perpindahan Tugas Tugas Orang tua/wali yang dimaksud pada huruf c adalah antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Timur, atau dari luar provinsi Jawa Timur;

f. Surat Keterangan Domisili yang dimaksud pada huruf c nomor 2) diterbitkan pada saat orang tua/wali mulai pindah tugas dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;

g. Dalam hal Surat Keterangan Domisili pada huruf f) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili sesuai dengan alamat instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan yang dikeluarkan oleh atasan langsung;

h. Surat Keterangan Domisili pada huruf f) dan huruf g), tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur Pindah Tugas Orang tua/Wali;

i. Jalur PPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik ASN/Non ASN dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan;

j. Jalur PPDB Anak Tenaga Kesehatan diperuntukkan bagi anak Dokter/Perawat/Sopir Ambulance/tenaga teknis kesehatan, yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit/puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung tempat orang tua/wali bertugas;

k. Jalur Anak Tenaga Kesehatan dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan pada saat orang tua/wali mulai bekerja di rumah sakit/puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;

l. Dalam hal Surat Keterangan Domisili pada huruf k) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan domisili sesuai alamat rumah sakit/puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja;

m. Surat Keterangan Domisili pada huruf k) dan domisili sesuai dengan alamat rumah sakit/puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja pada huruf l), tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain Jalur Anak Tenaga Kesehatan;

n. Jalur PPDB Perpindahan Tugas Orang tua/wali, calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;

o. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;p. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua/wali dan anak tenaga kesehatan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru/tenaga kependidikan;

q. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dimasukkan dalam jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi hasil lomba; dan

r. Dalam hal kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur tahap I dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA 

a. Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA/SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;

b. Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% (dua persen), prestasi hasil lomba bidang non akademik, ketua OSIS, dan Hafidz Qur’an sebanyak 3% (tiga persen) dari pagu sekolah;

c. Kuota ketua OSIS sebanyak 1 (satu) calon peserta didik baru untuk setiap SMA/SMK.

d. Kuota Hafidz Qur’an sebanyak 1 (satu) calon peserta didik baru untuk setiap SMA/SMK.

e. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;

f. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur prestasi hasil lomba dimasukkan dalam jalur afirmasi, dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali;

g. Dalam hal kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur tahap I dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

h. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik, pada jenjang SMA calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik, sedangkan pada jenjang SMK calon peserta didik baru dari dalam zona atau luar zona;

i. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;

j. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:

1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari: Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:

• a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
• b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
• c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
• d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
• e) Kompetisi Robotika; dan
• f) Lomba bidang akademik lainnya.

2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:

a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

b) Prestasi bidang olahraga:

• Gala Siswa Indonesia (GSI);
• Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
• Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
• Pekan Olahraga Nasional (PON);
• Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
• Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
• Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
• Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
• Paragames Olahraga Nasional.

c) Prestasi bidang Keagamaan:

• Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)
• Hafidz Qur’an

d) Prestasi bidang Pramuka:

e) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.

3) Delegasi Sekolah.

4) Golden ticket bagi calon peserta didik baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan.

5) Golden ticket bagi calon peserta didik baru penghafal Al-Qur’an, dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia.

j. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:

1. Prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok;
2. Setiap hasil lomba dilakukan pen-skoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok;
3. Adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan;
4. Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah SMP/sederajat asal atau pejabat yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan legalisasi; dan
5. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP/Sederajat asal, tentang tingkat lombanya.

h. Prestasi/penghargaan diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di jenjang SMP/Sederajat; dan

i. Pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK

a. Jalur Prestasi Nilai Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/sederajat semester 1 sampai dengan semester 5, nilai akreditasi (angka) dari SMP/sederajat, dan indeks sekolah SMP/sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

b. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu sekolah dan berasal dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan;

c. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari pagu sekolah yang berasal dari dalam dan/atau luar zona;

d. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan;

e. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona;

f. Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah:

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
7. Bahasa Inggris.

g. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3)/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing SMP/Sederajat asal);

h. Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat diambil dari website: https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi;

i. Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir;

j. Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh);

k. Bagi SMP/Sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal;

l. Indeks Sekolah SMP/Sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dimaksud pada huruf (a) adalah diperoleh berdasarkan rerata dari rerata nilai rapor semua mata pelajaran seluruh peserta didik dari 1 (satu) SMP/Sederajat asal di kelas X (semester 1), kelas XI (semester 1 ,2, dan 3), dan kelas XII (semester 1, 2, 3, 4, dan 5) di SMA Negeri dan/atau SMK Negeri se-Jawa Timur;

m. Nilai rapor semua mata pelajaran yang dimaksud pada huruf (l) adalah menggunakan nilai kompetensi pengetahuan (KI-3) dan/atau nilai akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing SMA/SMK);

n. Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak memiliki indeks sekolah asal, maka indeks sekolah asal sama dengan indeks sekolah asal terendah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

o. Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 50% (lima puluh persen), Nilai Akreditasi SMP/sederajat asal dengan bobot 20% (dua puluh persen), dan Indeks Sekolah asal dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

p. Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf (o) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA/SMK.

q. Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA.

5. JALUR ZONASI 

a. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona dan/atau luar zona, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Tahap I PPDB 2023, tanggal 19 Juni 2023.

b. Kuota Jalur zonasi jenjang SMA adalah 50% (lima puluh persen) dari pagu sekolah.

c. Kuota Jalur zonasi jenjang SMK adalah 10% (sepuluh persen) dari pagu sekolah.

d. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.

e. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian/Konsentrasi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.

f. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.

g. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (g) meliputi:

1) bencana alam; dan/atau

2) bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non alam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana non alam.

i. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan Kartu Keluarga Baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Sesuatu hal meliputi: 

1. Kartu keluarga baru karena penambahan /pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2023, tanggal 19 Juni 2023; dan
2. Kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.

j. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.

k. Dalam hal kuota jalur zonasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK.

Panduan pendaftaran SNBP yang diisikan oleh siswa sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan oleh panitia SNPMB. Siswa dapat mendaftar SNBP melalui portal SNPMB yang dapat diakses pada tautan https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id atau melalui laman https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.

Tidak semua siswa dapat mendaftar SNBP. Hanya siswa yang sudah memiliki akun di portal SNPMB, akunnya sudah permanen, termasuk salah satu siswa yang dinyatakan eligible oleh sekolah, dan memiliki nilai yang lengkap pada saat pengisian PDSS oleh sekolah yang dapat mendaftar di SNBP.

Alur Pengisian data SNBP

Berikut adalah tahapannya:

1. Login di portal SNBP dengan menggunakan alamat email dan password yang didaftarkan.

2. Siswa mengisikan “Data Orang Tua” pada halaman PROFIL.

3. Siswa melakukan pendaftaran SNBP dengan mengisikan pilihan prodi yang dipilih pada halaman PILIHAN.

4. Siswa mengisikan portofolio pada halaman PORTOFOLIO, jika prodi yang diplih mensyaratkan adanya dokumen portofolio. Jika prodi yang dipilih tidak mensyaratkan adanya dokumen portofolio, maka halaman ini tidak perlu diisikan.

5. Siswa mengisikan prestasi pada halaman PRESTASI. Isian prestasi pada halaman ini bersifat tidak wajib, artinya isiannya tidak wajib ada. Silakan isikan prestasi yang sesuai dengan bidang dan tingkat prestasi yang pernah Anda dapatkan serta sesuai dengan prodi yang diminati.

6. Siswa melakukan finalisasi pada halaman FINALISASI jika semua isian data sudah diyakini kebenarannya. Setelah anda melakukan finalisasi, isian data tidak dapat dibatalkan dan tidak bisa diubah dengan alasan apapun.

7. Siswa mengunduh dan mencetak kartu peserta.

Login Siswa

Silakan masuk ke halaman awal dengan login via Portal SNPMB yang dapat diakses pada tautan https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id atau melalui langsung ke laman SNBP yang dapat diakses apada tautan https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Silahkan login dengan alamat Email dan Password yang didaftarkan dan diverifikasi pada portal SNPMB.

Jika anda memenuhi syarat untuk mendaftar SNBP, maka tampi halaman Profil. Halaman profil berisi informasi biodata dari siswa, perlu dicatat bahwa seluruh informasi pada kolom Biodata diambil dari data yang telah diisikan di portal, pun demikian juga Nama, NISN, NPSN Sekolah, dan Asal Sekolah. 

Isian tersebut tidak dapat diubah pada aplikasi pendaftaran SNBP. Pada pengisian tahun ini, kolom Data Orang Tua hanya perlu mengisikan informasi Jumlah Tanggungan Orang Tua saja. Informasi Penghasilan Ayah Per Bulan dan Penghasilan Ibu Per Bulan tidak perlu diisikan karena didapatkan dari isian pada portal SNPMB.

Setelah selesai mengisi Jumlah Tanggungan Orang Tua tekan tombol SIMPAN yang ditandai dengan kotak hijau pada gambar di atas. Jika berhasil, akan muncul notifikasi "Berhasil menyimpan kelengkapan data".

Pilihan Prodi

Silakan pilih salah satu PTN/Politeknik Negeri dari daftar yang disediakan pada kolom Pilihan PTN/Politeknik Negeri, setelah itu akan muncul Daftar Prodi yang bisa dipilih oleh siswa. Program studi yang akan muncul untuk tahun ini adalah seluruh jurusan karena batasan syarat jurusan IPA, IPS, ataupun Bahasa untuk jurusan tertentu pada PTN/Politeknik Negeri sudah tidak ada lagi pada pendaftaran SNBP tahun ini.

Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN/Politeknik Negeri atau dua PTN/Politeknik Negeri. Jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN/Politeknik Negeri pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN/Politeknik Negeri yang berada di provinsi manapun.

Terdapat juga informasi apakah prodi yang dipilih membutuhkan dokumen portofolio atau tidak pada kolom Portofolio. Jika kolom Portofolio bernilai -, maka prodi tersebut tidak membutuhkan dokumen portofolio. Berikut contoh tampilan jika prodi membutuhkan dokumen portofolio. Jika sudah memilih prodi, silakan tekan Simpan Semua Pilihan pada tombol di kanan atas.

Unduh Panduan Pendaftaran SNBP 2023

Tata Cara Pendaftaran SPAN PTKIN 2023

Fitur Pembaharuan Data Perpajakan. Mitra dan satuan pendidikan SIPLah sekarang dapat mengajukan pembaharuan data perpajakan untuk kelengkapan data Proforma Invoice dan Invoice apabila terjadi:

1. Kesalahan nama dan nomor pada data NPWP

2. Nama dan nomor pada data NPWP tidak valid

Pengajuan pembaharuan proforma invoice dan invoice ini tidak dapat dilakukan untuk revisi barang ataupun nilai kontrak.

Langkah Pembaharuan Data NPWP SIPLah

Berikut tata cara perubahan data NPWP untuk transaksi yang telah terbuat dan mengandung kesalahan data perpajakan:

1. Satuan pendidikan melapor kepada Admin Mitra bahwa terdapat kesalahan pada nama dan nomor dari data NPWP

2. Selanjutnya, Admin Mitra akan melakukan konfirmasi kepada pihak Kemendikbudristek terkait data NPWP yang salah dengan melakukan pengajuan dan mengisi Formulir Permohonan dan Perbaikan Data Perpajakan.

3. Selama proses pengajuan dan menunggu tanggapan dari pihak Kemendikbudristek, Mitra akan melakukan pembekuan sementara pada transaksi dengan kesalahan data perpajakan tersebut.

4. Setelah mendapatkan tanggapan dari pihak Kemendikbudristek, Admin Mitra akan memasukan nama dan nomor dari data NPWP yang benar ke dalam sistem Mitra.

5. Setelah data berhasil diperbaharui, satuan pendidikan akan menerima notifikasi bahwa telah terjadi perubahan data perpajakan. Berikut merupakan contoh notifikasi yang akan diterima oleh satuan pendidikan untuk mencetak kembali Proforma invoice dan Invoice yang sudah diperbaharui.

6. Kemudian, satuan pendidikan wajib untuk mencetak kembali proforma invoice dan invoice yang baru. 

Pembaharuan data NPWP melalui Admin Mitra hanya bisa dilakukan untuk transaksi yang telah BAST. Perubahan data perpajakan sebelum check out dapat dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan melalui BOS Salur.

Pengajuan perbaikan data pada dokumen proforma invoice dan invoice hanya dapat dilakukan untuk data identitas perpajakan seperti NPWP dan Nama Wajib Pajak. Pengajuan pembaruan invoice ini tidak dapat dilakukan untuk revisi barang ataupun nilai kontrak. Sementara itu, pengajuan pembaruan untuk merevisi nilai kontrak dapat dilakukan hanya pada proforma invoice dan terbatas dalam hal terdapat kesalahan penghitungan pajak secara sistem atas transaksi terkait. Permintaan pembaruan dan kelengkapan data identitas wajib pajak dilakukan oleh Mitra berdasarkan permasalahanyang ditemukan Mitra dan/atau berdasarkan laporan dari Satdik kepada Mitra. 

Berikut ini merupakan alur penerapan untuk perubahan data identitas wajib pajak:

Mitra melaporkan dan meminta data ke Kementerian dengan mengisi formulir Permohonan Perubahan dan Perbaikan Data Perpajakan yang kemudian dikirimkan melalui kanal elektronik yang tersedia di luar sistem (email ke sds.siplah@kemendikbud.go.id & cc ke siplah@pusdatin.belajar.id) ketika ditemukan:

• Data transaksi tanpa NPWP atau NPWP salah, sehingga data tidak dapat dikirimkan/ditolak saat pengiriman data transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak
• Satuan Pendidikan melapor ke Mitra bahwa data NPWP masih dianggap kosong pada sistem walaupun Satuan Pendidikan terkait sudah memperbarui data NPWP melalui https://bos.kemdikbud.go.id/  Pusdatin akan menjawab permohonan permintaan dan penggunaan data beserta lampiran kelengkapan data dalam rangka penerbitan proforma invoice dan/atau invoice baru; 

Mitra melakukan pembaruan data di database dan pembaruan proforma invoice/invoice dengan memasukkan data sesuai yang diterima dari Kementerian, dengan ketentuan :

• Pembaruan kelengkapan NPWP Satuan Pendidikan akan dilakukan hanya untuk satu transaksi, tidak akan menjadi penyimpanan permanen di database mitra. 
• Mitra cukup menampilkan PDF proforma invoice/invoice terbaru dengan data perpajakan yang sudah dilengkapi/diperbaiki, namun riwayat perubahan data harus tetap tersimpan pada database.

Jika terdapat kekurangan data perpajakan pada proforma invoice, maka mitra wajib membekukan fitur pembayaran/checkout selama proses pelengkapan/perbaikan data perpajakan berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembayaran yang berakibat pada pencetakan invoice dengan informasi pajak yang belum sesuai.

Mitra mengirimkan notifikasi ke Satuan Pendidikan untuk mencetak kembali proforma invoice/invoice yang data perpajakannya sudah diisi atau dibenahi pada sistem:

• Notifikasi dan action untuk mencetak kembali diberikan untuk Satdik yang transaksinya sudah memiliki status selesai dan sebelumnya telah mencetak invoice dengan informasi perpajakan yang belum sesuai;
• Notifikasi ke Satuan Pendidikan: 
• “Terdapat pembaharuan data NPWP Satuan Pendidikan pada dokumen [Proforma Invoice/Invoice - Kode Invoice] untuk kesesuaian pelaporan. Silakan cetak kembali dokumen [Proforma Invoice/Invoice] anda”
• Notifikasi dan action untuk mencetak kembali proforma invoice yang sudah terbit untuk transaksi yang sedang berjalan dan belum memiliki status selesai (tidak berlaku untuk transaksi sebelum tahapan proforma invoice).

Sekolah mencetak kembali dokumen proforma invoice/invoice 

• Dokumen proforma invoice/invoice pengganti menggantikan dokumen proforma invoice/invoice awal 
• Dokumen proforma invoice/invoice pengganti menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen proforma invoice/invoice awal 
• Nomor dokumen proforma invoice/invoice dapat sama antara satu sama lain, namun dokumen proforma invoice/invoice tidak dapat menggunakan nomor dokumen PBJ lainnya (surat pesanan, BAST, pembanding atau negosiasi)
• Dokumen proforma invoice/invoice awal tidak lagi dapat diunduh oleh Satuan Pendidikan/Penyedia, namun pencetakan dokumen baru terlihat di riwayat data transaksi

Bagaimana aturan pengesahan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti ijazah/STTB, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB jenjang pendidikan dasar dan menengah?. Siapa yang berwewenang?

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.

2. Penerbitan adalah suatu proses pemberian surat keterangan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang mengakibatkan tidak dapat dibaca.

3. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.

4. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket.

5. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan Pendidikan.

6. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB.

7. Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.

8. Kepolisian adalah lembaga kepolisian yang berwenang menangani perkara sesuai dengan kewenangan.

BAB II PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET, SKYBS, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENYETARAAN 

Pasal 2 

(1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan. 

(2) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan. 

(3) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru . 

(4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi ata u ditutu p dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(5) Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan d i kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. 

(7) Pengesahan fotokopi SKYBS dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan d i Provinsi yan g bersangkutan . 

(8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakuka n oleh kepala sekolah yang bersangkutan. 

(9) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili. 

(10) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahka n diri dari Negara Kesatuan Republi k Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.

Pasal 3 

(1) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah internasional di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan: 

a. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor SP/817/PD/XI/75, Nomor 60 tahu n 1975, dan KEP-354a/HK/4/1975 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0814/0/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik, dan Sekolah Internasional di Indonesia; 

b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Sementara Penyelenggaraan Sekolah Internasional; dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. 

(2) Pengesahan fotokopi sura t keterangan penyetaraan ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. 

Pasal 4 

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan Pasal 3 dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya. 

(2) Pejabat yang diberi kuasa untuk mengesahkan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/STTB tidak dapat menguasakan lagi kepada pejabat lainnya. 

Pasal 5 

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.

BAB III PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET DAN SKYBS 

Pasal 6 

(1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. 

(2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukka n Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai. 

(3) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. 

(4) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah. 

(5) Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Pasal 7 

(1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dinas setempat tapi pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama.

(2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilan g atau rusak bagi pemohon yang tidak ada data dirinya pada salah satu jenjang pendidikan atau lebih maupun dinas setempat dan pemohon tidak memiliki bukti apapun , dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan setempat dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan. 

Pasal 8 

(1) Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. 

(2) Penerbitan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena SKYBS yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. 

Pasal 9 

Untuk menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS karena Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS yang asli hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pejabat yang berwenang harus melakukan pengecekan bukti bukti yang ada. 

Unduh salinan Permendikbudristek nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar.

Aplikasi Siaga Pendis telah melakukan pemutakhiran data di semester genap periode pendataan TPG tahun 2022/2023. Ada beberapa perbaikan data yang harus di update oleh guru pendidikan agama Islam (PAI) terutama bagi guru yang mendapatkan insentif agar pencairan TPG nya di triwulan 1 bisa direalisasikan.

Diantaranya ketentuan data yang harus di cek kembali adalah sebagai berikut:

1. Nama lengkap sesuai KTP

2. NIK sesuai KTP

3. Tempat tanggal lahir sesuai KTP

4. Alamat lengkap sesuai KTP

5. Nama ibu kandung (sesuai KK)

6. NPWP sesuai dengan kartu NPWP

7. No Handphone Aktif

Untuk langkah update data di aplikasi Siaga Pendis sebagai berikut:

1. Buka dan login ke aplikasi Siaga Pendis

2. Pada box informasi "Data Sekolah Belum Lengkap. Silahkan Lengkapi Data Sekolah Anda Di Sini".

3. Jika data sekolah sudah lengkap, klik simpan Data.

4. Cek data profil dan seterusnya.

5. Lanjutkan ke menu Jadwal dan Tugas, anda akan di arahkan untuk mengisi jadwal mengajar dan tugas tambahan.

6. Input nilai semester ganjil. Silakan di isi.

7. Selesai menginput nilai, Anda bisa melanjutkan ke fitur Jadwal dan Tugas.

8. Bagi guru penerima TPG, dipersilakan membuat dan mengunggah presensi.

Lihat videonya

Jika sebelumnya Anda sudah melakukan update data di aplikasi siaga maka untuk kali ini Anda harus melakukan update ulang lagi karena data kembali kosong.