Bapak/Ibu guru ada satu aplikasi/ website yang sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar. Aplikasi ini namanya notebookLM. Apa itu notebookLM?. NotebookLM adalah asisten riset berbasis AI dari Google yang membantu pengguna mengolah, memahami, dan menganalisis informasi dari dokumen yang diunggahnya.

Hebatnya, alat ini dapat meringkas materi, menjawab pertanyaan berdasarkan sumber, membuat daftar poin penting, dan bahkan menghasilkan laporan atau panduan belajar otomatis. 

Nah, Bapak/ Ibu guru dengan hadirnya NotebookLM, kita bisa membuat berbagai jenis media—mulai dari video, slide, kuis, infografis, audio, hingga kartu flat—secara praktis dan cepat.

Langkah membuat media pembelajaran dengan notebookLM

Untuk memulainya silahkan Bapak/ Ibu guru mengakses tautan ini https://notebooklm.google.com/. Anda bisa membuka melalui laptop, komputer, tablet, serta Handphone. Pertama kali login tampilan seperti dibawah ini, diakses dengan menggunakan handphone.

Jika membutuhkan login silahkan login terlebih dahulu dengan akun google anda.

Selanjutnya, pilih "Buat notebook baru" akan terbuka jendela seperti ini.

Tampilan versi desktop.

Ada beberapa pilihan yang ditawarkan mulai dengan memilih sumber;

1. unggah sumber (Jenis file yang didukung: PDF, .txt, Markdown, Audio (mis. mp3), .docx, .avif, .bmp, .gif, .ico, .jp2, .png, .webp, .tif, .tiff, .heic, .heif, .jpeg, .jpg, .jpe)

2. Ambil dari Google Workspace (google drive)

3. Ambil dari link (situs, YouTube)

4. Tempelkan teks (teks yang disalin)

Sebagai percobaan kita akan memulai dengan memilih nomor yang ke-4. Caranya kita tekan tombol "Tempelkan teks (teks yang disalin)". Setelah itu akan muncul jendela seperti ini.

Tempelkan teks yang disalin di bawah untuk menguploadnya sebagai sumber di NotebookLM (anda bisa copy sumber dari manapun, misalnya sumber pencarian google). Kemudian tekan "sisipkan".

Tunggu sampai aplikasi notebookLM memproses sampai selesai. Tidak butuh waktu lama. Berikut tampilannya.

Langkah selanjutnya, klik pada menu "Studio". Setelah itu akan terbuka jendela seperti ini.

Jika ingin meng-costum sesuai dengan keinginan, kita bisa gunakan icon pensil.

Contoh hasil ringkasan video

Untuk mengunduh hasilnya, klik pada ikon titik tiga lalu unduh atau share (bagikan file) pilih akses notebookLM untuk siapa saja yang memiliki link, simpan dan copy linknya.

Nah, Bapak/ Ibu guru ternyata gampang sekali, khan. Cara membuat media pembelajaran dengan notebookLM. Manfaatkan kesempatan ini mumpung masih gratis. Jika butuh petunjuk lebih lanjut jangan sungkan untuk bertanya dikolom komentar.

Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menjadi salah satu syarat penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan. Banyak peserta yang ingin tahu cara cek nilai TKA 2025, kategori capaian, serta cara mengunduh Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) sebagai bukti resmi kemampuan akademik.

Agar tidak bingung, berikut panduan lengkap cara melihat hasil TKA hingga mengunduh sertifikatnya.

Siapa yang Mengolah Hasil TKA 2025?

Semua hasil TKA 2025 diproses oleh Kemendikdasmen. Setelah data selesai diolah, setiap peserta berhak mendapatkan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA).

Catatan penting:

• Nilai TKA tidak dicantumkan dalam ijazah.
• Nilai hanya terdapat pada SHTKA resmi dari Kemendikdasmen.

Apa Saja Isi Sertifikat Hasil TKA 2025?

SHTKA bukan hanya bukti mengikuti tes, tetapi juga dokumen resmi yang menampilkan identitas dan capaian akademik. Dalam sertifikat biasanya tercantum:

• Nomor sertifikat TKA
• Nama & NPSN sekolah asal
• Nama & NPSN sekolah penyelenggara
• Nama lengkap peserta
• Tempat/tanggal lahir
• NISN
• Nilai TKA + kategori capaian
• Tanggal terbit sertifikat

Sertifikat disediakan dalam format PDF dan dapat digunakan untuk proses seleksi pendidikan lanjutan.

Kapan Nilai dan Sertifikat TKA 2025 Keluar?

Pengumuman hasil TKA ditetapkan oleh penyelenggara pusat dan disampaikan melalui:

• Website resmi TKA
• Surat edaran ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Pengumuman dari sekolah masing-masing

Untuk jenjang SMA/SMK/sederajat, hasil TKA 2025 dijadwalkan diumumkan pada:

17 Januari 2026 (serentak nasional)

Cara Cek Nilai TKA 2025 Secara Online

Untuk melihat nilai TKA, ikuti langkah berikut:

1. Buka laman resmi TKA yang digunakan saat pendaftaran.
2. Login menggunakan NISN, nomor peserta, atau email terdaftar.
3. Pilih menu “Hasil Ujian” atau “Score Report”.
4. Nilai TKA beserta kategori capaian akan tampil secara otomatis.

Cara Download Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) 2025

Setelah hasil dirilis, sertifikat bisa diunduh sendiri melalui akun peserta:

1. Login ke akun TKA masing-masing.
2. Masuk ke menu “Sertifikat Hasil TKA”.
3. Klik Unduh / Download PDF.
4. Simpan file dan cetak apabila diperlukan.

Jika terdapat kesalahan data, laporkan melalui sekolah atau operator.

Jika Nilai atau Sertifikat Belum Muncul, Apa yang Harus Dilakukan?

Beberapa langkah yang bisa dicoba:

• Pastikan tanggal pengumuman nasional sudah berlaku.
• Logout dan login kembali setelah beberapa menit.
• Gunakan koneksi internet yang stabil.
• Tanyakan kepada wali kelas / operator sekolah.
• Tunggu informasi resmi dari Dinas Pendidikan atau Kemendikdasmen.

Cara cek nilai TKA 2025 dan mengunduh SHTKA dapat dilakukan secara online melalui portal resmi penyelenggara. Sertifikat ini sangat penting karena menjadi bukti resmi capaian akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pastikan selalu memantau pengumuman dari Kemendikdasmen dan sekolah agar tidak ketinggalan jadwal rilis.

Ketika aplikasi Dapodik dibuka dalam kondisi terhubung dengan internet, fitur update otomatis akan aktif dan langsung melakukan pembaruan. Masalah muncul ketika aplikasi meminta pengguna untuk melakukan refresh—proses pembaruan otomatis justru dimulai kembali. Akibatnya, aplikasi tidak dapat dioperasikan karena tampilan Dapodik tertutupi oleh jendela update otomatis tersebut.

Kendala ini umumnya terjadi pada aplikasi Dapodik versi 2026.a* (versi dengan tambahan tanda bintang). Berdasarkan pengalaman saya, meskipun pengguna sebelumnya menginstal versi 2026.a (tanpa tanda bintang), masalah serupa dapat tetap muncul. Bahkan pengaturan pada menu setting update pembaruan otomatis yang sudah diubah menjadi “Tidak” pun tidak memberikan pengaruh.

Beberapa Solusi untuk Mengatasi Masalah Update Otomatis Dapodik

1. Membuka Aplikasi Tanpa Koneksi Internet

Cara pertama yang dapat dicoba adalah memutus koneksi internet sebelum membuka aplikasi Dapodik. Fitur pembaruan otomatis hanya aktif jika terhubung dengan internet, sehingga bekerja secara offline dapat mencegah munculnya jendela pembaruan.

2. Menekan Tombol “ESC” untuk Menghentikan Pembaruan Sementara

Tekan tombol ESC pada keyboard ketika jendela update otomatis muncul. Cara ini dapat menghentikan proses pembaruan sementara. Namun, perlu diketahui bahwa fitur ini akan kembali muncul setiap kali aplikasi Dapodik dijalankan ulang.

3. Menghapus dan Menginstal Ulang Dapodik Versi 2026 (Tanpa .a*)

Solusi ketiga adalah melakukan uninstall aplikasi Dapodik, kemudian menginstal ulang versi 2026 murni (tanpa tambahan .a*). Berdasarkan pengalaman, opsi ini merupakan yang paling efektif. Selain menghilangkan masalah update otomatis, berbagai kendala lain—misalnya data PTK yang tidak muncul pada manajemen peran pengguna—juga dapat teratasi setelah instalasi ulang.

Solusi Terbaik Menurut Saya

Di antara ketiga opsi di atas, solusi paling efektif adalah melakukan penginstalan ulang aplikasi Dapodik menggunakan versi 2026 tanpa embel-embel .a*. Cara ini tidak hanya menyelesaikan masalah pembaruan otomatis, tetapi juga mengatasi kendala lain terkait sinkronisasi data.

Menurut versi anda, bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah fitur update pembaruan otomatis Dapodik 2026.  

Keberadaan Guru Wali dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 Pasal 9 ayat 2–5 dan Pasal 19 ayat 1–2 memberikan landasan yang kuat bagi pendampingan siswa yang lebih terstruktur, personal, dan berkelanjutan. 

Guru Wali tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi berperan sebagai mitra utama siswa dalam perkembangan akademik, kompetensi, dan karakter. Pengakuan formal terhadap beban kerja dan kewajiban kolaborasi semakin memperkuat posisi Guru Wali sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan modern.

Pada Kemendikdasmen nomor 221/P/2025 tentang petunjuk teknis pemenuhan beban kerja guru, tugas guru wali diperincikan sebagaimana berikut:

Tugas Guru Wali

1. Mendampingi murid untuk mencapai perkembangan akademik, bakat dan minat, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya;

2. Mendampingi murid untuk memiliki kematangan sosial, psikologi, nilai spiritualitas, dan karakter yang baik;

3. mendampingi murid dampingannya dalam melakukan implementasi program prioritas nasional terkait pembelajaran dan/atau penguatan karakter;

4. membangun kedekatan dengan murid sebagai proses pembimbingan;

5. berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan bimbingan konseling secara individual;

6. berkolaborasi dengan wali kelas terkait layanan pembelajaran;

7. berkolaborasi dengan sesama guru dan kepala satuan pendidikan dalam pelaksanaan tugas guru wali; dan

8. membangun komunikasi dengan orang tua/wali murid dalam pelaksanaan tugas guru wali.

Jumlah dan Jangka Waktu

Jumlah:

Penetapan gum wali dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah murid dibagi dengan jumlah guru mata pelajaran termasuk guru bimbingan dan konseling yang tersedia pada satuan pendidikan tersebut kecuali kepala satuan pendidikan.

Jangka waktu:

Pendampingan kepada murid dilakukan oleh guru wali kepada murid sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai murid hingga menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan yang sama, yaitu pada sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan/ sekolah menengah kejuruan luar biasa, kecuali taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Bukti Fisik Penugasan

1. Surat Keputusan (SK) sebagai guru wali;

2. Rencana pendampingan dalam 1 tahun ajaran; dan

3. Laporan pendampingan (antara lain meliputi strategi pendampingan yang dilakukan, perkembangan akademik, keterampilan dan sikap murid dampingannya) dalam I tahun sekali.

Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu

2 (dua) tatap muka Jam

Penugasan Guru Wali memberikan fondasi penting bagi terwujudnya pendampingan murid yang komprehensif, terarah, dan berkelanjutan. Melalui penguatan regulasi, penjabaran tugas yang jelas, serta pengakuan terhadap beban kerja dan bukti fisik penugasan, Guru Wali diharapkan mampu berperan optimal sebagai pendamping utama perkembangan akademik, karakter, dan kesejahteraan murid. Dengan kolaborasi yang efektif antar pendidik serta komunikasi yang konstruktif dengan orang tua, pelaksanaan tugas Guru Wali menjadi bagian strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan.

Juknis Pemenuhan Beban Kerja Guru 2025: Panduan Lengkap bagi Sekolah dan Pendidik.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 221/P/2025 resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemenuhan Beban Kerja Guru sebagai regulasi turunan dari Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Juknis ini menjadi rujukan terbaru bagi sekolah dalam mengelola perhitungan beban kerja guru, penugasan guru wali, tugas tambahan, hingga beban kerja kepala satuan pendidikan.

Artikel ini akan membahas Juknis tersebut secara lengkap dan ramah pembaca: mulai dari tujuan penerbitannya, isi pokok aturan, hingga dampak praktisnya bagi guru dan sekolah.

Latar Belakang Terbitnya Kepmendikdasmen 221/P/2025

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa kebijakan beban kerja guru perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pendidikan nasional saat ini, yang berfokus pada:

• Peningkatan mutu pembelajaran
• Penguatan pendidikan karakter
• Pengembangan bakat dan minat murid

Untuk itu, diperlukan petunjuk teknis yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan sekolah, khususnya terkait distribusi tugas guru, tugas tambahan, dan pengembangan kompetensi.

Regulasi sebelumnya – seperti Keputusan Mendikbudristek Nomor 495/M/2024 – resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Kepmen 221/P/2025 ditetapkan.

Ruang Lingkup Juknis Pemenuhan Beban Kerja Guru

Juknis 2025 mencakup lima area utama:

1. Tata cara penghitungan beban kerja guru di satuan pendidikan
2. Tugas guru pendidikan khusus (GPK)
3. Tugas guru wali
4. Tugas tambahan guru serta ekuivalensi jamnya
5. Beban kerja kepala satuan pendidikan

Kelima aspek ini bertujuan memastikan bahwa beban kerja guru dihitung secara adil, proporsional, dan tetap mendukung mutu layanan pendidikan.

Penghitungan Beban Kerja Guru di Satuan Pendidikan

A. Langkah-langkah perhitungan beban kerja

Kepala sekolah menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur distribusi beban kerja guru. Prosesnya meliputi:

1) Menyusun distribusi pelaksanaan pembelajaran

Dengan mempertimbangkan:

• jumlah dan jenis guru yang tersedia,
• struktur kurikulum,
• jumlah rombel.

2) Mendistribusikan tugas tambahan

Jika jam tatap muka masih kurang setelah distribusi mengajar, kepala sekolah memberikan tugas tambahan inti, antara lain:

• Wakil kepala sekolah
• Kepala perpustakaan
• Kepala laboratorium
• Kepala bengkel atau teaching factory
• Pembimbing khusus pada sekolah inklusif

3) Mendistribusikan tugas tambahan lain

Jika guru masih belum mencapai minimal 24 jam tatap muka, mereka bisa diberi tugas tambahan lain seperti:

• Wali kelas
• Pembina OSIS atau ekstrakurikuler
• Guru piket
• Koordinator pembelajaran berbasis projek
• Koordinator pengembangan kompetensi
• Pengurus BKK (untuk SMK)
• Pengurus organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya

4) Pengecualian 24 jam

Kewajiban minimal 24 jam tatap muka dikecualikan bagi:

• Guru yang secara struktur kurikulum tidak memungkinkan mencapai 24 jam
• Guru pendidikan khusus
• Guru di daerah layanan khusus
• Guru di sekolah Indonesia di luar negeri

Jika seluruh langkah sudah ditempuh dan masih ada kekurangan guru atau jam yang tidak terpenuhi, sekolah wajib melaporkannya kepada dinas pendidikan.

Tugas Guru Pendidikan Khusus (GPK)

Juknis memberikan perhatian besar kepada GPK, terutama di Unit Layanan Disabilitas (ULD) maupun sekolah inklusif.

A. Tugas Utama GPK

1. Memberikan layanan pembelajaran bagi murid penyandang disabilitas, meliputi:

   • identifikasi murid,
   • asesmen fungsional,
   • penyusunan program kebutuhan khusus atau kompensatorik,
   • pelaksanaan program,
   • penilaian hasil program.

2. Membimbing atau mendampingi guru lainnya
   GPK berperan mendukung guru kelas atau guru mapel agar dapat memberikan layanan inklusif, termasuk merancang pembelajaran adaptif.

B. Beban kerja GPK

Ekuivalen dengan 24 jam tatap muka per minggu, yang dapat berasal dari:

• layanan langsung kepada murid,
• pendampingan guru,
• pendampingan pengelolaan pendidikan inklusif.

Tugas Guru Wali

Juknis ini memperkenalkan istilah “Guru Wali” yang berbeda dengan wali kelas. Guru Wali bertugas:

1. Mendampingi perkembangan akademik dan karakter murid
2. Membangun komunikasi erat dengan murid dan orang tua
3. Kolaborasi dengan guru BK
4. Mengawal program prioritas nasional terkait pembelajaran

Ekuivalensi jam:

2 jam tatap muka per minggu

Tugas guru wali berkesinambungan sejak murid masuk hingga lulus pada satuan pendidikan tersebut.

Tugas Tambahan Guru dan Ekuivalensinya

Bagian ini adalah yang paling praktis bagi sekolah, karena mencakup detail tugas tambahan dan perhitungan jam ekuivalensi.

Beberapa tugas tambahan besar beserta jam ekuivalensinya:

Tugas Tambahan	Ekuivalensi per Minggu
Wakil Kepala Sekolah	12 jam
Ketua Program Keahlian (SMK)	12 jam
Kepala Perpustakaan	12 jam
Kepala Laboratorium/Bengkel/Teaching Factory	12 jam
Wali Kelas	2 jam
Pembina OSIS	2 jam
Pembina Ekstrakurikuler	2 jam
Guru Piket	1 jam
Koordinator Pengembangan Kompetensi	2 jam
Koordinator Projek (P5)	2 jam per rombel
Pengurus Organisasi Pendidikan Tingkat Nasional	3 jam
Pengurus KKG/MGMP	1 jam
Peserta Pelatihan Terstruktur	1 jam
Narasumber/Instruktur Nasional	1 jam

Terdapat puluhan tugas tambahan lain yang dijabarkan lengkap dalam Juknis, beserta bukti fisik yang harus disiapkan oleh guru dan diverifikasi kepala sekolah.

Beban Kerja Kepala Sekolah dan Ekuivalensinya

Kepala sekolah memiliki beban kerja 37 jam 30 menit per minggu, yang mencakup:

• 24 jam tatap muka ekuivalen (dalam bentuk supervisi, manajerial, dan kewirausahaan)
• 13 jam 30 menit penunjang

A. Tugas Manajerial

Meliputi:

• penyusunan visi misi sekolah,
• pengembangan kurikulum,
• manajemen anggaran dan aset,
• pengelolaan sistem informasi (BOS, Dapodik, ARKAS, SIPLah),
• evaluasi program,
• pengelolaan kinerja guru.

B. Tugas Pengembangan Kewirausahaan

Termasuk:

• pemetaan potensi kewirausahaan,
• program pembelajaran industri (khusus SMK),
• kolaborasi dengan dunia usaha/dunia industri.

C. Tugas Supervisi

Meliputi:

• perencanaan supervisi,
• pelaksanaan bimbingan profesional,
• evaluasi mutu pembelajaran.

Dokumen-dokumen seperti rencana kerja, laporan supervisi, hingga laporan anggaran menjadi bukti fisik pelaksanaan tugas kepala sekolah.

Dampak Juknis 2025 bagi Guru dan Sekolah

A. Bagi Guru

1. Beban kerja lebih fleksibel
   Tidak harus terpaku pada 24 jam jika struktur kurikulum tidak memungkinkan.

2. Pengakuan terhadap berbagai bentuk kontribusi guru
   Banyak tugas non-mengajar sekarang dihitung sebagai jam ekuivalen.

3. Peningkatan profesionalisme
   Kegiatan pengembangan diri yang terstruktur dihitung sebagai jam kerja.

B. Bagi Kepala Sekolah

• Lebih mudah mengatur pembagian tugas secara proporsional.
• Punya dasar hukum untuk mengatur dan mendokumentasikan tugas tambahan guru.
• Fokus supervisi dan manajemen mutu menjadi lebih jelas.

C. Bagi Satuan Pendidikan

• Ketersediaan checklist penugasan sangat membantu dalam penyusunan SK tugas guru.
• Juknis ini mendorong kolaborasi guru lintas fungsi.
• Memastikan sekolah tetap dapat berjalan optimal meskipun kekurangan guru.

Juknis yang Adaptif dan Berorientasi Mutu

Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025 hadir sebagai penyempurna regulasi terdahulu dengan memberikan panduan yang jauh lebih rinci, fleksibel, dan sesuai kebutuhan sekolah saat ini.

Dengan adanya Juknis ini, sekolah dapat:

• Mengatur beban kerja guru secara adil dan proporsional
• Memberikan penghargaan terhadap berbagai bentuk kontribusi guru
• Memastikan layanan pendidikan tetap berkualitas
• Menjamin proses pelaporan ke dinas pendidikan berjalan sesuai aturan

Pada akhirnya, kepastian beban kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan guru dalam bekerja, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada kualitas pembelajaran.

Download Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 221/P/2025

Rilis Terbaru Aplikasi e-Rapor SMA Versi 2025. e-Rapor versi ini hadir dengan tampilan modern, kinerja lebih cepat dan stabil, serta fitur yang menyesuaikan kebijakan kurikulum dan kebutuhan sekolah.

Panduan Lengkap e-Rapor SMA 2025: FAQ yang Wajib Dibaca Sekolah

Digitalisasi sekolah terus berkembang, dan salah satu inovasi penting yang kini hadir untuk jenjang SMA adalah e-Rapor SMA versi 2025. Aplikasi resmi dari Direktorat SMA ini memudahkan guru, operator, dan sekolah dalam menyusun, mengelola, dan mencetak rapor secara digital dengan lebih cepat dan akurat.

Agar sekolah lebih mudah memahami fungsi dan teknis penggunaan aplikasi ini, berikut rangkuman FAQ (Frequently Asked Questions) e-Rapor SMA dalam bentuk artikel blog yang informatif dan mudah dipahami.

Apa Itu e-Rapor SMA?

e-Rapor SMA adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengolah hasil belajar peserta didik di tingkat SMA. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan Dapodik, sehingga data siswa, rombel, serta pembelajaran bisa tersinkron otomatis tanpa input ulang.

Versi 2025 hadir dengan tampilan baru, performa lebih kencang, serta fitur yang disesuaikan dengan kebijakan Kurikulum 2025.

Siapa Pengguna Utama e-Rapor SMA?

Aplikasi ini ditujukan untuk seluruh satuan pendidikan pada jenjang SMA atau sekolah sederajat. Penggunanya terdiri dari:

• Operator sekolah
• Guru mata pelajaran
• Guru BK
• Wali kelas
• Kepala sekolah

Setiap peran memiliki akses dan fungsi berbeda sesuai kebutuhan pengelolaan rapor.

Apa Saja Fitur Unggulan di Versi 2025?

Beberapa peningkatan dan fitur baru yang hadir di e-Rapor SMA 2025 antara lain:

1. Integrasi Penuh dengan Dapodik

Data siswa, rombel, guru, dan pembelajaran otomatis terbaca tanpa input ulang.

2. Tampilan Antar-Muka Baru

Desain lebih modern, responsif, dan mudah dinavigasi, termasuk untuk perangkat layar kecil.

3. Sinkronisasi Lebih Cepat

Performa aplikasi ditingkatkan sehingga proses impor dan ekspor data berjalan lebih ringan.

4. Penyesuaian Kurikulum 2025

Format penilaian, deskripsi kompetensi, hingga struktur rapor telah mengikuti standar terbaru.

5. Pencetakan Rapor yang Fleksibel

Tersedia pengaturan lembar rapor yang dapat disesuaikan sekolah.

Bagaimana Cara Menginstal e-Rapor SMA?

Untuk menggunakan aplikasi ini, sekolah perlu:

1. Mengunduh installer resmi melalui halaman rilis e-Rapor SMA.

2. Memastikan perangkat komputer memenuhi spesifikasi minimum, seperti Windows 10/11 64-bit dan kapasitas penyimpanan memadai.

3. Mengikuti panduan instalasi yang sudah disediakan lengkap dalam bentuk dokumen maupun video tutorial.

Semua file pendukung dan petunjuk penggunaan tersedia di laman dokumentasi resmi.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Terjadi Kendala?

Sekolah tidak perlu khawatir karena dukungan teknis sudah lengkap tersedia, di antaranya:

• FAQ resmi yang membahas error yang sering terjadi.
• Panduan lengkap instalasi, konfigurasi, dan penggunaan.
• Video tutorial untuk memudahkan pengguna pemula.
• Fitur Kirim Feedback untuk melaporkan masalah langsung ke tim pengembang.

Dengan berbagai sumber tersebut, hampir semua kendala dapat diatasi hanya dengan membuka dokumentasi yang tersedia.

Apakah e-Rapor SMA Wajib Digunakan?

Meski tidak tertulis secara eksplisit sebagai kewajiban mutlak, e-Rapor SMA merupakan aplikasi resmi pemerintah. Karena terintegrasi dengan Dapodik dan mendukung kebijakan pelaporan hasil belajar, sangat dianjurkan bagi sekolah untuk menggunakannya sebagai standar pengelolaan nilai.

e-Rapor SMA 2025 menjadi langkah besar dalam digitalisasi administrasi sekolah. Dengan fitur-fitur yang semakin lengkap, aplikasi ini membantu guru dan sekolah menyusun rapor secara lebih profesional, akurat, dan efisien.

Link download Installer e-Rapor SMA 2025 https://sma.kemendikdasmen.go.id/erapor. (Download versi terbaru aplikasi e-Rapor SMA untuk Windows, Linux, macOS, dan Cross-Platform).

Download Panduan Lengkap Aplikasi e-Rapor SMA Versi 2025 berisi petunjuk instalasi, konfigurasi, serta penggunaan aplikasi untuk sekolah. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah teknis mulai dari persiapan sistem, pengaturan pengguna, input nilai, hingga proses sinkronisasi dengan Dapodik. Panduan ini menjadi acuan resmi bagi operator, guru, dan kepala sekolah dalam mengelola pelaporan hasil belajar secara digital dan terintegrasi.

Mengapa Nilai Rapor Saja Tidak Cukup? Memahami Hubungan Antara Nilai Rapor dan TKA di SNBP 2025/2026

Fenomena: Nilai Rapor Tinggi, Tapi Gagal SNBP

Bayangkan seorang siswa yang selama tiga tahun menempuh pendidikan di SMA selalu mendapatkan nilai rapor di atas 90. Ia dikenal rajin, aktif di kelas, dan berprestasi. Namun, ketika pengumuman Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tiba, hasilnya justru menyatakan “tidak lulus.”

Fenomena seperti ini kini cukup sering terjadi. Banyak siswa dan orang tua merasa bingung, karena nilai rapor yang tinggi ternyata tidak menjamin kelulusan dalam SNBP. Mengapa demikian?

Tahun ajaran 2025/2026 membawa perubahan besar dalam sistem seleksi nasional. Selain nilai rapor, kini diperhitungkan pula Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai salah satu indikator penilaian. Tujuannya adalah memastikan bahwa nilai rapor yang tinggi benar-benar mencerminkan kemampuan akademik siswa secara nyata dan konsisten.

Melalui dua contoh kasus dari presentasi resmi panitia SNPMB, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara nilai rapor dan nilai TKA berperan penting dalam menentukan hasil SNBP.

Contoh Kasus 1: Nilai Rapor dan TKA yang Selaras

Pada contoh pertama, terlihat data nilai mata pelajaran Matematika seorang siswa sebagai berikut:

Semester Nilai Rapor

Semester 1 : 89

Semester 2 : 85

Semester 3 : 89

Semester 4 : 90

Semester 5 : 92

Nilai TKA yang diperoleh siswa tersebut adalah 88.

Hasil analisis sistem menunjukkan bahwa nilai rapor dan TKA dinilai “matching” atau selaras, sehingga statusnya adalah “berpeluang lulus.”

Mengapa bisa begitu?

Karena nilai rapor menunjukkan pola yang stabil dan logis. Ada sedikit fluktuasi, tetapi kecenderungannya meningkat seiring waktu. Nilai TKA yang hampir setara dengan nilai rapor memperkuat kesimpulan bahwa kemampuan akademik siswa ini sesuai dengan catatan prestasinya di sekolah.

Artinya, siswa ini memiliki konsistensi belajar dan nilai yang “masuk akal” di mata sistem seleksi nasional.

Contoh Kasus 2: Nilai Rapor Tinggi, Tapi Tidak Selaras

Berbeda halnya dengan contoh kedua berikut:

Semester Nilai Rapor

Semester 1 : 98

Semester 2 : 95

Semester 3 : 99

Semester 4 : 92

Semester 5 : 98

Nilai TKA siswa ini adalah 65.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai rapor dan TKA tidak matching, sehingga hasil akhir SNBP adalah “Gagal.”

Perbedaan yang cukup besar antara nilai rapor yang sangat tinggi (95–99) dan nilai TKA yang hanya 65 menimbulkan kesan bahwa prestasi akademik di sekolah tidak sejalan dengan kemampuan yang diukur secara nasional.

Dalam konteks seleksi, sistem menilai bahwa ada ketidaksesuaian antara nilai rapor dan kemampuan akademik aktual. Oleh sebab itu, meskipun nilai rapor tampak sempurna, peluang untuk lolos SNBP menjadi kecil.

Pesan penting dari kasus ini adalah: yang dinilai bukan hanya seberapa tinggi nilai rapor, tetapi seberapa realistis dan konsisten nilai tersebut dengan kemampuan nyata siswa.

Apa Itu TKA dan Mengapa Kini Diperhitungkan?

Tes Kompetensi Akademik (TKA) merupakan tes yang mengukur kemampuan berpikir, pemahaman konsep, serta penerapan logika pada bidang akademik seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Sains. Tes ini tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga kemampuan analisis dan penalaran.

Mengapa TKA kini menjadi bagian penting dalam SNBP?

Karena Kementerian Pendidikan bersama Panitia SNPMB ingin memastikan bahwa seleksi masuk perguruan tinggi negeri dilakukan secara lebih objektif dan adil.

Nilai rapor di setiap sekolah memiliki standar penilaian yang berbeda. Ada sekolah yang sangat ketat, ada pula yang cenderung memberikan nilai tinggi dengan mudah. Akibatnya, sulit menilai kemampuan siswa secara setara hanya berdasarkan nilai rapor.

Melalui TKA, setiap siswa diuji dengan standar nasional yang sama, sehingga hasilnya bisa menjadi pembanding yang adil.

Jika nilai rapor mencerminkan proses belajar di sekolah, maka nilai TKA menggambarkan kemampuan akademik aktual yang terukur secara nasional.

Keduanya diharapkan saling melengkapi untuk menggambarkan profil prestasi siswa secara utuh.

Mengapa “Matching” Jadi Kunci?

Istilah matching berarti kesesuaian antara nilai rapor dengan hasil TKA.

Sistem SNBP kini tidak hanya melihat tinggi rendahnya nilai, tetapi juga logika dan konsistensi di balik nilai tersebut.

Jika nilai rapor tinggi namun TKA rendah, sistem akan menilai bahwa performa siswa tidak konsisten. Sebaliknya, jika keduanya selaras (misalnya nilai rapor 90 dan TKA 88), maka sistem menganggap hasil tersebut masuk akal dan kredibel.

Mengapa hal ini penting?

Ada beberapa alasan utama:

1. Mencegah inflasi nilai rapor.

Kadang sekolah memiliki standar penilaian longgar, sehingga nilai tampak sangat tinggi meski kemampuan sebenarnya belum sebanding.

2. Menjaga keadilan antar sekolah.

Dengan TKA, siswa dari berbagai daerah dinilai menggunakan ukuran yang sama.

3. Menilai proses belajar.

Konsistensi antara rapor dan TKA menunjukkan siswa benar-benar memahami materi, bukan hanya menghafal.

Dengan kata lain, sistem baru ini tidak sekadar menilai hasil, tetapi juga menilai keaslian dan kredibilitas prestasi.

Mengapa Nilai Bisa Tidak Matching?

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan nilai rapor dan TKA tidak selaras:

1. Perbedaan standar penilaian antar sekolah.

Tiap sekolah memiliki kriteria yang berbeda dalam menilai siswa.

2. Penilaian non-akademik yang memengaruhi rapor.

Misalnya nilai tambahan karena keaktifan, sikap, atau proyek kelompok.

3. Kurang persiapan menghadapi TKA.

Siswa mungkin fokus pada nilai harian dan ujian sekolah, namun belum terbiasa dengan soal berbasis penalaran seperti di TKA.

4. Faktor psikologis dan kondisi ujian.

Kecemasan atau kurang tidur dapat memengaruhi hasil TKA meskipun kemampuan sebenarnya cukup baik.

Namun, ketidaksesuaian ini bukan berarti siswa tidak mampu. Hal ini justru menjadi masukan agar proses pembelajaran dan sistem penilaian di sekolah bisa lebih seimbang antara teori dan praktik kemampuan berpikir.

Strategi agar Nilai Rapor dan TKA Selaras

Untuk siswa, guru, maupun orang tua, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar nilai rapor dan TKA lebih konsisten:

1. Fokus pada pemahaman, bukan hafalan.

Soal TKA menuntut kemampuan berpikir kritis dan memahami konsep dasar.

2. Jaga konsistensi setiap semester.

Nilai yang naik secara bertahap lebih baik daripada lonjakan tajam yang tidak wajar.

3. Rutin mengikuti latihan TKA.

Tryout SNBT atau simulasi TKA dapat membantu mengukur kesesuaian nilai rapor dengan kemampuan aktual.

4. Bangun komunikasi dengan guru.

Guru dapat memberikan bimbingan agar nilai rapor mencerminkan kemampuan sebenarnya.

5. Perhatikan kesehatan mental dan fisik.

Hasil tes sangat dipengaruhi oleh kondisi emosi dan kebugaran tubuh.

Sebagai acuan, jika nilai rapor berkisar antara 85–90 dan nilai TKA 82–88, maka keduanya dianggap selaras. Namun jika selisihnya lebih dari 10 poin, kemungkinan akan dianggap tidak matching.

Intinya, konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan angka.

Nilai 88 yang stabil lebih bernilai daripada 99 yang tidak realistis.

Era Seleksi yang Lebih Adil

Perubahan dalam SNBP 2025/2026 sering menimbulkan kekhawatiran, tetapi sesungguhnya langkah ini membawa arah yang positif. Sistem ini berusaha menciptakan seleksi yang lebih adil, transparan, dan berbasis kemampuan nyata.

Kini, kelulusan tidak hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya nilai rapor, tetapi oleh keselarasan antara rapor dan kemampuan akademik yang terukur. Siswa dari sekolah mana pun memiliki peluang yang sama asalkan menunjukkan proses belajar yang konsisten dan jujur.

Bagi guru, sistem ini menjadi dorongan untuk memastikan penilaian di sekolah dilakukan dengan objektif.

Bagi orang tua, hal ini bisa menjadi pengingat bahwa mendampingi anak belajar tidak hanya mengejar angka, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir dan daya tahan mental.

Dan bagi siswa, ini menjadi motivasi agar belajar tidak semata untuk nilai, tetapi untuk memahami dan menguasai konsep dengan baik.

Melalui dua contoh di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai rapor tinggi tidak selalu menjadi jaminan lolos SNBP.

Yang paling penting adalah keseimbangan antara nilai rapor dan hasil TKA, serta konsistensi antara keduanya.

Sistem ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan upaya menjaga integritas seleksi nasional.

Dengan cara ini, diharapkan siswa yang diterima di perguruan tinggi benar-benar siap secara akademik dan mental.

Maka dari itu, jangan hanya mengejar angka. Kejar pemahaman, jaga kejujuran, dan tunjukkan konsistensi.

Karena pada akhirnya, dunia pendidikan tidak sedang mencari yang sempurna — tetapi mereka yang autentik, berproses, dan mampu berkembang.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan SE Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non ASN melalui Dana BOSP. Berikut penjelasan lengkap, dampak, dan implikasinya bagi sekolah. Download 

Latar Belakang Terbitnya SE Menteri Nomor 13 Tahun 2025

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengeluarkan Surat Edaran Menteri Nomor 13 Tahun 2025 pada 16 Oktober 2025. Surat edaran ini menjadi pedoman penting bagi sekolah negeri dan swasta dalam mengatur pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non ASN melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Kebijakan ini muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Dengan aturan ini, pemerintah ingin memastikan agar penggunaan dana pendidikan menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan kepegawaian nasional.

Apa yang Diatur dalam SE Menteri Nomor 13 Tahun 2025

Surat edaran ini mengatur secara rinci tentang batasan penggunaan dana BOSP untuk pembayaran honor tenaga pendidik non ASN. Berikut beberapa poin pentingnya:

1. Guru dan Tendik PPPK Paruh Waktu Dibiayai dari APBD

Guru dan tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 masuk kategori PPPK Paruh Waktu. Penghasilan mereka wajib dibayarkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari dana BOSP.

Dengan demikian, sekolah tidak diperkenankan lagi menggunakan dana BOSP untuk membayar tenaga PPPK paruh waktu, kecuali jika daerah telah mengajukan permohonan resmi ke Kemendikdasmen karena keterbatasan anggaran daerah.

2. Batas Maksimal Honor dari Dana BOSP

Sesuai Permen Juknis BOSP Nomor 8 Tahun 2025, batas maksimal penggunaan dana BOSP untuk honor tenaga non ASN adalah:

• 20% untuk sekolah negeri
• 40% untuk sekolah swasta

Kebijakan ini bertujuan agar dana operasional sekolah tidak terkonsentrasi hanya pada pembayaran honor, tetapi juga dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan sarana pendidikan.

3. Kewajiban Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi SE ini, yaitu:

• Menjamin pembayaran gaji PPPK melalui APBD sesuai SE Mendagri 900.1.1/227/SJ Tahun 2025.
• Mengawasi penggunaan dana BOSP agar sesuai dengan batasan yang ditetapkan.
• Mengajukan diskresi atau izin khusus ke Kemendikdasmen jika ditemukan sekolah yang tidak mampu memenuhi persentase penggunaan dana sesuai juknis.

Tujuan dan Arah Kebijakan

Terbitnya SE Menteri Nomor 13 Tahun 2025 memiliki tiga tujuan utama:

1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

Sekolah diwajibkan mengatur kembali komposisi belanja agar BOSP digunakan secara proporsional dan transparan.

2. Menegaskan tanggung jawab pembiayaan antara pusat dan daerah.

Gaji tenaga PPPK bukan lagi tanggung jawab sekolah, tetapi pemerintah daerah.

3. Mendorong efisiensi dan profesionalisme tenaga pendidik.

Guru non ASN diharapkan terdorong mengikuti seleksi PPPK agar memiliki status kepegawaian yang lebih jelas dan pendapatan yang stabil.

Dampak Bagi Sekolah dan Guru Non ASN

Kebijakan ini membawa sejumlah dampak langsung di lapangan, baik bagi sekolah maupun tenaga pendidik non ASN.

Dampak Positif

• Kepastian status dan penghasilan.

Bagi tenaga yang sudah diangkat sebagai PPPK paruh waktu, gaji akan bersumber dari APBD yang relatif lebih stabil.

• Transparansi keuangan sekolah meningkat.

Dana BOSP dapat lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, bukan semata untuk honorarium.

• Peningkatan kualitas pengelolaan sekolah.

Kepala sekolah memiliki panduan yang jelas dalam menyusun RKAS dan laporan penggunaan dana.

Dampak Tantangan

• Keterbatasan fiskal daerah.

Tidak semua daerah memiliki APBD yang cukup untuk menanggung gaji PPPK paruh waktu.

• Sekolah dengan banyak guru honorer akan terdampak.

Batas 20% dan 40% dapat membatasi kemampuan sekolah dalam mempertahankan seluruh tenaga honorer.

• Proses administrasi tambahan.

Sekolah dan dinas pendidikan harus melalui proses pengajuan dan verifikasi ke Kemendikdasmen jika memerlukan diskresi khusus.

Keterkaitan dengan Regulasi Lain

Surat Edaran ini tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari sistem kebijakan yang saling terkait, meliputi:

• Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 — tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
• Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 — tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.
• SE Mendagri Nomor 900.1.1/227/SJ Tahun 2025 — tentang penggajian PPPK dari APBD.

Sinkronisasi antaraturan ini memastikan kebijakan pembiayaan pendidikan berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih antara kementerian dan pemerintah daerah.

Analisis: Langkah Reformasi Tata Kelola Dana Pendidikan

Dari sisi kebijakan publik, SE Menteri Nomor 13 Tahun 2025 menunjukkan arah baru dalam tata kelola dana pendidikan:

1. Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Dengan pembatasan honor BOSP, pemerintah ingin memastikan bahwa dana tersebut digunakan lebih banyak untuk mendukung kegiatan belajar siswa — seperti pengadaan buku, alat peraga, pelatihan guru, hingga digitalisasi pembelajaran.

2. Penguatan Peran Daerah

Pemerintah daerah kini menjadi aktor utama dalam menjamin kesejahteraan tenaga PPPK. Ini sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Mendorong Profesionalisasi Guru

Guru non ASN terdorong untuk berkompetisi mengikuti seleksi PPPK. Dalam jangka panjang, langkah ini akan mempersempit kesenjangan kesejahteraan antara guru ASN dan non ASN.

Rekomendasi untuk Sekolah dan Pemerintah Daerah

Agar implementasi SE Nomor 13 Tahun 2025 berjalan efektif, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Pemerintah pusat perlu memperkuat komunikasi dengan dinas pendidikan daerah agar tidak terjadi salah tafsir terhadap ketentuan SE.

2. Skema Bantuan Transisi untuk Daerah Lemah Fiskal

Pemerintah pusat bisa menyediakan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan terbatas.

3. Optimalisasi Digitalisasi RKAS dan Pelaporan BOS

Penggunaan sistem seperti ARKAS dan SIPLah harus diperluas agar pengawasan penggunaan dana semakin transparan.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Audit internal oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan sekolah terhadap batas penggunaan BOSP.

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam reformasi pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Dengan mempertegas batasan penggunaan Dana BOSP untuk honor guru dan tenaga kependidikan non ASN, pemerintah berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efisien, adil, dan akuntabel.

Meskipun tantangan implementasi masih ada, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah, kebijakan ini membuka jalan menuju tata kelola pendidikan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada sinergi antara:

• Pemerintah pusat
• Pemerintah daerah
• Satuan pendidikan
• Dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan

Jika dijalankan dengan komitmen kuat, SE Nomor 13 Tahun 2025 tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga langkah nyata menuju transformasi pendidikan nasional yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

Setiap 25 November, kita memperingati Hari Guru Nasional — momen penuh makna untuk mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Tahun ini, tema yang diangkat adalah:

“Guru Hebat, Indonesia Kuat.”

Tema ini menegaskan peran guru sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga inspirator, penuntun moral, dan pembentuk karakter generasi Indonesia.

Mengapa Ada Bulan Guru Nasional?

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pendidikan Guru (GTKPG) menetapkan bulan November sebagai Bulan Guru Nasional.

Tujuannya adalah:

1. Mengapresiasi dedikasi dan perjuangan para guru.

2. Menyebarkan kisah inspiratif dan praktik baik dari dunia pendidikan.

3. Membangun semangat kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045.

Selama sebulan penuh, berbagai kegiatan digelar di seluruh Indonesia untuk menumbuhkan semangat belajar dan menguatkan solidaritas antara siswa, guru, dan masyarakat.

Anugerah & Apresiasi GTK 2025

Sebagai bentuk penghargaan, tahun ini akan diselenggarakan dua ajang bergengsi:

• Anugerah GTK 2025, untuk guru dan tokoh masyarakat yang berinovasi dan berdampak nyata.
• Apresiasi GTK 2025, untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang aktif menggerakkan komunitas belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Ajang ini bukan sekadar penghargaan, tapi juga wujud nyata penghormatan terhadap para pendidik yang berjuang tanpa henti untuk mencerdaskan bangsa.

Kampanye #TerimaKasihGuruku — Yuk Ikut!

Kamu bisa ikut memeriahkan Bulan Guru Nasional dengan cara yang sederhana tapi bermakna:

👉Buat video, puisi, atau gambar ucapan terima kasih untuk gurumu.

👉Unggah di media sosial dengan tagar:

#GuruHebatIndonesiaKuat #TerimaKasihGuruku #HariGurudiSekolahku

Ucapanmu bisa menjadi penyemangat bagi para guru di seluruh Indonesia!

Kegiatan Sepanjang November

Berbagai kegiatan inspiratif siap digelar, antara lain:

• Webinar dan gelar wicara bersama guru-guru hebat.
• Upacara Hari Guru Nasional pada 25 November di sekolah seluruh Indonesia.
• Puncak Acara Bulan Guru Nasional pada 28 November 2025 dengan penganugerahan guru dan tokoh inspiratif.
• Kampanye publik dan konten kreatif oleh siswa, guru, dan masyarakat.

Setiap kegiatan membawa pesan yang sama: guru adalah pelita dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik.

Untuk Para Guru: Terus Menyala, Terus Menginspirasi

Tahun 2045 akan menjadi tonggak Indonesia Emas. Untuk sampai ke sana, kita membutuhkan guru profesional, berkarakter, dan berjiwa pembelajar sepanjang hayat.

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang sabarnya membentuk karakter dan masa depan bangsa.

“Setiap kata yang keluar dari guru adalah doa, setiap peluh dan sabarnya adalah pengabdian bagi negeri.”

Mari Rayakan dengan Cinta dan Kreativitas

Bulan Guru Nasional adalah gerakan bersama antara guru, siswa, dan masyarakat.

Mari isi November ini dengan:

• Ucapan tulus untuk guru-guru tercinta.
• Kegiatan sederhana yang penuh makna di sekolah.
• Konten positif yang menunjukkan rasa bangga pada profesi guru.

Karena ketika Guru Hebat terus berkarya, maka Indonesia pasti semakin kuat. 

Download panduan resmi HGN 2025