IJ.COM

Aplikasi Pendataan Ujian Nasional tahun 2019/2020 ini adalah sebuah sistem aplikasi untuk menangani pendataan siswa calon peserta Ujan Nasional tahun 2019/2020. Aplikasi ini dapat diakses secara daring. Dengan menuliskan alamatnya di https://bioun.kemdikbud.go.id/
Tujuan dibangunnya Sistem ini adalah agar diperoleh sebuah sistem informasi database dalam bentuk digital/elektronik yang dapat merekam Isi Data, memproses data, pemutahiran data, sampai dengan mencetak data dapat dilakukan dengan mudah karena sudah tersimpan dalam database dan meminimalisasi redudansi data serta kesalahan yang disebabkan oleh manusia (human error).

Pada sistem pendataannya adalah hanya memanfaatkan data siswa kelas akhir di setiap satuan pendidikan yang sudah di data oleh sistem pendaftaran DAPODIKDASMEN dan EMIS untuk jenjang pendidikan SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMAK/ SMTK yang telah diverifikasi oleh PDSPK melalui sistem VerVal PD dan VerVal SP serta daftar peserta didik yang akan mengikuti Ujian Nasional dikeluarkan melalui laman pdun.data.kemedikbud.go.id untuk di unggah ke laman bioun.kemdikbud.go.id sesuai dengan jenjangnya.

Untuk mempermudah dalam penggunaannya maka disusun buku manual “Panduan Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Online 2019/2020 (CAPESUN)”. Panduan ini merupakan gabungan dari beberapa modul Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Online 2019/2020, yang khusus membahas pendataan calon peserta secara online.

Harapannya dengan buku manual “Panduan Aplikasi Pendataan Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Online 2019/2020” ini dapat bermanfaat sebagai pegangan atau referensi bagi tenaga-tenaga teknis komputerisasi UN di seluruh Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam
mengoperasikan program yang kami buat.

Baca juga BIOUN 2020 dan PDUN 2020

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
A. Halaman Utama
B. My Account
 1. Edit Profil Saya
 2. Update Profil Dinas
 3. Logout/keluar
C. Data Master
 1. Data Kota/Kabupaten
 2. Data Kecamatan /Sub Rayon
 3. Data Setuan Pendidikan
D. Data Biodata Siswa
 1. Biodata UN
 2. Edit Per Field
 3. Unggah Biodata
 4. Unduh Biodata
 5. Generate Nomor Peserta
 6. Biodata UN SMP
E. TOOLS
 1. Perubahan Sekolah
 2. Penambahan Sekolah
 3. Sinkronisasi Dapodik/Emis
F. Cetak Dokumen
 1. DNS
 2. DNT
 3. KPUN
G. Rekap Laporan
H. Management Pengguna
 1. Pengguna Kota/Kabupaten
 2. Pengguna Satuan Pendidikan
I. Log Aktifitas

Silahkan unduh Panduan Aplikasi Pendataan CAPESUN 2019/2020

Aplikasi Rapor Dapodik ini adalah versi 2019.11 beta dari Aplikasi Rapor Dapodik yang baru dirilis. Terdapat beberapa menu yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Mungkin laman ini akan membantu sekolah dalam hal melihat validitas data sekolahnya berkenaan dengan surat edaran Dirjen Dikdasmen yang dikeluarkan pada hari yang lalu, menyikapi tentang validasi dan verifikasi pengisian data Dapodik.
Melalui laman ini http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rapor/ kita akan dipermudah untuk melihat laporan infografis, rapor dapodik, serta profile sekolah secara lengkap. Khusus pada laman rapor dapodik kita bisa melihat status indikator identitas sekolah yang sudah dinyatakan valid maupun belum.

Jika pada salah satu indikator Anda menemukan Nama Kepala Sekolah, Nomor Telepon Kepala Sekolah, Email Kepala Sekolah telah terisi dengan benar dan wajar statusnya namun belum valid masalah tersebut disebabkan karena pejabat kepala sekolah di Dapodik masih berstatus Plt.

Untuk merubah status kevalidan tersebut membutuhkan waktu paling cepat satu semester, karena operator belum bisa merubah meskipun sudah mengajukan status perubahan kepala sekolah ke dinas setempat.

Data-data yang ditampilkan di rapor dapodik belum menjadi acuan yang baku karena masih banyak data yang belum tergenarate dengan lengkap misalnya pada data nilai rapor peserta didik, data PTK, Rombel, dan sarpras sehingga belum mempengaruhi kebijakan yang ada.

Namun paling tidak jika kita sudah tahu rincian data tersebut maka kita bisa melakukan pengoptimalan validitas data dapodik dengan baik untuk mencapai nilai rapor dapodik 100%. Dengan nilai rapor dapodik 100% kedepannya bisa dimungkinkan untuk menjadi acuan pada sekolah yang akan mendapatkan bantuan BOS Kinerja.

Nah, sekarang dilihat bagai mana nilai rapor dapodik sekolah Anda jika belum mencapai 100% silahkan optimalkan kembali data sekolah dapodik untuk mencapai nilai yang sempurna.

Copas [SIARAN PERS]  Nomor: 088/RILIS/BKN/X/2019  sebagai penerus informasi tentang Penerimaan CPNS Tahun 2019 Diumumkan Tanpa Formasi Administrasi.
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019 telah ditandatangani dan diumumkan oleh Menteri PAN RB melalui pengumuman nomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pada Senin (28/10/2019). Pengumuman tersebut akan diikuti oleh pembukaan pendaftaran secara daring (online) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 11 November 2019 mendatang.

Dokumen yang perlu disiapkan pelamar untuk diunggah ke dalam portal SSCASN di antaranya scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Dalam masa pengumuman ini, instansi yang membuka formasi
CPNS 2019 diharapkan mempubikasikan pengumuman resmi pada situs web dan media sosial masing-masing.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam jumpa pers yang digelar bersamaan dengan peresmian UPT BKN Balikpapan, Senin (28/10/2019) pagi menjelaskan pada tahun ini Pemerintah tidak membuka formasi tenaga administrasi karena jumlahnya sudah hampir separuh dari total di Indonesia. Saat ini Pemerintah fokus membuka formasi untuk jabatan yang dapat berkontribusi memberikan perubahan.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa saat pendaftaran daring telah dibuka, masyarakat diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSCASN. Jika ditemukan kesulitan, pelamar dapat mempelajari informasi
yang tertuang pada kanal Frequently Asked Question (FAQ) yang menyediakan jawaban atas persoalan yang umumnya menjadi kendala pelamar.

Jikapun FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan pendaftaran, BKN menyediakan kanal helpdesk daring dalam portal yang dapat dijadikan sebagai media pengaduan. Dalam kanal tersebut akan tertuang sejumlah tahapan pengaduan yang dapat dilakukan pelamar untuk kemudian disampaikan solusinya oleh petugas helpdesk daring.

Sebagai alternatif terakhir, mulai tanggal 11 November 2019 BKN membuka layanan helpdesk luring (offline) di Kantor Pusat BKN, Jalan Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional BKN yang akan memberikan solusi jika kendala pelamar tidak terselesaikan melalui penjelasan FAQ dan helpdesk daring.

Pada tahun 2019 ini, Pemerintah akan membuka 152.286 formasi dengan rincian, Instansi Pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 K/L dan Instansi Daerah 114.861 formasi pada 462 Pemerintah Daerah. Ada dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS tahun 2019 ini, yaitu formasi umum
dan formasi khusus.

Formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada Instansi Pusat dan Daerah, serta formasi khusus putra putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada Instansi Pusat.

Sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lainnya. Tiga besar formasi padda penerimaan CPNS kali ini adalah guru (63.324 formasi), tenaga kesehatan (31.756 formasi), dan teknis fungsional (23.660 formasi). Seperti
halnya pada penerimaan CPNS sebelumnya, setiap pelamar hanya dapat melamar pada 1 formasi di 1 instansi.

Perlu diketahu pula bahwa pada pelaksanaan seleksi CPNS 2019, bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari
pascapengumuman dan instansi diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.

Guna menghindari terjadinya ketidakpuasan dalam putusan hasil seleksi administrasi yang diterbitkan instansi, pelamar diimbau untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dengan baik dan hanya mengunggah dokumen yang sesuai dengan persyaratan.

Download formasi dan alokasi CPNS pusat dan Daerah tahun 2019/2020

Informasi percepatan pengisian Dapodik setiap tahunnya akan dihimbau secara resmi melalui surat edaran Dirjen Dikdasmen. Tahun ini Sekretaris Jenderal Kemendikbud selaku Plt Dirjen Dikdasmen telah mengeluarkan Surat nomor: 15709/D/TU/2019, Hal: Percepatan Pengisian Dapodik.
Melalui surat tersebut Dirjen Dikdasmen kembali mengingatkan tentang pelaksanaan Permendikbud nomor 79 Tahun 2015 Tentang Dapodik bahwa setiap sekolah minimal 2 kali dalam 1 tahun periode untuk melakukan updating data Dapodik.

Proses validasi dan verifikasi (Verval) sangat penting untuk dilakukan mengingat data yang bersumber dari Dapodik digunakan sebagai bahan perencanaan, pengambilan kebijakan dan keputusan strategis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengenai hal tersebut diatas operator sudah maklum karena operator sebagai ujung tombak pendataan di satuan pendidikan sudah barang tentu melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin dan tidak mengenal waktu. Bahkan operator rela hanya menerima insentif sekedarnya untuk pengerjaan beberapa aplikasi pendataan.

Berbicara 5 poin yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, justeru menjadi bumerang bagi operator sekolah terutama pada poin yang ke-5. Berikut jelasnya poin-poin tersebut:

1. Data yang telah diisi oleh satuan pendidikan melalui para operator, harus dilakukan validasi dan verifikasi oleh dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, Pengawas sekolah dan unsur terkait lainnya, untuk menjamin kebenaran data yang diimputkan ke dalam aplikasi Dapodik.
2. Data yang bersumber dari Dapodik, akan digunakan sebagai bahan perencanaan pendidikan, pengambilan kebijakan dan keputusan strategis di lingkungan kementrian pendidikan dan kebudayaan.
3. Kondisi data pokok pendidikan menggambarkan sampai saat ini masih banyak yang belum terisi dengan lengkap dan benar sesuai kondisi riil satuan pendidikan.
4. Satuan pendidikan secara berkala diminta minimal 2 kali dalam 1 tahun, untuk melakukan updating data, hal ini untuk menjamin data selalu dalam kondisi terbarukan, valid, dan akuntabel.
5. Hasil validasi dan verifikasi yang telah dilakukan, jika terindikasi adanya ketidakbenaran data satuan pendidikan dangan kondisi riil di satuan pendidikan, kami minta saudara bekerja sama dengan aparat pengawas terkait untuk melakukan klarifikasi dan audit, dan menerapkan reward adn punishment, mengingat pada saat ini Tim BPK sedang melakukan uji lapangan terkait validitas dan akuntabilitas Dapodik.

Aturan Pemasangan Simbol Negara Di Satuan Pendidikan mengenai ukuran foto Presiden dan Wakil presiden dalam ruang kelas.
Pemasangan simbol-simbol negara yakni gambar presiden, gambar pahlawan nasional, lambang negara di satuan pendidikan menjadi bagian yang penting dalam proses menyemangati dan membangkitkan semangat belajar peserta didik.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Negara Nomor B-ll72/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 perihal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2O19 s.d. 2024 tanggal 15 Oktober 2019, disampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan
Wakil Presiden Rl periode 2019 s.d. 2024.

Kepala Satuan pendidikan dihimbau untuk memasang foto resmi Presiden dan Wakil Presiden di satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari pada Lambang Negara;

2. Ukuran foto resmi Presiden dan Wakil Presiden dengan Lambang Negara agar disesuaikan dengan luas ruangan dan estetika (keindahan);

3. Untuk ruang kelas, ukuran kertas foto resmi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

• a. Kertas Art Carton 260 gram 4 warna offset; dan
• b. Ukuran (A2) tinggi 64,5 cm lebar 48,6 cm atau ukuran (A3) tinggi 42,5 cm lebar 32 crn, selanjutnya dibingkai atau pigura dengan baik dan rapi; dan

4. Foto resmi Presiden dan Wakil Presiden dapat diunduh melalui laman Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)

Unduh Ukuran Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 S.D. 2024

Info GTK periode Juli-Desember 2019 semester genap sudah dirilis dengan versi 2019.1.1 mengikuti perkembangan aplikasi Dapodik versi 2020. Pada tampilan antar muka Info GTK Versi 2019.1.1 mengalami perubahan dengan menampilkan informasi Progres catatan penarikan data dapodik pauddikmas dan dapodikdasmen.
Selain itu, di Info GTK v.2019.1.1 ini juga menambahkan menu untuk login Info GTK periode sebelumnya. Namun Anda hanya bisa melihat informasi data GTK Anda sebelumnya tanpa bisa melakukan perubahan untuk data periode sebelumnya.

Untuk login Info GTK versi 2019.1.1 selain melalui alamat resminya http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ juga bisa login melalui SIM GPO https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Sebelumnya login Info GTK bisa menggunakan pilihan NUPTK dan akun PTK pada Dapodik untuk versi yang baru ini hanya menggunakan akun PTK Dapodik.

Lihat cara mengatasi login Info GTK versi 2019.1.1 yang tidak bisa dibuka dengan akun PTK

Jadi harus diperhatikan dengan baik karena username dan password Info GTK teritegrasi dengan Dapodik bahwa Dapodik versi 2020 melakukan perubahan pada tingkat keamanan akun PTK dengan mengganti password yang baru maka untuk login Info GTK juga mengggunakan password yang baru.

Selanjutnya untuk menyikapi validasi data Info GTK periode Juli-Desember 2019 orientasinya adalah validasi pemenuhan jumlah jam mengajar guru (JJM) maka pada aplikasi Dapodik JJM harus disusun dengan baik. Karena problem setiap tahunnya adalah di pemenuhan JJM terutama pada jam tugas tambahan.

Pemenuhan jumlah jam mengajar pada setiap rombel pembelajaran baik rombel Reguler maupun maupun rombel Teori tidak boleh melebihi jumlah jam yang sudah ditentukan. Sedangkan penyusunan jadwal pembelajaran usahakan jangan ada yang warning meskipun bisa disinkronisasi.

Jadwal pembelajaran juga mempengaruhi validasi di Info GTK, Anda akan melihatnya tidak normal pada setiap rombel jika tidak benar-benar valid.

Perhatikan juga pada jam tugas tambahan karena banyak yang tidak valid maka optimalkan untuk pemenuhan 24 jam mapel, jika memaki jam tugas tambahan perhatikan rasio rombelnya.

Misalnya terdapat dua guru mapel Matetmatika yang sudah tersertifikasi dengan rombel 6 maka yang lebih optimal pembagiannya adalah untuk guru matematika 1 memakai 24 jam murni mapel, sedangkan guru Matematika 2 memakai jam mapel dan jam tugas tambahan (Waka/Ka.Lab/Ka.Pus).

Jika untuk pemenuhan 24 JJM mapel tidak terpenuhi dan harus menambahkan jam tugas tambahan selain (Waka/Ka.Lab/Ka.Pus) misalnya tugas tambahan pembina pramuka, Osis, serta ekstrakurikuler yang lainnya jangan lupa untuk untuk anggota rombel eskul juga harus diisikan.

Yang setiap kali buka Info GTK dan selalu bikin gelisah adalah ketika melihat data Verifikasi Data Tunjangan Profesi sudah tercentang warna hijau semua namun belum juga valid. Jadi pada kolom ini Anda perhatikan dengan baik-baik poin yang ditampilkan.

Secara umum jika data sudah valid maka pada kolom Verifikasi Data Tunjangan Profesi menunjukkan angka 7 poin yakni: 1. beban mengajar, 2. keaktifan, 3. kelengkapan data, 4. kelulusan sertifikasi, 5. kepegawaian, 6. NUPTK, 7. Usia. Jika poin tersebut tampil semua maka tinggal mengajukan SKTP.

Rata-rata yang bermasalah adalah pada poin 1 yakni beban mengajar, dikolom tersebut tidak ditampilkan sehingga data dinyatakan belum valid meskipun sudah tercentang warna hijau. Pengaruhnya ada pada beban jumlah jam mengajar yang harus dituntut 24 jam linieritas.

Lihat pada JJM sekolah induk linier jika kurang dari 24 jam meskipun memakai tugas tambahan pembina maka dinyatakan belum valid.

Saatnya membuat para guru gelisah lagi 😁😁😁.

Kita sebagai operator tentu sudah maklum dengan pogram PIP, bahwa tidak semua siswa bisa mendapatkan bantuan program indonesia pintar tersebut meskipun pihak sekolah sudah berusaha untuk mengajukan bagi siswa yang miskin, terkecuali siswa tersebut sudah memiliki kartu KIP sudah dipasatikan akan terealisaikan.

Kita juga tahu bahwa pencairan bantuan PIP tidak sekaligus tersalurkan kepada semua siswa penerima dalam waktu yang sama, namun melalui beberapa tahap SK pencairan dalam kurun 1 tahun anggaran.

Menghadapi fitnah PIP diantara wali siswa, apakah siswa tersebut mendapatkan bantuan PIP atau tidak, kita bisa menunjukkan akses kepada wali siswa untuk melakukan pengecekan secara mandiri data penerima PIP secara online dengan menggunakan NISN.

Cara cek penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) khusus wali siswa untuk memastikan bahwa datanya aktif dan masih menerima bantuan PIP atau tidak dari tingkat SD, SMP, sampai jenjang SMA.

Wali siswa bisa membuka melalui laman https://pip.kemdikbud.go.id/index/ceknisn setelah itu masukkan data NISN, tanggal lahir, serta nama Ibu kandung. Jika benar datanya akan tampil seperti dibawah.
Anda bisa melihat secara detil tahun penyaluran dan Bank penyalurnya. Jika tidak tampil berarti siswa tersebut bukan penerima PIP. Nah, oleh karena itu sebelum Anda -Wali siswa- melakukan pengecekan data PIP pastikan bahwa Anda sudah memiliki KIP untuk tingkat SD dan SMP.

Jika jenjang sekolah sebelumnya tidak menerima namun pada jenjang sekolah berikutnya diajukan untuk bantuan PIP maka Anda -Wali siswa- bisa melakukan cek data meskipun tidak memiliki kartu KIP.

Perlu diketahui oleh wali siswa meskipun pihak sekolah sudah berusaha untuk mengajukan program PIP bagi siswa yang miskin, namun dalam realisasinya pemerintah lebih mengutamakan bagi siswa yang sudah memiliki kartu indonesia pintar (KIP).

Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis /unit pelaksana teknis daerah dan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

Persyaratan Peserta Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar

1. PNS yang memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang;
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pamong Belajar;

Persyaratan peserta uji kompetensi

• 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana
• 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas
• 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya
• 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi

Baca lebih lanjut informasi Apa itu Jabatan Fungsional Pamong Belajar?

Dokumen kelengkapan pendaftaran Pamong Belajar BP PAUD DIKMAS

1. Pas foto ukuran 3x4;
2. SK jabatan terakhir;
3. Surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung paling rendah pejabat administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang PAUD dan Dikmas paling sedikit 2 (dua) tahun; Unduh Format
4. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan sebagai Pamong Belajar di PAUD dan Dikmas; Unduh Format
5. Surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung paling rendah pejabat administrator, yang menyatakan bahwa PNS tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; Unduh Format
6. Fotokopi ijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan jabatan/pangkat terakhir paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian;
8. Fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sasaran kinerja PNS dan penilaian perilaku PNS paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. Surat keterangan dokter pemerintah bahwa PNS sehat jasmani dan rohani; dan
10. Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/instansi pengguna di lingkungan Kementerian/Lembaga/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyatakan apabila PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi akan diberikan surat pernyataan persetujuan melepas. Unduh Format

https://bioun.kemdikbud.go.id/ Portal Pendataan Ujian Nasional dan Sekolah Tahun Pelajaran 2020 All In One adalah halaman akses antar muka untuk Pendataan SD/MI, Pendataan SMP/MTs, Pendataan SMA/MA, Pendataan SMK, Pendataan SLB, Pendataan Kesetaraan, Pendataan UN/UNBK 2020.
Rencana jadwal UN 2019/2020 sudah keluar sebulan yang lalu, untuk melihat kelngkapan administrasi peserta UN bisa dilihat pada laman pendataan PDUN dan BIOUN 2020. Meskipun PDUN dan BIOUN sudah bisa diakses namun jadwal pendataan akan diinformasikan pada saat Rapat Koordinasi Pendataan Tahun Pelajaran 2019/2020.

Untuk login ke portal pendataan BioUN 2020 gunakan username dan password dari koordinator team UNBK masing-masing Dinas setempat.

SD/MI ⇒ https://biosdmi.kemdikbud.go.id/
SMP/MTs ⇒ http://biounsmp.kemdikbud.go.id/
SMA/MA⇒ https://biounsmama.kemdikbud.go.id/
SMK ⇒ https://biounsmk.kemdikbud.go.id/2020/
SLB ⇒ http://biounslb.kemdikbud.go.id/
Paket A/BC ⇒ https://biounpaketabc.kemdikbud.go.id/
UNBK ⇒ https://unbk.kemdikbud.go.id/

Penting!!. Sebelum Anda melakukan upload biodata peserta UN ke laman BioUN pastikan bahwa data peserta UN di laman PDUN sudah benar, Silahkan download file excelnya kemudian lakukan verifikasi kembali dengan dokumen ijazah dan SHUN siswa bersangkutan, baik nama, tanggal lahir, nama orang tua, nomor peserta dan seterusnya.

Jika masih terdapat data siswa yang belum diisi silahkan lakukan pemutakhiran data siswa melalui aplikasi Dapodikdasmen. Sedangkan jika terjadi kesalahan nama siswa, atau tanggal lahir, atau nama wali silahkan ajukan verval data melalui laman Verval PD.

Kesalahan data siswa pada PDUN harus diantisipasi sedini mungkin karena melakukan pengajuan verval PD pada saat mendekati pelaksanaan UN akan membuat susah operator sendiri selain sangat lama menunggu approval pengajuaannya juga mengantisipasi banyaknya permintaan akses Verval PD.

Cara upload biodata peserta UN dengan file .DZ di laman BIOUN 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Agar sukses terupload pastikan bahwa data PDUN sudah komplit terisi semua, data PDUN tidak boleh ada yang kosong.

Untuk login ke laman PDUN jika tidak bisa meskipun menggunakan password yang lama maupun yang baru, maka cukup dengan menambahkan kode registrasi Dapodik.

Silahkan login ke laman BioUN 2020 dan upload data PDUN. Semoga berhasil.

Login Info GTK V.2019.1.1 setelah Aplikasi Dapodik rilis 2020.a  patch 1 banyak GTK yang tidak bisa melakukan login dengan menggunakan akun PTK, data tidak ditemukan meskipun Username GTK sudah tercatat di database info gtk, tetapi Password selalu salah baik menggunakan password lama maupun password baru.
Ada berbagai alternatif untuk mengatasi login Info GTK V.2019.1.1 diantaranya melalui laman manajemen data Dikdasmen. Namun ketika GTK login ke data dikdasmen, Anda membutuhkan username dan password operator karena laman tersebut hanya bisa diakses oleh operator sekolah.

Hal diatas ternyata juga masih ribet bagi GTK yang belum familiar dengan tampilan laman tersebut karena harus mencari nama GTK yang bersangkutan setelah itu akan terbuka beberapa tab baru lagi untuk bisa mencapai laman Info GTK V.2019.1.1.

Yang lebih mudah adalah login ke Info GTK V.2019.1.1 dengan menggunakan Akses Single SignOn Dapodikdasmen. Anda bisa melihat pada beranda login Info GTK V.2019.1.1 selain menggunakan account PTK pada Dapodik sebagai alternatifnya juga bisa login melalui Dapodikdasmen.

GTK dapat menggunakan akun data pokok pendidikan (Akses Single SignOn Dapodikdasmen) apabila operator sudah melakukan reset password PTK dan sudah melakukan sinkronisasi sehari setelahnya.

Agar login Info GTK V.2019.1.1 dapat diakses GTK dengan menggunakan akun data pokok pendidikan, berikut langkahnya :

1. Operator melakukan reset password PTK
2. Pilih guru ⇒ Klik menu penugasan ⇒ Buat/Ubah akun PTK ⇒ Isikan password ⇒ Simpan dan tutup
3. Ulangi langkah kedua pada semua data guru
4. Lakukan sinkronisasi tunggu 1x24 jam

Panduan ini memberikan acuan kepada semua pihak yang terkait pada pelaksanaan pendampingan sekolah imbas yang akan dilakukan oleh SMA Zonasi, khususnya menjadi acuan bagi guru pendamping dalam melakukan pendampingan pada guru sekolah imbas. Semoga panduan ini dapat bermanfaat  dalam melaksanaan supervisi implementasi Kurikulum 2013.

Mungkin Anda juga pernah mengalami kehilangan siswa dari data Dapodik, jadi tidak usah panik karena siswa cuma hilang dari Dapodik bukan hilang dari sekolah 😄😄😄. Kejadian tersebut saya alami juga setelah melakukan update aplikasi Dapodik versi 2020.a Patch 1, tiba-tiba ada beberapa siswa yang hilang.
Sebelumnya saya tidak pernah melakukan pemutasian siswa, setelah saya lihat pada menu jumlah peserta didik per rombel ternyata ada 3 siswa yang dimutasikan.

Hilangnya siswa tersebut ternyata dimutasikan secara otomatis oleh system, mungkin kejadian ini hasil dari bug aplikasi Dapodik versi 2010.a sebelum rilis patch 1. Nah, untuk mengembalikan siswa yang hilang tersebut kedalam aplikasi Dapodik maka harus melakukan tarik PD ulang.

Tarik PD ulang disini bukan menambahkan peserta didik secara manual maupun menarik peserta didik dari sekolah asalnya lagi, namun hanya mengembalikan data siswa saja karena data siswa sebenarnya masih tersimpan di data sekolah kita.

Cara mengembalikan siswa yang hilang dari Dapodik sangat mudah. Perhatikan langkah dibawah ini :

Pertama, Anda harus masuk ke laman manajemen data Dikdasmen https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

Kedua, pada menu "Peserta Didik" pilih tombol "Tambah Peserta Didik", selanjutnya pilih menu "Pindah/Mutasi".

Ketiga, pada pilihan sekolah asal, silahkan pilih "sekolah Anda sendiri" Klik tampilkan data siswa.

Keempat, tentukan "Tujuan Rombel". Rombel tujuan ini jangan sampai salah karena siswa nanti akan masuk langsung ke rombel tujuan. Kemudian centang siswa yang dipilih dan klik "Simpan".

Jika siswanya berbeda rombel maka lakukan satu persatu sesuai dengan rombel tujuannya.

Kelima, Lakukan sinkronisasi Dapodik maka siswa yang hilang sudah masuk kembali.

Jika Anda mempunyai cara lain mengembalikan siswa hilang dari Dapodik, silahkan share di kotak komentar.

Update :
Ternyata hilangnya siswa pada aplikasi Dapodik terkena dampak dari "Cleansing" pembesihan data Dapodikdasmen erhadap data siswa yang terindikasi berganda baik berganda dalam satu sekolah (satu orang siswa terdaftar/aktif lebih dari satu rombel dalam satu sekolah), maupun berganda antar sekolah (satu siswa terdaftar/aktif pada lebih dari satu sekolah).

Cara dari Dapodikdasmen mengembaikan siswa hilang karena terindikasi data ganda

1. Sekolah melakukan sinkronisasi atau jika diperlukan melakukan install ulang Aplikasi Dapodikdasmen;
2. Untuk data siswa yang berganda dalam satu sekolah, maka setelah sinkronisasi data salah satu siswa yang berganda akan terhapus;
3. Untuk data siswa yang berganda antar sekolah, maka setelah sinkronisasi kedua data siswa akan dikeluarkan dari aplikasi Dapodik di kedua sekolah dengan status keluar Mutasi dan alasan keluar Terdeteksi Siswa Berganda pada sub-menu PD Keluar;
4. Selanjutnya sekolah yang mengklaim bahwa siswa yang datanya berganda tersebut adalah benar siswa di sekolahnya dan bermaksud untuk memasukkan kembali ke aplikasi Dapodiknya maka sekolah dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi untuk melakukan pembatalan siswa keluar melalui manajemen Dapodikdasmen Dinas Pendidikan (https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id:2019).

Terkait dengan jadwal pelaksanaan UNBK tahun pelajaran 2019/2020 yang sudah di informasikan pada laman resminya https://unbk.kemdikbud.go.id. Puspendik merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan UNBK yakni mengadakan Simulasi UNBK 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 yang sifatnya tidak wajib.
Waktu Pelaksanaan Simulasi UNBK 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 pada tanggal 28 - 31 Oktober atau 4 - 7 November. Pelaksanaa terbuka untuk siswa kelas XII SMA/MA dan SMK serta kelas IX SMP/MTs. Sekolah bisa memilih tanggal pelaksanaan seperti yang sudah dijadwalkan.

Informasi diatas tentu tidak asing lagi bagi operator sekolah yang juga merangkap sebagai proktor UNBK. Jika operator sekolah berbeda dengan proktor maka butuh koordinasi. Hal ini menyangkut data-data siswa yang harus valid yang diambil dari Dapodik terutama data siswa kelas akhir (XII SMA/MA dan SMK serta kelas IX SMP/MTs).

Persiapan harus dilakukan sejak awal mungkin infrastrukturnya baik sarana dan prasarana maupun kelengkapan validasi data siswa. Mengingat perjalanan tahun kemarin bahwa masih banyak operator yang terkendala dengan validasi data UN.

Meskipun dalam hal ini masih peaksanaan simulasi UNBK 1 yang belum menuntut kevalidan data siswa, ada baiknya operator melakukan validasi data agar saat pelaksanaan UNBK utama data PDUN sudah 100 persen siap.

Mengenai petunjuk teknis pelaksanaan instalasi seperti penggunaan VHD Simulasi 1 UNBK 2020,  sinkronisasi, serta pengaturan server dan client dan lain-lain akan di informasikan lebih lanjut melalui laman resminya.

Meskipun Simulasi UNBK 1 sifatnya tidak wajib sebaiknya sekolah yang siap hendaknya mengadakan simulasi mengingat tipologi UNBK setiap tahun berkembang, hal ini juga untuk mengetahui trouble shooting pada aplikasi sehingga ketika terjadi masalah, sekolah sudah siap untuk mengatasinya.

termasuk penting juga bagi operator sekolah untuk melakukan pengecekan validasi data siswa tingkat kelas akhir baik pada jenjang SMP maupun SMA mengenai Nama Peserta, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nama Orang Tua, NISN, Nomor Induk, Nopes Jenjang Sebelumnya.

Jika terjadi kesalahan silahkan lakukan pengajuan perubahan data pada laman verval PD seawal mungkin karena biasanya sistem approvalnya sangat lama.

Revisi jadwal simulasi Simulasi 1 UNBK
14-26 Oktober Pendataan peserta (Sekolah dan Siswa)
28-29 Oktober Pengaturan Server dan Sesi
30 Okt -1 Nov Penyiapan Data Pusat
Senin-Selasa, 4-5 Nov Sinkronisasi Periode 1
Rabu, 6 Nov Bhs Inggris
Kamis, 7 Nov Mata Ujian Lainnya
Jum’at, 8 Nov Simulasi khusus Guru
Senin-Selasa, 11-12 Nov Sinkronisasi Periode 2
Rabu, 13 Nov Bhs Inggris
Kamis, 14 Nov Mata Uji Lainnya
Jum’at, 15 Nov Simulasi Khusus Guru

KETENTUAN SIMULASI 1

• Simulasi 1 TIDAK wajib diikuti oleh satuan pendidikan/siswa.
• Satuan Pendidikan memilih salah satu periode dari dua periode yang disediakan.
• Setiap siswa dapat mengikuti 2 mata ujian, yaitu Bahasa Inggris dan satu mata
• ujian lainnya sesuai dengan pilihan siswa.
• Data peserta dapat diupload dengan menggunakan .xls, belum menggunakan
• mekanisme pendataan peserta UN (BIOUN).
• Guru dapat mengikuti simulasi dengan waktu pelaksanaan pada hari Jum’at pada
• setiap periode.
• Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di laman unbk.kemdikbud.go.id/simulasi,
• dengan menggunakan user dan password laman unbk mulai tanggal 14 Oktober. 

Pembaharuan System Simulasi 1

• VHD Fresh menggunakan versi 12.9.0 (update).
• Exambro Admin menggunakan versi 19.10.7.1 ⇒ eXamBroAdmin_19.11.03.zip (update).
• Exambro Client menggunakan versi (18.1223) (UN 2019).
• NetFx64_4.0.exe
• Penggunaan TR menjadi Wajib, apabila tidak ada TR, peserta tidak dapat login.
• Apabila file dump TR bermasalah, sekolah / proctor dapat meminta dibukakan unlock Resinkronisasi ke pusat. Agar siswa tetap bisa tes dengan paket berbeda namun tes dimulai dari awal.
• Token offline hanya bisa digunakan di mesin dengan SN yang sama dengan sinkronisasi, apabila SN berubah silahkan dilaporkan ke pusat.
• Tombol logout di pojok kanan atas kita akan munculkan kembali.
• Tombol selesai baru dapat diklik kalau tes sudah berjalan 30 menit.
• Server sekolah diharuskan upload backup source ke cloud “simpananubk” server pusat, terdapat tombol pada menu backup hapus dapat akses langsung ke cloud. https://simpananubk.puspendik.kemdikbud.go.id.
• File upload hasil peserta lebih besar dari tahun sebelumnya.
• Nilai bisa langsung dilihat oleh peserta, dan ada rekap nilai.

Mengatasi Error Di Server

1. Mesin server utama Rusak dan VM Rusak Solusi:

• Mengaktifkan ID server cadangan
• Menggunakan Menu Transfer Respon
• Mengkopi VM backup sinkronisasi di server utama (untuk sesi berikutnya yang siswa belum tes sama sekali)
• Unlock Resinkron menggunakan VHD Fresh 

2. Mesin server utama rusak dan VM masih bagus Solusi:

• Mengaktifkan ID server cadangan
• Menggunakan Menu Transfer Respon
• Unlock SN (memindahkan VM ke mesin server cadangan)
• Unlock Resinkron menggunakan VHD Fresh

Selamat bekerja semoga sukses.

Menjelang Cut Off BOS Tanggal 31 Oktober 2019, sebentar lagi penyaluran dana BOS untuk triwulan IV tahun 2019 akan direalisasikan. Sebelumnya sekolah yang sudah menerima pencairan dana BOS triwulan III tahun 2019, Kemdikbud menghimbau agar segera melaporkan/mengunggah laporan penyaluran BOS triwulan III sebelum akhir Oktober 2019.
Laporan penyaluran BOS bisa dilaporkan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan permohonan integrasi pelaporan daring BOS dari sekolah ke server Dinas Pendidikan. Anda bisa mengunduh contoh format surat permohonan daring BOS disini.

Laman Dapodik Menjelang Cut Off BOS Tanggal 31 Oktober 2019 menginfornasikan Sekolah-sekolah yang belum melakukan sinkronisasi agar segera melakukan pemutakhiran untuk menyiapkan data sebagai dasar alokasi dana BOS.

Proses sinkronisasi data pada semester 1 (ganjil) Tahun Aajaran 2019/2020 dengan memperhatikan kelengkapan dan kevalidan datanya. Apabila data yang diisikan tidak lengkap maka tidak akan terhitung untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain 6 poin yang harus diperhatikan sebagai syarat validasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Poin yang ke 7 merupakan poin yang paling penting untuk dilakukan pemutakhiran dan validasi, yakni pada bagian data NISN. Data siswa harus melalui proses verifikasi dan validasi pada layanan vervalpd.data.kemdikbud.go.id dan telah memiliki NISN (semua jenjang).

Karena sampai sekarang masih banyak sekolah yang terkendala dibagian data NISN. Kasus yang terjadi operator sudah melakukan entri data NISN melalui Dapodik namun dalam laman Verval PD data siswa tersebut dinyatakan belum memiliki NISN.

Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi karena data siswa yang dinyatakan belum memiliki NISN di laman verval pd sudah normal dan masuk pada data referensi aktif. Bahkan data siswa yang belum dientrikan NISN nya pun sudah otomatis memiliki NISN.

Jika sebelumnya Anda belum mengentrikan data NISN karena terkendala berbagai hal maka sekarang Anda bisa menambah data NISN siswa tersebut karena sudah memiliki NISN dari laman verval PD. Silahkan download datanya di menu referensi aktif.

Pastikan bahwa sekolah Anda sudah melakukan sinkronisasi, silahkan cek Daftar Sekolah belum Sinkronisasi Dapodik Jenjang SD-SMP Jenjang SMA-SMK-SLB di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id

Laman simulasi UNBK 2019/2020 sudah dibuka hari ini, Anda bisa langsung login di unbk.kemdikbud.go.id/simulasi dengan menggunakan user dan password laman UNBK. Jika belum punya silahkan hubungi Helpdesk UNBK Kabupaten/Kota masing-masing.
Pada simuasi ini, untuk data peserta UN dapat diupload dengan menggunakan .xls, dan belum menggunakan mekanisme pendataan peserta UN (BIOUN). Hal ini untuk mempermudah operator atau proktor/teknisi dalam mengolah data peserta UN. Sehingga tidak perlu menunggu lama penarikan data peserta UN seperti tahun sebelumnya.

Berikut ini beberapa tahapan Pendataan khusus Simulasi UNBK 2019/2020:

1. Penetapan dilakukan oleh Dinas terkait
2. Satuan Pendidikan mengisi kelengkapan data di menu Data Sekolah, termasuk pilihan jadwal Simulasi
3. Satuan Pendidikan mengunggah data peserta dan memilih mata pelajaran yang akan diikuti
4. Satuan Pendidikan Pelaksana mengisi rincian Data Server
5. Melakukan penempatan peserta ke server dan sesi
6. Mengecek kelengkapan data

Info GTK V.2019.1.1 status validasi tunjangan perofesi semester ganjil periode Juli - Desember 2019 bikin baper Guru karena masalahnya lebih komplek dari Info GTK versi sebelumnya. Meskipun statusnya sudah dinyatakan valid karena ada tambahan keterangan perlu verifikasi dinas tetap jadi pertanyaan guru yang terlalu terbawa perasaan terhadap suatu masalah yang sepele dan dipikirkan terus menerus 😁😁😁.
Pertama yang perlu dipahami bagi guru adalah bahwa penarikan data Info GTK dari data Dapodik tidak real time. Anda bisa melihat tanggal sinkronisasi penarikan datanya jika berhasil login ke akun GTK Anda. Jika terjadi penarikan data selanjutnya tangggal sinkronisasi tersebut pasti berubah seiring dengan perubahan data GTK Anda.

Jadi guru tidak usah baper terlebih dulu 😏 karena bisa jadi saat ini Info GTK Anda dinyatakan valid namun dalam penarikan data yang selanjutnya dinyatakan belum valid atau bahkan sebaliknya dari yang pertama belum valid kemudian menjadi valid. Jadi semua data tersebut tergantung dari data Dapodik Anda apakah ada perubahan atau tetap.

Bagi guru yang memenuhi 24 JJM mapel murni maka sudah aman dan saya pastikan akan terealisasikan TPG nya. Sedangkan bagi guru yang memakai jam tugas tambahan biasanya agak terlambat validasinya.

Kedua, juga penting dipahami bagi guru bahwa tugas OPS hanya input data dan validasi bukan melakukan verifikasi dan mencairkan dana tunjangan. Kenapa? karena saya sering mendengar bahwa OPS sering ditanya guru, kapan SKTPnya?, kapan cairnya? 😱. Jadi, jika data belum valid maka kembali ke Anda sendiri bukan Operator.

Selain diatas, ini masalah Info GTK Versi.2019.1.1 saat ini yang kita alami bersama

1. Info GTK Versi.2019.1.1 Susah Diakses
Info GTK Versi.2019.1.1 meskipun tampilan tatap mukanya berubah namun saat Anda mengakses untuk login susahnya minta ampun pasalnya loadingnya sangan berat dan sering terjadi "Getway" Hal ini bisa terjadi kerana koneksi internet yang lambat atau bisa juga respon server tidak dapat memuat request yang diinginkan.

Server tidak dapat merespon dengan baik permintaan dari browser. Problem ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai gangguan pada penyedia layanan internet, pembagian serta penggunaan data akses yang tidak seimbang, kesalahan jaringan server di Internet,  tidak cukup PHP workers, HTTP timeouts maupun koneksi internet pada komputer yang Anda gunakan.

Solusi sementara bisa dilakukan dengan pembersihan cached dan reload dengan cara refresh halaman. Mengapa perlu di refresh? Karena biasanya server menerima banyak sekali permintaan pada waktu yang sama dan sangat tidak mungkin untuk mengelolanya sekaligus. Saat menunggu prosesnya, Anda bisa menggunakan tool online untuk mengecek apakah website memang down atau maintenece.

2. Info GTK Versi.2019.1.1 Data Tidak Ditemukan
Jika data tidak ditemukan, pastikan username dan passwordnya sudah benar. Bisa jadi terjadi perubahan pada akun Dapodik Anda. Password pada akun Dapodik yang baru terjadi perubahan kombinasi huruf kapital dan nomor.

Solusinya hubungi OPS Dapodik Anda. Gunakan Tool Reset Password Dapodik

3. Info GTK Versi.2019.1.1 Terdapat Bug
Info GTK V.2019.1.1 masih terdapat Bug, nyatanya tidak semua GTK yang sudah berhasil login bisa melihat validasi datanya, ternyata ada yang menemui tampilan laman maintenace.

Solusi sementaranya Anda bisa mengganti browser dengan yang lainnya misalnya Oprea, Baidu, Mozila. hal ini saya lakukan ketika membuka salah satu akun GTK di browser Chrome, sudah bisa login namun tampilannya maintence, kemudian saya coba login menggunakan browser Mozila ternyata bisa terbuka dan bisa melihat info validasinya.

4. Info GTK Versi.2019.1.1 Valid Perlu Verifikasi Dinas
Tahun sebelum jika Info GTK sudah valid tidak perlu verifikasi dinas hanya menunggu pengusulan SKTP. Hal ini tidak menjadi masalah jika JJM Anda sudah memenuhi 24 jam. Verifikasi dilakukan hanya untuk memastikan kebenaran data saja.

Anda bisa lihat pengaruhnya di tabel rombongan belajar jika Anda tampilkan. Umumnya jadwal pembelajaran ini belum fix, jam mengajar masih perlu diverifikasi. Anda juga bisa melihat kolom jumlah siswa yang masuk. Namun seperti yang saya utarakan diatas, jika Anda memakai JJM mapel murni 24 jam maka akan lebih cepat proses validasinya dibandingkan yang memakai JJM tugas tambahan.

5. Info GTK Versi.2019.1.1 Tugas tambahan dan Webservice BKN
Lihat disini Optimalkan JJM Mapel sebelum memakai jam tugas tambahan. Semenara pada guru PNS masalah yang sering terjadi pada Info GTK adalah kelengkapan data terjadi tidak kesesuaian data Dapodik dan data BKN/BKD. Jika data di Dapodik sudah benar, di Info GTK silahkan cek data pada webservice BKN.

Solusi validasi data BKN, Data yang ditampilkan pada halaman ini diambil langsung dari webservice BKN.

Jika ada perbedaan data yang ditampilkan pada halaman ini dengan dokumen yang Bapak/Ibu miliki, semua perbaikan/perubahan data hanya dapat dilakukan di BKN/BKD sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di BKN/BKD.

Kemdikbud tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan/perbaikan data status kepegawaian PNS.

Jika data yang ditampilkan pada halaman ini sudah sesuai dengan dokumen yang Bapak/Ibu miliki dan sudah sesuai dengan entrian pada data dapodik, maka dengan ini diharapkan menunggu proses validasi selanjutnya.

Jika dalam waktu 1 minggu dari sekarang belum ada perubahan data, clik kembali tombol untuk mengecek data BKN pada info GTK.

Intinya untuk Masalah Info GTK V.2019.1.1 Bapak/Ibu guru tidak perlu baper, silahkan tunggu proses selanjutnya.

Semakin banyak aplikasi pendidikan yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Maarif Jatim seperti Evamaarif  (Evaluasi Maarif Jatim), Aplikasi Pendataan Peserta UAMNUBK Jatim, SISFO Maarif Sistem Informasi pendataan sekolah berbasis online. Sekarang merilis PAS-BK Penilaian Akhir Semester Berbasis Komputer yang akan dilaksanakan secara online.
Sebelumnya LP Maarif Jatim hanya melaksanakan ujian berbasis komputer secara online hanya terbatas pada UAMNU pada tingkat kelas akhir saja. Sedangkan untuk PAS (Penilaian Akhir Sekolah) masih dilaksanakan dengan paper base. Hal ini juga dipicu karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah/madrasah.

Melihat perkembangan yang semakin pesat pada sekolah/madrasah yang sudah menerapkan kemajuan teknologi komputasi, Juga berkiblat pada suksesnya pelaksanaan UAMNUBK tahun lalu sudah saatnya LP maarif Jatim melaksanakan PAS (Penilaian Akhir Sekolah) berbasis komputer secara serentak dipakai untuk menyamakan persepsi terhadap model evaluasi pembelajaran di sekolah/madrasah yang sudah menggunakan sistem online atau biasa disebut berbasis komputer (BK).

Meskipun sebenarnya PAS ini dilakukan oleh sekolah/madarasah secara mandiri, LP Maarif NU melakukan kordinasi untuk malaksanakan ulangan bersama dibawah naungan LP Maarif NU sudah berjalan pada tahun yang lampau.

PAS (Penilaian Akhir Sekolah) berbasis komputer diaksanakan secara online juga bertujuan agar penjaminan mutu pendidikan di seluruh sekolah madrasah dibawah naungan LP Maarif NU se Jawa Timur dapat merata kemampuannya. Baik sekolah yang berada di kota maupun yang berada di seluruh pelosok daerah.

Meskipun demikian, LP Maarif NU Jatim juga tetap menjembatani bagi sekolah/madrasah yang tidak memiliki prasarana komputer dan akses internet dengan menyediakan naskah soal PAS untuk melaksanakan ujian paper tes.

Agar pelaksanaan PAS-BK (Penilaian Akhir Sekolah) berbasis komputer 2019/2020 berjalan dengan baik, LP Maarif Jatim juga membekali para tenaga ahli atau operator dengan mengikuti pelatihan pengenalan sistem evaluasi berbasis komputer, cara instalasi VHD, manajemen evaluasi dan teknis praktek evaluasi berbasis komputer.

Bagi sekolah/madrasah yang terdaftar dibawah naungan LP Maarif Jatim dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai dihimbau untuk segera mendaftar PAS di http://maarif-jatim.web.id

Jika Anda lihat pada menu sekolah pada data rinci sekolah di aplikasi dapodik, terdapat menu program inklusi. Menu program inkusi di gunakan bagi sekolah yang menerima siswa penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (Pasal 10 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kemdikbud melakukan identifikasi dan pendataan pada sekolah yang menerima siswa penyandang disabilitas dengan menggunakan instrumen PBS. Instrumen Profil Belajar Siswa (PBS) bertujuan membantu guru lebih memahami kesulitan dan kebutuhan siswa secara individu. Instrumen ini akan dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi yang akan ditautkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu juga untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas melalui pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus.

Ada 4 fase alur identifikasi dan pendataan siswa Disabilitas, Berikut gambarannya :

Fase 1 : Sinkronisasi Dapodik
Sekolah melakukan sinkronisasi Dapodik (lihat data pada menu program inklusi) ⇨ Dapodik pusat melakukan update data SIMPKB ⇨ Daftar sekolah & siswa penyandang Disabilitas masuk ke data Dinas ⇨ Data tidak sesuai ⇨ Kembali ke Dapodik (lakukan pemutakhiran data) ⇨ Data Sesuai lanjut ke Fase 2.

Fase 2 : Set Guru Asesor
Kepala Sekolah mengajukan guru sebagai Asesor ⇨ Admin Dinas Set Guru Asesor di SIMPKB (Dinas) ⇨ Sinkronisasi hak akses modul instrumen PBS (Pusat) ⇨ Guru Asesor Login ke SIMPKB & mobile E-monev.

Fase 3 : Isian Instrumen
Guru Asesor melengkapi instrumen daring ⇨ Dinas menolak ⇨ Guru Asesor set ajuan hasil akhir isian instrumen ⇨ Dinas Setuju ⇨ Pusat Rekam Database ⇨ Lanjut fase 4

Jabatan Fungsional Penilik adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
Persyaratan peserta uji kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Penilik

1. PNS yang memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penilik dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Penilik; dan

Persyaratan usia uji kompetensi

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana
2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya
4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi

Persyaratan administrasi Inpassing Jabatan Fungsional Penilik

1. Pas foto ukuran 3x4 maksimal 2 MB;
2. SK kenaikan pangkat terakhi minimal III/b;
3. SK jabatan terakhir ;
4. Ijazah terakhir minimal S1;
5. Surat usulan dari PPK;
6. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang PAUD dan Dikmas selama 2 tahun; dan
7. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang PAUD dan Dikmas.

Dokumen kelengkapan pendaftaran

1. Pas Foto 3x4
2. Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
3. Scan SK Jabatan Terakhir
4. Scan Ijazah Terakhir
5. Surat Usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diketahui oleh Kepala BKD Unduh Format
6. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Kegiatan di Bidang PAUD dan Dikmas Selama 2 Tahun Unduh Format
7. Surat Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Kegiatan di Bidang PAUD dan Dikmas Unduh Format

Baca lebih lanjut informasi Apa Itu Inpassing Jabatan Fungsional Penilik?

Catatan: Artikel disalin dari aslinya silahkan daftar http://jabfung.kemdikbud.go.id/pre-registrasi.php?type=penilik

Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan.

Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.

Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pamong Budaya dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pamong Budaya; dan
4. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Dokumen kelengkapan pendaftaran Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Budaya

1. Pas Foto 3x4
2. Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
3. Scan SK Jabatan Terakhir
4. Scan Ijazah Terakhir
5. Surat Usulan dari Pejabat Berwenang Unduh Format
6. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman atau kepurbakalaan selama 2 tahun Unduh Format
7. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman atau kepurbakalaan Unduh Format

JabFung PTP - Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran.
Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
4. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

PNS yang melaksanakan Penyesuian/lnpassing kedalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah S-1/D-IV;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Usia paling tinggi:

• 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
• 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
• 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya; atau
• 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diberikan sesuai dengan ijazah dan golongan ruang yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, yaitu:

Ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat:

1. golongan ruang III/a – III/b jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;
2. golongan ruang III/c – III/d jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; atau
3. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.

Ijazah Strata Tiga atau sederajat:

1. golongan ruang III/c – III/d jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda;
2. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.

PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diwajibkan mengikuti uji kompetensi.

Uji Kompetensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Uji Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan secara daring/online serta penilaian portofolio. Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran pada kesempatan pertama diberikan kesempatan mengulang satu kali pada gelombang berikutnya sepanjang masih diselenggarakan uji kompetensi.

Dokumen kelengkapan pendaftaran

1. Pas Foto 3x4
2. Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
3. Scan SK Jabatan Terakhir
4. Scan Ijazah Terakhir
5. Surat Usulan dari PPK Unduh Format
6. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembelajaran Selama 2 Tahun Unduh Format
7. Surat Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembelajaran Unduh Format

Ukuran dokumen maksimal 2 MB per file. Silahkan registrasi http://jabfung.kemdikbud.go.id/pre-registrasi.php?type=ptp

Catatan: sumber artikel diatas asli dari http://jabfung.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah siap memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengisi empat jabatan fungsional di bawah pembinaan Kemendikbud melalui penyesuaian/inpassing. Kesempatan bagi Anda Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing Jabatan Fungsional Tertentu.
Keempat jabatan fungsional yang terbuka untuk diisi melalui penyesuaian tersebut yaitu 1). Pamong Belajar, 2). Penilik, 3). Pamong budaya, dan 4). Pengembang Teknologi Pembelajaran. Bagi PNS pusat ataupun daerah yang memenuhi persyaratan dan tertarik menjadi pejabat fungsional yang dimaksud segera mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Silahkan kunjungi Portal Pendaftaran Uji Kompetensi Untuk Inpassing Jabatan Fungsional Tertentu di http://jabfung.kemdikbud.go.id

Dasar hukum yang mengatur proses ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Tujuan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian adalah meningkatkan profesionalisme PNS, pengembangan karier yang lebih baik, peningkatan kinerja organisasi, dan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional yang masih kurang.

Cara Daftar Uji Kompetensi Inpassing Jabfung Kemdikbud

1. Siapkan Dokumen kelengkapan pendaftaran
2. Akses ke laman jabfung.kemdikbud.go.id
3. Pilih menu Jabatan Fungsional yang diikuti
4. Klik tombol Daftar Sekarang
5. Registrasi Akun (Isi data sesuai dengan petunjuk isian, jika NIP teridentifikasi sudah dipergunakan silahkan hubungi admin)
6. Isi Biodata #Data Pribadi
7. Isi Biodata #Data Pegawai & Data Pendidikan
8. Unggah File format PDF
9. Kirim Data

Cara cek SK PAK Penyetaraan Inpassing PGTK PAUD DIKMAS ini polanya sama dengan cara cek SK PAK Penyetaraan Inpassing PGSD SMP SMA DIKMEN. Yakni Anda harus mengunjungi laman mutasi.sdm.kemdikbud.go.id, namun perlu diketahui bahwa data yang ditampikan melalui laman tersebut hanya bagi guru yang sudah keluar penetapan SK Inpassingnya.

Cara melihat penetapan SK Inpassing untuk jenjang pgtkpauddikmas dan jenjang pgsd smp sma dikmen bisa melalui laman info GTK. Nah jika status progres data Anda sudah di angka 5 maka Anda bisa cek SK PAK Inpassing Anda melalui laman diatas.

Untuk jenjang PGTK PAUD DIKMAS untuk melihat apakah sudah terdaftar sebagai pengusul Inpassing atau belum bisa melalui apikasi penyetaraan guru TK, lihat disini http://penyetaraan.pgtkpauddikmas.kemdikbud.go.id/login.php. Caranya masukkan NUPTK Anda dalam kotak pencarian data NUPTK maka data Anda akan ditampilkan dengan keterangan berkas pengusul.

Saya hanya mengambil contoh dari NUPTK acak, berikut tampilannya jika sudah terdaftar
Tampilan data diatas hanya bagi guru yang sudah mengusulkan berkas inpassing, terlepas dari valid atau tidak valid datanya. Sedangkan untuk melihat progres pengusulan bisa lihat di http://simtara.gtk.kemdikbud.go.id:8000/info/7555745647300002 (digunakan saat Info GTK sulit diakses atau maintenance) tanpa harus login ke akun Info GTK. Ganti saja nomor NUPTK nya dengan NUPTK Anda.
Karena ada sedikit perubahan mekanisme penyetaraan inpassing tahun 2020, meskipun data yang dulunya tidak valid setelah dicek pada data progres ternyata sudah berubah menjadi penetapan SK. Jika sudah proses penetapan SK maka untuk memastikan apakah SK sudah keluar atau belum silahkan dicek melalui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/.

Berikut tampilan informasi SK penyetaraan guru bukan PNS.
Meskipun secara fisik SK belum diterimakan, Anda bisa melihat secara detail isi SK inpassing Anda, seperti berikut:

1. NOMOR SK PENYETARAAN : 8994/A3.3/KP/2019
2. TANGGAL SK : 19 Februari 2019
3. TMT SK : 01 Juli 2018
4. NOMOR PAK PENYETARAAN : 26109/B2.3/KP/PAK-TK/2018
5. MASA KERJA : 30 TAHUN 0 BULAN
6. ANGKA KREDIT : 165,941
7. PANGKAT, GOL PENYETARAAN : Penata Muda Tk.I, III/b
8. JABATAN PENYETARAAN : Guru Pertama