Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (disingkat: Kemendikbud atau Kemdikbud) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sejarah Kementrian Pendidikan Indonesia terbentuk sejak awal kemerdekaan 1945 dan terus mengalami perubahan sampai Era Reformasi 1998 hingga sekarang. Baca lebih lengkap sejarahnya di https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_dan_Kebudayaan_Republik_Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Berikut 43 Menteri pendidikan Indonesia yang pernah menjabat sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi.
Menjabat sebagai Menteri Pengajara ke-1 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno (Presidentil Kabinet) dengan masa jabatan : 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Beliau seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.
Sejarah Kementrian Pendidikan Indonesia terbentuk sejak awal kemerdekaan 1945 dan terus mengalami perubahan sampai Era Reformasi 1998 hingga sekarang. Baca lebih lengkap sejarahnya di https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_dan_Kebudayaan_Republik_Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Berikut 43 Menteri pendidikan Indonesia yang pernah menjabat sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi.
1. Ki Hajar Dewantara
 |
| himaindonesia.com |
2. Dr Mr T.S.G. Mulia
Beliau seorang aktivis, politisi sekaligus pemerhati pendidikan, Todung Sutan Gunung Mulia menggantikan posisi Ki hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran Masa jabatan 14 November 1945 – 2 Oktober 1946 masih dalam masa pemerintahan Presiden Sukarno.dengan Kabinet Sjahrir I dan pada masa Kabinet Sjahrir II Departemen kementrian pengajaran berganti nama menjadi Menteri Pengajaran Menteri Muda Pengajaran Menteri Negara Urusan Pemuda.
3. Muhammad Sjafei
Beliau seorang tokoh pendidikan Indonesia. Ia merupakan pendiri INS Kayutanam, sebuah lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus di Kayu Tanam, Padang Pariaman, yang banyak melahirkan tokoh masyarakat di kemudian hari. Sepanjang 12 Maret 1946 hingga 2 Oktober 1946, ia menjabat sebagai Menteri Pengajaran Indonesia pada Kabinet Sjahrir II menggantikan Todung Sutan Gunung Mulia.
4. Mr. Raden Soewandi
Dalam kabinet Sjahrir III, Soewandi menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran menggantikan Todung Sutan Gunung Mulia dengan masa jabatan 14 November 1945 – 2 Oktober 1946. Beliau menggagas sistem ejaan yang kemudian dikenal dengan nama sistem Ejaan Soewandi atau dikenal juga sebagai sistem Ejaan Republik Indonesia. Ejaan Soewandi menggantikan Ejaan van Ophuijsen pada 19 Maret 1947 dan berlaku selama 25 tahun sebelum diganti oleh pemerintah Orde Baru dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) pada bulan Agustus 1972
5. 6. 7. Ali Sastroamidjojo
Adalah tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis. Beliau menjabat Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Sjarifuddin I, Amir Sjarifuddin II, serta Hatta I dengan masa jabatan 3 Juli 1947 – 4 Agustus 1949.
8. Mr Teuku Moh. Hasan
Beliau aktif dalam dunia pendidikan hal ini terbukti beliau ikut mendirikan Perguruan Taman Siswa di Kutaraja pada tanggal 11 Juli 1937. Dalam kepengurusan lembaga yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara ini, Hasan menjadi ketua dengan sekretaris Teuku Nyak Arief. Sesaat setelah pembentukannya, Hasan mengirim utusannya yaitu, Teuku M. Usman el Muhammady untuk menemui Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Tujuannya adalah memohon agar Taman Siswa memperluas jaringannya, yakni dengan mendirikan cabang di Aceh. Berdasarkan permohonan tersebut, Majelis Luhur Taman Siswa mengirim tiga orang guru ke Aceh, yaitu Ki Soewondo Kartoprojo beserta istrinya yang juga sebagai guru dan Soetikno Padmosoemarto. Dalam waktu yang relatif singkat, Hasan dan pengurus Taman Siswa di Kutaraja berhasil membuka 4 (empat) sekolah Taman Siswa di Kutaraja, yaitu sebuah Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa. Selain itu, Hasan juga aktif dalam dunia pendidikan. Ia ikut mempelopori berdirinya organisasi Atjehsche Studiefonds (Dana Pelajar Aceh) yang bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah.
9. 10. 11. Ki Sarmidi Mangunsarkoro
Tahun 1929 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Jakarta. Satu tahun kemudian, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hadjar Dewantara, ia mendirikan Perguruan Tamansiswa di Jakarta. Perguruan Tamansiswa di Jakarta itu sebenarnya merupakan penggabungan antara HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun yang dua-duanya dipimpin oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, dan dalam perkembangannya Perguruan Tamansiswa Cabang Jakarta mengalami kemajuan yang pesat hingga sekarang.
Pada waktu Kabinet Hatta II berkuasa pada Agustus 1949 sampai dengan Januari 1950, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mendapat kepercayaan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) RI. Sewaktu menjabat Menteri PP dan K, ia mendirikan dan meresmikan berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, mendirikan Konservatori Karawitan di Surakarta, dan ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Kepercayaan Pemerintah terhadap reputasi dan dedikasinya kepada Negara, membawa Ki Sarmidi Mangunsarkoro kembali dipercaya menjadi Menteri PP dan K RI pada masa Kabinet Halim sejak Januari 1950 sampai September 1950, dan ia berhasil menyusun dan memperjuangkan di parlemen Undang Undang No 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia. UU No 4/1950 itu disahkan dan sekaligus menjadi Undang Undang Pendidikan Nasional pertama.
12. Prof Dr Abu Hanifah MD
Seorang pejuang kemerdekaan, ahli kesehatan (dokter), seniman dan politisi Indonesia. Abu Hanifah pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950 (Masa jabatan 20 Desember 1949 - 6 September 1950) dalam Kabinet RIS Republik Indonesia Serikat.
13. 15. Dr Bahder Djohan
Djohan merupakan salah satu pimpinan Jong Sumatranen Bond. Dia aktif terlibat dalam kepanitiaan Kongres Pemuda. Setelah periode kemerdekaan, Djohan diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Wilopo (1952-1953).
14. Wongsonegoro
Wongsonegoro (Surakarta, Jawa Tengah, 20 April 1897 - 1978) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masa jabatan 27 April 1951 – 3 April 1952.
16. Mr Muhammad Yamin
Adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus "pencipta imaji keindonesiaan" yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman (1951-1952), Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953–1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-1960), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961–1962) dan Menteri Penerangan (1962-1963).
Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Tanpa grasi dan remisi, ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian disaat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian univesitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antaraperguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat.
