IJ.COM

Melalui Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama melaksanakan kegiatan sinkronisasi EMIS di semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasi data pendidikan antara Kemenag dan Kemdikbud yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas data pendidikan secara bersama-sama.

Adapun updating data EMIS PAI 2022/2023 yang harus dilakukan oleh para guru PAI adalah sebagai berikut:

1. Bagi guru PAI segera nelakukan pemutakhiran data EMIS PAI semester ganjil tahun akademik 2022/2023 melalui laman https://emispendis.kemenag.go.id/emis_pai

2. Update EMIS PAI berlangsung selama 18 Juli sampai dengan 19 Agustus 2022

3. Bagi guru PAI harap menyetorkan/melaporkan hasil update EMIS PAI yang berupa berita acara dan PTK Dapodik (di ambil melalui dasbor Dapodik operator sekolah) ke seksi PAIS Kemenag

1. Bagi guru PAI sertifikasi pada saat pemberkasan (jadwal menyusul)
2. Bagi guru PAI non sertifikasi (paling lambat 2 September 2022)

4. Bagi guru yangvtidak update EMIS PAI sesuai jadwal, tidak akan tercover pada Kementrian agama baik dari Pusat, Provinsi, mauoun Kabupaten

5. Guru PAI yang sudah memiliki masa purna periode Januari - Juli 2022 mohon untuk menonaktifkan data Dapodik masing-masing.

Education Management Information System (EMIS) adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan Islam yang dikelola oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

EMIS dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jajaran Ditjen Pendis dan stakeholder lain akan tersedianya data pendidikan Islam yang lengkap, akurat, mutakhir dan tepat waktu guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan program prioritas Pendidikan Islam.

EMIS menjadi acuan bagi sistem informasi pendukung pengelolaan program pendidikan Islam yang dikembangkan unit-unit kerja lain. Update data EMIS merupakan kebutuhan bersama guna mengetahui kondisi riil di tempat guru PAI bertugas.

Data yang kredibel atau valid adalah syarat penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terwujudnya program yang berkualitas. Kalau datanya tidak valid, maka programnya pun menjadi tidak tepat sasaran dan akan terjadi penyimpangan.

Integrasi data EMIS dengan DAPODIK & PD-DIKTI dikoordinasikan oleh Pusdatin Kemdikbud, selaku penanggungjawab pengelolaan referensi data pendidikan (satuan pendidikan, peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan).

Oleh karena itu pengisian data EMIS ini adalah suatu tuntutan yang wajib dikerjakan dan data harus betul-betul valid agar di kemudian hari tidak akan muncul permasalahan.

Permasalahan yang muncul akan berpengaruh besar dampaknya pada lembaga dan yang lebih jauh lagi itu berdampak pada institusi Kementerian Agama yang menaunginya.

Yuk Bapak/Ibu guru PAI updating data EMIS PAI karena kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data EMIS PAIS Kabupaten  yang valid dan akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.

Rilis Perbaikan Aplikasi Dapodik Versi 2023.a untuk memperbaiki beberapa bug pada Aplikasi Dapodik Versi 2023. Pembarauan ini tidak memerlukan Patch installer Dapodik cukup lakukan pada tombol pembaruan saja.

Jika sebelumnya anda sudah menyeting pengaturan cek pembaruan Dapodik secara otomatis maka ketika login pertama pada aplikasi Dapodik secara otomatis akan melakukan pembaruan.

Untuk memperbarui aplikasi dapodik 2023 ke versi 2023.a dapat mengikuti beberapa langkah berikut ini:

1. Pastikan sudah terpasang aplikasi Dapodik versi 2023;

2. Pilih menu pengaturan pada aplikasi dapodik versi 2023;

3. Pilih tombol cek pembaruan;

4. Pastikan semua proses pembaruan “Berhasil”;

5. Refresh browser (ctrl+F5);

6. Login aplikasi dapodik;

7. Pastikan tampilan aplikasi sudah menggunakan versi 2023.a;

8. Lakukan proses tarik data;

9. Selesai.

Terkait adanya bugs pada Aplikasi Dapodik versi 2023. Berikut adalah daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik versi 2023.a:

[Perbaikan] Perbaikan bugs validasi pada kelas tingkat 3,6,9,12 bagi sekolah penggerak.

[Perbaikan] Perbaikan bugs validasi pada saat pengecekan data dinamis dan agregasi sarpras.

[Perbaikan] Perbaikan bugs pada registrasi peserta didik kolom program pengajaran bagi sekolah penggerak.

[Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat melakukan sinkronisasi.

[Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat mengunduh formulir PTK.

[Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat menginput Luas Tapak Bangunan di menu Bangunan.

[Perbaikan] Perbaikan referensi mata pelajaran bagi sekolah penggerak.

[Perbaikan] Perbaikan referensi variabel pada data dinamis.

Semangat OPS

Cara mengisi SK Izin Kurikulum Merdeka di Aplikasi Dapodik 2023. Sekolah yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSKAP tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 bisa mengisi SK Kurikulum Merdeka di Dapodik dengan langkah berikut:

Langkah Mengisi SK Izin Kurikulum Merdeka

1. Masuk ke dasbor aplikasi Dapodik

2. Pilih menu "Sekolah"

3. Di bagian data rinci sekolah pilih menu "Pengajaran yang dilayani". Jika belum ada, maka buat terlebih dulu dengan cara: pilih menu "Tambah". Pilih tabel "[Merdeka] Umum". Simpan dan tutup.

4. Pilih "[Merdeka] Umum", tekan menu "Edit Program Pengajaran"

5. Masukan "Nomor SK Izin dan Tanggal SK Izin Kurikulum Merdeka"

6. Simpan dan selesai

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, perlu penetapan satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri.

Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022/2023 dimulai dari usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada pendidikan anak usia dini, serta peserta didik kelas I, kelas IV, kelas VII, dan kelas X pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri tahun ajaran 2022/2023 terdiri dari 3 (tiga) kategori pelaksanaan implementasi:

1. mandiri belajar
2. mandiri berubah, ataum
3. andiri berbagi

Satuan Pendidikan dapat melakukan perubahan pilihan kategori pelaksaaan implementasi Kurikulum Merdeka paling lambat tanggal 31 Mei 2022 melalui laman pendaftaran.

Bagi sekolah yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BSKAP tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap I. Bisa unduh surat keputusan disini.

Bagi sekolah yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BSKAP tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap II. Bisa unduh surat keputusan disini.

Satuan Pendidikan yang belum mendapatkan SK Izin Kurikulum Merdeka, silahkan mendaftar melalui laman: https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/ pilih menu daftar. Atau ke laman: https://sim-gurubelajar.simpkb.id/

Salam satu data. Semoga berhasil.

Cara mengatsi rombel kurikulum merdeka pada aplikasi Dapodik 2023 yang tidak tampil. Setelah melakukan instalasi Dapodik versi 2023, banyak operator yang dibuat bingung dengan rombel reguler yang tidak menampilkan program pengajaran satuan pendidikan yang memakai kurikulum merdeka.

Dapodik versi 2023 mengakomodir program Implementasi Kurikulum Merdeka. Rombongan belajar Kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pastikan pada menu Beranda, implementasi kurikulum sekolah sudah tertera menjadi “Merdeka”.

Sebelum mengisi data pembelajaran tentunya kita harus menambahkan data rombongan belajar terlebih dahulu. Pembuatan rombongan belajar ini berlaku bagi semua jenjang. Penginputan data rombongan belajar dilakukan selambat-lambatnya setiap semester atau jika ada pembaruan.

Pemilihan tingkat pendidikan pada Aplikasi Dapodik untuk SD/sederajat pilih 1–6, untuk SMP/sederajat pilih 7–9, untuk SMA/SMK/sederajat pilih 10-12, untuk SLB pilih tingkat 1–12. Rombongan belajar terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Reguler (pilihan: kelas, kelas terbuka, kelas jauh/kecil)

2. Teori

3. Eskul

4. Matpel Pilihan

Langkah Memnambah Rombel Kurikulum Merdeka Di Dapodik 2023

Untuk menampilkan rombel reguler khususnya kelas pada program pengajaran satuan pendidikan kurikulum merdeka. Berikut langkahnya:

1. Lakukan tarik data terlebih dulu.
2. Masuk pada menu "Sekolah", Pada data rinci sekolah pilih menu "Program Pengajaran Dilayani".
3. Pilih menu "Tambah", pilih "[Merdeka] umum" di menu program pengajaran satuan pendidikan

Langkah selanjutnya:

1. Masuk pada menu "Rombongan Belajar" pilih menu " Reguler"
2. Pilih menu "Tambah" dan selanjutnya tinggal pilih saja dikolom berikutnya
3. Selesai.

Pada versi 2023, sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka memiliki tambahan fitur pada rombongan belajar reguler. Terdapat tombol menu Pilih Tema P5, guna pemilihan tema terkait Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Pada menu Pilih Tema P5, sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka dapat menginputkan tema P5 yang dipilih untuk rombel tersebut. Isian tema sudah sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah, dan panduan lengkap Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila terdapat pada tautan: disini.

Pada rombongan belajar jenjang SMA terdapat perbedaan pada pembelajaran. Isian tabulasi Pembelajaran terbagi menjadi 2 (dua) bergantung pada kurikulum yang dipilih, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

Pada Kurikulum 2013 terdapat beberapa kategori yaitu Matpel Bidang Studi Wajib, Matpel Umum, Matpel Peminatan, dan Matpel Lainnya. Matpel Bidang Studi Wajib terdiri dari muatan lokal. Matpel Umum (Kelompok A) terdapat Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Sejarah Indonesia.

Sedangkan Matpel Umum (Kelompok B) terdapat mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Prakarya dan Kewirausahaan, dan Seni Budaya. Matpel Peminatan/Program tergantung pada jurusan romongan belajar tersebut. Untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat mata pelajaran Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi. Sedangkan jurusan MIPA terdapat Matematika (Peminatan), Biologi, Fisika dan Kimia. Matpel lainnya terdapat mata pelajaran Bimbingan Konseling dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada rombongan belajar jenjang PAUD (TK, KB, SPS, TPA), SD, SMP, SMK, SLB, Kesetaraan, lebih lengkapnya silahkan baca panduan pengisian aplikasi Dapodik 2023.

Unduh panduan pelaksanaan MPLS 2022/2023 Dinas Pendidikan Jawa Timur 

Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada awal Tahun Ajaran Baru 2022/2023 masih menyesuaikan kondisi pandemi dan mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kegiatan MPLS dapat diisi dengan program edukatif yang berisi pengenalan ekosistem sekolah dan menghindari perploncoan.

Tujuan MPLS 2022/2023 adalah mengenalkan budaya yang berkembang di sekolah, perkenalan sesama siswa, siswa dengan guru, dan dengan tenaga kependidikan lain. Selain itu, peserta didik baru juga dikenalkan dengan ekosistem dan sarana prasarana sekolah serta strategi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini juga masih berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi.

Ada beragam rambu-rambu yang harus diperhatikan penyelenggara MPLS 2022/2023 untuk menghindari kejadian yang kurang baik. Rambu-rambunya tentu saja menjadi hak kewajiban guru, seperti tidak melibatkan siswa atau kakak kelas sebagai penyelenggara, materi diisi dengan kegiatan edukatif serta tidak dibenarkan perploncoan atau tindak kekerasan terhadap siswa.

Terdapat 4 indikator utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MPLS 2022/2023, yaitu 1). Tataran perencanaan; 2). Pelaksanaan, 3). Pemantauan dan; 4). Evaluasi, dan pelaporan.

Satuan pendidikan harus memahami kebutuhan peserta didik saat ini. Oleh karena itu, diharapkan melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi psikososial peserta didik. Data peserta didik diambil dari data PPDB yang kemudian harus diolah tim MPLS untuk jadi acuan perencanaan sehingga perencanaan berbasis data akan lebih memudahkan bagaimana satuan pendidikan melakukan MPLS dengan kreatif, inovatif, dan menarik.

Karena masih dalam masa pandemi, kebijakan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam memasuki tahun ajaran baru adalah mengubah pola pikir guru. Hal yang di ubah adalah kondisi yang tidak nyaman menjadi nyaman. Walaupun ini tidak mudah dan perlu kecermatan dalam mengubah pola pikir namun sebagai guru penggerak maka sudah sewajarnya hal tersebut tetap menjadi yang terdepan.

Penyelenggaraan MPLS 2022/2023 harus dilakukan dengan pendekatan humanis, yaitu apresiasi atau penghargaan lebih diprioritaskan daripada sanksi atau hukuman karena para pendidik perlu meningkatkan motivasi belajar anak di masa yang sulit.

Dalam pelaksanaan MPLS 2022/2023 juga harus diberikan wawasan tentang profil pelajar pancasila, perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku. Acara MPLS dapat diisi dengan cerita sukses atau keberhasilan dari sosok alumni atau sosok sukses dari kalangan industri (bagi sekolah kejuruan) yang dapat memberikan wawasan tentang industri atau keahlian tertentu.

Khususnya bagi siswa SMK harus diberikan pemahaman dan pengetahuan agar mampu dan mau mengikuti bidang yang sudah dipilihnya. Narasumber bisa didatangkan dari alumni dan kalangan industri yang didampingi oleh guru. Selain itu, dapat terus diulang pesan tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan untuk keselamatan dirinya dan orang lain.

Selain itu, MPLS masih perlu memberikan pemahaman tentang pola belajar masa pandemi Covid-19, baik daring maupun luring. Bahwa ada keunikan-keunikan yang harus disampaikan. Pada PTM terbatas, ada protokol kesehatan yang harus dikuti. Sementara itu, di PJJ perlu pendampingan orang dewasa dan sarana internet karena dalam MPLS 2022/2023 ini yang harus dibangun adalah komunikasi positif antara guru dan peserta didik.

Dibawah ini file materi MPLS 2022/2023 masa pendemi yang bisa digunakan sebagai referensi baik untuk satuan Pendidikan jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA maupun jenjang SMK ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya mematuhi protokol kesehatan dimasa pendemi covid-19
2. Menjaga hidup bersih dan sehat pasca pendemi covid-19
3. Pengenalan kurikulum merdeka
4. Pengenalan kurikulum 13
5. Sadar hukum
6. Pendidikan anti korupsi
7. Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan
8. Tata krama dan budi pekerti
9. Tata krama siswa
10. Tata tertib siswa
11. Pembinaan mental agama di sekolah
12. Pendidikan karakter
13. Profil Pelajar Pancasila
14. Belajar efektif
15. Kewirausahaan 
16. Kesadaran berbangsa dan bernegara
17. Kepramukaan arti dan makna wawasan wiyata mandala

Mongo para operator sekolah untuk segera melakukan pembaryan akun SDM Kemdikbud, jika terlambat maka akun akan di non aktifkan. Berikut salinan surat edaran lengkapnya.

Dalam rangka menjamin keamanan akun pengelola data yang berimplikasi pada pengelolaan data pendidikan, Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pemutakhiran dan menerapkan penyesuaian di aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (https://sdm.data.kemdikbud.go.id) untuk mengakses aplikasi-aplikasi verifikasi dan validasi (verval) data induk pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menginstruksikan kepada satuan-satuan pendidikan di lingkungan Saudara dan petugas pendataan di instansi Saudara yang sudah terdaftar di aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan, untuk masuk/log in ke aplikasi dan melakukan pembaruan akun sebagai berikut:

1. Verifikasi email

Email atau pos elektronik yang dimaksud adalah merupakan email yang didaftarkan sebagai username akun pengelola data. Verifikasi merupakan upaya memastikan keaktifan email untuk kebutuhan teknis di aplikasi dan korespondensi.

Ketuntasan proses verifikasi email ditandai dengan centang berwarna hijau di profil pengguna. Jika email yang terdaftar sebelumnyaberstatus tidak aktif atau tidak sesuai/typo, dapat dilakukan penggantian secara mandiri pada fitur Pembaruan Email.

2. Memperbarui profil:

a. memastikan identitas terisi lengkap merujuk pada data induk kependudukan;

b. memastikan gelar terisi, terutama untuk melengkapi identitas pimpinan di instansi terkait yang berdampak pada pencetakan Sertifikat NPSN; dan

c. memastikan nomor kontak valid dan dapat dihubungi.

3. Memperbarui password.

Pembaruan password wajib dilakukan untuk menjamin kerahasiaan akun. Password baru minimal terdiri atas 8 (delapan) karakter, harus mengandung unsur angka, huruf (termasuk huruf kapital), dan spesial karakter.

Penggantian password tidak dapat dilakukan sebelum seluruh tahapan Pembaruan Profil diselesaikan.

Batas waktu pembaruan akun sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. Akun-akun yang belum/tidak melakukan pembaruan sampai dengan tanggal tersebut dianggap sebagai akun tidak aktif dan akan dinonaktifkan.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan akses manajemen akun di aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan maka seluruh instansi selain satuan pendidikan, harus memiliki 1 (satu) orang Admin. Admin Instansi berperan penting dalam mekanisme pendaftaran dan pengelolaan akun-akun di instansi, satuan pendidikan, dan yayasan pendidikan di lingkungannya sesuai batasan dan kewenangan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Penetapan mengenai penunjukan, perubahan, atau penggantian Admin Instansi, diajukan berdasarkan Surat Penugasan dari kepala instansi ke Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (https://ult.kemdikbud.go.id)

Panduan mekanisme-mekanisme pembaruan akun silahkan unduh disini.

Proposal MATSAMA 2022/202

Cara cek masa berlaku ijin perpanjangan operasional sekolah SMA Swasta atau Madrasah (IJOP). Perlu update data SK Operasional Sekolah/Madrasah!.

Bagi operator sekolah atau madrasah ketika di minta data untuk pendataan IJOP Maka harus melihat dokumen fisik IJOP karena terkait memasukkan data masa berlakunya. Tentu, Anda harus meminta dokumen fisik ke kepala sekolah. Namun hal ini bisa Anda lakukan tanpa meminta langsung ke kepala sekolah.

Untuk melihat masa berlaku ijin perpanjangan operasional sekolah/madrasah secara online sekaligus mengunduh dokumen fisik IJOP, Anda bisa melakukan langkah di bawah ini:

1. Silahkan akses laman https://referensi.data.kemdikbud.go.id

2. Silahkan klik pada menu "Data Master Pendidikan" kemudian pilih sub menu "Perijinan".

3. Untuk lebih cepatnya pencarian. Silahkan masukkan "Nama Satuan Pendidikan / NPSN" pada kolom "Pencarian Data". Tekan enter maka akan muncul data referensi satuan penddikan sekolah/madrasah Anda.

4. Selanjutnya pilih menu "Dokumen dan Perijinan".

5. Silahkan unduh "File SK Operasional" dengan meng-klik tautan.

Pada menu "Dokumen dan Perijinan" akan di tampilkan secara lengkap data IJOP dan data Akreditasi sekolah. Ini artinya bahwa operator sekolah/madrasah sudah pernah melakukan verval SP.

Sebaliknya, jika data yang di tampilkan tidak ada dan muncul keterangan "Perlu Update" maka pihak sekolah/madrasah perlu melakukan update SK Operasional melalui laman verval SP https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id

Perlu diperhatikan untuk update SK Operasional di butuhkan dokumen SK IJOP yang terbaru masa berlakunya.

Oleh karena itu, Ijin Operasional (IJOP) yang masa berlakunya sudah habis maka harus melakukan perpanjangan Ijin Operasional.

Pengajuan perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan silahkan akses laman dinas pemprov wilayah masing-masing. 

Untuk pengajuan perpanjangan Izin Operasional Pendirian RA dan Madrasah Swasta Kementerian Agama Republik Indonesia silahkan akses laman https://ijopmadrasah.kemenag.go.id/

Demikian Cara Cek masa berlaku IJOP Sekolah/Madrasah secara online.

Kumpulan regulasi pendidikan yang kami bagikan adalah regulasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk sistem pendidikan.

Salah satu strategi pemerintah adalah melakukan perbaikan kurikulum yang telah di dukung oleh sejumlah peraturan dan edaran kementerian untuk mengatur seluruh proses persiapan dan pelaksanaan, baik di bidang pengembangan kurikulum sekolah infrastruktur, sumber daya guru dan tenaga kependidikan.

Penerapan regulasi bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Agar lebih memudah Anda dalam mencari regulasi pendidikan, maka dibawah ini kami rangkumkan regulasinya secara lebih lengkap:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya

1. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Kurikulum

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi

3. Standar Proses

4. Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri tentang Kurikulum 2013

1. Pendidikan Anak Usia Dini

2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

4. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

5. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

6. Pendidikan Khusus

7. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

8. Muatan Lokal

9. Sistem Kredit Semester

10. Bimbingan dan Konseling

11. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

12. Ekstrakurikuler

13. Pendidikan Kepramukaan

14. Peminatan

15. Pembelajaran

16. Penilaian

17. Evaluasi Kurikulum

Regulasi Kurikulum Merdeka

1. Keputusan Mendikbudristek No. 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran

2. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka

3. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka

4. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka

5. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka

6. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 034/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023

Panduan-panduan Kurikulum Merdeka

1. Panduan Pembelajaran dan Asesmen

2. Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

3. Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan

Kajian/Naskah Akademik

1. Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila

2. Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran

3. Naskah Akademik Muatan Informatika dalam Kurikulum 2013

4. Naskah Akademik Prinsip Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. 

2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.

3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2

(1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik dilakukan sesuai dengan tujuan Penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. 

(2) Penilaian hasil belajar secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus Peserta Didik.

(3) Penilaian hasil belajar secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik.

(4) Penilaian hasil belajar secara edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi Pendidik, Peserta Didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.

Pasal 3

(1) Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:

a. perumusan tujuan Penilaian;

b. pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian;

c. pelaksanaan Penilaian;

d. pengolahan hasil Penilaian; dan

e. pelaporan hasil Penilaian.

(2) Prosedur Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan.

Pasal 4

(1) Perumusan tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan Satuan Pendidikan.

(2) Hasil perumusan tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perencanaan pembelajaran.  Pasal 5 Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pendidik dengan:

a. mempertimbangkan karakteristik kebutuhan Peserta Didik; dan

b. berdasarkan rencana Penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran.  

Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran. 

Unduh Permendikbudristek 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian

Asesmen Nasional (AN) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Dalam pelaksanaannya AN hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan system tes berbasis komputer. Sedangkan moda tes yang dapat dipilih adalah moda tes komputer daring (online) dan semi daring (semi online).

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan AN mengacu kepada Prosedur Operasional Standar (POS) AN yang ditetapkan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Unduh POS AN 2022.

Selanjutnya hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan di lapangan dijabarkan secara lebih rinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan AN.

Tujuan diterbitkannya Juknis Pelaksanaan AN ini adalah untuk memberikan panduan teknis kepada pelaksana AN di tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan dalam melaksanakan AN yang sesuai dengan POS AN.

Tidak semua bagian dari POS AN dicantumkan dalam Juknis ini tetapi hal-hal teknis yang dianggap penting dan belum tercantum di dalam POS AN yang diperjelas melalui Juknis ini. Unduh Juknis ANBK.

Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2022/2023 untuk jenjang SMA sederajat (SMK/MAK, SMA/MA/SMALB, Paket C) di laksanakan tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September 2022.

Gelombang 1 Pelaksanaan AN jenjang SMK/MAK, SMA/MA/SMALB tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September 2022.

Gelombang 2 Pelaksanaan AN jenjang Paket C tanggal 3 - 4 September 2022.

Pelaksanaan Asesmen Nasional untuk jenjang SMP sederajat (SMP/MTs/SMPLB/Paket B) di laksanakan dengan 2 gelombang tanggal 24 sampai dengan 25 September 2022:

Gelombang 1 Pelaksanaan AN jenjang SMP/MTs/SMPLB tanggal 19 - 22 September 2022.

Gelombang 2 Pelaksanaan AN jenjang Paket C tanggal 24 - 25 September 2022.

Pelaksanaan Asesmen Nasional untuk jenjang SD sederajat (SD/MI/, SDLB, Paket A) di laksanakan menjadi 4 gelombang:

Gelombang 1 dan 2 ( SD/MI/, SDLB, Paket A) tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2022.

Gelombang 2 (Paket A) 29 - 30 Oktober 2022.

Gelombang 3 dan 4 ( SD/MI/, SDLB, Paket A) tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2022.

Gelombang 4 (Paket A) 5 - 6 November 2022.

Pendataan CPAN Tahun Pelajaran 2022/2023

Survey Lingkungan Belajar

Salam Merdeka Mengajar. Tahun masuk sekolah di mulai tanggal 18 Juli 2022, untuk itu Bapak/Ibu guru sudah harus mempersiapkan format perangkat mengajar. Perangkat ajar atau perangkat pembelajaran merupakan sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Artinya perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas.

Perangkat ajar dalam Kurikulum Merdeka merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai Profil Pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran (CP). Perangkat ajar meliputi modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran serta bentuk lainnya.

Secara umum, ada 2 (dua) langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran, yaitu:

1. Penyusunan Alur dan Tujuan Pembelajaran

2. Pengembangan Modul Ajar

Dalam hal ini, Bapak/Ibu guru merdeka bisa membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi perangkat ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didiknya. Pemerintah menyediakan beragam perangkat ajar untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pengajaran.

ATP, CP, Modul Ajar PAI Fase E & F

Sebagai bahan referensi berikut ini contoh format Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Capaian Pembelajaran (CP), dan modul Ajar PAI & BP Fase E dan F yang bisa Anda pergunakan.

ATP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti:

ATP PAI Fase E Kelas X SMA/SMK Unduh

ATP PAI Fase F Kelas XI dan XII SMA/SMK Unduh

CP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti:

CP Edisi Revisi 008/H/KR/2022 Unduh

CP Fase E (kelas X) Unduh

CP Fase F (kelas XI dan XII) Unduh

Modul Ajar PAI Fase E Unduh

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Standar Proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. dst.

Pasal 2

Standar Proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. dst.

BAB II PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu : Umum (Pasal 3, Pasal 4)

Bagian Kedua : Capaian Pembelajaran yang Menjadi Tujuan Belajar dari Suatu Unit Pembelajaran (Pasal 5, Pasal 6)

Bagian Ketiga : Cara untuk Mencapai Tujuan Belajar (Pasal 7)

Bagian Keempat : Cara Menilai Ketercapaian Tujuan Belajar (Pasal 8)

BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu : Umum (Pasal 9)

Bagian Kedua : Pelaksanaan Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Interaktif (Pasal 10)

Bagian Ketiga : Pelaksanaan Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Inspiratif (Pasal 11)

Bagian Keempat : Pelaksanaan Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Menyenangkan (Pasal 12)

Bagian Kelima : Pelaksanaan Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Menantang (Pasal 13)

Bagian Keenam : Pelaksanaan Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Memotivasi Peserta Didik untuk Berpartisipasi Aktif (Pasal 14)

Bagian Ketujuh : Pelaksanaan Pembelajaran dalam Suasana Belajar yang Memberikan Ruang yang Cukup bagi Prakarsa, Kreativitas, Kemandirian sesuai dengan Bakat, Minat, dan Perkembangan Fisik, serta Psikologis Peserta Didik (Pasal 15)

Bagian Kedelapan : Pemberian Keteladanan, Pendampingan, dan Fasilitasi dalam Pelaksanaan Pembelajaran (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18)

BAB IV PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu : Umum (Pasal 19, Pasal 20)

Bagian Kedua : Penilaian oleh Sesama Pendidik (Pasal 21)

Bagian Ketiga : Penilaian oleh Kepala Satuan Pendidikan (Pasal 22)

Bagian Keempat : Penilaian dilakukan oleh Peserta Didik (Pasal 23)

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24, Pasal 25

Unduh PerMenDikBudRisTek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa:

a. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;

b. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; dan

c. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut memandatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan Pendidikan, tetapi secara konkrit juga perlu terintegrasi dalam komponen penyelenggaraan Pendidikan yaitu kurikulum.

Selain itu, secara khusus:

a. muatan kurikulum dan standar Pendidikan bagi Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan tinggi; dan

b. agar tercapai cita-cita pendidikan nasional secara berkesinambungan serta menjamin kepastian hukum, perlu upaya pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional, yang dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, serta keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan bidang pendidikan.

Mempertimbangkan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2027 tentangStandar Nasional Pendidikan dirasakan penting untuk disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l lentang Standar Nasional Pendidikan.

Unduh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

Dst...

BAB II LINGKUP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 2

(1) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan berdasarkan:

a. tujuan pendidikan nasional;

b. tingkat perkembangan Peserta Didik;

c. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan

d. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Dst...

Pasal 3

(1) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan.

Dst...

BAB III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 4

(1) Standar Kompetensi Lulusan pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.

Dst...

BAB IV STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat; dan

b. Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa/paket B/bentuk lain yang sederajat.

Dst...

Pasal 6

Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

a. mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatNya, memahami ajaran pokok agama/kepercayaan, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan;

Dst...

Pasal 7

Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa/paket B/bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

a. mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan memahami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan seharihari, memahami ajaran agama, melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama/kepercayaan, berani menyatakan kebenaran, menyayangi dirinya, menyadari pentingnya keseimbangan kesehatan jasmani, mental dan rohani, menghargai sesama manusia, berinisiatif menjaga alam, serta memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara;

Dst...

BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 8

Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum; dan

b. Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan menengah kejuruan.

Pasal 9

(1) Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a difokuskan pada:

a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;

b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan

c. Dst...

Pasal 10

(1) Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b difokuskan pada:

a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;

b. Dst...

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11, Pasal 12

Unduh Permendikbud Nomor 5 Tahun 2022 Tentang SKL