IJ.COM

Tambah PTK baru tidak bisa dilakukan secara manual oleh operator sekolah. Sekarang harus melalui persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat. Untuk jenjang Sekolah PAUD/TK/SD/SMP sederajat, penambahan PTK dilakukan melalui Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Sementara untuk jenjang sekolah SMA/SMK sederajat dilakukan melalui Dinas Pendidikan Provinsi sejak adanya kebijakan jenjang SMA/SMK yang diambil alih oleh Propinsi, termasuk juga dalam hal penambahan PTK baru. Namun jika pada tingkat Kab/Kota telah dibentuk UPT sebagai kantor pembantu Propinsi maka usulan penambahan PTK bisa dilakukan melalui UPT tingkat Kabupaten/Kota setempat.
Sebagai tindak lanjut dari Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat yang dikelolah oleh Jenderal Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang Tambah PTK baru, Mutasi PTK di Dapodik dan MOU Penambahan JJM di lain induk baik Lembaga Negeri atau Swasta perlu adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, beberapa informasi terkait di atas di antaranya :

1. Persyaratan Rekomendasi Tambah PTK Baru di dapodik :
a. Surat pengantar dari sekolah
b. Profil Sekolah Lengkap
c. Format Kebutuhan Guru
d. Ijazah S-1
e. Form GTK dari dapodik
f. Fotocopy KK dan KTP
g. SK Pengangkatan PNS dari Pemerintah Daerah atau SK pengangkatan dari Sekolah atau Yayasan
h. Fotocopy SK Penugasan yang bertanda tangan dari Bidang Dikdas

2. Persyaratan Mutasi PTK
a. Surat pengantar dari sekolah
b. Profil Sekolah Lengkap
c. Format Kebutuhan Guru
d. Ijazah S-1
e. SK Pengangkatan PNS dari Pemerintah Daerah atau SK pengangkatan dari Sekolah atau Yayasan
f. Fotocopy SK Penugasan yang bertanda tangan dari Bidang Dikdas
g. Keterangan melepas dari sekolah lama

3. Persyaratan MOU Penambahan JJM di luat Induk :
a. Surat pengantar dari sekolah
b. MOU rangkap 2
c. SK PBM dua sekolah

SK Penugasan atau SPBM di tanda tangani oleh Kepala Sekolah dan mengetahui (SD/SMP dari bidang dikdas. TK dari Bidang PAUD). Bagi PTK yang mengajukan rekomendasi bisa mengumpulkan berkas seperti di atas rangkap 2 di Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota setempat.

Contoh Format Kebutuhan Guru TK

Contoh Format Kebutuhan Guru SD/SMP Swasta

Sekedar memberikan informasi yang khususnya untuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Informasi ini saya ambil berdasarkan surat edaran dari Kemenag Nomor : B.2396/Kk.13.19.4/PP.00/09/2018 perihal tentang penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) triwulan III tahun 2018 untuk guru PAI PNS / Non PNS untuk bulan Juli sampai dengan September 2018 akan segera di salurkan. Sedangkan syarat untuk penyaluran tunjangan profesi guru tersebut merujuk pada Juknis Penyaluran TPG bagi GPAI tahun anggaran 2018 Nomer : 6871 tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut :
Guru yang memenuhi persyaratan pembayaran melampirkan :

• Print out data rinci dan S28b pada aplikasi Simpatika atas nama yang bersangkutan
• Asli SKMT bermatrei yang ditanda tangi oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh pengawas (SKMT masih dibuat secara manual)
• Surat keterangan atau surat cuti jika tidak melaksanakan tugas disebabkan cuti sakit/cuti melahirkan/cuti haji/cuti umrah atau alasan penting lainnya jika ada
• FC KGB dan SK kenaikan pangkat terakhir (hanya bagi PNS yang gajinya ada perubahan)

Tahun ini ada guru yang dinyatakan lulus sertifikasi, otomatis pada aplikasi Dapodik harus menambahkan data guru tersebut dengan harapan supaya mendapatkan dana TPG, kasus yang terjadi adalah ternyata pada laman validasi info gtk data guru tersebut dinyatakan "belum lulus sertifikasi guru" tentu dengan invalid data seperti itu membuat geger guru yang bersangkutan, Pasalnya guru tersebut nyata sudah lulus dan mempunyai nomer sertifikat, berarti tidak jadi cair dong TPGnya? operator pun kena getahnya. Cek trek kelulusannya terlebih dahulu. Kenapa Sertifikasi Guru 2018 belum bisa cair?. Mungkin hal ini akan berbeda pada setiap rayon LPTK tempat guru melaksanakan sertifikasi.
Mungkin informasi akan sedikit berguna bagi guru lulus sertifikasi 2018 dari peserta PLPG 2016 dan 2017 Sertifikasi Guru Rayon 114 khususnya yang mengikuti sertifikasi ulang dengan menempuh UTN ulang maupun UTL ulang, karena ada keterkaitan data pada kevalidan info gtk yang masih dinyatakan "belum lulus sertifikasi guru".

Seperti yang saya lansir dari laman resminya http://sg.unesa.ac.id
Berikut informasi untuk peserta PLPG 2016 dan 2017 yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi guru tahun 2018 baik dari UTN ulang maupun UTL Ulang.

1. Bagi guru yang dinyatakan lulus 2018 (meskipun nomor sertifikat sudah dipublikasikan) pencetakan sertifikat pendidik dan penyerahan akan diadakan di awal tahun 2019. 
2. Data di Dapodik tertulis "belum lulus sertifikasi guru" karena efektif Tunjangan Profesi baru tahun 2019. Jadi meskipun sudah dinyatakan lulus efektif tunjangan profesi adalah tahun berikutnya (2019) dengan diterbitkan NRG oleh GTK.

Lihat Cara Cek NRG 2018

Merujuk pada 2 poin informasi diatas, menanggapi kapan cairnya dana TPG Sertifikasi Guru 2018 dari hasil UTN/UTL ulang adalah menunggu di terbitkannya Nomer Registrai Guru (NRG) oleh GTK dan efektif menerima dana Tunjangan Profesi baru tahun 2019.

Cara cek Nomor sertifikasi pendidik UTN ulang serta UTL ulang.

Hasil Evaluasi UTL Ulang Peserta PLPG 2016 dan 2017 sertifikasi 2018
Hasil evaluasi UTL Ulang Ke-1 dan Ke-2 Peserta PLPG 2016 (Kemdikbud) dan 2017 (Kemdikbud & Kemenag) di Rayon Universitas Negeri Surabaya (114), Universitas Mulawarman (119) dan Universitas Adibuana Surabaya (142) yang diselenggarakan pada tgl 31 Juli 2018.
👉http://sg.unesa.ac.id/lib/evaluasiuutl18/index

Hasil Evaluasi UTN Ulang Peserta PLPG 2017 sertifikasi 2018
Hasil evaluasi UTN Ulang Ke-1 Peserta PLPG 2017 di Rayon Universitas Negeri Surabaya (114), Universitas Mulawarman (119) dan Universitas Adibuana Surabaya (142), pada tgl 30 Januari - 6 Februari 2018.
👉http://sg.unesa.ac.id/lib/evaluasisg171/index

Hasil Evaluasi Peserta Sertifikasi Guru 2016 (Luncuran) sertifikasi 2018
Hasil evaluasi sertifikasi guru ini untuk peserta Sertifikasi Guru 2016 pola PLPG yang BELUM LULUS di Rayon Universitas Negeri Surabaya (114), Universitas Mulawarman (119) dan Universitas Adibuana Surabaya (142), dan tahun 2017 mengikuti Ujian Ulang baik UTL dan UTN.

Update cara cek NRG baru untuk guru PPG daljab 2018 bisa langsung melalui info GTK. Atau Anda bisa baca di artikel ini NRG SerGur 2018/2019 Otomatis Masuk Ke Info GTK dan cara mengatasi verifikasi tunjangan profesi yang terdetekasi belum lulus sertifikasi..

Cara cek NRG guru sertifikasi 2018 sebenarnya berlaku untuk guru yang telah lulus PLPG pada tahun 2017/2018. Namun langkah ini juga sama persis bagi guru yang akan lulus PPG 2018 mendatang. Nomer Registrasi Guru sangat penting bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Karena NRG akan mempengaruhi data guru pada Dapodik jika belum diinputkan maka data gtk akan mengalami invalid.
Pengumuman kelulusan PPG 2018 akan diumumkan secara serentak pada masing-masing LTPK penyelenggara PPG 2018, sementara masih belum bisa mengakses pengumuman kelulusan PPG 2018 karena proses PPG masih berjalan. Setelah pengumuman kelulusan pada PPG 2018 nanti, hal yang harus dilakukan yakni mempersiapkan data pribadi Anda diantaranya : 1. Ijasah S-1, 2. SK pengangkatan PNS/GTY, 3. SK PBM semester berjalan. Syarat tersebut nantinya akan digunakan untuk mendapatkan fisik sertifikat pendidik.

Kapan NRG terbit dan bagaimana cara mendapatkan NRG ?

NRG atau Nomor Registrasi Guru akan dikeluarkan secara otomatis bersamaan dengan keluarnya sertifikat pendidik yang dikeluarkan dari masing-masing LPTK tempat PPG Anda, Nomor Registrasi Guru juga tercantum pada Sertifikat pendidik yang akan Anda terima, sedangkan proses lama keluarnya NRG guru tergantung dari pengolahan data di pusat. Bisa jadi lebih cepat keluar kurang dari sebulan sejak diumumkannya kelulusan PPG 2018 yang akan datang.

Anda juga dapat mengetahui nomor sertifikat pendidiknya sebelum nantinya sertifikat pendidik tersebut diterima. Adapun cara cek nomor sertifikat pendidik bisa langsung mengakses laman dari masing-masing LPTK tempat PPG Anda.

Untuk guru yang sudah lulus PPG tahun kemarin tetapi belum mendapatkan NRG, namun sudah memiliki NUPTK serta sertifikat pendidiknya telah keluar bisa berkoordinasi dengan dinas masing-masing dengan persyaratan : 1. Ijasah S-1, 2. Sertifikat pendidik, 3. SK pengangkatan PNS/GTY, 4. SK PBM semester berjalan. Masing-masing file discan yang asli dengan format pdf ukuran kurang dari 1MB, kemudian dibawa ke dinas setempat untuk fotocopianya dilegalisir masing-masing file tertanda dari pejabat yang berwenang.

Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu.

Media berasal dari bahasa latin Medium yang bearti perantara yang dipakai untuk menunjukkan alat komunikasi. Media pengajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta perangsang peserta didik untuk belajar. Jadi media pembelajaran secara umum merupakan alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.

Tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media dan sumber belajar. 5 Aplikasi berikut ini bisa Anda jadikan media dan sumber belajar dimana pun Anda berada. karena 5 aplikasi ini bisa diakses melalui Handphone Anda.

1. Ruangguru – Aplikasi Belajar Nomor 1

2. Brainly aplikasi FAQ Pendidikan

3. Edmodo Kelas Digital

4. Quipper Latian Soal

5. Snapask Bantuan Belajar Pribadi

Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Kurikulum sebagai seperangkat rencana mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu, penilaian erat kaitannya dengan informasi seputar peserta didik dan pembelajarannya. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan.
Mengelola pembelajaran dan penilaian dengan bermutu adalah tugas pendidik dan satuan pendidikan. Dengan melakukan pembelajaran dan penilaian, pendidik akan mampu menjalankan fungsi sumatif penilaian yakni mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta mendeskripsikan capaian hasil pembelajaran peserta didik, dan fungsi formatif yakni mendiagnostik kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran, memberi petunjuk bagi pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian sebagai fungsi sumatif saat ini dikenal dengan istilah penilaian atas pembelajaran (assessment of learning) sedangkan penilaian sebagai fungsi formatif saat ini lebih dikenal sebagai penilaian sebagai pembelajaran ( assessment as learning) dan penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning).



Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, sedangkan lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Penilaian pengetahuan (KD dari KI-3) dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian.

Apa yang baru pada Dapodikdasmen Versi 2019.a ini?

Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 masih juga tidak luput dari adanya bugs. Bugs yang msih kita rasakan adalah saat tambah baru Peserta Didik serta Bugs pada saat tambah baru GTK sehingga dapat mengganggu kelancaran sekolah dalam melakukan proses pemutakhiran data. Selain perbaikan pada bugs tersebut juga termasuk proses perbaikan adanya penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan implementasi di SLB, SPK  dan SILN. Oleh karena itu saat ini telah dirilis Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.a sebagai proses penyesuaian di aplikasi dapodikdasmen 2019.
Berikut daftar perubahan pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.a :
[Pembaruan] Penambahan kolom Lintang dan Bujur pada unduhan Daftar Peserta Didik
[Perbaikan] Perizinan penambahan GTK untuk SILN
[Perbaikan] Perizinan penambahan Peserta Didik untuk SILN
[Perbaikan] SMA Kristen dapat menyelenggarakan Kelas Teori
[Perbaikan] Pengecualian validasi rasio peserta didik terhadap rombel untuk SLB, SILN, SPK
[Perbaikan] Pengecualian validasi perhitungan umur peserta didik 5,6 tahun untuk SLB,
[Perbaikan] Bugs pada saat tambah baru Peserta Didik
[Perbaikan] Bugs pada saat tambah baru GTK
[Perbaikan] Perbaikan pada security aplikasi

Untuk siapa Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.a?

Masih bingung ketika NISN siswa yang telah diperbaiki di laman verval PD belum juga sinkron ke Dapodik?. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan registrasi siswa baru adalah kelangkapan data, salah satunya yang penting adalah Nomer Induk Siswa Nasional (NISN). Jika siswa tidak menyertakan NISN saat melakukan regitrasi, Anda bisa melakukan pencarian data NISN siswa tersebut terlebih dahulu pada laman http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data untuk memastikan bahwa siswa tersebut sudah mempunyai NISN atau memang tidak terdaftar pada sekolah sebelumnya.
NISN akan digunakan saat kita melakukan registrasi peserta didik baru yang dilakukan secara manual pada laman https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id dengan cara tambah peserta didik baru. NISN tidak boleh di isikan dengan nomer sembarangan karena berdampak pada kuncian tabel NISN pada aplikasi Dapodik sehingga nantinya kita tidak bisa melakukan edit data NISN tersebut. Jika memang NISN siswa tersebut tidak terdaftar pada database NISN maka ketika melakukan pendaftaran peserta didik baru, khususnya untuk kolom NISN lebih aman dibiarkan kosong saja. Setelah semua proses tersebut selesai maka selanjutnya melakukan validasi data peserta didik pada laman vervalPD tujuannya untuk melakukan macth data atau membuatkan NISN baru pada siswa tersebut jika terbukti tidak ada data yang cocok.

Yang menjadi masalahnya adalah kenapa data NISN di dapodik tidak berubah?
Catat! cara menambah NISN siswa yang belum sinkron di Dapodik setelah melakukan Verval PD hanya bisa dilakukan apabila data NISN siswa sebelumnya tidak diinputkan atau masih kosong saat melakukan registrasi siswa baru. Jika terlanjur diisikan dengan NISN yang beda tetapi sudah melakukan macth data pada verval PD biasanya data akan berubah setelah masuk semester 2, jadi Anda tidak perlu khawatir dengan data NISN yang berbeda tersebut.

NISN yang masih kosong akan mendapat warning pada menu validasi Dapodik, "harap mengisikan dengan benar. Dikarenakan untuk semester depan (2018/2019 Genap) diwajibkan untuk mempunyai NISN, jika tidak akan di Invalidkan". Mengatasi masalah tersebut harus segera diisikan NISN nya.

Caranya silahkan kunjungi laman http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id, pada menu referensi pilih aktif, Anda bisa mencari data siswa yang telah Anda buatkan NISN nya.

Untuk memastikan NISN nya terdaftar silahkan kunjingi laman http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data masukan NISN siswa tersebut yang diambil dari laman vervalPD, tekan cari
Setelah benar-benar terdaftar buka aplikasi Dapodik, pilih nama siswa yang belum ada NISN nya lakukan perubahan data dengan memasukan NISN siswa tersebut. validasi dan lakukan sinkron ulang.

Masalahnya akan menjadi sangat berbeda ketika terdapat perbedaan Nama dan tahun kelahiran, maka harus melakukan ajuan nama dan tanggal lahir melalui menu edit data. Persetujuan pengajuan perubahan identitas Peserta Didik akan dilakukan oleh Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota
setempat. Silahkan berkoordinasi dengan Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat.

Sistem informasi data kehadiran guru dan tenaga kependidikan merupakan aplikasi pencatatan kehadiran secara online untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah negeri dan sekolah swasta seluruh Indonesia. Proses pencatatan data kehadiran dilakukan oleh sekolah yang terhubung dengan internet secara langsung. Proses pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara harian dan bisa juga dilakukan mingguan atau bulanan.
Selain data validasi GTK, Hadir G.T.K juga syarat pemenuhan pencairan tunjangan profesi guru. Persyaratan tersebut mengacu pada Permendikbud no 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan PNSD dan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. Dimana setiap sekolah wajib melakukan pengisian aplikasi hadir GTK melalui website : http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id untuk mengetahui informasi kehadiran dan keaktifan guru. Pengisian DHGTK diserahkan kepada operator sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah dengan mengacu pada hasil cetakan mesin fingerprint maupun daftar hadir manual di masing-masing sekolah.

Sebenarnya pengisian DHGTK yang dilakukan oleh operator mungkin kurang adil. Selayaknya daftar hadir guru itu harusnya di isi oleh guru yang bersangkutan, tugas operator mestinya hanya melakukan verifikasi dan menvalidasi sehingga sama-sama bertanggung jawab. Mestinya guru juga harus diberikan akses masuk seperti kepala sekolah yang dibuatkan username dan passwordnya melalui Dapodik sehingga dia bertanggungjawab atas informasi kehadiran dan keaktifannya.

Saya katakan kurang adil, Anda bisa membaca pada juknis DHGTK tentang peran penting serta tanggung jawab operator dan kepala sekolah.

Peran dan Tangggung Jawab Kepala Sekolah Kepala sekolah merupakan manajer di satuan pendidikan yang dipimpinnya, maka terkait dengan adanya Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dikeluarkan oleh Dirgen GTK, maka kepala sekolah seharusnya segera untuk:

1. Mengalokasikan pembiayaan (dana BOS) untuk pelaksanaan DHGTK karena dilaksanakan secara full online (operator tidak ada jaminan)
2. Menunjuk atau menugaskan petugas khusus untuk melakukan pengerjaan absen online ini baik dari Operator sekolah maupun dari GTK yang ada di satuan pendidikan dengan disertai surat penugasan dari kepala sekolah. (operator jadi kambing hitam)
3. Segera melakukan sosialisasi kepada para GTK di lingkunagn satuan pendidikannya terkait dengan adanya absen online (DHGTK) yang berkaitan langsung dengan pemberi tunjangan profesi. (tidak berjalan karena hanya operator dan kepsek yang punya akun)
4. Setiap bulan atau pertriwulan kepala sekolah mencetak SPJTM untuk mengunci kehadiran GTK (jadi tugas operator)
5. Melaksanakan pengisian DHGTK dengan sebenar-benarnya dengan menjungjung tinggi kejujuran dalam mengisi kehadiran GTK (jadi tugas operator)
6. Memantau dan mengevaluasi petugas absen online (DHGTK) setiap hari (jadi tugas operator)

Petugas Absen (Operator/Petugas Khusus) Peran dan tanggung jawab dari petugas absen adalah sebagai berikut :

1. Segera melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah sesuai dengan surat tugas yang diberikan
2. Mengisi daftar hadir GTK setiap hari dengan asas Kejujuran dan tanggung jawab
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan GTK terkait proses pelaksanaan pengisin DHGTK
4. Memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait dengan proses pelaksanaan dan pengisisn DHGTK 

Sesuai dengan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 800/5670/101.5/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Verifikasi dan Validasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan
Penghasilan Guru PNSD Semester II Tahun 2018, maka dimohon untuk melaksanakan menurut Permendikbud no 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan PNSD dan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan pengawas antara lain sebagai berikut :
1. Pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

2. Kepala Sekolah wajib memastikan data yang diinput ke dalam aplikasi DAPODIK telah sesuai dengan SK Pembagian Jam Mengajar yang berlaku pada semester berjalan

3. Masing-masing sekolah wajib melakukan pengisian aplikasi hadir GTK melalui website : http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id untuk mengetahui informasi kehadiran dan keaktifan guru, yang pengisiannya dilakukan oleh operator sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah dengan mengacu pada hasil cetakan mesin fingerprint maupun daftar hadir manual di masing-masing sekolah.

4. Bagi guru matpel yang tidak dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan pembelajaran di sekolah satminkalnya, dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain maksimal 6 jam
tatap muka per minggu dalam satu zona. Terkait dengan zonasi, ditetapkan bahwa zonasi diberlakukan sesuai dengan masing-masing wilayah kab/kota.

5. Pendataan dan pemberkasan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II Tahun 2018 antara lain :
a. Print out infogtk
b. SPTJM dari Dapodik dan aplikasi hadir GTK
c. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang mengeluarkan Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan belum memiliki Sertifikat Pendidikan, kemudian ditandatangani diatas materai Rp 6.000 dengan mengetahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
e. Print screenshoot NUPTK melalui web : gtk.data.kemdikbud.go.id
f. Berkas dan softcopy disetor di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik terakhir tanggal 15 Oktober 2018

6. Bagi guru yang menambah jam di satuan pendidikan dilingkungan Kemenag (madrasah sederajat) maka wajib melampirkan :
a. Surat keputusan bersama/surat perjanjian antara masing-masing kepala sekolah dan kepala Madrasah
b. SPTJM yang telah ditandatangani dan diberi materai Rp 6.000
c. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah
d. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan
e. Print daftar hadir dari masing-masing satuan pendidikan
f. SK Pembagian jam mengajar dari masing-masing satuan pendidikan
g. Print infogtk yang telah ditandatangani/paraf per item dan di tandatangani kepala sekolah

7. Print infogtk dikumpulkan di Cabang Dinas Pendidikan jika sudah “VALID” dan SPJTM dari Dapodik, hadir GTK setalah dikunci melalui akun kepala sekolah dan akan diusulkan di Operator SIMTUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

8. Prosedur permohonan buka kunci dapodik/hadir GTK
a. Surat permohonan buka kunci dari kepala Sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dan Tembusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik disertai alasan/argumentasi dari permohonan buka kunci.
b. SPTJM dapodik/hadir GTK
c. Profil Sekolah
d. Jadwal pembelajaran sekolah

Download Juknis nodin penyaluran tpg dan tamsil sem 2 tahun 2018. Format surat Pernyataan

Semoga membantu.

Anda pernah melihat video di Youtube? biasanya agar video kelihatan menarik pemirsa, Si pembuat video menyisipkan intro atau opening. Intro juga bisa  di pakai pada slide media pembelajaran. Cara membuat intro atau opening video yang bagus tentu saja menggunakan software misalnya Adobe After Effects, corel video studio dan sejenisnya. Namun hal itu harus di dukung dengan kemampuan kita dalam mengoperasikan software tersebut. Yang menjadi maslahnya adalah jika kita tidak atau belum bisa menggunakannya. Memang kita bisa membuat intro video tanpa menggunakan software yang ada di komputer kita, tetapi dengan menggunakan software yang disediakan oleh para provider secara online seperti panzoid, renderforest, introchamp dan lain sebagainya.
Dalam hal ini kita tidak belajar membuat intro video dengan software adobe, corel maupun menggunakan software pembuat intro video secara online. Akan tetapi kita akan belajar membuat intro video dengan menggunakan microsoft office power point. Apa bisa?
Jika Anda sudah bisa mengoperasikan microsoft office power point maka akan dengan mudah Anda bisa membuat intro video tersebut. Caranya cukup mudah seperti halnya ketika Anda membuat file presntasi dengan sedikit memberi efek pada transitions dan animations kemudian save as dengan format MPEG-4 video.

Untuk musik latarnya Anda bisa mendownload di https://www.bensound.com pada situs tersebut tersedia berbagai macam musik dan bebas digunakan (Royalty Free Music).

Untuk menambahkan musik latar pada power point caranya klik menu insert pilih Audio ⇨ Audio on My PC. Pada menu Audio tools pilih Play in background ⇨ centang PlayAcross Slide ⇨ centang Loop Until Stopped fungsinya adalah untuk menjalankan musik sampai slide terakhir.

Berikut tempalte untuk belajar membuat Intro Video Sederhana dengan PPT. Selamat belajar semoga berhasil.

Mungkin Anda sedikit bingung ketika melakukan tambah PD diluar Dapodik namun setelah melakukan sinkronisasi ternyata data PD tersebut tidak masuk pada aplikasi Dapodik padahal operator Dinas sudah melakukan konfirmasi verifikasi. Adakah yang salah pada data PD tersebut? Ya, karena data peserta didik tersebut statusnya di tolak karena ada indikasi kesamaan data sehingga data PD diluar tersebut tidak bisa di sinkronisasi ke aplikasi Dapodik. Lantas bagaimana cara melihat data peserta didik yang ditambahkan diluar Dapodik itu satusnya di terima atau di tolak?

Sebenarnya ini hanya iseng saja, jika Anda penasaran dan berniat untuk mencoba mari kita intip laman https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id
Saat kita mengakses menu tambah peserta didik secara default yang terlihat seperti gambar diatas. Pada tabel tersebut kita bisa melihat semua jumlah nama peserta didik yang telah kita tambahkan sebelumnya namun kita tidak bisa melihat status dari peserta didik tersebut karena tampilan tabelnya terpotong. Sekedar untuk melihatnya saja ikuti langkah berikut.

Langkah Melihat Data Tambah PD Diluar Dapodik Status Di tolak atau Di terima

Cara Mengajukan Regristrasi Ulang Tambah PD Diluar Dapodik

Apa bedanya peserta didik yang statusnya sudah aktif dan peserta didik yang statusnya masih terdaftar? Status aktif artinya Peserta didik sudah dimasukan kedalam rombongan belajar. Sedangkan status terdaftar yakni Peserta didik belum dimasukan kedalam rombongan belajar. Mungkin Anda merasa sudah memasukan semua peserta didik dalam rombongan belajar sesuai dengan tingkatannya. Ketika memasukan peserta didik ke rombel mungkin langkah yang Anda lakukan salah sehingga pada data dikdasmen masih berstatus terdaftar khususnya untuk kelas baru (7 untuk jenjang SMP, kelas 10 untuk jenjang SMA).

Silahkan cek terlebih dahulu data peserta didik pada laman data,dikdasmen.kemdikbud.id, jika data siswa tidak muncul pada menu aktif maka peserta didik tersebut belum dilakukan regrestasi, itu artinya Anda memasukan data peserta didik kelas baru langsung melalui menu rombel pada aplikasi Dapodik tidak melalui proses regristasi.
Silahkan lakukan proses regristasi untuk peserta didik baru. Caranya seperti biasanya, buka aplikasi dapodik klik pada menu peserta didik, pilih peserta didik yang akan di regristasi, klik menu regristasi, isi semua data peserta didik pada kotak dialog regristasi. kemudian sinkronisasi ulang. data akan mengalami perubahan 1x24 jam.
Jika nomer pesrta UN tidak ada maka bisa diganti dengan tanda - (harus di isi karena bertanda bintang). Perhatikan tanggal masuk sekolah dan program pengajarannya juga.

Jika peserta didik belum regristasi adakah pengaruh data tersebut?
Pencairan dana BOS yang merujuk pada rombongan belajar harus diisikan lengkap sampai dengan data pembelajaran dan jadwal pelajaran, data siswa yang akan terhitung adalah data siswa pada semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019. Serta kevalidan data siswa disarankan melalui proses verifikasi dan validasi NISN pada layanan vervalpd.data.kemdikbud.go.id.

Data peserta didik yang telah di sinkronisasi maka akan terkirim pada laman verval PD. Pada laman verval PD Anda akan menemukan data peserta didik yang invalid di menu residu, Jika kasusnya data invalid pada NISN peserta didik tercatat ada, namun pada menu residu tidak ada data peserta didik tersebut sehingga Anda tidak bisa melakukan match, mungkin Anda belum melakukan proses regristasi peserta didik.
Jika invalid data terjadi pada tanggal masuk, silahkan perbaiki data Dapodik, ganti tanggal masuk di menu regristasi dengan tanggal 18/08/2018.

Begitulah sekilas tentang cara melihat Peserta Didik status aktif atau status terdaftar di Dapodik 2019 serta pengaruh pada verval PD. Jika ada pertanyaan silahkan tulis dikolom komentar.

Belum dapat melakukan sinkronisasi karena masih mengalami masalah Invalid data dengan pesan data diubah menggunakan Aplikasi selain Aplikasi Dapodik pada menu Validasi. Padahal Anda benar-benar tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga, hal tersebut sebenarnya memang akibat bug sekuritas dapodik. Sekarang ada aplikasi terbaru dari master OPS Aplikasi Anti Fitnah Dapodik 2019 😆😁😁 untuk membantu permasalahan Anda dengan sangat mudah tanpa harus edit data satu persatu atau melakukan uninstall ulang. Apalagi sekarang sudah mendekati waktu cutof  BOS tentunya senjata pamungkas untuk operator Dapodik harus selalu siap.💪
Aplikasi Anti Bug Dapodik 2019 atau sebutannya Aplikasi Anti Fitnah Dapodik 2019 dibuat oleh ‎Adithya Exa Ramadhan dan di share secara gratis di forum facebook untuk dipakai secara bebas oleh semua operator sekolah. Untuk memperluas jangkauan saya berusaha untuk merepost-nya kembali.

Cara Singkat Penggunaan Aplikasi Anti Fitnah Dapodik 2019

Perhatikan Langkah Singkat Penggunaan Aplikasi AntiFitnah Dapodik agar sukses:
👉Tutup browser Dapodik dan aplikasi lainnya
👉Hapus folder c:\AntiFitnah Dapodik (jika ada)
👉Jalankan aplikasi AntiFitnah Dapodik melalui Run as administrator
👉Pilih data yang muncul pada pesan invalid tersebut lalu klik tombol Normalkan

Sebelum dapat menggunakan aplikasi tersebut diatas Laptop/PC Anda harus sudah terinstall Net Framework 4.0 serta firewall windows di off-kan dan antivirus/windows defender dinonaktifkan untuk sementara waktu. Karena firewall windows dan antivirus/windows defender akan memblokir aplikasi tersebut.

Link asli Download Aplikasi AntiFitnah Dapodik 2019 :
http://www.mediafire.com/file/a5jk7aws48fcsaj/AntiFitnah_Dapodik.exe/file

Link alternatif  Download Aplikasi AntiFitnah Dapodik 2019 (backup):
https://drive.google.com/file/d/1YuSGVgS9pi36qWbd_rmNW_XQuSekbDTH/view

Aplikasi Anti Fitnah Dapodik 2019 hanyalah sebuah alat untuk mempermudah pekerjaan Anda jika terjadi sesuatu yang diluar dugaan sebelumnya, maka tanggung jawab kembali pada Anda. Silahkan dicoba dan semoga berhasil.

Dulu aplikasi Dapodik dibawah versi 2017 operator masih bisa memasukkan data peserta didik dengan mudah, apakah peserta didik tersebut mutasi atau tidak, setelah rilis versi 2018 untuk penambahan data siswa, operator harus melakukan tarik PD termasuk juga untuk siswa yang mutasi, namun bagaimana dengan siswa yang diluar Dapodik?
Sering menjadi perbincangan bahwa melakukan mutasi siswa lintas naungan Kemenag ke Kemdikbud dan sebaliknya Kemdikbud ke Kemenag tidak bisa diterima dengan alasan yang beragam seperti halnya beda KKM, beda penilaian Raport, Beda mata pelajaran dan lain sebaginya. Memang sekolah memiliki aturan tambahan kebijakan sendiri dalam mengatur penerimaan peserta didik meskipun sudah memiliki Undang-undang atau Permen dari naungan masing-masing.

Sekolah negeri memang tidak bisa sembarangan dalam menerima siswa mutasi karena aturannya sangat ketat terkait dengan penetapan rombel dan daya tampung rasio peserta didik dalam PPDB. Hal ini bisa menjadi berbeda ketika terjadi pada sekolah swasta. Pertanyaan yang sering muncul bisakah mutasi sekolah lintas naungan SMP ke MTs, MA ke SMA?

Untuk mengetahui benar tidaknya hal tersebut, tentu harus ada acuan/aturan yang baku dan berlaku. Aturan yang dipegang sebagai pedoman di Madrasah perihal mutasi siswa adalah Aturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (PMA). Sementara pedoman Penyelenggaran Pendidikan Madrasah tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) no. 90 tahun 2013 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 71 PP. No.17 tahun 2010 menyatakan bahwa: 1. Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat. 2. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. 3. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Isi pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah atau Madrasah manapun wajib menerima warga negara Indonesia yang sudah menyelasaikan pendidikan SD/MI/Paket A di kelas 7 dengan batas usia 13 tahun sampai 15 tahun.

Pasal 75 menyatakan: Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.

Dengan kata lain, Satuan pendidikan dasar SMP/MTs boleh menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain baik dari SMP ataupun dari MTs lintas naungan

Pasal 75 tersebut dikembangkan dalam PMA no. 90 tahun 2013 pasal 17 yang berbunyi: Penerimaan peserta didik pada MTs dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel MTs dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah menengah pertama (SMP)/Program paket B atau bentuk lain yang sederajat.

Menjawab pertanyaan diatas, secara hukum jika mengacu pada aturan yang berlaku jelaslah bahwa mutasi siswa dari naungan kemdikbud ke Kemenag dan sebaliknya, bisa dilakukan.

Selanjutnya, pindah siswa (mutasi) bisa diklasifikasikan menjadi 2 kategori umum, yakni:

1. Pindah siswa dalam wilayah kabupaten/kota, yakni kepindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah yang lain tetapi masih dalam satu lingkup wilayah kabupaten/kota.
2. Pindah siswa keluar wilayah kabupaten/kota, yaitu kepindahan siswa dari satu sekolah dalam satu kabupaten/kota menuju sekolah lainnya namun diluar wilayah kabupaten/kota tersebut.

Lebih lengkapnya silahkan baca surat edaran di setiap instasi dinas daerah masing-masing. Pindah siswa ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Harus ada dua instansi yang bekerjasama untuk melakukan kepindahan siswa tersebut. Prosesnya baik melalui tarik data dari aplikasi Dapodik maupun secara manual serta persetejuan dari dinas setempat, yaitu :

Instansi pertama yang melakukan Mutasi Siswa, ini bisa dilakukan oleh Sekolah (asal mutasi), Dinas Pendidikan Kab./Kota (asal mutasi), Kementrian Pendidikan Nasional. Instansi kedua yang Menerima Persetujuan Mutasi, ini hanya bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota (tujuan mutasi), dan Kementrian Pendidikan Nasional.

Prosedur Mutasi Peserta Didik di Luar Dapodik 2019 Lintas Naungan

• Orang tua / wali murid mengajukan Surat Permohonan Pindah Sekolah ke madrasah yang hendak ditinggalkan. Beberapa daerah mensyaratkan surat permohonan ini disertai dengan materai.
• Madrasah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sekolah berdasarkan Surat Permohonan Pindah Sekolah tersebut. Dalam surat ini disertakan juga alasan kepindahan, nama dan alamat sekolah/madrasah tujuan.
• Jika mutasi terjadi antar kabupaten/kota, dibutuhkan Surat Rekomendasi Pindah Sekolah dari kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal. Beberapa daerah tidak mensyaratkan ini.
• Orang tua / wali murid menerima Surat Keterangan Pindah Sekolah dan Surat Permohonan Rekomendasi Pindah Sekolah yang ditujukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota. Orang tua / wali murid membawanya ke Kantor Kemenag kab/Kota untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Pindah Sekolah.
• Kantor Kementerian Agama Kab/Kota asal menerbitkan Surat Rekomendasi Pindah Sekolah.
• Orang tua / wali murid membawa Surat Keterangan Pindah Sekolah (dari madrasah asal) dan Surat Rekomendasi Pindah Sekolah (dari Kantor Kemenag Kab/Kota) ke madarsah atau sekolah tujuan.

Di sekolah atau madrasah tujuan, prosedur untuk pindah masuk adalah sebagai berikut:

• Orang tua / wali murid menyerahkan Surat Keterangan Pindah Sekolah yang disertai dengan Surat Rekomendasi Pindah Sekolah (dari Kantor Kemenag Kab/Kota), foto copy Surat Permohonan Pindah Sekolah (dari orang tua / wali murid), dan raport siswa.
• Madrasah / sekolah tujuan menerbitkan Surat Keterangan Telah Menerima Siswa Pindahan.
• Orang tua / wali murid menyerahkan Surat Keterangan Telah Menerima Siswa Pindahan (dari madrasah tujuan) ke madrasah / sekolah asal.

Info resmi dari laman dapodikdasmen.kemdikbud.go.id batas cut off BOS triwulan IV tahun 2018. Membaca Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5749/D/R/2018 tentang pemutakhiran data Dapodik. Sekolah segera melakukan sinkronisasi pengiriman data semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2018 sebagai batas akhir pengambilan data/cut off untuk program BOS triwulan IV tahun 2018.

Dari informasin pengecekan data di server Dapodikdasmen per-tanggal 12 September 2018 diketahui bahwa masih banyak sekolah dengan status partisipasi BOS “menerima” (pada aplikasi Dapodikdasmen menjawab “Ya”), namun belum melakukan sinkronisasi.
Baca cara sukses cut off BOS triwulan I, II, II, IV tahun 2018

Hal yang sangat penting diperhatikan terkait kelengkapan data Dapodik untuk pengambilan data/cut off untuk program BOS sebagai berikut:

1. Data siswa yang akan terhitung adalah data siswa pada semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019.

2. Data Rombongan Belajar harus diisi dengan lengkap dan benar, dan jenis rombel yang dihitung adalah Rombel Reguler, Rombel Terbuka, dan Rombel Kelas Jauh sedangkan Rombel Teori, Praktek, dan Ekskul tidak dihitung.

3. Khususnya untuk SMA dan SMK harus memperhatikan pengisian data program pengajaran/program keahlian/ kompetensi keahlian sebagai berikut:

SMA yang baru tahun pertama menerapkan Kurikulum 2013
Kelas X = Bahasa dan Budaya, MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas XI dan XII = Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)/Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)/Bahasa
SMA Kurikulum 2013
Kelas X, XI, dan XII = Bahasa dan Budaya, MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial
SMK yang baru tahun pertama menerapkan Kurikulum 2013
Kelas X = Program Keahlian
Kelas XI dan XII = Kompetensi Keahlian
SMK Kurikulum 2013
Kelas X = Program Keahlian
Kelas XI dan XII = Kompetensi Keahlian

4. Data Rombongan Belajar harus diisikan WALI KELAS

5. Rombongan Belajar harus diisikan lengkap sampai dengan data pembelajaran dan jadwal pelajaran.

6. Data siswa disarankan melalui proses verifikasi dan validasi NISN pada layanan vervalpd.data.kemdikbud.go.id. lihat cara memperbaiki data invalid pada verval pd

Segera lakukan pengecekan kembali kelengkapan dan kevalidan data sekolah Anda. Jika data yang diisikan tidak lengkap maka TIDAK AKAN TERHITUNG untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan IV tahun 2018. Lihat jadwal cut off database Dapodik : BOS, TPG, UN dengan melihat jadwal tersebut Anda sudah bisa mengatur alur setiap cut off dari masing-masing data.

Salinan lampiran Daftar sekolah belum sinkronisasi periode data semester 1 tahun ajaran 2018/2019 (tanggal dikeluarkan data : 12 September 2018)

Ada beberapa faktor yang mendorong seorang guru untuk melakukan pindah satminkal atau induk sekolah. Baik pada sekolah yang sama-sama di naungan Kemdikbud ataupun sebaliknya di naungan Kemdikbud ke sekolah yang bernaung di Kemenag. Bisa jadi karena dulunya mempunyai data NUPTK ganda yang sudah terdaftar baik di Kemdikbud maupun di Kemenag. Atau bahkan bisa jadi untuk memenuhi tuntutan sertifikasi misalnya pergantian kepala sekolah atau keinginan guru pripadi untuk pindah satminkal sertifikasi.😅
Melakukan pindah satminkal atau mutasi guru dari sekolah A ke sekolah B misal dari jenjang SD/SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK yang sama-sama di naungan Kemdikbud dilakukan dengan cara tarik data PTK di laman data.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Pergantian satminkal membutuhkan proses verifikasi dinas dan berkas-berkas yang harus lampirkan yaitu :

1. Fotocopy Ijazah S1
2. Fotocopy Sertifikat Pendidik
3. SK Pengangkatan KS (jika menjadi Kepala Sekolah)
4. SKPBM induk dan non induk
5. Surat Keterangan Pemberhentian dari Kemenag jika ada semua berkas rangkap 2 fotocopy dilegalisir dan softcopy (CD) berupa file pdf ukuran -2mb (jika lintas naungan)

Proses diatas juga berlaku bagi guru dari naungan Kemenag ke Kemdikbud. Mutasi Madrasah PTK Naungan Kemenag ke Sekolah Naungan Kemendikbud (lintas naungan).

PTK dari Madrasah naungan Kemenag yang akan mutasi Madrasah induknya ke Sekolah naungan Kemendikbud tetap harus melalui prosedur pelaporan pindah keluar di Admin Kemenag Kab/Kota instansi lamanya, namun akan secara langsung termutasikan ke sekolah induk barunya tanpa prosedur pelaporan mutasi masuk di Admin Dinas Kab/Kota tujuan.*

Berikut langkah-langkah singkat prosedur Mutasi Madrasah PTK Naungan Kemenag ke Sekolah Naungan Kemendikbud (lintas naungan) :

1. Login sebagai PTK/Admin di http://simpatika.kemenag.go.id/ dan pilih layanan PTK.
2. Ajukan mutasi ke intansi tujuan, lihat panduan mutasi PTK Simpatika.
3. Serahkan SURAT PENGAJUAN MUTASI Madrasah INDUK PTK (SM01) tersebut untuk dilaporkan pindah keluar oleh admin Kemenag Kab/Kota. Lihat panduan Persetujuan Mutasi Keluar di sini. 
4. Untuk kondisi ini, Admin Kemenag Kab/Kota akan mencetak SURAT TANDA BUKTI MUTASI SEKOLAH INDUK PTK (SM03) langsung tanpa melalui prosedur Pelaporan Mutasi Masuk (SM02) oleh Admin Dinas tujuan.
5. Berikut contoh SURAT TANDA BUKTI MUTASI SEKOLAH INDUK PTK (SM03) yang dicetak oleh Admin Kemenag Kab/Kota sebagai tanda bukti mutasi Madrasah induk Anda ke sekolah naungan Kemendikbud.

Akan sedikit berbeda prosesnya jika mutasi Sekolah PTK Naungan Kemendikbud ke Madrasah Naungan Kemenag (lintas naungan)

PTK dari sekolah naungan Kemendikbud yang akan mutasi sekolah induknya ke Madrasah naungan Kemenag tidak lagi melalui prosedur persetujuan mutasi keluar oleh Admin Dinas intansi lamanya, melainkan langsung melaporkan diri ke Admin Kemenag Kab/Kota tujuan dengan menyerahkan Formulir SM02 yang dicetak melalui akun PTK tersebut.*

Berikut langkah-langkah singkat prosedur Mutasi Sekolah PTK Naungan Kemendikbud ke Madrasah Naungan Kemenag (lintas naungan) :

1. PTK mengajukan mutasi melalui akun PTKnya, lihat panduan mutasi PTK Simpatika.
2. Untuk kondisi ini, PTK yang mengajukan mutasi tersebut akan langsung mencetak SURAT PENGAJUAN MUTASI Madrasah INDUK PTK (SM02). Dengan kata lain PTK tersebut tidak perlu melakukan prosedur pelaporan Mutasi Keluar di Admin Dinas setempat.
3. Selanjutnya serahkan SURAT PENGAJUAN MUTASI Madrasah INDUK PTK (SM02) yang dicetak tersebut ke Admin Kemenag Kota/Kab tujuan untuk Tanda Bukti Persetujuan Pindah Datang. Lihat Panduan Mutasi Masuk PTK Simpatika. 
4. PTK mendapat SURAT TANDA BUKTI MUTASI SEKOLAH INDUK PTK (SM03) yang dicetak oleh Admin Kemenag Kab/Kota sebagai tanda bukti persetujuan mutasi Madrasah induk Anda.

1. Harap dengan segera untuk dilakukan penyelesaian SKBK hingga akhir September ini.
2. Penerbitan SKAKPT untuk bulan Juli dan Agustus akan dilakukan pada setiap hari Rabu dan Sabtu di bulan September (hingga 29 September). 
3. Absensi bulan Juli dan Agustus masih bisa dilakukan perubahan pada bulan September.
4. Selanjutnya setelah September, penerbitan SKAKPT akan dilakukan setiap tanggal 7 untuk bulan sebelumnya. Contoh SKAKPT bulan September akan diterbitkan tanggal 7 Oktober, SKAKPT bulan Oktober akan diterbitkan tanggal 7 November, dst. Tidak berlaku lagi perapelan penerbitan SKAKPT bulan-bulan sebelumnya.
5. Pada tanggal 1 sampai 6 pada setiap bulannya masih dibuka untuk perubahan absensi bulan sebelumnya.
6. Madrasah yang sudah K13 dan mengalami kendala set K13-nya tidak ada dan atau jadwal K13-nya ada yang kosong, silakan dapat melaporkan dan atau mengisikan ulang kembali. Saat ini telah dilakukan mekanisme pemunculan kembali set K13 tersebut.
7. Madrasah yang sudah melakukan S25 dan atau hanya memiliki kurikulum KTSP tidak berdampak / terkendala terkait poin 6 diatas. Karena bagi yang sudah melakukan S25 data telah terkunci.

Ajuan PTK untuk guru baru di Simpatika 2018 mekanismenya berbeda dengan ajuan PTK guru baru di Dapodikdasmen. Karena ada satu guru PAI baru yang belum masuk baik pada Aplikasi Dapodik maupun aplikasi Simpatika, maka pilihan yang tepat untuk pendataan guru tersebut adalah di Simpatika. Sebab guru PAI meskipun bernaung di lingkungan Kemdikbud, untuk masalah pendataan maupun jabatan fungsional kesetaraan guru nantinya akan di koordinir oleh pihak Kemenag.

Registrasi PTK guru baru ini khusus bagi guru yang belum menpunyai PegID atau NUPTK di Simpatika dan juga datanya belum masuk pada Dapodik. Jika PTK sudah mempunyai NUPTK dan terdaftar di Kemdikbud maka harus melakukan prosedur mutasi PTK.
Registrasi PTK baru pada Simpatika 2018 harus mengikuti alur verval PTK dari level 1 sampai level 2. Modul registrasi ini digunakan dengan syarat :
1. PTK belum mempunyai PegID
2. Mengisi formulir A05
3. Dimasukkan oleh admin/operator madrasah/sekolah.

Langkah registrasi PTK baru verval level 1 oleh operator Sekolah

1. Operator sekolah login pada aplikasi Simpatika
2. Pilih menu Simpatika sekolah
3. Pada dasbor Layanan Simpatika sekolah, pilih menu Pendidik & Tenaga Kependidikan ⇒ Registrasi PTK, lalu klik entri formulir A05 lengkapi Data Pegawai sesuai dengan formulir A05, klik Lanjut.
4. Konfirmasi jika sudah benar, lalu klik Simpan. Jika msih salah klik Kembali.
5. Cetak Surat Aktivasi Akun PTK (PegID) / form S02a/S02b/S02c serahkan ke PTK tersebut.

Langkah PTK baru setelah registrasi oleh guru

1. PTK setelah mendapatkan Tanda Bukti VerVal Lv.1 (S02a / S02b / S02c) dari operator. PTK melakukan Aktivasi Akun dan Pengisian Data PTK.
2. PTK kunjungi aplikasi Simpatika pilih bagian Aktivasi Akun PTK
3. Masukan PegID dan kode aktivasi yang tertera pada Surat Aktivasi akun PTK (S02a / S02b / S02c).
4. Buat password untuk login akun PTK Anda, Klik lanjut, kemudian Konfirmasi akun dan password login yang telah Anda buat, jika sudah benar klik Simpan.
5. Login dan masukan PegID dan password login yang telah Anda buat
6. Pada dasbor Layanan Simpatika sekolah, pilih menu PTK
7. Cek Data, Periksa Data Dasar Anda, jika terdapat kesalahan silakan menghubungi Admin/operator Simpatika di madrasah/sekolah Induk Anda. Jika sudah benar klik OK.
8. Isi Data Rinci dengan cara Klik tombol Edit Data. Isi Data Rinci Anda (Biodata & Kontak, Kepegawaian, Riwayat Mengajar serta Riwayat Pendidikan) dengan lengkap, klik Simpan dan Lanjut
9. halaman Beranda untuk melakukan cetak berkas ajuan, kemudian serahkan ke Admin/operator Madrasah/Sekolah Induk Anda
10. Verivikasi Data Anda, dan Cetak Ajuan. Surat Pengajuan Verval Level 2 – PegID (S03 a / S03 b / S03 c)

PTK melakukan Registrasi PTK Baru verval Level 2 oleh Admin/operator Madrasah/Sekolah. Registrasi PTK Level 2 merupakan proses akhir Registrasi PTK di tingkat Madrasah/Sekolah. Alur ini dijalani oleh Petugas atau operator di lokasi Madrasah/Sekolah maupun di lokasi Kemenag Kab/Kota, setelah menerima Surat Pengajuan Verval Level 2 (S03a / S03b / S03c / S03d) dari PTK beserta dokumen penunjangnya. Admin/operator mencari data PTK di Simpatika berdasar NUPTK / PegID yang tertera di surat. Setelah melakukan verifikasi dan validasi hasil isian PTK, petugas memberikan cetak Tanda Bukti Verval Level 2 (S04a / S04b / S04c / S04d / S05a/b) dan Pakta Integritas (S07a / S07b / S07c) kepada PTK. Kemudian  Pemilik PegID wajib menyerahkan Pakta Integritas ke Admin Kemenag Kab/Kota setempat agar PegID menjadi AKTIF untuk periode berjalan.

Apa itu Simpak? 

Tentu bagi seorang guru PNS sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. SimPAK Guru adalah Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru PNS. Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Angka Kredit untuk Guru bertujuan untuk mempermudah proses Peniliaian Angka Kredit(PAK) Guru dengan cara komputerisasi dan tersistem serta mengurangi penggunaan kertas untuk proses pengajuan PAK (paperless).
Sistem Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian (e-DUPAK), berguna sebagai media dalam pengawasan dan pengendalian administrasi analis kepegawaian di BKN. Selain itu, sistem aplikasi ini dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional kepegawaian dalam penyampaian usul penetapan angka kredit dan mempercepat proses usul DUPAK. Kemudahan-kemudahan tersebut membuat mengurangi tindakan menyimpang sehingga tata laksana pemerintahan diterapkan dengan baik (good governance dan good government).

Untuk apa dan siapa Penilaian Aangka Kredit itu?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
Pengangkatan Jabatan Fungsional tertentu Analis Kepegawaian adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Analis Kepegawaian dapat dilakukan melalui :
1. Pengangkatan pertama sesuai tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
2. Perpindahan dari jabatan lain. contoh kenaikan pangkat :

• Golongan 1: 1a ke 1b, 1b ke 1c, 1c ke 1d
• Golongan 2: 1d ke 2a, 2a ke 2b, 2b ke 2c, 2c ke 2d
• Golongan 3: 2d ke 3a, 3a ke 3b, 3b ke 3c, 3c ke 3d
• Golongan 4: 3d ke 4a, 4a ke 4b

Kapan Simpak di usulkan?

Pengajuan usul penetapan angka kredit dapat lakukan sebagai berikut :

1. Pengusulan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit selambat-lambatnya: bulan Juli untuk guru yang akan naik pangkat/jabatan pada periode Oktober; dan bulan Januari untuk guru yang akan naik pangkat/jabatan pada periode April.
2. Usul penetapan angka kredit yang diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah bulan Juli dan bulan Januari dinilai oleh tim penilai pada persidangan berikutnya, dengan ketentuan: penetapan angka kredit ditetapkan pada akhir bulan setelah penilaian. tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dilihat dari tanggal penetapan angka kredit.
3. Masa penilaian berikutnya dihitung mulai tanggal 1 (satu) setelah semester terakhir kinerja guru dinilai. Misalnya : Mahmud, S.Pd. mengusulkan penetapan angka kredit bulan Maret 2009 dengan menghitung prestasi kerja sampai Desember 2008. Usulan tersebut dinilai oleh tim penilai pada bulan Maret 2009 dan angka kreditnya ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2009. Penetapan angka kredit yang baru untuk Sdr. Mahmud, S.Pd. berlaku mulai tanggal 1 April 2009. Maka masa penilaian berikutnya untuk Sdr. Mahmud, S.Pd. dilakukan mulai 1 Januari 2009.
4. Penilaian kinerja subunsur pembelajaran/pembimbingan yang pada saat diusulkan penilaian/penetapan angka kredit belum mencapai 1 (satu) tahun (misalnya baru satu semester), dapat ditetapkan untuk masa penilaian berikutnya setelah terpenuhi 1 (satu) tahun.

Bagaimana tata cara penilaian dan pengajuan usul kenaikan angka kredit?

Tentang penilaian kerja sebagai berikut :

Sebelum menggunakan sistem informasi tersebut, disarankan untuk menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menscan dokumen berupa scanner atau kamera atau smartphone (android). Penggunaan scanner dan kamera, kemungkinan sudah terbiasa dan mudah sedangkan untuk smartphone disarankan untuk menginstall tambahan aplikasi yang berfungsi untuk menscan dokumen kedalam format pdf, beberapa lembar dokumen dapat dijadikan satu file pdf. Beberapa aplikasi smartphone yang dapat digunakan adalah CamScanner atau TinyScanner dan lain sebagainya

Masalah laptop lemot saya sudah terselesaikan dengan opsi dibawah ini. Yup Windows merupakan salah satu sistem operasi yang familiar dan paling banyak digunakan di dunia saat ini. Sebagai salah satu sistem operasi, Windows memiliki beragam folder dan file yang berguna untuk membuatnya berjalan dengan lancar. Saat menjalankan sering kali menemui proses RAM penuh padahal laptop atau PC baru saja dinyalakan. Ada beberapa sebab yang menjadikan Laptop atau PC lemot :

1. Masalah Hardware Fisik Memory?

Hardware Fisik Memory juga bisa aus seiring dengan pengunaan. Memory yang sudah mulai aus bisa juga menyebabkan problem yang aneh. Pilihannya adalah ganti, namun sebelum memutuskan untuk ganti memory, jika masalahya sering restart sendiri, Anda bisa mencoba gunakan memory dari PC lain untuk komparasi, untuk mengetahui apakah problem tersebut masih ada atau tidak. Jika tetap seperti sebelumya, silahkan fisik memorynya diganti, jika tidak timbul berarti memory baik-baik saja, hanya masalah sistem.

2. Masalah Kapasitas RAM Penuh?

Upgrade RAM, mungkin RAM laptop Anda kepenuhan proses, dan laptop sering hang, diam loading terus, dan lain sebagainya. Saatnya menambahkan RAM pada perangkat, pasti bakal normal dan lancar lagi.

3. Masalah File svchost.exe?
Svchost.exe sama halnya dengan stasiun pada komputer, yakni mengatur segala aktivitas yang dibuat, khususnya pada network. Anda pasti menemukan beberapa file dari svchost.exe bahkan ada diantaranya yang memakan banyak memori. Biasanya terjadi bug di windows updatenya.

4. Kemungkinan adanya infeksi malware.

Antivirus tidak menjamin terbebas dari malware apalagi ketika menggunakan antivirus yang gratis atau hasil dari crack, malware terkadang melakukan request process berulang sehingga resource laptop atau PC (space RAM) menjadi penuh, tidak menunjukkan deteksi proses dari aplikasi atau program apa yang menggunakannya. Infeksi Malware bisa menjadikan laptop kita sebagai botnet yang aktif. Ketika aktif sebagai jaringan botnet, resource bisa terpakai banyak.

Saran yang membantu, harus punya anti virus yang original dan selalu updated. Lakukan full scan dan filter pada perangkat baru maupun browser, jika tidak ditemukan, disable bit defender dan update windows defender kemudian lakukan full scan lagi. Jika terdeteksi bersih berarti malware bukan jadi penyebabnya, Anda bisa disable windows defender dan mengaktifkan bit defendernya lagi.

5. Masalah Update Windows dan Driver?

Lakukan update Windows. Seringkali bugs atau masalah seperti ini bisa selesai dengan mengupdate Windows. Sama halnya Driver yang sering kali membuat masalah seperti ini. Ketika crash dengan sistem Windows maka masalah aneh seperti not responding, penggunaan CPU tinggi, RAM tinggi , dan sebagainya bisa terjadi. Update seluruh driver di Laptop/PC Anda dengan versi yang paling baru untuk OS tersebut dan rasakan hasilnya.

Windows yang update biasanya menyisakan beberapa folder dan file, bagaimana cara menghapus Update yang sudah terdownload di Windows. Berkas folder dan file-file ini juga memakan kapasitas memory.  Delete paksa dari hasil unduhan Windows Update ini bisa dilakukan jika tidak ingin sistem melakukan update dan ingin mengembalikan space hardisk yang terambil oleh file Windows Update.

Namun, cara ini hanya bisa dilakukan pada update yang sudah terdownload tetapi belum terinstall. Karena jika sudah terinstall, Anda bisa melakukan opsi lain yakni dengan melalui fitur Recovery atau menggunakan System Restore.

Delete Windows Update yang Terdownload di Windows

👉Buka File Explorer (Win + E)
👉Pilih path file hasil Windows Update tersimpan (C:\Windows\SoftwareDistribution\Download)*
👉Pilih semua berkas dan file (CTRL + A) lalu pilih Delete
👉Restart Windows

*Semua berkas dan file hasil dari unduhan Windows Updated tersimpan pada folder tersebut. Isinya tidak akan bisa kita pahami karena nama folder dan file hanya dinamai dengan Checksum dari file itu sendiri.

Perlu juga kita mengetahui bahwa ada beberapa folder atau file yang ada di Windows, yang sebaiknya jangan pernah dihapus.

5 folder dan file Windows jika dihapus, masalah cukup serius

1. Program Files and Program Files (x86)

Lokasi: C:\Program Files dan C:\Program Files (x86), semua berkas instalan file, terutama yang berekstensi EXE, secara default Windows menaruhnya di folder Program Files. Saat proses instalasi, aplikasi tersebut akan membuat folder, menulis data, menambah registry dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat berjalan. Boleh saja Anda menghapusnya jika Anda benar-benar tahu dengan apa yang Anda lakukan. Untuk menghapusnya lakukan secara aman yakni uninstall secara manual dalam menu Program and Features atau menggunakan software uninstaller.

2. System32

Lokasi: C:\Windows\System32.  Folder System32 adalah folder yang paling penting untuk Windows, akan berbeda jika menggunakan Windows 64bit adalah SysWOW64. Apa yang terjadi jika menghapusnya?Anda pasti kehilangan Windows, untuk mengembalikannya lakukan install ulang.

3. Page File

Lokasi: C:\pagefile.sys (hidden), setiap Laptop/PC memiliki Random Access Memory. Semakin besar RAM-nya, proses membuka dan menjalan banyak program akan semakin cepat. Jika RAM mulai mengisi, maka Windows akan membuat sebuah file yang bernama Page File atau Swap File yang fungsinya untuk membuat hard disk bertindak layaknya RAM.

4. System Volume Information

Lokasi: C:\System Volume Information (hidden), umumnya folder ini berukuran cukup besar dan berisi begaram fungsi penting Windows. Saat Anda mengakses folder tersebut, akan muncul peringatan Access Denied. Folder ini berisi beragam System Restore Point pada Windows yang bisa mengembalikan Windows kembali ke masa lalu.

5. WinSxS

Lokasi: C:\Windows\WinSxS, folder ini terbuat secara otomatis untuk mengatasi masalah kompatibilitas saat menginstall dan menjalankan sebuah program. Meskipun ukurannya cukup besar, menghapus salah satu file didalam folder tersebut bukanlah hal yang cukup baik. Untuk lebih amannya, kamu bisa membersihkan isi folder tersebut lewat menu Disk Cleanup lihat disini https://www.youtube.com/watch?v=E9QNAxsczaU

Boleh saja melakukan delete berkas dan file hasil dari unduhan Windows Updated untuk mengurangi kapasitas hardisk, Namun mengatasi Windows yang bekerja dengan lemot, lebih aman melakukan Disk CleanUp untuk membersihkan cached dan semacamnya sehingga bisa bekerja dengan cepat lagi.