IJ.COM

Pengumuman hasil pasca sanggah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru 2021 tahap 2 sudah dikeluarkan. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos dapat mengisi Daftar Riwayat Hidup dan mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan pemberkasan secara digital calon PPPK yang lulus seleksi untuk diusulkan mendapat penetapan NIP PPPK. Surat keputusan pengangkatan PPPK sudah terbit, proses pemberkasan akan dilakukan Maret 2022.

Dengan demikian peserta wajib mengisi DRH sesuai dengan perintah yang tertera. Daftar Riwayat Hidup berisikan data diri, mulai dari biodata, riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga dan seterusnya. 

Data-data tersebut akan menjadi acuan dalam proses pemberkasan oleh sebab itu lakukan dengan teliti, data yang diunggah tidak dapat diubah lagi.

Langkah Mengisi DRH PPPK Guru 2021

Dokumen Daftar Riwayat Hidup merupakan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan peserta PPPK. Dibawah ini adalah langkah mengisi DRH PPPK Guru selengkapnya.

1. Silahkan kunjungi laman sscasn.bkn.go.id kemudian login menggunakan NIK dan password yang sudah terdaftar.
2.  “Apakah anda ingin melanjutkan pengisian Daftar Riwayat Hidup dan Pemberkasan CASN?” Klik “Ya”. Lalu klik tombol Pengisian Daftar Riwayat Hidup.
3. Isi Daftar Riwayat Hidup sesuai panduan yang tertera. Silahkan induh.
4. Klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol “Cetak DRH Perorangan” dan “Cetak DRH Riwayat”. Tulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang dicetak. Kemudian, bubuhi tanda tangan pada DRH tersebut.
5. Scan dokumen DRH perorangan dan DRH riwayat dalam bentuk PDF, lalu gabungkan menjadi satu dokumen dan unggah.
6. Klik tombol “Resume” lalu klik “Akhiri Proses Sanggah”. Proses pengisian DRH selesai.

Asesmen Diagnosis adalah asesmen untuk belajar yang dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk mengatur strategi setelah mempelajari kompetensi dan proses perkembangan belajar sesuai kebutuhan setiap murid.

Asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. (Kepmendikbud No.719/P/2020)

Secara umum, sesuai namanya asesmen diagnosis bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnosis terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif.

Tujuan dari masing-masing asesmen adalah sebagai berikut:

Asesmen diagnostik non kognitif

1. Mengetahui kesejahteraan Psikologi dan sosial emosi siswa
2. Mengetahui aktivitas Selama belajar di rumah
3. Mengetahui kondisi keluarga siswa
4. Mengenai latar belakang pergaulan siswa
5. Mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa

Asesmen diagnosis kognitif

Aktivasi akun pembelajaran sudah dibuka lagi, bagi guru dan tenaga kependidikan serta siswa yang pada tahun sebelumnya tidak sempat menggunakan akun pembelajaran sekarang saatnya melakukan aktivasi sampai tanggal 31 Januari 2022. Informasi lebih jelasnya melalui SE dibawah ini.

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 0510/B/BS.01.01/2022 Tentang Aktivasi Akun Pembelajaran sebagai akses masuk platform merdeka mengajar bagi guru dan tenaga kependidikan.

Cara Pengecekan Ketersediaan Akun Pembelajaran

Cara Aktivasi Akun Pembelajaran

3. Menggunakan Perangkat Ajar

Update pemutakhiran data tugas tambahan Kepala Sekolah Induk/PLT Non Induk di Dapodik hanya dilakukan bagi sekolah yang ada pergantian kepala sekolah.

Data tugas tambahan Kepala Sekolah pada sekolah induk atau PLT Kepala Sekolah pada sekolah non-induk masih sering menjadi kendala saat melakukan pergantian tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Dapodik. Hal ini disebabkan operator sekolah tidak memiliki akses untuk merubah data rinci kepegawaian pada jenis PTK nya.

Operator sekolah hanya bisa menambahkan tugas tambahan pada data rinci GTK. Kendati demikian status kepala sekolah masih terdeteksi atau belum memiliki kepala sekolah hal ini karena data rinci kepegawaian pada jenis PTK nya belum dirubah. Untuk merubahnya maka dibutuhkan koordinasi dengan operator Dinas.

Terkait dengan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan pada entitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkaitan dengan tugas tambahan Kepala Sekolah pada sekolah induk atau PLT Kepala Sekolah pada sekolah non-induk, maka perlu adanya perbaikan status kepala sekolah. Hal ini diperlukan agar tugas tambahan tersebut valid secara pendataan Dapodik.

2 Cara untuk memperbarui status kepala sekolah pada Dapodik:

Setelah baca artikel dibawah ini, mungkin Anda akan memikirkan hak kesejahteraan sebagai OPS yang tidak menentu, jangankan dari pusat, dari pihak sekolahpun belum ada ketentuan yang tepat. (Menyaring keluh kesah OPS di berbagai grup).

Operator Sekolah adalah istilah yang umum disandang oleh pengelola data di tingkat satuan pendidikan. Penjaringan informasi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berawal di tingkat satuan pendidikan, baik entitas satuan pendidikan, peserta didik, dan juga pendidik dan tenaga kependidikan. Satuan pendidikan tidak lain adalah sumber informasi dalam pendataan Dapodik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran pengelola data di tingkat satuan pendidikan sangatlah penting, sebagai ujung tombak pendataan. Tugasnya tidaklah ringan, yang utama tentunya mengirimkan semua data yang dijaring melalui Dapodik dengan lengkap dan akurat.

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat tentu tidak diperoleh dengan mudah, dibutuhkan ketekunan dan ketelitian tinggi. Kualitas pengelola data yang bertugas pada akhirnya selalu mempengaruhi kualitas Dapodik di satuan pendidikannya.

Mengingat posisinya yang strategis dalam pendataan, penunjukan operator sekolah tidak boleh sembarang. Dapodik pada dasarnya adalah data negara, maka kerahasiaan dan akuntabilitas data harus dijaga. Jadi, ketika kepala satuan pendidikan menunjuk operator sekolah, maka penetapannya harus berdasarkan pada regulasi dan legalitas yang jelas. Dengan jabatan sebagai operator sekolah, secara otomatis hak akses ke seluruh pengelolaan data di satuan pendidikan akan dimiliki. 

Untuk menjamin bahwa Dapodik dan pengelolaan data di satuan pendidikan kita terkelola dengan baik dan berada dalam pengelolaan yang tepat, maka pastikan:

1. Operator sekolah yang terdata di Pusat, adalah petugas yang sama yang saat ini bertugas sebagai pengelola data di satuan pendidikan. 
2. Surat penugasan bagi operator sekolah masih berlaku.
3. Akun dan hak akses operator sekolah dipertahankan sebagai privasi.

Ketiga hal ini menjadi bagian terpenting dalam penunjukkan seorang Operator Sekolah. Jadi, seorang Operator Sekolah merupakan mereka yang menjadi ujung tombak dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan baik dari tingkat sekolah hingga ke tingkat nasional. Terima kasih kita ucapkan kepada para Operator Sekolah dari Sabang hingga Merauke.

Judul asli Operator Sekolah? Kamukah itu? Sumber: https://pusdatin.kemdikbud.go.id/operator-sekolah-kamukah-itu/

Update pemutakhiran data Emis PAI semester genap tahun pelajaran 2021/2022. Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud akan berlangsung sampai tanggal 30 Mei 2022. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Selain itu, hasil pendataan ini juga akan dipergunakan oleh para pemangku kebijakan pendidikan Indonesia dalam rangka layanan Integrasi data terhadap layanan-layanan sistem berdasarkan permintaan cut off data dari masing-masing pemangku kebijakan pendidikan.

Aplikasi Emis Pendis di semester genap tahun pelajaran 2022 telah menambahkan fitur baru yakni fitur menu cetak Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT). SKMT ini juga melampirkan jadwal mengajar dan tugas tambahan.

Sebelum melakukan cetak Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT), ada beberapa poin yang harus dilakukan pemutakhiran datanya, seperti; entri jadwal mengajar semester genap, konfirmasi tanda bukti updating data emis semester genap tahun pelajaran 2021/2022, upload berkas berita acara.

Langkah Update data Emis PAI

1. Login http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pai/

2. Update jadwal mengajar

3. Konfirmasi; cetak tanda bukti updating data emis (perlu tanda tangan)

4. Upload berkas berita acara updating data emis

5. Cetak SKMT (menunggu informasi pengawas)

Setelah melengkapi data diatas maka data Emis PAI Anda di semester genap 2021/2022 sudah termutakhirkan. Selamat mengerjakan semoga berhasil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam persturan ini terdapat beberapa pasal yang di ubah, di sisipkan 1 pasal, serta pasal yang di hapus. Pasal yang di ubah diantaranya; pasal 5 ayat 2, pasal 6, pasal 39, pasal 40, pasal 51.

Sedangkan pasal yang di hapus adalah pasal 34 dan BAB III. Sementara untuk pasal yang disisipkan adalah diantara pasal 1 dan 2 yakni pasal 1A, diantara pasal 33 dan 34 yakni pasal 33A, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a).

Berikut salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022:

Pasal Sisipan

Pasal 1A

Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 33A

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 33 pada Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 51A

(1) Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh:

a. suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah; dan

b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Jenjang Pendidikan tinggi.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. mengembangkan instrumen akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;

b. memantau pencapaian Standar Nasional Pendidikan melalui pelaksanaan akreditasi;

c. melaporkan hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional berdasarkan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri;

d. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan evaluasi hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai rekomendasi penetapan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri; dan

e. memberikan umpan balik kepada Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

(4) Dalam menjalankan tugas, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat mandiri dan profesional.

(5) Dalam membantu pelaksanaan tugas, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memiliki perwakilan di tingkat provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.

(7) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 ayat 1A

(1a) Khusus untuk muatan pembelajaran Pancasila, penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal diubah

Pasal 5

(1) Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.

(2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:

a. nilai agama dan moral;

b. nilai Pancasila;

c. fisik motorik;

d. kognitif;

e. bahasa; dan

f. sosial emosional.

Pasal 6

(1) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada:

a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;

b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan

c. penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut.

(2) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum difokuskan pada:

a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak muiia;

b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan

c. pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.

(3) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada:

a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;

b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan

c. keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

(4) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada:

Pasal 39

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada Jenjang Pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masingmasing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila juga mengacu pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 40

(1) Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. nilai Pancasila;

c. peningkatan akhlak mulia;

d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;

e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

g. tuntutan dunia kerja;

h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

i. agama;

j. dinamika perkembangan global; dan

k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan Pancasila;

c. pendidikan kewarganegaraan;

d. bahasa;

e. matematika;

f. ilmu pengetahuan alam;

g. ilmu pengetahuan sosial;

h. seni dan budaya;

i. pendidikan jasmani dan olahraga;

j. keterampilan/ kejuruan; dan

k. muatan lokal.

(3) Muatan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d meliputi:

a. bahasa Indonesia;

b. bahasa daerah; dan

c. bahasa asing.

(4) Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan Pancasila; dan

c. bahasa Indonesia.

(5) Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e sampai dengan huruf k dan ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:

a. mata pelajaran;

b. modul;

c. blok; dan/atau

d. tematik.

(6) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:

a. agama;

b. Pancasila;

c. kewarganegaraan; dan

d. bahasa Indonesia.

(7) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(8) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

Pasal 51

(1) Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:

a. Satuan Pendidikan anak usia dini;

b. Satuan Pendidikan padaJenjang Pendidikan dasar dan menengah;

c. program pendidikan kesetaraan;

d. Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi; dan

e. program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.

(2) Hasil dari akreditasi oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dalam hal program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi telah diiakukan akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, maka Pemerintah Pusat tidak melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi oleh Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri.

Unduh salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Ada 6 Syarat yang harus disiapkan oleh Bapak/Ibu guru supaya kualifid dan mendapat undangan pretest PPG Daljab Tahun 2022 untuk mengikuti sertifikasi Guru 2022 pada program PPG Daljab tahun 2022 baik bagi Guru PNS, honorer, dan Non PNS sekolah swasta maupun sekolah negeri dibawah Kementerian Agama/kemenag RI.

1. Terdaftar Di Akun Simpatika/Akun Siaga

Cara mengetahui kesiapan PTM terbatas kondisi covid 19 di sekolah melalui laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ dan https://madrasahaman.kemkes.go.id/.

Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan Sekolah Aman agar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah (satuan pendidikan) dapat berlangsung aman dari penularan Covid-19. 

Sistem ini digunakan untuk memantau setiap warga sekolah sehingga Satgas Covid-19 Sekolah dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi adanya warga sekolah yang beresiko menularkan Covid-19.

Layanan Sekolah Aman dari Covid-19 merupakan sebuah layanan yang kembangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk memonitoring kasus Covid-19 di Sekolah yang terjadi kepada warga sekolah ataupun orang terdekat warga sekolah.

Layanan ini mempunyai peranan untuk memastikan bahwa Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah berjalan dengan aman dan nyaman, melalui integrasi data, layanan ini mampu mendeteksi warga sekolah ataupun orang terdekat warga sekolah yang merupakan pasien pengidap Covid-19 atau kontak erat dari pasien Covid-19, sehingga pasien tersebut dilarang untuk bepergian keluar rumah, utamanya yaitu dilarang bepergian ke Sekolah untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka ataupun melakukan kegiatan kependidikan di lingkungan sekolah.

Dalam dasbor layanan tersebut, Anda bisa melihat rekapan warna indikator, yakni terkait warna yang berbeda-beda untuk setiap orangnya. Warna ini dijadikan identifikasi seseorang yang terbagi menjadi empat indikator warna.

1. Hitam

Apabila menunjukkan warna hitam, artinya orang tersebut terinfeksi virus Corona. Jika tidak, orang tersebut melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Maka orang yang indikatornya berwarna hitam tidak boleh beraktivitas di ruang publik.

2. Merah

Orang yang pada layar aplikasi berwarna merah artinya orang tersebut belum melakukan vaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Mereka juga tidak diperkenankan berada di ruang publik atau fasilitas umum.

3. Oranye atau kuning

Warna oranye atau kuning menandakan pengunjung baru menerima vaksin dosis pertama. Atau mereka yang pernah terkonfirmasi COVID-19 dan sudah sembuh namun belum bisa melakukan vaksin karena belum tiga bulan.

4. Hijau

Warna hijau adalah indikator yang paling baik. Mereka telah melakukan vaksinasi secara lengkap (dua dosis), tidak ada hasil positif atau kontak erat dengan pasien COVID-19 sehingga aman jika melakukan kegiatan di ruang publik.

Cara Login Sekolah Aman

1. Kunjungi laman laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ dan https://madrasahaman.kemkes.go.id/.

2. Login dengan akun SDM.

3. Klik menu "warga sekolah" untuk menampilkan daftar indikator.

Merujuk Surat Edaran Nomor 0063/B2/GT.03.15/2022 perihal Pemutakhiran Data untuk Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2022. Maka ada 4 data yang harus dipastikan valid, yakni;

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal lahir melalui laman verval PTK (https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id);
2. Riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir yang diperbarui melalui Manajemen Individu PTK (https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id);
3. Riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui Aplikasi Dapodik; dan
4. Status kepegawaian dan jenis PTK melalui Manajemen Dinas Pendidikan (https://datadik.kemdikbud.go.id);

Ke 4 data di atas tersebut, jika masih terjadi kesalahan maka segera di perbaiki sampai batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 30 Januari 2022 pukul 23.59 WIB. Berikut Langkah-langkah perbaikannya:

1. Perbaikan Data Nomor Induk Kependidikan (NIK) dan Tanggal Lahir

Memastikan data NIK dan Tanggal Lahir sudah sesuai melalui Aplikasi VervalPTK di laman https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/. Pengajuan perbaikan identitas dapat mengikuti langkah berikut:

1. Login pada aplikasi VervalPTK.
2. Pilih sub-menu Perbaikan Identitas pada menu Identitas.
3. Cari data PTK yang akan diajukan perbaikan identitasnya, lalu klik tombol Perbaikan.
4. Lengkapi formulir perbaikan identitas, lalu klik tombol Perbaikan Data untuk menyelesaikan proses pengajuan perbaikan identitas.
5. Cek pada sub-menu status perbaikan untuk melihat status pengajuan perbaikan identitas.

3. Perbaikan Data Riwayat Karir Guru

Hayuk... teman operator sekolah yang merangkap juga sebagai operator bendahara BOS saatnya kita update aplikasi ARKAS ke versi 3.3. Tahun Anggaran 2022.

Surat Edaran Bersama Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Opersional Sekolah No 907/6479/SJ dan No 7 Tahun 2021. Disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dana BOS pada Satuan Pendidikan merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. 

2. Pemda mendorong Satuan Pendidikan untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS tahun 2021 melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang terintegrasi dengan SIPD 

3. Pengelolaan Dana BOS hanya diperkenankan dengan menggunakan Sistem: 

a. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk Satuan Pendidikan; dan 

b. Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yag menyelenggarakan urusan pendidikan. 

4. Kepala Daerah melalui OPD yang menangani urusan Pendidikan melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada Satdik dalam pengelolaan dana BOS melalui ARKAS 

5. Pengelolaan dana BOS melalui ARKAS dan MARKAS dilaksanakan mulai Bulan November 2021.

Dalam rangka menindaklanjuti beberapa laporan terkait adanya permasalahan pada Aplikasi RKAS dan penambahan referensi untuk kertas kerja tahun anggaran 2022. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menegah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merilis Aplikas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Versi 3.3. 

Berikut informasi pembaruan ARKAS Versi 3.3: 

1. Buka anggaran tahun 2022;
2. Perbaikan Hapus BKU bulan agustus menjadi draf;
3. Perbaikan anggaran sudah direalisasi muncul kembali;
4. Perbaikan cek status;
5. Perbaikan copy anggaran tahun sebelum;
6. Perbaikan BKU Hilang;
7. Perbaikan Report tidak balance;
8. Optimalisasi aplikasi.

Bagi Satuan pendidikan yang sudah Instal Aplikasi RKAS Versi 3.2, dapat melakukan pembaruan Aplikasi RKAS Versi 3.3 secara otomatis dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Patikasn Laptop terkoneksi dengan internet;
2. Buka Aplikasi Arkas;
3. Isikan username dana password;
4. Klik Tombol login;
5. Aplikasi akan update otomatis;
6. Klik tombol Sinkron dimenu Utama.

Satuan Pendidikan dapat juga melakukan update manual dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Unduh Installer pada laman https://arkas.kemdikbud.go.id/download
2. Klik 2x untuk Install Aplikasi RKAS Versi 3.3;
3. Buka Aplikasi RKAS;
4. Pilih tahun anggaran 2022;
5. Isikan Usernama dan Password;
6. Klik tombol Login Aplikasi RKAS;
7. Klik tombol Sinkron dimenu Utama;
8. Isi Kertas Kerja;
9. Lalu ajukan pengesahan. 

Bagi Satuan pendidikan yang belum Instal Aplikasi RKAS, dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Unduh Installer pada laman https://arkas.kemdikbud.go.id/download
2. Klik 2x untuk Install Aplikasi RKAS Versi 3.3;
3. Buka Aplikasi RKAS;
4. Isi Form Registrasi Pastikan terkoneksi dengan Internet;
5. Isikan Usernama dan Password;
6. Pilih tahun anggaran 2022;
7. Klik tombol Login Aplikasi RKAS;
8. Klik tombol Sinkron dimenu Utama;
9. Isi Kertas Kerja;
10. Lalu ajukan pengesahan. 

 Salam Satu Data Pendidikan Indonesia,  ARKAS Versi 3.3 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Awal 2022, KEMENPANRB Tetapkan Sistem Kerja Bagi ASN (WFO). Unduh file SE

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sistem aturan lengkap kerja terbaru bagi aparatur sipil negara (ASN).

Sistem kerja tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Hal ini dilakukan dengan memperhatikan arahan Presiden dan kebijakan mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta status penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berikut rincian lengkap aturan kerja ASN dalam SE Menteri PANRB No. 01/2022:

Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial

Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1, sebanyak 75 persen pegawai work from office (WFO).
2. PPKM Level 2, sebanyak 50 persen pegawai WFO.
3. PPKM Level 3, sebanyak 25 persen pegawai WFO.
4. PPKM Level 4, 100 persen pegawai work from home (WFH).

Luar Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1,  sebanyak 75 persen pegawai WFO.
2. PPKM Level 2, sebanyak 50 persen pegawai WFO.
3. PPKM Level 3, sebanyak maksimal 50 persen pegawai WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.
4. PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.

Kantor Pemerintahan Sektor Esensial

Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.
2. PPKM Level 2, maksimal 75 persen pegawai WFO.
3. PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen pegawai WFO.

Luar Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1 dan 2, maksimal 100 persen WFO.
2. PPKM Level 3, maksimal 100 persen WFO.
3. PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO.

Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal

Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1, 2, 3, dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

Luar Jawa dan Bali

1. PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

SE Menteri PANRB No. 23/2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 25/2021 masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 01/2022 ini.

Persyaratan Siswa

Panduan pendaftaran siswa SPAN PTKIN 2022 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Gambaran umumnya seperti berikut;

Untuk pendaftaran siswa dilakukan setelah mendapatkan akun untuk login dari Kepala Sekolah/Madrasah pada laman https://siswa.span-ptkin.ac.id dengan cara:

1. Buka situs Siswa SPAN PTKIN.
2. Masukkan akun login yang telah diterima dari pihak Kepala Sekolah/Madrasah.
3. Masukkan biodata yang dibutuhkan secara lengkap dan benar.
4. Pilih program studi.
5. Silahkan finalisasi data.
6. Cetak Kartu Peserta.
7. Cek kelulusan/Pengumuman.

Jumlah Pilihan Program Studi

Untuk calon peserta yang mengikuti seleksi SPAN PTKIN harus mengikuti aturan-aturan sebagaimana berikut ini;

1. Pendaftar jalur SPAN PTKIN memiliki sebanyak 2 (dua) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diminati.
2. Pendaftar memilih sebanyak 2 (dua) Program Studi di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
3. Perhatikan urutan PTKIN dan prodi kerana akan mempengaruhi prioritas kelulusan.

Informasi Panduan SPAN PTKIN ini harus dipahami oleh semua siswa peserra calon mahasiswa baru yang memilih jalur seleksi SPAN PTKIN dan jangan sampai salah.

Jadi, ikuti terus update informasi dari kami khususnya panduan terkait SPAN PTKIN 2022/2023.

Update Pembaharuan data untuk Tahun Ajaran 2021/2022 Semester Genap untuk semua jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, SKB, dan SLB harus dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2022.c

Sekedar mengingatkan kepada rekan-rekan operator sekolah untuk selalu menggunakan aplikasi Dapodik dengan versi yang terbaru, tidak disarankan menggunakan aplikasi Dapodik yang lama dengan alasan apapun.

Untuk meminimalisir kesalahan, yuk dipahami dengan seksama juknis langkah menginstal maupun menarik pembaharuan data dapodik semester genap. Jangan kebalik ya...

Berikut adalah langkah untuk memperbarui semester genap aplikasi dapodik ke versi 2022.c:

Bagi satuan pendidikan yang belum menginstall aplikasi dapodik versi 2022

1. Unduh Installer dapodik 2022 pada laman https://dapo.kemdikbud.go.id/unduhan;

2. Install patch 2022.a;

3. Bagi SMK Install patch 2022.b; (khusus)

4. Install patch 2022.c;

5. Registrasi Aplikasi;

6. Masuk Aplikasi Dapodik;

7. Isi username dan password;

8. Pastikan ketika Masuk pilihannya 2021/2022 Semester Genap;

9. Klik tombol Masuk;

10. Lakukan pembaruan data;

11. Lakukan sinkron

Bagi satuan pendidikan yang sudah menginstall aplikasi dapodik versi 2022.c:

1. Masuk Aplikasi Dapodik versi 2022.c;

2. Gunakan fitur tarik data untuk pembaruan referensi 2021/2022 Semester Genap;

3. Keluar Aplikasi Dapodik;

4. Clear cache Browser (Tekan tombol CTRL + F5);

5. Isi username dan password;

6. Pastikan ketika Masuk pilihannya 2021/2022 Semester Genap;

7. Klik tombol Masuk.

8. Lakukan pembaruan data

9. Lakukan Sinkron

Saat melakukan pembaruan data semester genap 2021/2022 jangan kaget karena biasanya sebagian data akan di reset ke pengaturan awal sehingga banyak data yang kembali invalid, untuk mempercepat pembaruan data silahkan gunakan menu salin data periodik atau lanjutkan semester.

Demikian informasi yang kami sampaikan dari laman aslinya. Salam Satu Data Pendidikan Indonesia.

Semoga berhasil.

Syarat mengikuti seleksi SPAN PTKIN 2022

Tips Lulus SPAN PTKIN 2022

1. Nilai rapor neningkat secara periodik

2. Punya Sertifikat Prestasi

3. Pertimbangkan memilih jurusan

UMPTKIN 2022

Syarat UMPTKIN 2022

Kelompok Ujian UMPTKIN 2022

Soal UMPTKIN 2022

1. Riset Jurusan

2. Pelajari Materi UMPTKIN

3. Berdoa

Aplikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) 2022 masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengisian PDSS ini dilakukan oleh sekolah, bukan siswa. Oleh karena itu, kebenaran atau validasi data yang diisikan menjadi tanggung jawab sekolah.

Untuk meminimalisir kesalahan, pengisian PDSS ini harus dilakukan secara runtut sesuai dengan petunjuk teknisnya. Silahkan unduh presentasi aplikasi PDSS 2022 disini.

4 Tahapan Pengisian PDSS

1. Verifikasi Data Sekolah
2. Pengisian Siswa Eligible
3. Pendefinisian Kurikulum
4. Pengisian Nilai

Untuk melakukan tahapan tersebut silahkan akses URL PDSS : https://pdss.ltmpt.ac.id Namun saat ini masih berisi data tahun sebelumnya. Silakan login menggunakan akun LTMPT yang telah terdaftar.

1. Verifikasi Data Sekolah – Profil Sekolah

Pastikan semua data pada halaman ini benar, jika masih terdapat kesalahan segera sekolah dimohon melakukan verifikasi dan validasi pada http://vervalsp.data.kemendikbud.go.id

1.1. Verifikasi Data Sekolah – Jurusan Sekolah

• Jika masih terdapat kesalahan jurusan dan jumlah siswa segera sekolah dimohon melakukan verifikasi dan validasi pada http://vervalsp.data.kemendikbud.go.id.
• Isilah jenis kelas sesuai dengan kelas yang memang ada pada sekolah Anda.

1.2. Verifikasi Data Sekolah – Finalisasi

2. Pengisian Siswa Eligible - Pemeringkatan

2.1. Pengisian Siswa Eligible - Finalisasi

3. Pendefinisian Kurikulum

3.1. Pendefinisian Kurikulum - Finalisasi

4. Pengisian Nilai

Pengisian Status Khusus Siswa

Masa sanggah kuota sekolah untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN di LTMPT sampai tanggal 17 Januari 2022. Oleh karena itu, sekolah diberi kesempatan untuk memperbaiki data jika masih terjadi kesalahan.

Berikut mekanisme sanggah mengenai kuota jumlah siswa dan jurusan sekolah:

1. Cek data jumlah siswa dan lulusan di laman https://pd.data.kemdikbud.go.id/ltmpt/ Selanjutnya pilih menu tabel, masukkan NPSN dan tampilkan data. Contoh seperti berikut:

Informasi yang ditampilkan adalah identitas satuan pendidikan, kepala sekolah, akreditasi, jumlah siswa perjurusan dan status validasi data siswa.

Pastikan tidak ada residu pada jumlah siswa di sekolah. Data residu dipengaruhi oleh kesalahan NISN (data ganda) atau tidakpunya NISN.

2. Jika jumlah siswa tidak sesuai di laman https://pd.data.kemdikbud.go.id/ltmpt/ maka sekolah segera memperbaikinya melalui Dapodik atau Emis. Proses sinkronisasi antara Dapodik/Emis dan Pusdatin memerlukan waktu 1x24 jam.

3. Untuk perbaikan data NISN dilakukan pada laman https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id. Perbaikan data sekolah melalui laman Verval SP

4. Setelah kedua proses diatas sudah dilakukan, silahkan cek kembali data di laman https://pd.data.kemdikbud.go.id/ltmpt/

Yuk semangat verval.....

Melansir kembali dari Laman Resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tentang penerimaan mahasiswa baru SNMPTN 2022. https://ltmpt.ac.id/?mid=4

Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)

Persyaratan Sekolah

Persyaratan Peserta

Pilihan Program Studi

Portofolio

Tahapan Pendaftaran

Jadwal SNMPTN 2022