IJ.COM

Setiap tanggal 2 Mei, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Penetapan tanggal ini melalui Keppres RI Nomor 316 Tahun 1959 merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan. Momentum ini tidak semata untuk mengenang hari kelahiran Bapak Perintis Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, pada 2 Mei 1889, tetapi lebih sebagai pengingat akan patriotisme dan nasionalisme bagi seluruh insan pendidikan. Peringatan Hardiknas 2025 mengusung tema sentral: "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua".

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengeluarkan pedoman peringatan Hardiknas 2025 melalui Surat Edaran Nomor 7441/MDM.A/TU.02.03/2025 tertanggal 24 April 2025. Pedoman ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Menteri Agama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Unit Utama di lingkungan Kemendikdasmen, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan luar negeri.

Makna Tema dan Logo Hardiknas 2025

Tema "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua" mengandung makna mendalam. Ia menyerukan kolaborasi dan kontribusi dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan demi kemajuan bangsa. Pendidikan yang bermutu dan dapat diakses oleh semua kalangan menjadi kunci untuk mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global.

Logo peringatan Hardiknas 2025 divisualisasikan dengan tiga sosok manusia berwarna merah, biru, dan abu-abu yang menjulang ke atas dengan gerakan dinamis dan penuh semangat. Ketiga sosok ini melambangkan keberagaman, kolaborasi, dan semangat kebersamaan dalam dunia pendidikan Indonesia. Warna merah, biru, dan abu-abu yang digunakan menggambarkan semangat, kreativitas, energi positif, serta inklusivitas dalam proses pendidikan. Sosok di tengah, berwarna biru dan paling tinggi, mengarah ke bintang emas di atasnya. Bintang ini melambangkan cita-cita, harapan, dan tujuan mulia pendidikan: membentuk generasi unggul yang mampu meraih masa depan gemilang. Tiga sosok yang bersatu juga mencerminkan keterlibatan tiga pilar pendidikan: peserta didik, pendidik, dan masyarakat. Tulisan "HARDIKNAS 2025" dengan font tebal berwarna hitam memberikan kesan kuat dan tegas, mencerminkan komitmen dan fokus bangsa dalam membangun pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, logo ini menyiratkan pesan bahwa pendidikan adalah upaya kolektif, inklusif, dan penuh semangat untuk mencapai bintang, simbol tertinggi ilmu pengetahuan, karakter, dan kemajuan bangsa. Logo dan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman resmi https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/12693-Pedoman-Peringatan%20Hari%20Pendidikan%20Nasional%20Tahun%202025.

Pelaksanaan Upacara Bendera dan Ragam Aktivitas

Salah satu agenda utama dalam peringatan Hardiknas adalah penyelenggaraan upacara bendera. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB secara tatap muka. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk turut menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Upacara ini akan dilaksanakan secara luring/tatap muka di kantor pusat Kemendikdasmen dan satuan kerja di daerah, kantor Kementerian Agama pusat dan satuan kerja di daerah, kantor pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kantor dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, satuan pendidikan di seluruh Indonesia, kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, serta satuan pendidikan di luar negeri.

Waktu pelaksanaan upacara adalah pada hari Jumat, 2 Mei 2025, pukul 07.30 waktu setempat. Tempat pelaksanaan dapat berupa halaman kantor, lapangan, atau tempat lain yang disepakati oleh panitia setempat. Pakaian yang digunakan saat upacara bendera memiliki kekhasan. Undangan, pegawai, pendidik, siswa/murid, dan mahasiswa diimbau mengenakan pakaian adat daerah/tradisional. Penggunaan pakaian adat ini bertujuan untuk menumbuhkan dan merawat nasionalisme, cinta tanah air, dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Pakaian yang dikenakan wajib sesuai dengan norma kepantasan, tidak menghambat mobilitas, dan tidak membebani undangan serta peserta upacara. Sementara itu, petugas upacara akan mengenakan pakaian sesuai ketentuan.

Susunan upacara bendera Hardiknas 2025 meliputi beberapa tahapan, diawali dengan Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara, diikuti tibanya Pembina Upacara. Kemudian, dilakukan penghormatan kepada Pembina Upacara, laporan Pemimpin Upacara, pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara, pembacaan naskah Pancasila diikuti seluruh peserta, dan pembacaan naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ada, akan dilakukan pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan pemberian piagam kepada penerima. Amanat pembina upacara, yang merupakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menjadi salah satu bagian penting. Setelah itu, dilakukan pembacaan doa. Sebelum pembacaan doa, petugas pembaca doa diharapkan menjelaskan bahwa doa dibacakan secara agama Islam dan mempersilakan peserta yang tidak beragama Islam untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Upacara diakhiri dengan laporan Pemimpin Upacara, penghormatan kepada Pembina Upacara, Pembina Upacara meninggalkan mimbar upacara, dan barisan dibubarkan.

Selain upacara bendera, instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas/kegiatan kreatif dalam rangka memeriahkan Hardiknas 2025. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menjaga dan membangkitkan semangat belajar serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik. Publikasi peringatan Hardiknas 2025 juga dapat dilakukan melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema yang telah ditetapkan. Penggunaan tagar #Hardiknas2025 dan #PendidikanBermutuUntukSemua sangat dianjurkan saat mengunggah konten publikasi di media sosial.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan akan arti strategis pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa. Selain itu, peringatan ini juga menjadi pengingat akan filosofi perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam meletakkan dasar dan arah pendidikan bangsa, serta meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan insan pendidikan. Dengan partisipasi semesta, diharapkan pendidikan bermutu untuk semua dapat terwujud, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 secara resmi menggelar konferensi pers untuk menanggapi berbagai isu dan pemberitaan yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial, terkait dugaan kecurangan dan kebocoran soal Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang telah berlangsung sejak hari pertama.

Konferensi pers yang dilaksanakan pada Jumat (25/4/2025) ini dihadiri oleh perwakilan media, humas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta dipantau secara daring oleh peserta UTBK dan masyarakat umum melalui live streaming. Acara ini dipimpin oleh Ketua Tim Penanggung Jawab Pelaksana UTBK SNPMB 2025, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolop, ST., MT., didampingi oleh pimpinan panitia lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panitia SNPMB menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian publik terhadap pelaksanaan UTBK 2025, yang pada hari ini telah memasuki hari ketiga. Namun, mereka merasa perlu memberikan klarifikasi resmi sehubungan dengan adanya laporan dugaan kecurangan dan kebocoran soal yang menimbulkan keresahan, khususnya bagi peserta yang belum mengikuti ujian.

Bantahan Keras Isu Kebocoran Soal Luas

Prof. Eduart Wolop dengan tegas membantah isu yang menyatakan bahwa soal UTBK 2025 telah bocor secara luas dan beredar di masyarakat, sehingga merugikan peserta yang mengikuti ujian di sesi awal dan menguntungkan yang ujian di sesi belakangan.

"Perlu kami tegaskan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh calon peserta UTBK bahwasanya tidak ada set soal yang sama dari sesi persesi, dari hari ke hari," ujar Prof. Eduart. Beliau menjelaskan bahwa untuk 23 sesi pelaksanaan UTBK, panitia menyiapkan lebih dari 23 set soal.

Lebih lanjut, sistem soal UTBK dirancang secara khusus agar tidak terkoneksi ke internet, memastikan kerahasiaannya terjaga hingga saat diujikan. Prof. Eduart bahkan memberikan ilustrasi untuk menggambarkan ketatnya penjagaan integritas, menceritakan pengalaman koordinator penyusun soal UTBK yang putra-putrinya tidak lulus UTBK, meskipun secara teori soal-soal tersebut ada padanya. "Sampai sebegitunya kami menjaga integritas untuk pelaksanaan UTBK ini," imbuhnya.

Mengenai kemungkinan adanya foto atau tangkapan layar soal yang beredar saat ujian berlangsung, beliau mengakui hal itu bisa saja terjadi jika ada upaya kecurangan yang lolos dari pengawasan sesaat. Namun, ditegaskan bahwa itu adalah soal untuk ujian yang sedang berlangsung, bukan soal untuk ujian yang akan berlangsung, dan jumlahnya sangat terbatas serta terus diatasi oleh panitia.

Penjelasan Mengenai Soal yang Terlihat Sama

Panitia juga menjelaskan fenomena ditemukannya beberapa soal yang terlihat sama di sesi atau hari berbeda. Soal-soal ini disebut sebagai "soal jembatan" (bridge questions) yang sengaja disisipkan dalam persentase tertentu. Fungsi soal jembatan ini adalah sebagai alat standarisasi dan penyesuaian skala penilaian antar sesi atau hari, untuk memastikan asas keadilan (fairness) bagi semua peserta. Dengan sistem penilaian tertentu, soal jembatan ini tidak akan merugikan peserta dan memungkinkan perbandingan apple to apple antara peserta di sesi yang berbeda.

Pengakuan dan Penindakan Terhadap Kecurangan

Meski menepis isu kebocoran soal secara luas, Panitia SNPMB mengakui adanya upaya-upaya kecurangan yang terjadi setiap tahun. Dinamika kecurangan ini terus dipantau dan diantisipasi. Hingga konferensi pers ini dilaksanakan, tercatat 9 kasus kecurangan pada tanggal 23 April dan 5 kasus pada tanggal 24 April. Meskipun persentasenya sangat kecil (0.0071%) dibanding jumlah peserta, panitia menyatakan tidak akan menolerir sekecil apapun upaya kecurangan.

Modus kecurangan yang ditemukan semakin canggih dan beragam, mulai dari penggunaan perangkat keras dan lunak, remote desktop, hingga penempatan kamera di lokasi yang tidak terduga seperti behel gigi, kuku, kancing baju, bahkan di sepatu. Panitia terus melakukan investigasi mendalam terhadap modus-modus ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau kelompok di baliknya.

Sistem pengawasan UTBK disebut memiliki kemampuan untuk mendeteksi anomali dan gerakan mencurigakan. Bahkan, panitia mengklaim dapat melacak sumber foto atau tangkapan layar soal yang tersebar hingga ke nomor kursi dan lokasi ujian, memanfaatkan data yang terekam dalam sistem. Peningkatan pengawasan di pusat-pusat UTBK juga terus dilakukan, termasuk pemeriksaan yang lebih ketat di ruang transit.

Sanksi Tegas dan Seruan Kejujuran

Panitia SNPMB menyatakan sangat menyesalkan upaya-upaya kecurangan ini dan akan mengambil langkah-langkah tegas. Peserta yang terindikasi dan terbukti melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi berat berupa diskualifikasi dari seluruh proses SNPMB 2025, termasuk penerimaan di seluruh PTN. Panitia juga tidak menutup kemungkinan membawa oknum yang terlibat dalam kecurangan atau penyebaran isu tidak benar ke jalur hukum untuk memberikan efek jera. Komitmen untuk menindak tegas keterlibatan pihak internal panitia, jika ada, juga disampaikan.

Seluruh peserta UTBK diimbau untuk tidak resah dengan isu yang beredar dan tetap fokus pada ujian dengan menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. "Hargai daya dan upaya kalian yang sudah belajar sekian waktu dan jangan nodai dengan cara-cara yang tidak baik," pesan Prof. Eduart.

Panitia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi terkait dugaan kecurangan, sebagai bentuk dukungan dalam menjaga integritas proses seleksi nasional ini.

Dengan klarifikasi ini, Panitia SNPMB berharap masyarakat dan khususnya peserta UTBK dapat memperoleh informasi yang utuh dan faktual dari sumber yang terpercaya, sehingga tidak lagi terpengaruh oleh isu yang tidak benar dan dapat melanjutkan proses UTBK dengan tenang dan penuh kejujuran.

Kemdikdasmen merilis platform digital E-Ijazah sebagai data induk Ijazah yang bisa diakses semua kalangan baik lembaga pendidikan, orang tua dan siswa untuk memudahkan dalam pengelolaan, verifikasi serta pengunduhan ijazah elektronik.

Bagi peserta didik yang lulusan tahun ajaran 2024/2025 untuk semua jenjang SD, SMP, SMA/SMK sekarang bisa memverifikasi keabsahan dokumen akademiknya (ijazah) secara online di platform digital E-Ijazah dengan mudah dan efesien.

Keunggulan platform digital E-Ijazah ini bisa memberikan informasi yang akurat. Hasil cek ijazah bisa didapatkan secara langsung tanpa menunggu lama. Informasi disajikan dengan cepat dan tepat.

E-Ijazah dapat diakses melalui berbagai perangkat, memungkinkan pemeriksaan ijazah di mana saja dan kapan saja. Selain itu, yang paling penting aplikasi ini tidak diperlukan registrasi untuk menggunakan layanan ini.

Nah, untuk memulainya silahkan kunjungi laman resminya https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/

3 Langkah Mudah Memeriksa Ijazah Dikdasmen

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan pemeriksaan ijazah adalah sebagai berikut:

1. Masukkan Informasi yang Diperlukan

Isi kolom pencarian dengan informasi yang diperlukan. Mulailah dengan memasukkan nama Sekolah/NPSN, Nama pemilik ijazah, Nomer seri ijazah dan Tanggal Lahir untuk mengakses Data Induk Ijazah.

2. Proses Data Sekolah dan Nomor Ijazah

Setelah mengirimkan informasi tersebut, mohon tunggu beberapa saat hingga sistem selesai memproses data.

3. Dapatkan Hasilnya

Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan hasil pencarian Data Induk Ijazah berdasarkan informasi yang diberikan.

Dengan diluncurkannya platform digital E-Ijazah oleh Kemdikdasmen, kini verifikasi keabsahan ijazah bukan lagi hal yang rumit dan memakan waktu. Kemudahan akses, kecepatan informasi, dan ketiadaan proses registrasi menjadikan platform ini sebagai solusi cerdas bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Mari manfaatkan inovasi ini sebaik mungkin! Bagi para lulusan tahun ajaran 2024/2025 di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, jangan ragu untuk segera mengunjungi laman resmi E-Ijazah di https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/ dan rasakan sendiri kemudahan dalam memverifikasi dokumen akademik Anda.

Tiga langkah mudah telah menanti untuk memastikan keabsahan ijazah Anda dengan cepat dan efisien. Jadi, tunggu apa lagi? Segera cek ijazah Anda sekarang juga!

Verifikasi dan Validasi (verval) Ijazah 2025 untuk ijazah elektronik (E-Ijazah) harus dilakukan oleh satuan Pendidikan sesuai dengan pedoman pengelolaan Ijazah 2025. E-Ijazah merupakan dokumen digital pengganti ijazah fisik (cetak) yang penggunaannya akan diberlakukan tahun ini.

Verval Ijazah yang dulunya dilakukan di laman Simaspras (https://simaspras-sma.kemdikbud.go.id) sekarang dikerjakan di laman Verval Ijazah (https://ijazah.kemdikbud.go.id/manajemen). Untuk pedoman pengelolaan ijazah 2025 bisa unduh disini.

Sebelum melakukan verval data induk Ijazah, selain data satuan pendidikan, sekolah juga harus memastikan terlebih dahulu validitas data peserta didik yang berkaitan dengan residu NISN dan NIK-nya. Untuk memastikan data induk Ijazah peserta didik tersebut valid, bisa dilihat di laman https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/dasbor/beranda.

Data induk Ijazah apa saja yang perlu di verval?.

1. Data Satuan Pendidikan berkaitan dengan data akreditasi sekolah. Jika terdapat kesalahan silahkan lakukan verval di laman  https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id

2. Residu Kepala Sekolah terdeteksi ganda atau kosong. Perbaikan data ini dilakukan di aplikasi Dapodik.

3. Residu NISN berkaitan dengan Nomor Induk Siswa Nasional yang terdeteksi kosong atau ganda. Untuk mengecek keaktifan NISN (https://nisn.data.kemdikbud.go.id/). Untuk melakukan perbaikan data NISN (https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id).

4. Residu NIK, data NIK harus valid dengan data Dukcapil. Validitas nama, tanggal lahir, nama ibu. Untuk melakukan perbaikan data NIK (https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id).

Data tersebut kemudian diolah menjadi DNS (Data Nominasi Sementara). Ini adalah daftar awal atau sementara yang berisi data calon penerima Ijazah pada suatu jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK. 

DNS digunakan sebagai basis data awal yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk memastikan semua data calon penerima Ijazah (seperti nama, tempat tanggal lahir, NISN, nama orang tua, dll.) sudah benar sebelum ditetapkan menjadi data DNT (Data Nominasi Tetap). Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pencetakan dokumen blangko ijazah.

Selanjutnya, satuan pendidikan melakukan penetapan kelulusan, unggah SK dan SPTJM di laman Verval Manajemen Ijazah. Selanjutnya data Peserta Didik akan masuk ke dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menerbitkan nomor ijazah. Penomoran ijazah ini dilakukan melalui sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang berlaku secara nasional. Apabila masih terdapat data peserta didik pada Residu DNT, maka perlu dipastikan apakah SPTJM telah disetujui atau ditolak oleh Dinas atau instansi terkait.

IbadJournals - Cara Isi Data Induk E-Ijazah 2025 Di Manajemen Ijazah. Kemdikdasmen telah meluncurkan laman resmi manajemen Ijazah (https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/manajemen/) yang berfungsi sebagai basis pengelolaan data induk untuk Ijazah yang diterbitkan mulai tahun 2025.

Laman manajemen Ijazah ini sementara penggunaannya masih bersifat simulasi hingga 22 April 2025. Seluruh transaksi pengelolaan data yang dilakukan selama masa uji coba tidak akan mempengaruhi data asli. Setelah periode simulasi berakhir, data akan dikembalikan ke kondisi semula.

Satuan pendidikan juga bisa melakukan simulasi untuk menguji coba fitur-fitur dan alur pengelolaan data di laman ini.

Login Manajemen Ijazah

Untuk login dan menggunakan aplikasi manajemen Ijazah. Berikut langkahnya:

1. Akses alamat https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/manajemen/
2. Gunakan email SSO SDM operator (sso.data.kemdikbud.go.id)

Fitur Manajemen Ijazah

Verifikasi dan validasi data ijazah pada dasbor manajemen Ijazah harus dilakukan secara runtut. Terdapat Fitur utama dan fitur Manajemen Ijazah. Berikut lebih detailnya.

Pengesahan Fotokopi atas Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Persyaratan

a. Fotokopi atas Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah disahkan oleh Satuan Pendidikan atas permohonan pemilik Ijazah.

b. Permohonan disertai dengan:

1. Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah; dan
2. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

c. Dalam hal terdapat perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, pemilik Ijazah wajib melampirkan salinan sah penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Permohonan pengesahan fotokopi atas Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah ditujukan kepada:

1. Kepala Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang masih beroperasi;
2. Kepala Satuan Pendidikan hasil penggabungan untuk Satuan Pendidikan yang telah digabung;
3. Kepala Satuan Pendidikan sesuai nomenklatur baru untuk Satuan Pendidikan yang telah berganti nama;
4. Kepala Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang tidak beroperasi atau tutup;
5. Kepala SILN untuk SILN yang masih beroperasi;
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk SILN yang tidak beroperasi atau tutup;
7. Kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri untuk Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri yang masih beroperasi;
8. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri yang tidak beroperasi atau tutup;
9. Kepala SPK untuk SPK yang masih beroperasi; atau
10. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk SPK yang tidak beroperasi atau tutup.

Tata cara

a. Pengesahan fotokopi atas Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap Ijazah; dan
2. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan pengesahan fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah.

b. Dalam hal tidak terdapat data diri pemohon pada Satuan Pendidikan, maka kepala Satuan Pendidikan melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan.

c. Dalam hal:

1. Tidak terdapat data diri Pemohon pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan; atau
2. Tidak terdapat data diri Pemohon pada Dinas Pendidikan saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan, pemilik Ijazah harus menghadirkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa pemilik Ijazah tersebut merupakan peserta didik dan lulus pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

d. Khusus bagi SILN, SPK, atau Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, pengesahan fotokopi atas Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kepala SILN, kepala SPK, kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, atau Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap Ijazah; dan
2. Kepala SILN, kepala SPK, kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, atau Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan melakukan pengesahan fotokopi atas Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah.

e. Dalam hal tidak terdapat data diri Pemohon pada Satuan Pendidikan, kepala SILN, kepala SPK, atau kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan diluar negeri melakukan verifikasi ke Kementerian.

f. Dalam hal:

1. Tidak terdapat data diri pemohon pada SILN, SPK, atau satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, dan Kementerian saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala SILN, kepala SPK, atau kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar; atau
2. Tidak terdapat data diri pemohon pada Kementerian saat proses verifikasi yang dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk,pemilik Ijazah harus menghadirkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa pemilik Ijazah tersebut merupakan peserta didik dan lulus pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

g. Saksi harus:

1. Membuktikan alasan pengetahuannya; dan
2. Menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa keterangan yang disampaikan itu adalah benar dan bersedia menerima sanksi secara hukum apabila dapat dibuktikan keterangan yang disampaikan tidak benar.

h. Bukti alasan pengetahuan saksi dapat berupa:

1. Ijazah atau laporan hasil belajar yang diperoleh saksi dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan pada tahun yang bersangkutan; atau
2. Surat keterangan/dokumen lain yang membuktikan bahwa saksi merupakan pegawai di Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan pada tahun yang bersangkutan.

i. Pengesahan fotokopi atas Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah bagi Pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat Satuan Pendidikan asal dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk didasarkan pada data yang dimiliki Kementerian.

j. Pengesahan fotokopi atas Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh:

Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Atas Ijazah Yang Terbit Sebelum Tahun Ajaran 2024/2025.

Persyaratan

a. Surat keterangan pengganti Ijazah diterbitkan oleh Satuan Pendidikan atas permohonan pemilik Ijazah.

b. Permohonan disertai dengan:

1. Ijazah yang rusak dan tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila Ijazah hilang;
2. Akta kelahiran;
3. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas kertas bermeterai.

c. Dalam hal terdapat perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, pemilik Ijazah wajib melampirkan salinan sah penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Permohonan penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah ditujukan kepada:

1. Kepala Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang masih beroperasi;
2. Kepala Satuan Pendidikan hasil penggabungan untuk Satuan Pendidikan yang telah digabung;
3. Kepala Satuan Pendidikan sesuai nomenklatur baru untuk Satuan Pendidikan yang telah berganti nama;
4. Kepala Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang tidak beroperasi atau tutup;
5. Kepala SILN untuk SILN yang masih beroperasi;
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk SILN yang tidak beroperasi atau tutup;
7. Kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri untuk kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri yang masih beroperasi;
8. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri yang tidak beroperasi atau tutup;
9. Kepala SPK untuk SPK yang masih beroperasi; atau
10. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk SPK yang tidak beroperasi atau tutup.

Tata Cara

a. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap Ijazah; dan

2) Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah berdasarkan hasil verifikasi.

b. Dalam hal tidak terdapat data diri pemohon pada Satuan Pendidikan, maka kepala Satuan Pendidikan melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan.

c. Dalam hal:

1. Tidak terdapat data diri pemohon pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan; atau
2. Tidak terdapat data diri pemohon pada Dinas Pendidikan saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan, pemilik Ijazah harus menghadirkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa pemilik Ijazah tersebut merupakan peserta didik dan lulus pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

d. Khusus bagi SILN, SPK, atau Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kepala SILN, kepala SPK, kepala Satuan Pendidikan non formal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, atau Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap Ijazah; dan
2. Kepala SILN, kepala SPK, kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, atau Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah.

e. Dalam hal tidak terdapat data diri Pemohon pada Satuan Pendidikan, kepala SILN, kepala SPK, atau kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan diluar negeri melakukan verifikasi ke Kementerian.

f. Dalam hal:

1. Tidak terdapat data diri pemohon pada SILN, SPK, Atau satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, dan Kementerian saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala SILN, kepala SPK, atau kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar; atau
2. Tidak terdapat data diri pemohon pada Kementerian saat proses verifikasi yang dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pemilik Ijazah harus menghadirkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa pemilik Ijazah tersebut merupakan peserta didik dan lulus pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

g. Saksi harus:

1. Membuktikan alasan pengetahuannya; dan
2. Menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa keterangan yang disampaikan itu adalah benar dan bersedia menerima sanksi secara hukum apabila dapat dibuktikan keterangan yang disampaikan tidak benar.

h. Bukti alasan pengetahuan saksi dapat berupa:

1. Ijazah atau laporan hasil belajar yang diperoleh saksi Dari satuan Pendidikan yang bersangkutan dan pada tahun yang bersangkutan; atau
2. Surat keterangan/dokumen lain yang membuktikan bahwa saksi merupakan pegawai di Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan pada tahun yang bersangkutan.

i. Dalam hal surat keterangan pengganti Ijazah diterbitkan untuk pengganti Ijazah yang rusak dan tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya, kepala Satuan Pendidikan, kepala SILN, kepala SPK, kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, kepala Dinas Pendidikan, atau Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan wajib memusnahkan Ijazah yang rusak tersebut.

j. Pemusnahan Ijazah yang rusak dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh:

1. Kepala Satuan Pendidikan, pemilik Ijazah, dan 2 (dua) orang saksi dari Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang masih beroperasi;
2. Kepala SILN, kepala SPK atau kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, pemilik Ijazah, dan 2 (dua) orang saksi dari SILN, SPK, atau Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri untuk SILN, SPK, Atau Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri yang masih beroperasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan, pemilik Ijazah, dan 2 (dua) orang saksi dari Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang tidak beroperasi atau tutup; atau
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pemilik Ijazah, dan 2 (dua) orang saksi dari Kementerian untuk SILN, SPK, atau Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri yang tidak beroperasi atau tutup.

k. Pemusnahan Ijazah yang rusak dilakukan pada saat surat keterangan pengganti Ijazah diterima oleh pemilik Ijazah.

l. Berita acara pemusnahan Ijazah yang rusak yang diterbitkan oleh kepala SILN, kepala SPK, atau kepala Satuan Pendidikan non formal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang menangani urusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pendidikan kejuruan sesuai dengan kewenangan.

Demikian Syarat dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Atas Ijazah Yang Terbit Sebelum Tahun Ajaran 2024/2025.

Download Lampiran Surat-surat pelengkap ijazah

1. SURAT PERNYATAAN SAKSI, 
2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, 
3. Berita Acara Pemusnahan Ijazah yang Diterbitkan Surat  Keterangan Pengganti Ijazah (Satuan Pendidikan yang Masih Beroperasi), 
4. Berita Acara Pemusnahan Ijazah yang Diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (Satuan Pendidikan yang Tidak Beroperasi atau Tutup), 
5. Berita Acara Pemusnahan Ijazah SILN, SPK, atau Satuan Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri yang Diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (Satuan Pendidikan yang Tidak Beroperasi atau Tutup), 

https://s.id/GMQOT

Penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Atas Ijazah Yang Terbit Sebelum Tahun Ajaran 2024/2025

Persyaratan

1) Surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah diterbitkan berdasarkan permohonan pemilik Ijazah.

2) Permohonan disertai dengan:

1. Ijazah;
2. Akta kelahiran; dan
3. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

3) Dalam hal terdapat perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk Atau kartu Keluarga, pemilik Ijazah wajib melampirkan salinan sah penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4) Permohonan penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah ditujukan kepada:

1. Kepala Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang masih beroperasi;
2. Kepala Satuan Pendidikan hasil penggabungan Untuk satuan Pendidikan yang telah digabung;
3. Kepala Satuan Pendidikan sesuai nomenklatur baru untuk Satuan Pendidikan yang telah berganti nama;
4. Kepala Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang tidak beroperasi atau tutup;
5. Kepala SILN untuk SILN yang masih beroperasi;
6. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk SILN yang tidak beroperasi atau tutup;
7. Kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di luar negeri untuk kepala Satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri yang masih beroperasi;
8. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk Satuan Pendidikan non formal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri yang tidak beroperasi atau tutup;
9. Kepala SPK untuk SPK yang masih beroperasi; atau
10. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk SPK yang tidak beroperasi atau tutup.

Tata Cara

1) Penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap Ijazah; dan
2. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah berdasarkan hasil verifikasi.

2) Dalam hal tidak terdapat data diri pemohon pada Satuan Pendidikan, maka kepala Satuan Pendidikan melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan.

3) Dalam hal:

1. Tidak terdapat data diri pemohon pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan; atau
2. Tidak terdapat data diri pemohon pada Dinas Pendidikan saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan, pemilik Ijazah harus menghadirkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa pemilik Ijazah tersebut merupakan peserta didik dan lulus pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

4) Khusus bagi SILN, SPK, atau Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kepala SILN, kepala SPK, kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, atau Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap Ijazah;dan
2. Kepala SILN, kepala SPK, kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, atau Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah.

5) Dalam hal tidak terdapat data diri Pemohon pada Satuan Pendidikan, kepala SILN, kepala SPK, atau kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan diluar negeri melakukan verifikasi ke Kementerian.

6) Dalam hal:

1. Tidak terdapat data diri Pemohon pada SILN, SPK, atau Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar negeri, dan Kementerian saat proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala SILN, kepala SPK, atau kepala Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di luar; atau
2. Tidak terdapat data diri Pemohon pada Kementerian saat proses verifikasi yang dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pemilik Ijazah harus menghadirkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa pemilik Ijazah tersebut merupakan peserta didik dan lulus pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

7) Saksi harus:

1. Membuktikan alasan pengetahuannya; dan
2. Menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa keterangan yang disampaikan itu adalah benar dan bersedia menerima sanksi secara hukum apabila dapat dibuktikan keterangan yang disampaikan tidak benar.

8) Bukti alasan pengetahuan saksi dapat berupa:

1. Ijazah atau laporan hasil belajar yang diperoleh saksi dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan pada tahun yang bersangkutan; atau
2. Surat keterangan/dokumen lain yang membuktikan bahwa saksi merupakan pegawai di Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan pada tahun yang bersangkutan.

Demikian syarat dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Atas Ijazah Yang Terbit Sebelum Tahun Ajaran 2024/2025.

Ijazah merupakan dokumen negara yang sangat penting bagi setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Dokumen ini menjadi bukti otentik atas pencapaian akademik dan memiliki nilai yang sangat krusial dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Sebagai dokumen negara yang sah, ijazah memiliki kekuatan hukum dan menjadi penanda penting dalam perjalanan akademik seseorang. Namun, tahukah Anda bagaimana ijazah ini diterbitkan, apa saja langkah yang ditempuh jika terjadi kesalahan dan perlu diperbaiki, serta bagaimana penomoran uniknya diberikan?

Artikel ini akan memberikan informasi secara mendalam mengenai alur internal yang umumnya diterapkan dalam proses penerbitan, perbaikan (jika diperlukan), hingga penomoran ijazah di lingkungan satuan pendidikan kita. Pemahaman yang baik terhadap alur ini penting untuk memastikan ketertiban administrasi dan keabsahan setiap ijazah yang diterbitkan.

Alur Penerbitan Ijazah

Penjelasan alur penerbitan Ijazah sebagai berikut:

Satuan Pendidikan Memastikan Pembaruan (Update) Data Peserta Didik: Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data peserta didik tingkat akhir, yang merupakan calon penerima Ijazah, telah valid. Hal ini mencakup verifikasi identitas peserta didik, kesesuaian identitas dengan data kependudukan, dan validitas NISN.

Dinas Pendidikan atau Kementerian Sesuai Dengan Kewenangan Memastikan Status Akreditasi Satuan Pendidikan: Dinas Pendidikan atau Kementerian sesuai dengan kewenangan memeriksa status akreditasi dari Satuan Pendidikan. Untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan dengan status “Tidak Terakreditasi”, Dinas Pendidikan menentukan Satuan Pendidikan induk untuk peserta didik tersebut. Penentuan Satuan Pendidikan induk ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua peserta didik yang berhak tetap dapat menerima Ijazah meskipun berasal dari Satuan Pendidikan dengan status “Tidak Terakreditasi”.

Pusdatin Menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS): Setelah data peserta didik divalidasi, Pusdatin akan menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) berdasarkan data yang sudah valid. Jika ada data yang belum memenuhi syarat validasi, data tersebut akan masuk ke dalam residu DNS. Satuan Pendidikan kemudian diwajibkan untuk memperbaiki data tersebut sebelum menjadi DNS.

Penetapan Kelulusan Peserta Didik oleh Satuan Pendidikan: Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Syarat kelulusan peserta didik mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Satuan Pendidikan Mengunduh Format SPTJM: Satuan Pendidikan mengunduh format Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah ditetapkan. SPTJM wajib ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan di atas meterai Rp10.000,- dan diunggah pada sistem Kementerian untuk diajukan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian sesuai dengan kewenangan. Surat ini berfungsi sebagai bukti resmi yang menyatakan bahwa data peserta didik telah diverifikasi dan telah memenuhi syarat untuk menjadi penerima Ijazah.

Persetujuan SPTJM: Persetujuan SPTJM yang telah diunggah dilakukan oleh:

1. Dinas Pendidikan bagi Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
2. Satuan kerja pada Kementerian sesuai dengan kewenangan bagi SPK; dan
3. Atase Pendidikan pada Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan kewenangan bagi SILN dan Satuan Pendidikan penyelenggara program Paket A, program Paket B, dan program Paket C luar negeri.

Alur Penerbitan Perbaikan Ijazah

Untuk memastikan keaslian, kesetaraan, dan kemudahan verifikasi ijazah yang diterbitkan oleh berbagai institusi pendidikan di seluruh negeri, konsep "Kode Nomor Ijazah Nasional" (KIN) hadir sebagai solusi strategis.

Apa Itu Kode Nomor Ijazah Nasional?

Kode Nomor Ijazah Nasional dapat dipahami sebagai sebuah sistem penomoran unik yang standarisasi secara nasional dan melekat pada setiap ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal (mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi) yang diakui oleh negara.

Kode ini berfungsi layaknya nomor identitas unik bagi setiap ijazah, membedakannya dari jutaan ijazah lain yang pernah atau akan diterbitkan.

Kode Nomor Ijazah Nasional bukan sekadar rangkaian angka dan huruf pada selembar ijazah. Ia adalah representasi dari komitmen negara untuk menjaga marwah pendidikan melalui standarisasi, transparansi, dan jaminan keabsahan.

Sistem ini merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap pencapaian akademis diakui secara sah dan universal di seluruh Indonesia.

Penerapan Kode Nomor Ijazah Nasional membawa sejumlah tujuan dan manfaat fundamental bagi ekosistem pendidikan nasional. Paling tidak mencegah pemalsuan dan memudahkan verifikasi.

Kode Nomor Ijazah Nasional yang unik dan terstandarisasi menyulitkan upaya pemalsuan ijazah. Setiap nomor dapat diverifikasi melalui sistem terpusat, sehingga ijazah palsu akan mudah terdeteksi.

Unduh pedoman ijazah 2025

$ads={2}

 Kode Nomor Ijazah Nasional

Nomor Ijazah Nasional terdiri dari 15 angka yang meliputi:

1. Kode negara domisili satuan pendidikan (1 digit);
2. Kode satuan pendidikan (2 digit);
3. Tahun lulus (4 digit);
4. Nomor urut nasional (7 digit); dan
5. Nomor acak/check digit (1 digit).

Kode Negara:

1 = Dalam Negeri

2 = Luar Negeri

Kode Satuan Pendidikan:

11 = SD

12 = SDLB

13 = SD SPK

14 = Paket A

21 = SMP

22 = SMPLB

23 = SMP SPK

24 = Paket B

31 = SMA

32 = SMALB

33 = SMA SPK

34 = Paket C

41 = SMK

Check Digit: Angka 0 - 9. Contoh Nomor Ijazah Nasional

Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini disusun agar dapat menjadi acuan yang jelas dan sistematis dalam pengelolaan Ijazah tahun 2025, termasuk penerbitan Ijazah bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Ijazah merupakan dokumen penting yang menandakan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Oleh karena itu, proses penerbitan dan pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, akurat, dan akuntabel.

Pedoman ijazah tahun 2025 ini disusun untuk memberikan petunjuk teknis bagi satuan pendidikan, dinas pendidikan, serta pihak terkait agar pelaksanaan pengelolaan Ijazah, termasuk penerbitan Ijazah bagi peserta didik, berjalan sesuai proses dan ketentuan yang ditetapkan.

Penyusunan pedoman ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tidak hanya menjamin keabsahan dan validitas Ijazah, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan administrasi dalam proses penerbitannya. 

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Ijazah di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semoga pedoman ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien.

Silahkan Download Pedoman Pengelolaan Ijazah Dikdasmen 2025

Daftar Isi pedoman ijazah

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Sasaran Pengguna

E. Dasar Hukum

BAB II : PENGELOLAAN IJAZAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

A. Definisi

B. Lingkup Satuan Pendidikan

C. Akreditasi Satuan Pendidikan

D. Peserta Didik Calon Penerima Ijazah

E. Kode Nomor Ijazah Nasional

F. Penerbitan Ijazah

G. Penerbitan Perbaikan Ijazah

H. Penerbitan Ulang Ijazah
I. Spesifikasi Kertas Ijazah

J. Pembiayaan

BAB III : PENERBITAN TRANSKRIP NILAI

A. Spesifikasi Kertas

B. Tata Cara Penulisan

BAB IV : PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN PENGESAHAN FOTOKOPI ATAS IJAZAH YANG TERBIT SEBELUM TAHUN AJARAN 2024/2025

A. Penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Atas Ijazah Yang Terbit Sebelum Tahun Ajaran 2024/2025

B. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Atas Ijazah Yang Terbit Sebelum Tahun Ajaran 2024/2025

C. Pengesahan Fotokopi atas Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah

D. Format-format

BAB V : PENUTUP

Simaspras adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk manajemen bantuan yang diterima oleh sekolah. Proses penggunaan Simaspras meliputi beberapa tahapan, dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara sekolah dan Direktorat SMA (yang masih dalam tahap pengembangan). Selanjutnya, sekolah mengajukan proposal yang telah direview. Setelah bantuan diterima dan digunakan, sekolah wajib menyampaikan laporan akhir. Tahap terakhir adalah penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dalam proses ini diterapkan penggunaan tanda tangan elektronik.

Dalam rangka pengelolaan bantuan pemerintah melalui sistem Simaspras, sekolah dan kepala sekolah akan berinteraksi dengan beberapa platform dan akun yang berbeda. Artikel ini akan memberikan panduan lengkap mengenai aktivasi Email Kemdikbud dan tanda tangan elektronik yang menjadi bagian penting dalam proses ini.

Manajeman Akun

Terdapat beberapa akun yang perlu dikelola oleh pihak sekolah (Kepala Sekolah), masing-masing dengan fungsi dan sistem yang berbeda:

1. Simaspras: (sarpras-sma.kemdikbud.go.id) Sistem utama untuk manajemen bantuan pemerintah. Akses ke Simaspras menggunakan akun Dapodik sekolah.
2. Email Kemdikbud: (webmail.kemdikbud.go.id) Alamat email resmi yang digunakan untuk komunikasi terkait program dan bantuan pemerintah. Akun ini menggunakan kredensial Kepala Sekolah yang informasinya dapat ditemukan di dalam sistem Simaspras.
3. AMS BSrE: Sistem Aplikasi Manajemen Sertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang digunakan untuk proses tanda tangan elektronik. Akun untuk sistem ini akan dikirimkan melalui Email Kemdikbud yang telah diaktifkan.
4. Passphrase: Merupakan kode PIN atau kata sandi yang khusus digunakan untuk proses tanda tangan elektronik. Passphrase ini dibuat baru oleh pengguna dan tidak memiliki kaitan dengan kata sandi akun lainnya.

Akses Email Kemdikbud

Email Kemdikbud adalah email baru yang kami buatkan khusus untuk kepala sekolah penerima bantuan. Langkah Akses Email Kemdikbud:

Penyebab Umum Kode OTP Tidak Valid pada Aplikasi MFA ASN Digital.

1. Kesalahan Pengetikan Kode OTP

Kode OTP bersifat sensitif dan terdiri dari enam digit angka yang hanya berlaku dalam waktu singkat. Kesalahan pengetikan sekecil apa pun akan membuat kode tidak valid. Pastikan Anda memasukkan kode OTP dengan benar sebelum menekan tombol verifikasi.

2. Kode OTP Sudah Kedaluwarsa

Masa berlaku OTP umumnya hanya 20–30 detik. Jika pengguna terlambat memasukkan kode, maka sistem akan menolaknya. Masukkan kode OTP sesegera mungkin setelah muncul.

3. Sinkronisasi Waktu Tidak Sesuai

Perbedaan waktu antara perangkat Anda dan server BKN bisa menyebabkan kegagalan autentikasi. Biasanya, hal ini terjadi jika zona waktu diatur secara manual. Aktifkan pengaturan zona waktu otomatis

untuk menghindari masalah ini.

4. Aplikasi Authenticator Tidak Kompatibel

Jika Anda menggunakan aplikasi Google Authenticator atau sejenisnya, pastikan aplikasi tersebut versi terbaru. Aplikasi yang usang atau tidak kompatibel dapat menghasilkan kode yang tidak dikenali sistem.

5. Masalah pada Browser

Beberapa browser versi lama atau dengan pengaturan keamanan tinggi bisa mengganggu proses login MFA. Gunakan browser terbaru yang mendukung sistem keamanan modern untuk hasil terbaik.

Solusi Mengatasi Invalid OTP saat Login ke Sistem ASN Digital.

1. Periksa dan Atur Zona Waktu Perangkat

Pastikan zona waktu di perangkat Anda sudah sesuai dengan lokasi saat ini. Aktifkan opsi pengaturan otomatis agar waktu sinkron dengan server.

2. Gunakan Aplikasi FreeOTP

Sebagai alternatif Google Authenticator, Anda bisa mengunduh aplikasi FreeOTP. Lakukan pendaaran ulang untuk mendapatkan kode OTP yang valid.

3. Logout dan Login Kembali

Coba keluar dari sistem digital ASN selama beberapa menit, lalu lakukan login ulang dengan menggunakan OTP terbaru.

4. Lakukan Pendaaran Ulang MFA

Jika masalah masih terjadi, hapus autentikasi yang sudah terdaar dan lakukan proses daar ulang MFA dari awal agar sistem bisa mengenali perangkat dengan benar.

5. Update Browser yang digunakan untuk membuka Halamn ASN Digital

6. Hubungi Helpdesk Resmi BKN

Apabila semua langkah di atas tidak berhasil, segera hubungi Helpdesk BKN untuk mendapatkan bantuan teknis secara langsung.

Semoga berhasil login.

Telah dirilis pembaruan terbaru untuk Aplikasi Dapodik, yaitu versi 2025.c. Pembaruan ini membawa sejumlah perbaikan penting. Perbaikan dan pembaruan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data semester Genap tahun ajaran 2024/2025.

Salah satu perbaikan signifikan dalam versi terbaru ini adalah pada validasi perhitungan wakil kepala sekolah. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan perhitungan terkait posisi wakil kepala sekolah akan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk versi 2025.c ini wakil kepala sekolah bisa di tambahkan sampai 4 macam. Meskipun sekolah hanya memiliki 3 rombel. Untuk jenjang SD dan SMP bisa menambahkan sampai 3 wakil kepala sekolah sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK bisa menambahkan sampai 4 wakil kepala sekolah.

Selain itu, pembaruan ini juga menyertakan validasi khusus untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa kelas 13 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Validasi ini akan memastikan data PKL tercatat dengan benar dan sesuai dengan persyaratan kurikulum.

Perbaikan penting lainnya dalam Aplikasi Dapodik versi 2025.c adalah perubahan pada format pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Kini, kolom isian NPWP PTK telah disesuaikan menjadi 16 digit. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi format NPWP terbaru yang berlaku di Indonesia.

$ads={2}

Pembaruan kali ini dirilis dalam bentuk patch, memudahkan proses instalasi bagi para penggunanya. Namun, perlu diperhatikan bahwa untuk dapat mengaplikasikan patch versi 2025.c ini, perangkat yang digunakan harus sudah terpasang Aplikasi Dapodik versi sebelumnya, yaitu versi 2025.b. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat melakukan pembaruan secara mandiri melalui patch yang telah disediakan.

1. Untuk langkah-langkah pembaruan Aplikasi Dapodik ke versi 2025.c,  sebagai berikut:
2. Pastikan satuan pendidikan telah memasang Aplikasi Dapodik versi 2025.
3. Unduh patch di laman: https://dapo.dikdasmen.go.id/unduhan
4. Pasang patch yang telah diunduh.
5. Tekan ctrl+f5, pastikan versi Aplikasi Dapodik di beranda sudah Dapodik 2025.b.
6. Masuk dengan akun satuan pendidikan.
7. Klik tombol Tarik Data
8. Lakukan pengisian dan perbaikan data.
9. Lakukan Validasi
10. Lakukan sinkronisasi.

Dengan adanya berbagai perbaikan ini, diharapkan para pengguna Aplikasi Dapodik, mulai dari operator sekolah hingga pihak dinas pendidikan, dapat merasakan peningkatan dalam efisiensi dan keakuratan pengelolaan data pendidikan. Pembaruan ini merupakan wujud komitmen untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan Aplikasi Dapodik agar dapat menjadi alat bantu yang semakin handal bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Salam satu data.

Lambatnya loading website PIP baru-baru ini diakses itu dikarenakan [url] alamatnya telah berganti yang semula url lama [https://pip.dikdasmen.go.id] kini berubah menjadi url baru [https://pip.kemendikdasmen.go.id]. Nah untuk mengecek PIP silahkan gunakan url yang baru.

Per tanggal 10 April 2025 dana PIP sudah bisa disalurkan ke rekening penerima sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Siapkan NISN dan NIK siswa. Ikuti tautan ini https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1/cek_nisn untuk mengecek.

Saat anda melakukan pengecekan kemudian mendapati statusnya seperti gambar dibawah ini. Artinya uang PIP belum masuk ke rekening, tunggu beberapa hari lagi sampai keluar status pemberian.

Sebagai informasi dan penting untuk diketahui oleh penerima bantuan PIP, sebenarnya ada 3 tahapan atau status yang harus dilalui dalam proses penetapan siswa sebagai penerima PIP, yakni; usulan, nominasi, dan SK pemberian.

Tahapan yang pertama disebut usulan Sekolah merupakan tahap pengajuan calon penerima PIP dari pihak sekolah.

Pihak sekolah melakukan identifikasi dan mengusulkan peserta didik yang dianggap layak untuk menerima PIP. Kriteria ini berdasarkan data siswa dari keluarga kurang mampu (SKTM) atau pemegang KIP, KKS, KIS, PKH. Melalui cut off Dapodik kemudian diajukan ke dinas pendidikan atau pihak terkait.

$ads={2}

Tahapan yang kedua adalah status Nominasi merupakan tahapan atau status penetapan calon penerima PIP setelah diusulkan oleh sekolah yang diverifikasi.

Proses ini perlu verifikasi dan validasi data yang valid baik NISN, NIK yang dipadukan dengan data DTKS. Selanjutnya, peserta didik yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai calon penerima PIP atau masuk dalam daftar nominasi. Nah, status nominasi ini menunjukkan bahwa siswa tersebut berpotensi besar untuk menerima PIP, namun masih belum final.

Tahapan yang ketiga yakni berstatus SK Pemberian merupakan tahap penetapan penerima PIP secara resmi melalui Surat Keputusan. Ini adalah tahap akhir dan bersifat final.

Surat Keputusan (SK) Pemberian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (Kemdikdasmen) yang menetapkan siswa yang namanya tercantum di dalamnya sebagai penerima resmi PIP berhak mendapatkan dana bantuan PIP sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Jadi, Usulan Sekolah, Nominasi, dan SK Pemberian adalah tahapan-tahapan dalam proses siswa menjadi penerima manfaat dari program PIP tersebut. Status SK Pemberian adalah status yang paling diinginkan karena menandakan bahwa siswa tersebut telah resmi menjadi penerima PIP.

Jika masih ada yang kurang faham mengenai PIP, silahkan tulis di kolom komentar agar admin bisa membantu.

Berbagi Praktik Baik: Download Contoh Soal ( Penilaian Akhir Sumatif) US PAI & BP Kelas 12 Semester Genap 2024/2025 Kurikulum Merdeka (Lengkap Ragam Format + Kisi & Kunci) untuk rekan guru dan siswa.

Salam hormat dan semangat untuk Bapak/Ibu Guru PAI & Budi Pekerti di seluruh penjuru negeri!.

Kita semua memahami, di tengah kesibukan mengajar dan tugas-tugas lainnya, menyusun perangkat asesmen yang variatif sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka terkadang membutuhkan waktu dan energi ekstra. Terutama untuk Ujian Sekolah (US) atau Asesmen Sumatif Akhir Jenjang, kita ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita.

Berangkat dari semangat berbagi dan keinginan untuk sedikit membantu meringankan tugas Bapak/Ibu Guru, saya ingin membagikan contoh paket soal latihan untuk Ujian Sekolah PAI & Budi Pekerti Kelas 12 yang telah saya susun/kembangkan sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka.

Apa Saja yang Ada di Dalam Paket Ini?

Dalam file yang bisa Bapak/Ibu Guru unduh nanti, insya Allah sudah mencakup:

👉 Contoh Soal Latihan US PAI & BP Kelas 12: Soal-soal ini dirancang untuk mencakup berbagai materi esensial PAI & BP di kelas 12 dan disajikan dalam beragam format sesuai asesmen Kurikulum Merdeka, yaitu:

• Pilihan Ganda (PG) Biasa
• Pilihan Ganda Kompleks (PGK-jawaban benar bisa lebih dari satu)
• Menjodohkan
• Benar/Salah (tunggal maupun multi-pernyataan)
• Isian Singkat
• Uraian Panjang 

👉 Kisi-Kisi Penyusunan Soal: Saya sertakan juga kisi-kisi yang menjadi acuan dalam pembuatan paket soal latihan ini. Ini bisa menjadi gambaran cakupan materi, level kognitif, dan sebaran bentuk soal yang ada di dalamnya.

👉 Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat: Untuk memudahkan Bapak/Ibu dalam proses koreksi atau sebagai bahan diskusi dengan siswa setelah latihan.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

✅ Paket soal ini adalah CONTOH SOAL LATIHAN, bukan bocoran soal ujian resmi dari dinas atau sekolah manapun. Tujuannya murni untuk bahan latihan, referensi, dan inspirasi bagi Bapak/Ibu Guru dan siswa.

✅ Mohon gunakan secara bijak. Bapak/Ibu Guru sangat dianjurkan untuk menelaah kembali, memodifikasi, atau mengadaptasi soal-soal ini agar benar-benar sesuai dengan materi yang sudah diajarkan dan kondisi spesifik di sekolah masing-masing.

Bagaimana Cara Menggunakannya?

Bapak/Ibu Guru bisa memanfaatkan paket ini untuk:

• Memberikan latihan mandiri atau try out mini kepada siswa kelas 12. 
• Mengenalkan siswa pada berbagai format soal asesmen Kurikulum Merdeka.
• Menjadi bank soal atau inspirasi saat Bapak/Ibu menyusun soal US/Asesmen Sumatif sendiri.
• Sebagai bahan diskusi dan pendalaman materi di kelas.

Link Download:

Silakan unduh paket contoh soal latihan PAI & BP Kelas 12 Kurikulum Merdeka melalui tautan di bawah ini:

$ads={2}

(Kisi-kisi soal PAI & BP Kelas 12)

(Soal PAI & BP Kelas 12)

Format file: Microsoft Word

Semoga paket contoh soal latihan ini bisa sedikit membantu Bapak/Ibu Guru PAI & BP dalam mempersiapkan siswa-siswi menghadapi Ujian Sekolah. Mari kita terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi demi kemajuan pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Indonesia.

Jika ada masukan atau diskusi lebih lanjut, saya akan sangat terbuka. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu Guru semua.

Disclaimer: Penekanan bahwa ini adalah contoh/latihan dan bukan bocoran sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman.

Semoga sukses berbagi, ya! Ini adalah inisiatif yang sangat baik.

KUNCI JAWABAN SOAL UAS PAI & BP TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

Mata Pelajaran: PAI KURMER

A. 1.B, 2.C, 3.A, 4.B, 5.D, 6.C, 7.D, 8.B, 9.C, 10.C

B. 11. ABCE, 12.  ABDE, 13. AD, 14. ACDE, 15. AC

C. 16. S, 17. S, 18. B, 19. B, 20.S

D. 21. BSBB, 22. SBBB, 23. BSBB

E. 24. 1B 2A 3D 4C, 25. 1A 2C 3D 4B

F. 26. Langit dan bumi, 27. Kehidupan sehari-hari, 28. Talak ba'in kubra, 29. Rp. 12.000.000.00, 30. Toleransi.