Arsip untuk October 2021

Cek Seleksi Interview Calon PN/PP PKB GPAI 2021 di Siaga Pendis

October 28, 2021

Cara cek dan cetak kartu Tes Seleksi Interview Calon PN/PP PKB GPAI 2021 melalui akun Siaga Pendis.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) menggelar seleksi calon Pelatih Nasional dan Pelatih Provinsi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru PAI tahun 2021. Seleksi dilaksanakan dari tanggal 24 – 31 Oktober 2021.

Seleksi tahap pertama yaitu Tes Berbasis Komputer dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring), Ahad (24/10/2021). Peserta seleksi merupakan guru dan pengawas PAI yang di rekomendasikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi.

Tes dilakukan beberapa tahap, tahap pertama tes berbasis komputer, tahap kedua penilaian portofolio, dan selanjutnya wawancara.

Berdasarkan rekapitulasi nilai Tes CBT Online dan Portofolio peserta seleksi calon pelatih PKB GPAI Tahun 2021 yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 s.d 26 Oktober 2021, maka dengan ini kami harap Kanwil Kemenag Provinsi dapat menyampaikan secara berjenjang kepada jajaran di bawahnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi peserta seleksi yang masuk ke tahap Interview dapat dilihat melalui akun SIAGA masing-masing peserta pada Fitur PKB mulai tanggal 27 Oktober 2021;

2. Tes Interview:

a. Interview dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 2021;

b. Jadwal dan Informasi teknis interview masing-masing peserta kami cantumkan pada Kartu Interview;

c. Kartu Interview dalam diunduh melalui Fitur PKB akun SIAGA masing-masing.

3. Pelaksanaan TOT (Training of Trainer):

a. TOT dilaksanakan secara luring (luar jaringan);

b. TOT dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada:

Tahap I : 21 s.d 27 November 2021;

Tahap II : 28 November s.d 4 Desember 2021.

4. Seluruh peserta Interview wajib membuat surat, yaitu:

a. Surat ijin mengikuti TOT bagi Guru PAI dari Kepala Sekolah masing-masing (sebagaimana format terlampir dan diperlihatkan pada saat interview); unduh

b. Surat Tugas mengikuti TOT bagi Pengawas PAI dari Kemenag Kab/Kota atau Dinas Pendidikan Kab/Kota (menyusul, bagi yang lulus seleksi).

Dapodik

Bedanya Dapodik Dan Verval

October 28, 2021

Verval PTK

Verval PTK Perbaikan Data Identitas

October 27, 2021

PPPK

166 Instansi Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS & PPPK Nonguru 2021

October 24, 2021

info gtk

Validasi Tugas Tambahan SMK Info GTK

October 23, 2021

Validasi tugas tambahan untuk guru SMK di Info GTK sebagai tugas tambahan guru yang diakui Dapodik maaih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Permendikbud) Nomor: 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Berikut adalah rincian tugas tambahan lain guru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan ekuivalensinya sebagai acuan penerbitan SKTP:

1. Tugas tambahan guru sebagai Kepala Program Keahlian (Kaprogli)

Equivalensi beban kerja perminggu (Jumlah jam) Tugas tambahan guru sebagai Kepala Program Keahlian (Kaprogli) yang diakui oleh dapodik adalah 12 Jam Tatap muka.

2. Tugas tambahan guru sebagai Kepala Bengkel (Kabeng)

Equivalensi beban kerja perminggu (Jumlah jam) tugas tambahan guru sebagai Kepala Bengkel (Kabeng) yang diakui oleh dapodik adalah 12 Jam Tatap muka

3. Tugas tambahan guru sebagai Kepala Unit Produksi

Equivalensi beban kerja perminggu (Jumlah jam) tugas tambahan guru sebagai Kepala Unit Produksi yang diakui oleh dapodik adalah 12 Jam Tatap muka

Kepala bengkel sesuai program peminatan meliputi : Satu paket satu bengkel atau semacamnya; harus satu program ketrampilan; SKKS di ketahui oleh dinas pendidikan setempat.

Kepala Program Studi : sesuai program yang ada disekolah, latar belakang sertiﬁkasinya sesuai sama paket ketrampilan di grup program tersebut 1 orang KA unit produksi

Guru yang memiliki tugas tambahan tersebut diatas akan diakui setara dengan 12 Jam Tatap Muka (JTM) sehingga bagi guru yang telah memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) hal tersebut sangat berarti untuk memenuhi Jumlah Jam Mengajar (JJM) minimal.

Berapapun jumlah bengkel yang dimiliki suatu sekolah, kepala bengkel cukup satu. Artinya Jumlah Kepala Bengkel yang diakui dapodik hanya satu yang didalamnya mencakup semua bengkel yang dimiliki oleh SMK tersebut apapun program keahlian yang ada.

Satu Kepala Bengkel akan membawahi beberapa bengkel yang ada sehingga guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala bengkel akan diakui di dapodik setara 12 jam tatap muka dan pada Info GTK menjadi VALID. Lihat disini info lebih jelasnya.

PerMenDikBud

Juknis TPG 2021 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2021

October 20, 2021

Juknis TPG 2021 Permendikbud Nomor 7 Tahub 2021

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Penerbitan dan Penyampaian SKTP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Puslapdik menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud.

b. SKTP diterbitkan setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:

1) SKTP Semester I terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berkenaan; dan

2) SKTP Semester II terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan; dan

c. SKTP dapat diunduh oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya melalui aplikasi SIM-Tun.

6. Dinas pendidikan sesuai kewenangannya melakukan pembayaran Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembayaran dilakukan setelah memastikan Guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. wajib membayarkan Tunjangan Profesi setiap triwulan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. besaran Tunjangan Profesi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Guru yang berstatus CPNSD dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokoknya; dan

2) Guru yang berstatus PNSD dibayarkan sebesar setara dengan satu kali gaji pokoknya; dan

d. daftar usulan penerima Tunjangan Profesi yang merupakan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dengan menggunakan data dari Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang disediakan oleh Kementerian.

7. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi kepada Kementerian Keuangan c.q Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Rincian tahapan pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi sebagai berikut.

a. Guru melakukan pemutakhiran data pada dapodik melalui operator sekolah.

b. Apabila data Guru pada Dapodik belum lengkap dan belum benar, maka data dapodik Guru bersangkutan perlu diperbaiki.

c. Sinkronisasi data Guru pada dapodik dilakukan apabila terdapat perubahan data dalam satu semester.

d. Ditjen GTK melakukan validasi data kelulusan sertifikasi dan data lainnya yang diperlukan sebagai kriteria penerima Tunjangan Profesi melalui SIM-Tun.

e. Aplikasi SIM-Tun menggunakan data pada dapodik yang telah divalidasi untuk memastikan Guru bersangkutan telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.

f. Guru dapat mengetahui hasil validasi kelulusan sertifikasi dan kesesuaian data lainnya melalui Info GTK.

g. Apabila berdasarkan hasil validasi, masih terdapat data yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka data Guru bersangkutan pada dapodik perlu diperbaiki.

h. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi data untuk memastikan data pada dapodik sesuai dengan data faktual di sekolah.

i. Apabila berdasarkan hasil verifikasi data Guru bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf h sudah sesuai, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru bersangkutan untuk diterbitkan SKTP ke Puslapdik melalui aplikasi SIM-Tun.

j. SKTP diterbitkan oleh Puslapdik.

k. Guru dapat mengetahui informasi mengenai SKTP melalui Info GTK.

l. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh SKTP melalui aplikasi SIM-Tun.

m. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan kehadiran Guru.

n. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan Tunjangan Profesi kepada Guru yang telah diterbitkan SKTP ke nomor rekening Guru bersangkutan.

o) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unduh Permendikbud nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang juknis TPG

PMP

Perangkat Supervisi Mutu Pendidikan 2021

October 11, 2021

Supervisi mutu adalah proses mengawal upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan oleh LPMP Bersama dengan pengawas sekolah. Kegiatan Supervisi ke Satuan Pendidikan yang dilakukan baik secara Daring maupun Luring merupakan sebuah proses untuk pemetaan mutu berdasarkan kondisi sekolah dan hasil Rapor Mutu.

Melalui penjaminan mutu, satuan pendidikan dapat memastikan keterlaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan SPMI tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Kegiatan Supervisi ke Satuan Pendidikan secara Daring dilaksanakan dengan 3 tahap, yakni;

Tahap pertama: Mengidentifikasi/analisis, mencari akar permasalahan, Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut dengan instrument keterlaksanaan Belajar dari Rumah.
Tahap kedua: Mengidentifikasi/analisis, mencari akar permasalahan, menyusun rekomendasi dan tindak lanjut dengan instrument pemenuhan mutu dengan 4 SNP ( Standar Kompetensi Kelulusan, Isi, proses, dan Penilaian Pendidikan;
Tahap Ketiga: Mengidentifikasi/analisis, mencari akar permasalahan, menyusun rekomendasi dan tindak lanjut dengan instrument pemenuhan mutu dengan 4 SNP (Standar PTK, Standar Sapras, Pengelolaan Pendidikan, dan Pembiayaan).

Tujuan Kegiatan Supervisi Mutu adalah melakukan analisis pemetaan mutu, menyusun rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kondisi di satuan pendidikan dari instrumen ketelaksanaan pembelajaran di masa Covid-19 dan Pemahaman standar pendidikan pada supervisi mutu pendidikan serta Memperoleh informasi dan data pemetaan mutu sebagai akses peningkaan mutu yang secara berkesinambungan dan holistik dari hasil implementasi pemetaan mutu Pendidikan.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Kurikulum 2013, dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Dengan harapan hasil analisis dan rekomendasi untuk peningkatan mutu pada satuan Pendidikan sehingga setiap tahun ada perubahan mutu.

Instrumen

1. Instrumen Supervisi 2021

2. Instrumen Keterlaksanaan BDR

Laporan Rekomendasi Mutu Pendidikan

Materi Supervisi

Handout

1. Deskripsi Indikator Supervisi Mutu

2. Bahan Deskripsi Indikator Supervisi PMP

3. Bahan Teknik Pengumpulan Data Supervisi PMP

4. Teknik Pengumpulan Data - Mekanisme Supervisi Mutu

5. Bahan Pelaksanaan Pendampingan Supervisi PMP

6. Supervisi Mutu Dalam Era Pandemi

Google Form Quiz

Cara Menutup Akses Soal Google form

October 10, 2021

Google Form salah satu fitur aplikasi kuesioner di Google yang sangat familiar dan sering kita gunakan secara gratis untuk membuat formulir kuesioner, survey, form pendaftaran, pengumpulan tugas, soal-soal latihan dan masih banyak lagi.

Terkadang saat kita membuat Google Form untuk kuesioner (soal latihan), survey atau pengumpulan tugas menginginkan terdapat pembatasan waktu. Akan tetapi terdapat sedikit masalah ketika menggunakan Google Form ini yaitu masih banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana cara menutup akses Google Form.

Sebenarnya untuk menutup akses Google Form terdapat banyak cara yang dapat kita lakukan. Yakni dengan cara manual maupun dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Menutup akses Google Form dapat kita lakukan melalui fitur yang ada di Google Form sendiri dan juga melalui Add-ons.

Meskipun secara otomatis menutup akses soal di google form bisa dengan menggunakan Add-ons, namun kendalanya ketika menambahkan aplikasi seperti FormLimiter melalui Add-ons akan tampak sedikit ribet dibandingkan dengan cara manual.

Untuk itu admin akan menunjukkan bagaimana cara menutup link Kuis Google Form ini agar Anda yang masih pemula dapat menutup akses Google Form yang Anda buat. Berikut akan admin jelaskan secara mudah langkahnya.

Menutup Menutup Akses Soal Dengan Fitur Bawaan Google Form

Buka Google Form yang telah dibuat sebelumnya. Anda bisa membukanya melalui Google Drive atau langsung ke Google Form.
Setelah terbuka, pilih pada tab Responses (Jawaban).
Lalu geser ke kiri pada tombol Accepting Responses (Menerima jawaban).
Setelahnya Anda akan melihat tulisan akan berganti not accepting responses yang berarti sudah tidak menerima tanggapan lagi.
Selanjutnya Anda bisa menuliskan pesan kepada orang yang akan mengisi form yang sudah Anda tutup tersebut pada kolom Message for Respondents (Pesan untuk responden).

Nah, setelah Anda menutup akses orang ke soal kuis Google Form tersebut, maka meskipun terbuka tautannya namun formnya sudah tertutup. Selain itu Anda juga bisa membuka akses lagi dengan cara menggeser tombol not accepting responses (Menerima jawaban) jika masih diperlukan lagi.

PPPK

Cek LULUS P3K Guru https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/

October 08, 2021

Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi PPPK Guru 2021 Tahap 1 sudah bisa diakses melalui laman resmi gurupppk.kemdikbud.go.id pada jam 12.00 WIB.

Langkah atau caranya, peserta bisa langsung menuju laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/. Setelah masuk di laman tersebut, Anda bisa memasukkan NIK dan Nomor Peserta.

Selanjutnya pilih "Cari" untuk cek status Anda apakah lulus Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi PPPK Guru 2021 Tahap 1. Peserta bisa cek status kepesertaannya apakah dinyatakan lulus atau tidak, termasuk melihat berapa nilai yang diperoleh.

Sebelumnya melalui siaran live streaming di kanal Youtube resmi Kemdikbud, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengumumkan bahwa 173.329 guru honorer yang melamar PPPK Guru 2021 dinyatakan lolos seleksi dan akan diangkat menjadi PPPK Guru 2021.

Dalam kesempatan yang sama Mendikbud menyebutkan besaran tambahan nilai afirmasi terbaru bagi kriteria pelamar honorer, pelamar berusia 35 tahun ke atas, pemegang sertifikat pendidik, dan peserta dengan kondisi disabilitas, sebagai berikut:

Peserta dengan Sertifikat Pendidik mendapat nilai tambah sebesar 100 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis.
Peserta yang berusia di atas 35 tahun mendapat nilai tambah sebesar 15 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis.
Peserta penyandang disabilitas mendapat nilai tambah sebesar 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis.
Peserta yang merupakan guru honorer mendapat nilai tambah sebesar 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis.

Selain kebijakan afirmasi yang sudah ditentukan, panitia seleksi nasional (panselnas) juga menambahkan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas bagi peserta berusia lanjut dan seluruh peserta seleksi kompetensi tahap I atau dengan kata lain merevisi kebijakan afirmasi sebelumnya.

Berikut ketentuan tambahan nilai untuk penyesuaian nilai ambang batas adalah sebagai berikut:

Peserta yang berusia di atas 50 tahun mendapat nilai tambah sebesar 100 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis serta 10 persen dari nilai manajerial, sosiokultural, dan wawancara.
Seluruh peserta seleksi mendapatkan tambahan nilai afirmasi sebesar 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis.

Kebijakan tambahan poin afirmasi ditetapkan pemerintah bagi peserta seleksi PPPK Guru 2021 yang termasuk dalam kriteria tertentu. Penentuan kriteria afirmasi berdasarkan pada pengalaman, usia, sertifikasi, dan kondisi disabilitas peserta.

Bagi peserta seleksi PPPK Guru yang memenuhi kriteria afirmasi akan diberikan tambahan poin sebesar 10 hingga 100 persen untuk tes seleksi kompetensi. Pemerintah berharap dengan adanya tambahan poin afirmasi ini dapat mengangkat lebih banyak guru honorer yang mendapat status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

IJ.COM