IJ.COM

Pengusulan PIP Tahun 2024 Fase 1 Tahun anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 20 Maret s.d. 5 April 2024 melalui aplikasi SiPintar (pip.kemdikbud.go.id). Informasi tersebut berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan tentang sasaran penerima PIP yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) salah satunya bersumber dari usulan Dinas Pendidikan.

Jumlah target sasasaran proporsional pengusulan PIP Tahun anggaran 2024 (kuota) masing-masing dinas pendidikan tercantum pada aplikasi SiPintar. Data sumber pengusulan menggunakan cut off Dapodik tanggal 31 Januari 2024.

Dinas pendidikan melakukan pengusulan terhadap data sumber  aplikasi SiPintar (pip.kemdikbud.go.id) secara cermat dan obyektif dengan memastikan bahwa peserta didik yang akan diusulkan berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan berstatus peserta didik aktif bersekolah, dengan memprioritaskan peserta didik mulai dari yang paling membutuhkan sehingga menjamin usulan lebih tepat sasaran.

Operator sekolah memastikan data siswa yang diusulkan memperoleh PIP melalui dasbor PIP enterprise pada menu siswa usulan sekolah. Jika di menu siswa nominasi sudah keluar maka buat surat keterangan aktivasi. Surat keterangan aktivasi bisa dibuat secara individual (individu) maupun kolektif (kuasa).

Cara Cetak Surat Keterangan Aktivasi Rekening PIP

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik.

Salinan.... Unduh 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

3. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga professional.

4. Struktur Kurikulum adalah pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar.

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1) Guru mengajar pada:

a. bidang tugas; 

b. mata pelajaran; atau

c. kelompok mata pelajaran, sesuai dengan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya.

(2) Bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada Struktur Kurikulum.

Pasal 3

(1) Kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

(2) Kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Guru mata pelajaran yang mengampu bidang tugas/mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya, namun tidak sesuai dengan Sertifikat Pendidiknya;

b. Guru kelas pada taman kanak-kanak/raudatul Athfal yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan guru taman kanak-kanak, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, atau psikologi namun memiliki Sertifikat Pendidik selain Sertifikat Pendidik Guru kelas taman kanak-kanak/raudatul athfal;

c. Guru kelas pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, atau psikologi namun memiliki Sertifikat Pendidik selain Sertifikat Pendidik Guru kelas sekolah dasar, dapat terus mengajar dan diakui beban kerjanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi Guru Sampai dengan batas usia pensiun.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tunjangan profesi Guru yang telah dibayarkan sejak tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan Sertifikat Pendidik tetap dinyatakan sah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 593), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2024 adalah tentang verifikasi data NIK dan NIP bagi semua ASN. Surat edaran ini bertujuan agar ASN dapat mendapatkan layanan aparatur negara dalam portal administrasi pemerintahan yaitu MYASN.

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) pada Instansi Pemerintah dalam melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara (NIP ASN) pada layanan MyASN.

Adapun Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 adalah tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Unduh SE BKN NO. 2 TAHUN 2024

Langkah Verval NIK & NIP MYASN

1. Akses halaman myasn di https://myasn.bkn.go.id/ Masuk dengan akun anda untuk mengakses aplikasi MyASN versi web.

3. Update Data – Riwayat Ubah Profile. Klik tombol Riwayat Ubah Profil untuk dapat mengakses data pribadi pegawai. 

4. Riwayat Ubah Profile – Data Pendukung.

Pada halaman Edit Profil silahkan scroll kebawah halaman, menuju sub data Data Dukung untuk melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK) Anda. Ketikkan NIK dan Nomor KK pada kolom yang disediakan, lalu klik Tombol Verifikasi NIK.

Catatan:

Jika NIK dan Nomor KK Anda telah terdaftar dan terverifikasi pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, maka akan muncul informasi “NIK TERVERIFIKASI".

Jika NIK atau Nomor KK Anda tidak terdaftar atau terdeteksi tidak sesuai pada Ditjen Dukcapil, maka akan muncul informasi “Data Anda Tidak Sesuai” seperti dibawah ini. Silahkan menghubungi Ditjen Dukcapil Setempat untuk dapat melakukan perbaikan data NIK dan Nomor KK Anda.