IJ.COM

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025. Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Pendaftaran siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025. Rekrutmen peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.  

$ads={1}

Sedangkan rekrutmen pengajar sekolah rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dua opsi, yaitu penempatan Guru ASN atau guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial.

Syarat dan Kualifikasi Guru Sekolah Rakyat

Adapun syarat kualifikasi guru dan Kepala yang akan ditempatkan pada sekolah rakyat adalah sebagai berikut:

Kualifikasi Guru

1. WNI yang bertakwa kepada Tuhan yang maha esa.
2. Surat sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
3. Berpendidikan serendah-rendahnya lulusan program S-1/D-IV yang terverifikasi pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/info dengan IPK minimal 3.00.
4. Disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. 
5. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian sosial.
6. Telah mengikuti program perolehan sertifikat pendidik. 
7. Kemampuan bahasa Inggris secara aktif (Ihsan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa.

Kualifikasi Kepala Sekolah

Merujuk pada Permendikbud ristek nomor 40 tahun 2021 yang dimaksud sebagai kepala sekolah antara guru yang diberikan tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

Sekarang anda sudah bisa melihat di bagian catatan masalah pada info GTK anda. Apakah JJM Anda termasuk Kategori A1, A2, A3, B1, B2, C, atau D?. Semoga semua guru datanya sudah berubah valid.

Aturan dan penjelasan validasi jam mengajar untuk guru yang sudah sertifikasi di Info GTK. Informasi ini dirangkum dari beberapa sumber dan rujukan kepmendikbud, diantaranya adalah keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan ristek nomor: 449/P/2024, Kepmendikbudristek nomor: 495/M/2024, Kepmendikbudristek nomor: 25 Tahun 2024, Kepmendikbudristek nomor: 47 Tahun 2023, Kepmendikbudristek nomor: 6 Tahun 2019, Kepmendikbudristek nomor: 15 Tahun 2018. Berikut ini gambaran mengenai urutan validasi Info GTK:

Guru dengan kategori A1 yaitu guru yang mengajar minimal 24 jam linear sesuai dengan sertifikasi pendidik/ sesuai dengan SK P3K/ linear dengan ijazah S1. Maka pada lembar Info GTK guru ini akan valid.

Guru dengan kategori A2 yaitu guru yang mengajar minimal 18-23 jam linear sesuai dengan sertifikasi pendidik/ sesuai dengan SK P3K/ linear dengan ijazah S1.

Contoh B1: 18- 23 JTM + TTU (Tugas Tambahan Utama)

Guru mengampu Matpel Biologi 18 - 23 JTM + Wakil kepala sekolah kurikulum 12 JTM (TTU). Valid.

Contoh B2: 18- 23 JTM + TTLE (Tugas Tambahan Lain Ekuivalen)

Guru mengampu Matpel Biologi 18 - 23 JTM + 2 JTM P5/ Wali Kelas/ Guru Piket/ dll. Maksimal 6 JTM (TTLE). Valid.

Contoh C: 18- 23 JTM + JTM non induk

Guru mengampu Matpel Biologi 18 - 23 JTM Sekolah A + 1 - 6 Non induk sekolah B. Valid.

Guru dengan kategori A3 yaitu guru yang mengajar minimal 12-17 jam linear sesuai dengan sertifikasi pendidik/ sesuai dengan SK P3K/ linear dengan ijazah S1.

Contoh B1: 12 - 17 JTM + TTU

Guru mengampu Matpel Biologi 12 JTM + Wakil kepala sekolah kurikulum 12 JTM (TTU). Valid.

Contoh B2: 12 - 17 JTM + TTLE + 6 JTM Non Induk

Guru mengampu Matpel Biologi 12 JTM + 6 JTM P5 + 6 Non induk sekolah B. Valid

Catatan: guru diatas wajib mengajar 24 JTM dan linier.

Guru dengan kategori A3 yang hanya memenuhi 12 - 17 JTM dan tanpa tugas tambahan bisa dinyatakan valid apabila guru tersebut adalah guru tunggal.

Guru dengan kategori A3 yang hanya memenuhi 12 - 17 JTM dan tanpa tugas tambahan bisa dinyatakan valid apabila memenuhi rasio kebutuhan guru. Contoh Ada 2 guru matpel Biologi dengan perhitungan guru A 24 JTM, dan guru B 16 JTM. Berdasarkan perhitungan kebutuhan guru = 40/24 JTM = 1,67 guru atau dibulatkan = 2 guru.

Guru dengan kategori A4 dan A5 yaitu guru yang mengajar kurang dari 12 JTM linear sesuai sertifikasi pendidik/ sesuai SK P3K/ linear ijazah S.

Contoh: < 12 JTM tanpa TTU / TTLE (guru tunggal). Mengampu 6 JTM dan hanya 3 rombel serta hanya 1 guru maka Valid.

$ads={2}

Rumus rasio kebutuhan guru 

Jumlah jam yang tersedia untuk mapel di semua rombel / 24 jam.

Contoh: Sekolah A memiliki 20 rombel dengan jam Matpel bahasa inggris 80 JP serta memiliki 4 guru bahasa inggris. Maka perhitungannya 80/24 = 3,3 dibulatkan = 3 guru bahasa Inggris yang dibutuhkan.

Guru A = 24 JTM linear (valid)

Guru B = 24 JTM linear (valid)

Guru C = 24 JTM linear (valid)

Guru D = 6 JTM meskipun ditambah dengan TTU atau TTLE maka tidak valid karena kelebihan guru dalam rasio kebutuhan guru.

Nah jika Anda memenuhi jam tatap muka dengan menggunakan tugas tambahan utama dan atau tugas tambahan lain ekuivalen serta menambah jam tatap muka di sekolah non induk pasti valid hanya menunggu penarikan data berikutnya.

Dalam rangka transformasi digital sektor pendidikan, Kemendikbudristek mengeluarkan E-Ijazah. Ijazah digital ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ijazah fisik, dan bertujuan untuk memudahkan validasi serta meningkatkan efisiensi administrasi.

Penerbitan E-Ijazah dilakukan untuk mendukung program digitalisasi dan mempermudah proses verifikasi serta validasi ijazah. Penerapan E-Ijazah secara resmi untuk pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) akan dimulai pada tahun 2025.

Proses Penerbitan E-Ijazah membutuhkan verifikasi dan validasi data peserta didik calon penerima ijazah. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam penatausahaan ijazah.

Terkait dengan verifikasi dan validasi, bagian terpenting dari satuan pendidikan adalah memastikan bahwa data peserta didiknya (DNS atau DNT) tidak ada yang salah (masuk dalam residu). Untuk memastikan data tersebut satuan pendidikan bisa langsung memonitoring melalui laman resmi https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/beranda

Jika data peserta didiknya ada yang masuk dalam daftar residu DNS/DNT maka harus segera dilakukan perbaikan melalui laman https://vervalpdnew2.data.kemdikbud.go.id/ Berikut langkahnya.

$ads={2}

Cek Residu DNS/DNT E-Ijazah

1. Akses https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/beranda
2. Pada fitur menu "DNS" pilih "Residu DNS" (menampilkan residu NISN, residu NIK)
3. Pilih "Wilayah Provinsi"
4. Pilih "Wilayah Kabupaten"
5. Pilih "Wilayah Kecamatan"
6. Pada Sekolah anda lihat bagian "residu"

Cara Verval Residu NISN/NIK E-Ijazah

Apa Itu ASN Digital dan MFA?

ASN Digital adalah aplikasi induk yang akan menampung berbagai layanan ASN dalam satu platform. Salah satu fitur utama yang diterapkan dalam sistem ini adalah Multi-Factor Authentication (MFA) atau autentikasi dua langkah.

MFA adalah sistem keamanan tambahan yang mewajibkan pengguna memasukkan kode OTP (One-Time Password) selain username dan password. Langkah ini diambil karena semakin maraknya kasus peretasan dan kebocoran data di berbagai platform digital.

Benarkah ASN Digital Tidak Bisa Diakses Setelah 23 Maret 2025?

Tidak benar! ASN Digital tetap bisa diakses setelah tanggal tersebut. Yang berubah adalah cara mengakses layanan ASN. Jika sebelumnya layanan seperti MyASN dan e-Kinerja bisa diakses langsung melalui tautan masing-masing, maka setelah 23 Maret 2025 pukul 23:59 WIB, semua akses harus melalui ASN Digital di asndigital.bkn.go.id.

Dengan kata lain, tanggal ini bukan batas akhir aktivasi ASN Digital, melainkan batas akhir akses langsung ke layanan-layanan ASN yang akan dialihkan ke platform ASN Digital.

$ads={2}

Apa yang Harus Dilakukan ASN?

1. Segera aktivasi akun ASN Digital jika belum melakukannya.
2. Gunakan MFA saat login agar akun lebih aman.
3. Mulai akses layanan ASN melalui platform ASN Digital sebelum tanggal 23 Maret 2025 agar tidak kebingungan setelah perubahan sistem berlaku.

• ASN Digital tetap bisa diakses setelah 23 Maret 2025.
• Yang ditutup adalah akses langsung ke layanan-layanan ASN, bukan platform ASN Digital itu sendiri.
• Mulai tanggal tersebut, semua layanan ASN hanya bisa diakses melalui ASN Digital dengan sistem MFA untuk keamanan yang lebih baik.

Jangan sampai salah paham dan pastikan Anda sudah siap menghadapi perubahan ini. Segera aktivasi akun ASN Digital Anda dan biasakan mengakses layanan melalui asndigital.bkn.go.id!

Kategori Guru Berdasarkan Jam Mengajar

Guru dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan jumlah jam mengajarnya:

• Kategori A1: Mengajar lebih dari 24 jam, sudah memenuhi syarat SKTP.
• Kategori A2: Mengajar 18 jam, masih perlu tambahan 6 jam.
• Kategori A3: Mengajar kurang dari 18 jam, membutuhkan tambahan lebih dari 6 jam.

Untuk kategori A2 dan A3, TTU dapat menjadi solusi karena bernilai 12 jam tambahan, sehingga memungkinkan mereka mencapai 24 jam yang disyaratkan.

Regulasi yang Mengatur TTU

Validasi SKTP dan tugas tambahan utama mengacu pada beberapa peraturan berikut:

1. Permendikbud No. 6 Tahun 2019 – Pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah.
2. Permendikbud No. 15 Tahun 2018 – Ketentuan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas.
3. Permendikbud Ristek No. 25 Tahun 2024 – Revisi dari Permendikbud No. 15 Tahun 2018, namun aturan lama tetap berlaku dengan beberapa perubahan.
4. Permendikbud No. 47 Tahun 2023 – Standar pengelolaan PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Ketentuan TTU di Berbagai Jenjang Pendidikan

1. TTU di Sekolah Dasar (SD)

• Tidak diakui sebagai tugas tambahan utama.
• Guru SD bisa mempertimbangkan Tugas Tambahan Lain Ekuivalen (TTLE), terutama untuk guru mapel yang kekurangan jam.

2. TTU di SMP, SMA, dan SMK

Guru di jenjang ini dapat diberikan TTU sebagai:

• Wakil Kepala Sekolah
• Kepala Laboratorium
• Kepala Perpustakaan

Wakil Kepala Sekolah (Wakasek)

• Bisa diberikan kepada 3 guru jika sekolah memiliki minimal 3 rombongan belajar (rombel).
• Sebelumnya, hanya 1 wakasek untuk 1–9 rombel dan 2 wakasek untuk 10–18 rombel. Sekarang aturan ini sudah berubah.

Kepala Laboratorium

• Hanya diakui jika sekolah memiliki ruang laboratorium.
• Hanya boleh ada 1 kepala laboratorium, meskipun sekolah memiliki beberapa lab (IPA, Bahasa, dsb.).
• Memiliki sarana prasarana 

Kepala Perpustakaan

• Hanya 1 kepala perpustakaan per sekolah (SMP, SMA, SMK).
• Memiliki sarana prasarana 

Ketentuan TTU di SMK

Selain tugas tambahan di atas, SMK memiliki tambahan tugas yang diakui, yaitu:

1. Kepala Bengkel

   • Ditetapkan berdasarkan jumlah konsentrasi keahlian yang ada.
   • Jika ada 3 konsentrasi keahlian dan 4 bengkel, hanya 3 kepala bengkel yang diakui.
   • Sebaliknya, jika ada 4 konsentrasi keahlian tetapi hanya 2 bengkel, yang diakui tetap hanya 2 kepala bengkel.
   • Memiliki sarana dan prasarana 

2. Kepala Program Keahlian

   • Setiap program keahlian dapat memiliki 1 kepala program.

3. Kepala Unit Produksi

   • Maksimal 1 kepala unit produksi per sekolah.
   • Harus memiliki SK yang valid dan diperbarui setiap tahun.

Validasi dan Pembaruan SK TTU

Agar tugas tambahan utama dapat diakui dalam SKTP, diperlukan beberapa langkah validasi:

1. Memastikan SK Masih Berlaku

   • SK TTU harus diperbarui setiap 1 Januari 2024 dan berlaku hanya selama 1 tahun.

2. Verifikasi Data di Dapodik

   • Pastikan SK sudah di entri dengan benar.
   • SK yang sudah lama atau kadaluarsa harus diperbarui.

Tugas Tambahan Lain Ekuivalen (TTLE) – 6 Jam

TTLE bernilai 6 jam dan bisa diberikan kepada guru kategori A2 yang hanya kekurangan sedikit jam (4–6 jam).

Namun, untuk kategori A3, TTLE hanya bisa diberikan jika sekolah tidak kelebihan guru. Jika sekolah sudah kelebihan guru, maka TTLE tidak dapat digunakan untuk mencukupi jam.

Kasus Umum dalam Pembagian Jam Mengajar

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah pembagian jam mengajar yang tidak merata. Contoh kasus:

• SMP dengan 5 rombel dan 2 guru IPA
  • 1 rombel IPA = 5 jam, total 5 rombel = 25 jam.
  • Jika dibagi 2 guru, maka masing-masing hanya mendapat 10 dan 15 jam.
  • Guru yang hanya mendapat 10 jam tidak memenuhi syarat minimum 12 jam dan masuk kategori A4 (tidak dapat TTU atau TTLE).

Solusi:

• Jika hanya ada 5 rombel IPA, maka cukup 1 guru IPA.
• Jika ingin 2 guru IPA, sekolah harus memiliki minimal 6 rombel.

Catatan:

1. TTU adalah solusi bagi guru yang kekurangan jam mengajar untuk memenuhi minimal 24 jam agar tetap menerima tunjangan profesi.
2. TTU hanya berlaku di SMP, SMA, dan SMK, tidak diakui di SD.
3. Wakasek kini bisa sampai 3 orang jika sekolah memiliki minimal 3 rombel.
4. Kepala laboratorium dan kepala perpustakaan hanya diakui 1 orang per sekolah.
5. SMK memiliki tambahan tugas yang diakui seperti kepala bengkel, kepala program keahlian, dan kepala unit produksi.
6. Validasi SK sangat penting, SK harus diperbarui setiap tahun.
7. TTLE (6 jam) bisa membantu guru A2, tetapi tidak berlaku untuk A3 jika sekolah sudah kelebihan guru.
8. Kesalahan dalam pembagian jam mengajar dapat menyebabkan guru masuk kategori A4 dan tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi.

Dengan memahami aturan ini, guru dan kepala sekolah dapat mengoptimalkan tugas tambahan utama agar seluruh tenaga pendidik mendapatkan haknya sesuai regulasi.

Perubahan Aturan Tugas Tambahan Wakasek

Sebelumnya, jumlah Wakasek dalam sebuah sekolah ditentukan berdasarkan jumlah rombel:

• 1 Wakasek untuk setiap 9 rombel
• Jika lebih dari 9 rombel, maka diperbolehkan 2 Wakasek
• Berlaku kelipatan 9 hingga maksimal 4 Wakasek

Namun, dalam peraturan terbaru, pembatasan berdasarkan rasio rombel sudah tidak berlaku lagi. Artinya, sekolah kini dapat memiliki hingga 4 Wakasek, tanpa harus menyesuaikan jumlah rombel.

Penyesuaian dalam Aplikasi Dapodik

Meski aturan sudah berubah, saat ini Dapodik masih belum mendukung perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena masih diperlukan penyesuaian dalam sistem.

Namun, dalam waktu dekat, akan ada pembaruan (patch) pada aplikasi Dapodik yang menyesuaikan regulasi terbaru. Dengan pembaruan ini, sekolah dapat menambahkan Wakasek sesuai kebutuhan, tanpa terikat rasio rombel.

$ads={2}

• Dulu: Jumlah Wakasek dibatasi berdasarkan jumlah rombel
• Sekarang: Pembatasan rasio rombel telah dihapus
• Dapodik: Akan segera diperbarui untuk menyesuaikan aturan baru

Bagi sekolah yang ingin menyesuaikan data Wakasek di Dapodik, diharapkan bersabar hingga patch terbaru dirilis. Pembaruan ini akan memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan struktur organisasi sekolah.

Dibawah ini video penjelasan singkatnya.

Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua guru sertifikasi.

Bagi bapak/ ibu guru yang menggunakan jam tugas tambahan Kepala Perpus atau Kepala LAB dan info GTK nya dinyatakan belum valid dengan keterangan kode 02 (belum memenuhi syarat) artinya dimana beban mengajarnya belum memenuhi 24 jam tatap muka dikarenakan jam tugas tambahan (Kepala Perpus, Kepala Lab) belum terbaca. Silahkan simak baik-baik langkah yang harus dilakukan agar segera valid.

Pengaruh jam tugas tambahan Kepala Perpustakaan atau Kepala Lab itu tidak terbaca karena dalam catatannya tugas tambahan Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium harus memiliki Sarana dan Prasarana. Lihat Syarat Kepala Perpus Diakui Di Dapodik. Jika dalam tampilannya berwarna kuning itu artinya masih menunggu validasi. Jika tampilannya berwarna merah maka harus dilakukan perbaikan.

Langkah yang harus anda lakukan adalah memperbaiki data sarana dan prasarana (Perpustakaan dan atau Laboratorium) dalam aplikasi Dapodik. Anda tidak perlu menghapus data yang lama dan membuat data sarana yang baru. Jika sudah ada cukup perbarui data tersebut.

Pertama: Buka aplikasi Dapodik localhost lalu login sebagai operator Dapodik.

Bapak,/ Ibu guru sertifikasi yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator P5 untuk tahun ajaran kedepannya tidak bisa lagi dihitung sebagai jam reguler. Mulai Tahun Ajaran 2025/2026 Kordinator P5 masuk sebagai Tugas Tambahan Lain Ekuivalensi (Permendikbud No. 25 tahun 2024).

Tugas tambahan merupakan tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada guru di luar tugas utama mengajar. Tugas tambahan diberikan berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Tugas dari atasan dan jenjang satuan pendidikan.

Ada tugas tambahan utama (TTU) dan tugas tambahan lainnya ekuivalen (TTLE). Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru, yakni; Wakasek 12 JTM, Kaprodik 12 JTM, Ka Perpus 12 JTM, Ka Lab 12 JTM, Ka bengkel 12 JTM , Pembimbingan khusus inklusif 6 JTM.

Selanjutnya, pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud meliputi:

• Wali kelas; 2 JTM 
• Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); 2 JTM
• Pembina ekstrakurikuler; 2 JTM
• Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau ketua Bursa Kerja  Khusus (BKK) pada SMK; 2 JTM
• Guru piket; 1 JTM 
• Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1); 2 JTM
• Tim kerja pengelolaan kinerja guru; 2 JTM
• Pengurus organisasi profesi Guru; 3/2/1 JTM
• Tutor; 2 JTM
• Koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau 2 JTM
• Tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2 JTM

Dapodik: Pintu Utama Pencairan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN.

Pentingnya Dapodik dalam Pencairan Tunjangan Guru

Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah sistem yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG). Tunjangan ini diberikan kepada guru ASN maupun Non ASN yang memenuhi persyaratan tertentu.

Namun, tidak semua guru berhak menerima TPG dan TKG. Pemerintah telah menetapkan kriteria penerima tunjangan, yang wajib diperbarui melalui Dapodik secara berkala. Kesalahan dalam penginputan atau keterlambatan memperbarui data dapat menyebabkan penundaan pencairan tunjangan.

Persyaratan dan Data yang Harus Diperbarui dalam Dapodik

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025, guru yang ingin menerima tunjangan harus memastikan data di Dapodik sudah terinput dengan benar. Berikut adalah data yang wajib diperbarui:

• Nama lengkap
• Satuan administrasi pangkal
• Beban kerja
• Golongan ruang
• Masa kerja
• NUPTK
• Tanggal lahir
• Status kepegawaian
• Nomor rekening bank

Penting: Guru bertanggung jawab penuh atas kebenaran data mereka di Dapodik, bukan operator sekolah.

Proses Sinkronisasi dan Validasi Data Tunjangan Guru

Setelah data dimasukkan ke Dapodik, sistem akan melakukan sinkronisasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN). Kemudian, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melakukan validasi data sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku.

Berikut adalah jadwal sinkronisasi data untuk pencairan tunjangan:

Jika pemerintah daerah tidak melakukan validasi hingga batas akhir periode sinkronisasi, maka data dianggap tidak disetujui.

Penetapan dan Pencairan Tunjangan Guru Non ASN

Setelah validasi selesai, Puslapdik akan menetapkan penerima tunjangan melalui Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK). Guru Non ASN yang berhak menerima tunjangan akan diumumkan melalui:

• Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) – untuk penerima TPG
• Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan (SIMANTUN) – untuk penerima TKG

Tunjangan disalurkan langsung ke rekening guru melalui bank mitra yang memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Puslapdik.

Cara Mengecek Pencairan Tunjangan Guru

Guru dapat memantau status pencairan tunjangan melalui:

1. Aplikasi Info GTK
2. Aplikasi Simbar Non ASN
3. Notifikasi SMS ke nomor HP yang terdaftar di Dapodik

Alur Proses Pencairan Tunjangan Guru Non ASN

1. Guru Non ASN dan operator sekolah menginput/memperbarui data di Dapodik.
2. Operator dinas mengusulkan data guru melalui aplikasi SIMTUN/SIMANTUN.
3. Ditjen GTK melakukan sinkronisasi data guru.
4. Puslapdik melakukan verifikasi dan validasi data.
5. Puslapdik menerbitkan SKTP/SKTK.
6. Puslapdik menyalurkan tunjangan ke rekening guru.
7. Guru menerima tunjangan sesuai jadwal pencairan.

Dapodik adalah sistem utama yang menentukan kelancaran pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru ASN dan Non ASN. Untuk memastikan tunjangan cair tepat waktu, guru wajib mengupdate data secara berkala dan memverifikasi keakuratannya.

Pastikan data Dapodik Anda selalu valid agar pencairan tunjangan tidak terhambat!

Bapak/Ibu Guru, setelah informasi GTK (Info GTK) Anda dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah mengajukan usulan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) kepada operator dinas pendidikan. Salah satu syarat penting dalam pengajuan ini adalah melampirkan bukti validasi Info GTK. Artikel ini akan memandu Anda secara rinci tentang cara mencetak Info GTK, baik melalui perangkat seluler (HP) maupun komputer desktop, untuk mempermudah proses pengusulan SKTP Anda.

Pentingnya Info GTK dalam Usulan SKTP:

Info GTK merupakan sumber informasi resmi yang memuat data guru dan tenaga kependidikan. Validitas data dalam Info GTK menjadi dasar penting dalam proses pengajuan SKTP. Oleh karena itu, kemampuan untuk mencetak dan menyimpan Info GTK yang valid adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh setiap guru.

Cara Cetak Info GTK melalui HP (Android/iOS):

1. Buka Aplikasi Info GTK:

• Buka peramban Chrome (atau peramban lain yang Anda gunakan) di HP Anda.
• Kunjungi situs resmi Info GTK.

2. Login ke Akun Info GTK:

• Masukkan username dan password akun Info GTK Anda.
• Pastikan Anda berhasil masuk ke halaman utama Info GTK.

3. Akses Menu Cetak:

• Pada pojok kanan atas layar (ikon titik tiga), ketuk untuk membuka menu opsi.
•  Cari dan pilih ikon "Bagikan".
•  Kemudian pilih ikon "Cetak" (ikon printer).

4. Simpan sebagai PDF:

• Pratinjau tampilan Info GTK akan muncul.
• Pada pojok kanan atas(ikon titik tiga), ketuk untuk membuka menu opsi.
• Pilih opsi "Simpan sebagai PDF".
• Pilih lokasi penyimpanan di HP Anda.
• Simpan file PDF Info GTK.

Cara Cetak Info GTK melalui Desktop (Komputer):

1. Buka Situs Info GTK:

• Buka peramban Chrome (atau peramban lain) di komputer desktop Anda.
• Kunjungi situs resmi Info GTK.

• Masukkan username dan password akun Info GTK Anda.
• Pastikan Anda berhasil masuk ke halaman utama Info GTK.

3. Akses Menu Cetak:

• Pada pojok kanan atas layar (ikon titik tiga), klik untuk membuka menu opsi.
• Cari dan pilih ikon "Bagikan".
• Kemudian pilih ikon "Cetak" (ikon printer).

4. Cetak atau Simpan:

• Pastikan komputer desktop Anda terhubung dengan printer jika ingin mencetak langsung.
• Atau, Anda dapat memilih opsi "Simpan sebagai PDF" untuk menyimpan file Info GTK di komputer Anda.

Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat dengan mudah mencetak lembar Info GTK yang valid untuk keperluan usulan SKTP. Semoga artikel ini bermanfaat dan memperlancar proses administrasi Anda.

Kapan PIP cair? Sering kali pertanyaan ini muncul karena pencarian dana PIP tidak selalu tetap bagi penerimanya. Artinya penyaluran dana PIP ditetapkan sesuai dengan SK pemberian manfaat bantuan PIP. SK pemberian ini akan disosialisasikan melalui satuan pendidikan yang kemudian diteruskan kepada siswa yang bersangkutan.

Sebagai bahan informasi anda harus memahami bagaimana proses mekanisme penetapan penerima dan penyaluran dana PIP Dikdasmen.

Cut off Dapodik untuk pengusulan PIP

Usulan data penetapan penerima manfaat dana PIP dalam satu tahun anggaran dilakukan 2 kali, yakni; tanggal 10 bulan Februari (semester genap) dan tanggal 31 bulan Agustus (semester ganjil). Data yang digunakan untuk pengusulan ini diambil dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan siswa untuk memastikan bahwa data di Dapodik selalu diperbarui dan akurat.

Jika pada semester genap terdapat beberapa data siswa belum diusulkan, maka satuan pendidikan bisa melakukan pembaruan pengusulan pada semester ganjilnya.

Jadwal Penyaluran Dana PIP Dikdasmen

Penyaluran dana PIP dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

Secara umum, pencairan dana PIP dibagi menjadi tiga tahap dalam satu tahun:

• Termin 1: Februari - April, diperuntukkan bagi siswa yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) DTKS.
• Termin 2: Mei - September, diperuntukkan bagi siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga terkait, dan hasil aktivasi SK nominasi.
• Termin 3: Oktober - Desember, merupakan tahap terakhir pencairan untuk siswa yang belum menerima dana di tahap sebelumnya (Termin 1 dan 2).

Cara Cek Status Penerima PIP

1. Sosialisasi Juknis TPG PAI 2025

2. Pencairan Tunjangan Profesi Guru PAI

3. Kenaikan Tunjangan Guru PAI Non-ASN

4. Program Tuntas Baca Al-Qur’an (TBQ) di Sekolah

5. Sistem Pembelajaran TBQ

6. Kepastian Pencairan TPG Sesuai Aturan

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025: Panduan Lengkap Tunjangan Guru ASN Daerah (TPG, Tukin).

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025. Peraturan ini hadir sebagai angin segar bagi para guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASN Daerah) di seluruh penjuru negeri, khususnya terkait dengan petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan.

Peraturan ini menjadi sangat penting karena memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait hak-hak finansial guru ASN Daerah. Dengan adanya panduan teknis yang terperinci, diharapkan proses penyaluran tunjangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta tepat sasaran.

Poin-poin Penting dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Tunjangan Profesi: Peraturan ini menguraikan secara detail persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru ASN Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Tunjangan Khusus: Bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil atau daerah dengan kondisi khusus, peraturan ini memberikan panduan mengenai pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Tambahan Penghasilan: Selain tunjangan profesi dan tunjangan khusus, peraturan ini juga mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi guru ASN Daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kinerja dan beban kerja.

Unduh file disini

TAHAPAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus

Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Input dan/atau Pembaruan Data Guru ASND.

a. Guru ASND memperbarui data pada Dapodik berupa:

1. satuan administrasi pangkal;
2. beban kerja;
3. NUPTK;
4. tanggal lahir; dan
5. status kepegawaian, dengan didampingi operator sekolah.

b. Guru ASND melakukan pembaharuan data gaji pokok dan data kepegawaian lainnya pada aplikasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah.

c. Guru ASND bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang telah diperbarui.

d. Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data Guru ASND pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Guru ASND.

2. Validasi dan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus

a. PUSLAPDIK melakukan sinkronisasi data Guru ASND antara Dapodik dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (SIMTUN) paling cepat bulan Februari semester I dan paling cepat bulan Agustus untuk semester II.

b. PUSLAPDIK melakukan validasi data Guru ASND sesuai dengan persyaratan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru ASND.

c. Dinas Pendidikan memberikan persetujuan hasil validasi data Guru ASND sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. PUSLAPDIK menetapkan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru ASND berupa SKTP/SKTK untuk setiap semester berdasarkan persetujuan hasil validasi data Guru ASND sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

e. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan melalui SIMTUN.

3. Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus

a. Data Guru ASND yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan melalui SIMTUN sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh sistem informasi manajemen pembayaran (SIMBAR) untuk pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.

b. Data rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mempertimbangkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atas kondisi Guru ASND yang menyebabkan terjadinya penghentian dan/atau penyesuaian data.

c. Data rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan Kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus melalui aplikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang telah terintegrasi dengan SIMBAR.

d. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyalurkan langsung ke Guru dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran

1. Pembayaran triwulan I mulai bulan Maret
2. Pembayaran triwulan II mulai bulan Jun
3. Pembayaran triwulan III mulai bulan September
4. Pembayaran triwulan IV mulai bulan November

e. Selain jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf

d, Kementerian dapat memberikan rekomendasi penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai kebijakan Kementerian.

4. Informasi Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru ASND dapat mengakses informasi penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus secara daring pada info Guru dan Tenaga Kependidikan.

5. Laporan Realisasi Pembayaran

Laporan realisasi pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Penyaluran Tambahan Penghasilan

Penyaluran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Input dan/atau Pembaruan Data Guru ASND

a. Guru ASND memperbarui data pada Dapodik berupa:

1. satuan administrasi pangkal;
2. beban kerja;
3. NUPTK;
4. tanggal lahir; dan
5. status kepegawaian, dengan didampingi operator sekolah.

b. Guru ASND melakukan pembaharuan data gaji pokok dan data kepegawaian lainnya pada aplikasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah.

c. Guru ASND bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang telah diperbarui.

d. Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data Guru ASND pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Guru ASND.

2. Validasi dan Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan

a. Data yang diinput dan/atau diperbarui oleh Guru ASND pada Dapodik divalidasi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan persyaratan penerima Tambahan Penghasilan paling cepat bulan Februari untuk semester I dan paling cepat bulan Agustus untuk semester II.

b. Penetapan penerima Tambahan Penghasilan Guru dilakukan melalui Surat Keputusan Penerima Tambahan Penghasilan Guru ASND yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

c. Penetapan penerima Tambahan Penghasilan dilakukan setiap semester.

3. Pembayaran Tambahan Penghasilan

a. Data Guru ASND yang telah ditetapkan sebagai penerima Tambahan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diusulkan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya kepada Kementerian melalui SIMTUN untuk mendapatkan rekomendasi pembayaran Tambahan Penghasilan.

b. Rekomendasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan oleh Kementerian melalui SIMBAR.

c. Data rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan Kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui aplikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang telah terintegrasi dengan SIMBAR.

d. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyalurkan langsung ke Guru dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran

1. Pembayaran triwulan I mulai bulan Maret
2. Pembayaran triwulan II mulai bulan Jun
3. Pembayaran triwulan III mulai bulan September
4. Pembayaran triwulan IV mulai bulan November

e. Selain jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kementerian dapat memberikan rekomendasi penyaluran Tambahan Penghasilan sesuai kebijakan Kementerian.

4. Informasi Penyaluran Tambahan Penghasilan Guru ASND dapat mengakses informasi penyaluran Tambahan Penghasilan secara daring pada info Guru dan Tenaga Kependidikan.

5. Laporan Realisasi Pembayaran

Laporan realisasi pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dengan ini, diharapkan anda dapat memahami gambaran umum mengenai Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 dan Alur tahapan penyaluran tunjangan profesi, khusus, dan tambahan penghasilan 2025.

Anda mencari:

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Khusus Guru

Tambahan Penghasilan Guru

Guru ASN Daerah

Juknis Tunjangan Guru 2025

Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) saat ini sedang melakukan validasi data penerima tunjangan profesi guru (TPG) melalui Info GTK untuk persiapan penyaluran TPG semester 2 (genap) periode Januari s/d Juni 2025 triwulan 1 dan 2.

Berdasarkan siaran pers Nomor: 108/sipers/A6/III/2025, Kemendikbudristek mengimbau seluruh guru untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data rekening melalui laman Info GTK. Proses ini krusial untuk memastikan penyaluran tunjangan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Proses penyaluran ini akan dilakukan secara bertahap dan paling cepat dilakukan pada 21 Maret 2025. Tunjangan guru akan Segera cair apabila data info GTK anda sudah terbit SKTP. Jangan sampai tunjangan Bapak/Ibu guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai atau belum valid.

Selain itu, yang terbaru adalah data rekening guru juga harus di verval oleh para guru sendiri kebenaran data rekeningnya, hal ini untuk mempercepat pengusulan Surat Keputusan Penerima Tunjangan (SKTP) melalui Aplikasi SIMTUN.

Penyaluran TPG akan dilakukan mulai Maret 2025 sampai akhir Juni 2025 secara bertahap triwulan 1 dan 2 dengan tetap mengacu pada dasar hukum dan juknis penyaluran tunjangan profesi guru Nomor 4 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah.

Silahkan download juknis TPG 2025.

Jadwal Pencairan TPG 2025

• Pembayaran triwulan I mulai bulan Maret.
• Pembayaran triwulan II mulai bulan Juni.
• Pembayaran triwulan III mulai bulan September.
• Pembayaran triwulan IV mulai bulan November.

Info GTK melakukan pemeliharaan (maintenance) yang ke sekian kalinya, artinya info GTK telah melakukan penarikan data Validasi yang berikutnya. Anda bisa melihat status kode validasi yang tertera dalam lembar info GTK anda.

Sebenarnya apa sih kode 01, 02, 04, 06, 07, 08, 13, 16, 17, 19, 99. Memahami kode status dalam Info GTK juga penting sekali. Kode-kode ini menunjukkan status validasi data guru dan kelayakan mereka dalam menerima tunjangan. Berikut ini 11 kode serta penjelasan yang sering muncul beserta solusinya.

11 Kode Status Info GTK 

1. Kode 01: (Beban Mengajar Tidak Linier)

Kode 01 akan tampil jika mata pelajaran tidak sesuai dengan sertifikasinya. Misalnya, seorang guru sertifikasi Fisika lalu mengajar Seni Budaya. Akibatnya, data di Dapodik tidak terbaca, dan statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Solusinya, Perbaiki data Dapodik guru perlu memastikan beban mengajar sesuai dengan sertifikasi yang dimilikinya.

2. Kode 02: (Beban Mengajar Tidak Memenuhi Syarat)

Jika anda melihat  kode ini berarti jumlah jam mengajar terdeteksi belum memenuhi syarat minimal (24 jam) untuk mendapatkan tunjangan. Solusinya, anda harus menambah jam mengajar dan atau jam tugas tambahan yang sesuai dengan ketentuan melalui perbaikan data di Dapodik.

3. Kode 04: (Status Info GTK Belum Valid)

Kode ini tampil karena guru tersebut belum bersertifikasi atau Nomor Registrasi Guru (NRG) belum terbit. Solusinya, menunggu penerbitan NRG dari pusdatin. Jika sudah keluar nomor NRG nya bisa di inputkan ke aplikasi Dapodik.

4.  Kode 06: (Akun Tidak Aktif atau Usia Pensiun)

Jika kode 06 ini tampil berarti sistem mendeteksi bahwa akun guru tersebut tidak aktif atau sudah memasuki usia pensiun (60 tahun ke atas). Jika terjadi kesalahan, Solusinya segera laporkan ke Dinas Pendidikan setempat.

5. Kode 07: (Menunggu Penerbitan SKTP)

Rasanya kode 07 ini yang diharap-harap oleh guru. Kode ini artinya menunggu proses penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). Jika SKTP sudah terbit, guru menunggu tunjangan TPG cair.

6. Kode 08: (Status Valid)

Kode 08 (status valid) artinya semua syarat telah terpenuhi. Selanjutnya silahkan prin out lembar info GTK anda untuk pengajuan pengusulan SKTP ke operator Dinas.

7. Kode 13: (Menunggu Validasi Rekening)

Kode ini menunjukkan bahwa pengusulan SKTP masih dalam proses karena rekening guru masih perlu divalidasi. Guru dapat mengecek rekening yang terdaftar di Info GTK dan berkoordinasi dengan bank terkait jika diperlukan.

8. Kode 16: (Menunggu Pengusulan oleh Operator Tunjangan)

Jika kode ini tampil berarti anda sudah mengajukan pengusulan SKTP ke operator Dinas, tetapi SKTP belum terbit karena masih proses penerbitan.

9. Kode 17: (Guru Sertifikasi Tidak Aktif Permanen)

Kode 17 ini tampil jika seorang guru berpindah naungan dari Kemendikdasmen ke Kementerian Agama (Kemenag). Dalam kasus ini, guru tidak lagi berhak menerima TPG dari Kemendikdasmen.

10. Kode 19: (Sertifikasi Tidak Valid)

Kode ini akan tampil jika mata pelajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Solusinya, guru bisa melakukan verifikasi melalui Dinas Pendidikan setempat jika terdapat kesalahan data.

11. Kode 99: (Guru di Luar Naungan Kemendikdasmen)

Guru mengajar di naungan Kemenag tetapi masih terdaftar di Info GTK, naungan Kemendikdasmen. Kode 99 ini akan tampil. Dalam hal ini, guru harus memastikan data mereka diperbarui sesuai dengan institusi tempat mereka mengajar.

Dengan mengetahui arti dari masing-masing kode dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, guru dapat segera melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan. Selalu periksa Info GTK secara berkala dan berkoordinasi dengan operator sekolah untuk menghindari kendala dalam pencairan tunjangan.

Setelah info GTK melakukan pemeliharaan aplikasi (maintenance), info GTK menambahkan fitur baru yakni fitur "Validasi Rekening". Ada 3 macam status validasi data rekening guru pada info GTK:

1. Status Valid: Data Rekening telah diverifikasi oleh Bank. Guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK
2. Status Menunggu Verifikasi Bank: Data Rekening masih dalam proses verifikasi oleh Bank. Guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK, dengan catatan jika setelah proses verifikasi bank dinyatakan tidak valid maka guru perlu memperbaiki data rekening melalui operator SIMTUN dan melakukan proses validasi ulang.
3. Status Tidak Valid: Data rekening masih terdapat kesalahan data sehingga data tidak ditemukan atau tidak valid oleh Bank. Guru tidak dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK dan perlu memperbaiki data rekening melalui operator SIMTUN dan melakukan proses validasi ulang.

Ada 3 tahapan dalam Verifikasi Data Rekening Guru

Tahap I : Validasi Kepemilikan Rekening

Langkah-langkah:

1. Guru memastikan data rekening yang tertera di aplikasi sudah benar.
2. Guru melakukan konfirmasi kepemilikan rekening dengan memilih salah satu pilihan jawaban.
3. Tekan tombol Konfirmasi Kepemilikan Rekening.

Tahap II : Validasi Rekening Gaji

Tahap III : Pernyataan Persetujuan

Penerimaan murid pindahan (Mutasi) dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 diatur dalam Bab III pasa 55 sampai dengan pasal 61. Berikut penjelasan rincinya:

Pasal 55

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

Pasal 56

(1) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, kelas 9 (sembilan) pada SMP, kelas 12 (dua belas) pada SMA, dan kelas 12 (dua belas) atau kelas 13 (tiga belas) pada SMK.

(2) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.

(3) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:

a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan

b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 57

Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 58

(1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

(2) Murid setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMP, SMA, atau SMK di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan

c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 59

(1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(2) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(3) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10

(sepuluh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.

(4) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3), Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

Pasal 60

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 61

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dan Murid Pindahan (Mutasi).

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 yang menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Aturan baru ini hadir untuk menciptakan proses penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam sistem yang baru ini, penerimaan murid baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK dilakukan melalui empat jalur utama, yaitu:

1. Jalur Domisili

Ditujukan bagi calon murid yang bertempat tinggal di sekitar sekolah yang dituju. Bertujuan untuk mendekatkan tempat tinggal murid dengan sekolah guna mengurangi jarak tempuh.

2. Jalur Afirmasi

Diperuntukkan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu serta penyandang disabilitas. Calon murid harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program bantuan sosial pemerintah.

3. Jalur Prestasi

Dibuka bagi murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Prestasi yang diakui meliputi nilai rapor, penghargaan dalam bidang akademik, seni, olahraga, atau kepemimpinan dalam organisasi sekolah.

4. Jalur Mutasi

Diperuntukkan bagi calon murid yang pindah domisili karena tugas orang tua/wali. Termasuk juga anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya mengajar.

Persyaratan Pendaftaran

Jenjang Pendidikan Dasar (SD)

• Usia minimal 7 tahun (prioritas utama).
• Minimal 6 tahun jika memiliki kesiapan khusus, dibuktikan dengan rekomendasi psikolog atau dewan guru.

Jenjang Pendidikan Menengah (SMP)

• Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
• Telah menyelesaikan jenjang SD atau sederajat.

Jenjang Pendidikan Atas (SMA/SMK)

• Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
• Telah lulus SMP atau sederajat.
• SMK dapat menerapkan tes tambahan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih.

Proses Penerimaan Murid Baru

1. Perencanaan oleh Pemerintah Daerah

Penentuan wilayah penerimaan murid baru berdasarkan sebaran sekolah, kapasitas daya tampung, dan distribusi calon murid.

Menetapkan persentase kuota untuk setiap jalur penerimaan.

2. Pengumuman dan Pendaftaran

Dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Informasi yang diumumkan meliputi persyaratan, kuota, jadwal, serta ketentuan biaya (gratis untuk sekolah negeri).

Pendaftaran dilakukan secara daring (online) atau luring (offline) di daerah yang belum memiliki fasilitas internet memadai.

3. Seleksi Calon Murid

SD: Seleksi berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal.

SMP & SMA: Seleksi berdasarkan jarak, prestasi, atau nilai akademik.

SMK: Bisa melakukan tes bakat dan minat sebagai syarat tambahan.

Download Regulasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025

Info GTK Semester 2 tahun anggaran 2025, silahkan cek apakah data anda sudah valid dan menunggu pengusulan SKTP oleh operator tunjangan?. Atau bahkan belum valid karena jam tugas tambahan belum terbaca?.

Ada perubahan nominal pada besaran tunjangan profesi guru untuk Non ASN yang sebelumnya 1.500.000 sesuai dengan juknis penyaluran TPG tahun ini naik 500.000 menjadi 2.000.000. Besaran nominal ini bisa dilihat di akun info GTK masing-masing.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk validasi info GTK yang prioritas valid pertama adalah guru yang memenuhi 24 jam tanpa menggunakan jam tugas tambahan. Bagi anda guru mapel yang sudah memenuhi 24 jam maka anda bisa mengajukan usulan SKTP ke operator tunjangan Dinas.

Sedangkan untuk guru yang menggunakan jam tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah 12 jam, kepala perpus 12 jam, kepala lab 12 jam, kepala prodi, wali kelas 2 jam dan lain sebagainya maka data info gtk-nya belum dinyatakan valid karena jam tugas tambahan belum masuk ke info gtk.

Contoh misalnya jika anda mengajar di 6 rombel dengan mata pelajaran bahasa Inggris dengan jumlah 18 jam dan profil P5 sebanyak 4 jam dengan tugas tambahan wali kelas 2 jam maka jam tugas tambahan ini belum terbaca. Meskipun untuk jam mapel dan profil P5 sudah linier terbaca namun masih dinyatakan belum valid.

Meskipun demikian anda tidak perlu khawatir karena di penarikan data berikutnya pasti akan berubah menjadi valid.

Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dipengaruhi oleh berbagai data dan persyaratan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan:

1. Beban kerja guru valid: Memenuhi 24 jam /ekuivalen bagi sekolah kecil.
2. Mempunyai Nomor Registrasi Guru (NRG): NRG adalah bukti sah bahwa guru terdaftar sebagai guru yang memiliki kompetensi profesional.
3. Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP): SKTP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan pencairan TPG.

Penting untuk diperhatikan jika masih belum valid guru harus secara berkala memperbarui data di Dapodik dan memastikan kebenarannya. Kesalahan atau keterlambatan dalam pembaruan data dapat menghambat proses pencairan TPG.

Semoga informasi ini bermanfaat!