IJ.COM

Penyusunan buku teks PAI dan Budi Pekerti ini mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016. Sedangkan penjabaran setiap Kompetensi Dasar mengintegrasikan lima hal, yaitu: (1) Islam Rahmatan Lil ‘āalamin, (2) wawasan kebangsaan/ke-Indonesiaan, (3) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan (4) Pengembangan Budaya Literasi dan (5) Pembelajaran Abad 21.

Materi dalam buku ini dikembangkan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan materi buku ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan potensi vokasional peserta didik;

2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik;

3. Kebermanfaatan dan relevansi bagi peserta didik;

4. Struktur keilmuan;

5. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pada tiap aspek (AlQur’an, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam);

6. Alokasi waktu.

Buku PAI BP ini memiliki banyak fitur yang akan memandu kalian belajar dengan menyenangkan. Simaklah baik-baik penjelasan berikut ini:

Langkah 1 : Ayo kita membaca Al-Qur’an Fitur ini berisi ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema materi pelajaran. Bacalah ayat Al-Qur’an tersebut dengan tartil!

Langkah 2 : Infografis Infografis merupakan penyajian garis besar materi dalam bentuk bagan. Cermati bagan tersebut untuk memahami garis besar alur pembahasan buku!

Langkah 3 : Tadabur Fitur ini mengajakan kalian mengamati gambar dan menuliskan komentar terhadap gambar tersebut. Selanjutnya, kalian diajak untuk mencermati wacana ataupun artikel terkait dengan tema pelajaran.

Langkah 4 : Wawasan Islami Fitur ini berisi materi pelajaran sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016. Dengan membaca fi tur ini sampai tuntas kalian akan terbantu mencapai kompetensi dasar.

Langkah 5 : Penerapan Karakter Fitur ini berisi butir-butir sikap dan nilai karakter yang merupakan implementasi dari materi pelajaran. Diharapkan agar seluruh butir sikap dan nilai karakter tersebut kalian miliki secara sempurna.

Langkah 6 : Khulasah Fitur ini berisi ringkasan materi yang disajikan dalam wawasan Islami. Membaca khulasah akan membantu kalian menemukan garis besar pembahasan materi.

Langkah 7 : Penilaian Fitur ini berisi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kerjakanlah penilaian ini dengan sungguh-sungguh untuk mengukur tingkat kompetensi yang kalian miliki!

Silahkan unduh Buku PAI Siswa Revisi Kemenag

1. Buku Siswa SMA/SMK PAI K21 Kelas X 2021

Silahkan unduh Buku PAI Guru Revisi Kemenag

1. Buku PAI SMA/SMK Kelas X Revisi 2019 Kemenag
2. Buku PAI SMA/SMK Kelas X Semester Gasal Revisi 2019 Kemenag
3. Buku PAI SMA/SMK Kelas X Semester Genap Revisi 2019 Kemenag
4. Buku PAI SMA/SMK Kelas XI Revisi 2019 Kemenag
5. Buku Guru PAI SMA/SMK Kelas XI Semester Gasal Revisi 2019 Kemenag
6. Buku Guru PAI SMA/SMK Kelas XI Semester Genap Revisi 2019 Kemenag
7. Buku PAI SMA/SMK Kelas XII Revisi 2019 Kemenag
8. Buku PAI SMA/SMK Kelas XII Semester Gasal Revisi 2019 Kemenag
9. Buku PAI SMA/SMK Kelas XII Semester Genap Revisi 2019 Kemenag
10. Buku Guru PAI SMA/SMK Kelas X Revisi 2019 Kemenag
11. Buku Guru PAI SMA/SMK Kelas XI Revisi 2019 Kemenag
12. Buku Guru PAI SMA/SMK Kelas XII Revisi 2019 Kemenag

Aplikasi eGURU ALMaS - Automatic Leger & Manuscript Leger. Sistem Penilaian & Perangkat Belajar Mengajar Kurikulum 2013. Untuk Jenjang SMP/MTs, SMA/MA.

Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk guru dalam mengelolah Sistem Penilaian & Perangkat Belajar Mengajar. Meskipun aplikasi eGuru ini tidak gratis 100 persen, Anda masih bisa menggunakannya. Aplikasi Eguru memiliki 2 versi yakni Versi Lembaga: Berisi Semua Mapel untuk semua guru, dan Versi Personal: 1 Mapel untuk 1 Guru saja.

Aplikasi eGuru ALMaS dibuat oleh admin Berkreasi.net, Jika Anda berniat untuk menggunakan aplikasi tersebut baik secara versi trial (gratis) maupun premium (berbayar) silahkan kunjungi laman https://berkreasi.net/. Lihat dan download versi gratis disini.

eGURU ALMaS adalah Aplikasi Manajemen Sistem Penilaian & Perangkat Belajar Mengajar Kurikulum 2013 untuk para Guru di Indonesia. Versi terbaru untuk Sekolah pelakasana Kurikulum 2013. Sesuai Permen no 24 tahun 2016 Skala 1-100.

KI/KD Semua mata pelajaran, Prota, Prosem, Kalender Pendidikan, Mapel Mulok, Cover Perangkat Mengajar, Pekan efektif, Kartu Soal, Kisi-kisi Soal, Cover Soal, Jadwal mengajar Guru, Jurnal Pembelajaran, Daftar Hadir siswa, Manajemen Penilaian Pengetahuan, keterampilan dan sikap Otomatis, Formulir penilaian Sikap dan Praktik, Rekap Nilai Persiswa, Rekap Nilai Perkelas, Statistik, Cover Laporan penilaian guru, Manajemen BSE & media pembelajaran, dll ….

Panduan Singkat Aplikasi eGURU ALMaS.

• Aplikasi ini hanya dapat berjalan jika komputer terinstall Excel 2007, 2010 atau 2013.
• Tampilan Terbaik sangat disarankan menggunakan Excel 2010 atau Excel 2013.
• Panduan Pengunaan Aplikasi klik tombol GUIDE (Panduan Interaktif) atau Bantuan Manual (F1) 
• Simpan Aplikasi eGURU ALMaS ini dalam Folder Aman jika akan memindah file eRaport dengan Flash Disk (untuk menghindari dari gangguan virus komputer)
• Cetak Printer - Pastikan Default Printer pada komputer anda adalah Printer Aktif. Langkahnya : 
• Pilih Start Windows >> Device and Printer >> Klik Kanan Pada Printer Aktif >> pilih Set As Default Printer.
• Aplikasi eGURU dapat digandakan untuk semua Guru dan Semua Bidang Studi Mata Pelajaran, dan semua data dapat dikumpulkan dengan perintah Impor Data pada Menu Admin (TEAM WORK).

Versi 1.6.5 RED RUBY. Fitur Aplikasi eGURU ALMaS : "Impor data dari DAPODIK" Dengan fitur baru ini, input data siswa cukup dengan hitungan detik.

1. Manajemen Progam Tahunan (Prota) 
2. Program Semester (Prosem)
3. Kalender Pendidikan (2 Model)
4. Analisis Pekan Efektif
5. Manajemen Jadwal Guru
6. Input Silabus & RPP
7. Data Siswa
8. Absensi Kehadiran Siswa
9. Jurnal Kegiatan
10. Rekap Capaian Kompetensi
11. Statistik 
12. Kisi-Kisi Soal
13. Kartu Soal
14. Formulir Penilaian Praktik dan Sikap
15. Cover Perangkat dan Capaian
16. Password Dokumen, untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pengguna yang tidak berhak.
17. Logo dan Tanda Tangan, memanajemen logo lembaga dan tanda tangan guru.
18. PDF, membuat arsip rekap nilai persiswa dalam bentuk format digital PDF sehingga dapat dibagikan pada semua siswa maupun hanya sekedar arsip digital.
19. Ekspor dan impor data, dapat mempermudah bagi para guru untuk saling bertukar data dengan guru pengguna lainnya, hal ini memungkinkan kerja tim dan dapat mempercepat proses dan hasil penilaian yang baik.
20. dll ... 

Bapak/Ibu jika berminat silahkan dieksplorasi untuk mendapatkan pengalaman menarik dengan Aplikasi ini.

Bagaimana jika KIP/KKS/KPS hilang?

Seperti yang tertera pada bagian belakang kartu, bahwa kartu menjadi tanggung jawab penerima kartu dan harus dijaga dengan baik. Segala kerusakan dan kehilangan kartu menjadi tanggung jawab penerima kartu, dimana kartu yang hilang tidak bisa digantikan.

Namun, jika tanpa sengaja KIP hilang karena terjatuh di jalan, peserta didik yang kehilangan bisa menghubungi kontak pengaduan PIP dengan melakukan 4 (empat) cara mudah ini, yakni:

1. Kunjungi laman pengaduanpip.kemdikbud.go.id
2. SMS ke nomor 0857-7529-5050 atau 0811-976-929. Dengan format: Propinsi#Kabupaten/Kota#NomorKIP#NamaPenerima#IsiPesan
3. Kirim email ke pengaduan@kemdikbud.go.id
4. Hubungi nomor telepon 021 5703303 atau 021 57903020 

Tempo dulu mekanisme diatas itu bisa dilakukan namun masih terlalu lama dan ribet untuk mendapatkan kartu fisik KIP.

Kabar baiknya sebagai update terbaru 2021, bagi siswa siswi yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam bentuk fisik atau yang pernah memiliki KIP namun hilang, sekarang bisa mendownload dan mencetak kartu fisik KIP Digital.

Dasboard PIP Enterprise sekarang menambah fitur baru yakni menu cetak KIP Digital. Pada fitur tersebut Anda bisa melakukan cetak kartu fisik KIP dengan berbagai cara. Anda bisa cetak by nomor KIP, cetak by NISN, cetak by NIK.

Bagi siswa siswi yang ingin mencetak kartu fisik KIP bisa menghubungi operator sekolah masing-masing.

Langkah Cetak KIP Digital Di Dasboard PIP Enterprise

1. Kunjungi laman SIPINTRA Enterprise https://pip.kemdikbud.go.id/session

2. Login Sebagai Sekolah (Login NPSN atau Login SSO Dapodik)

3. Pilih menu KIP Digital dan tampilkan menu data siswa

4. Klik tombol Cetak KIP Digital

5. Download/Cetak

Bagaimana jika data KIP tidak ditemukan?

1. Pastikan bahwa siswa tersebut adalah penerima program PIP

2. Pastikan nama yang tercantum adalah penerima KIP sesuai hasil pemadanan Dapodik dengan DTKS Kemensos

3. Lakukan verval PD

Semoga berhasil  mencetak KIP Digital PIP Enterprise 2021 dengan cara yang mudah.

Survei Lingkungan Belajar bertujuan memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil asesmen nasional secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan dari input-proses-output.

Setiap respon yang bapak/ibu berikan diharapkan dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan sesungguhnya dan menjadi informasi reflektif. Oleh karena itu; kejujuran, keaktifan, serta kelengkapan dalam pengisian survei lingkungan belajar; menjadi kunci kualitas informasi yang akan diterima oleh satuan pendidikan.

Kepala Sekolah dan Pendidik melaksanakan AN dengan mengisi Survey Lingkungan Belajar secara mandiri melalui laman https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/ dalam jangka waktu 4 hari antara tanggal 20 – 23 September 2021.

Bagi Pendidik yang mengajar lebih dari 1 (satu) Lembaga, maka mempunyai kewajiban mengisi Survey Lingkungan Belajar di setiap tempat penugasan. Untuk Jenjang Satuan Pendidikan lainnya menyesuaikan Jadwal ANBK per Jenjang.

Cara Mendapatkan Akun dan Token Survei Lingkungan Belajar

Berikut ini kami uraiakan langkah-langkah untuk mendapatkan akun dan Token peserta Survei Lingkungan Belajar:

Langkah 1. Akses halaman resminya di https://dashboardslb.kemdikbud.go.id.

Silahkan akses halaman di atas untuk masuk ke dashboard akun survei lingkungan belajar.

Langkah 2. Silahkan login dengan SSO.

Dalam Hal ini Login yang digunakan adalah akun Operator Sekolah masing-masing. Akun ini adalah akun yang dipegang oleh para ADMIN DAPODIK sekolah di satuan Pendidikan masing-masing.

Langkah 3. Masuk Halaman Dashbord.

Setelah Anda berhasil masuk ke dashboard, silahkan cetak kartu untuk para Guru dan Kepala Sekolah di Satuan pendidikan tersebut.

Langkah 4. Cetak Kartu Peserta

Bagi para ADMIN DAPODIK Sekolah, silahkan cetak kartu peserta Survei Lingkungan Belajar (File akan terdownload otomatis ketika Anda mengklik ‘Cetak Kartu SLB’ . File tersedia dalam Bentuk PDF.

Langkah 4. Isi Survei Lingkungan Belajar

Setelah memiliki kartu login, silahkan mulai mengisi survei di link yang telah disediakan yaitu https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/

Langkah 5. Isi data di halaman Survei

Langkah selanjutnya adalah Silahkan Isi data yang diminta seperti :

1. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

2. Token.

3. Nomor Induk Kependidikan (NIK).

4. Tanggal Lahir.

Jadwal pengisian survei lingkungan belajar : 

SMK, MAK, Paket C, dan yang sederajat : Senin – Kamis, 20 – 23 September 2021

SMA, MA, dan yang sederajat : Senin – Kamis, 27 – 30 September 2021

SMP, MTs, Paket B, dan yang sederajat : Senin – Kamis, 4 – 7 Oktober 2021

SD, MI, Paket A, dan yang sederajat Gelombang I :  Senin – Kamis, 8 – 11 November 2021

SD, MI, Paket A, dan yang sederajat Gelombang II : Senin – Kamis, 15 – 18 November 2021

⦁  mengisi survei lingkungan belajar dalam jangka waktu 4 hari sesuai dengan jadwal AN satuan pendidikan masing-masing;

⦁  mengisi survei lingkungan belajar dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, atau gawai di satuan pendidikan atau di tempat masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

⦁  mengisi survei dilakukan secara mandiri tanpa bertanya atau bekerja sama dengan peserta lain; dan

⦁  mengisi survei sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya.

Ditjen.gtk.kemdikbud - Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 28 Tahun 2021, mekanisme seleksi Guru ASN PPPK sudah diatur termasuk Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan ASN yang diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Tujuan adanya Panselnas adalah menjamin objektivitas pengadaan ASN PPPK. Dalam pengadaan ASN PPPK, ujian kompetensi menjadi wewenang Kemendikbudristek.

“Dalam hal penyusunan soal, kita telah melibatkan panel ahli substansi yang terdiri dari dosen, guru, praktisi di setiap mata pelajaran dan juga hasil uji coba empiris yang juga dipandu oleh ahli psikometrika yang juga terdiri dari dosen, praktisi untuk kemudian menjamin bahwa setiap peserta tes yang dinyatakan lulus, memiliki pengetahuan yang minimal yang dibutuhkan untuk menjadi guru aparatur sipil negara,” kata dirjen.gtk Iwan Syahril.

Dalam kesempatan wawancara di tvOne, Iwan Syahril menerangkan, “Tujuan kita untuk seleksi ASN PPPK untuk guru-guru honorer ini ada tiga. Yang pertama, adalah perbaikan tata kelola guru secara keseluruhan. Lalu, penyelesaian isu guru honorer dan reformasi birokrasi ASN.”

“Kita ingin melakukan melalui seleksi ASN PPPK untuk memperjelas status guru sebagai aparatur sipil negara dan kemudian meningkatkan kesejahteraan guru-guru tersebut, karena kemudian gaji dan tunjangannya setara dengan PNS,” sambung Mas Dirjen.

Sejumlah kebijakan terobosan dilakukan pada seleksi Guru ASN PPPK. Yakni memberikan afirmasi dan kesempatan tes hingga tiga kali.

“Pemberian afirmasi berupa bonus nilai ini kepada non-ASN yang berusia 35 tahun ke atas dan juga untuk guru honorer THK-2, ini tentunya sudah kita khususkan. Ini sebelumnya tidak ada dalam seleksi ASN sebelumnya,” jelas Iwan Syahril.

Bagi para peserta yang belum lulus, Mendikbudristek @nadiemmakarim mengingatkan bahwa peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak tiga kali. Hal itu diungkap Mas Menteri saat meninjau tes Guru ASN PPPK di SMK Negeri 6 Surakarta, Senin (13/9).

Sumber informasi resmi https://www.instagram.com/p/CUEhOB1lyLw/

Panduan Aplikasi SISPENA 2.0 Untuk Sekolah / Madrasah Tahun 2020 - Panduan ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada Sekolah/Madrasah bagaimana menggunakan aplikasi Sispena-S/M (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah.) Bisa diunduh disini.

Aplikasi Sispena-S/M adalah aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web, dimana bisa akses dimana saja, kapan saja dengan syarat terhubung dengan internet. Selain bisa diakses menggunakan Laptop atau komputer aplikasi juga bisa diakses menggunakan handphone ataupun device yang resolusinya lebih kecil.

Perihal tata cara pengisian data bagi sekolah / madrasah yang tidak masuk dalam daftar sasaran Sispena

1. Silahkan cek login di laman https://bansm.kemdikbud.go.id/sispena2020/ dengan menggunakan user dan pasword NPSN
2. Akun Sekolah / Madrasah yang muncul tombol ajuan Reakreditasi adalah S/M yang tidak masuk di daftar sasaran Sispena (BT + Reprioritas 1 sampai dengan 3). Sekolah/Madrasah yang sudah diverifikasi oleh BANP S/M yang masuk dalam daftar sasaran hanya muncul linimasa akreditasi seperti biasa.
3. Setelah klik tombol ajuan Reakreditasi, Sekolah/Madrasah diminta mengunggah surat ajuan reakreditasi (tidak ada format baku dari pusat. Sebagai contoh surat pengajuan reakreditasi bisa di unduh disini.
4. Setelah Sekolah/Madrasah mengunggah surat ajuan reakreditasi serta alasannya, maka akan muncul, maka akan dihadapkan dengan form isian data dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Silahkan isikan dengan angka (numerik) serta pilihan "Ada/Tidak".
5. Pengisian tidak perlu langsung lengkap seluruh data, silahkan pergunakan tombol "Simpan Sementara" untuk menyimpan isian data dan bisa diakses kembali untuk update pengisian di kemudian.

Untuk melihat Tempat Ujian Kompetensi (TUK) PPPK 2021 bagi Guru swasta dan lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru yag TUK nya tidak tertera di kartu peserta.

Pencarian Pelamar ASN P3K Guru

Berikut langkah Pencarian Data untuk mengetahui (TUK) Tempat Uji Kompetensi.

1. buka laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id/pelamar_p3k/ atau https://gtk.kemdikbud.go.id/diklatgtk/pppk/

2. Masukkan data NIK dan Nomor Peserta tekan cari.

Jika Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1 maka belum bisa melihat TUK.

Berdasarkan Dapodik (data pokok pendidikan) tahun 2020, sebanyak 59 persen guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil).

Pemerintah membuka perekrutan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan pada tahun 2021. Seleksi guru ASN P3K merupakan bagian dari upaya menyediakan kesempatan yang adil dan bersih, demokratis terhadap guru honorer yang memiliki kompetensi baik.

3 Keuntungan Guru PPPK

Keuntungan menjadi guru PPPK yakni:

1. Perubahan status dari honorer ke ASN PPPK akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi.
2. Perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karier jangka panjang guru, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia.
3. Program guru ASN PPPK juga menjadi alternatif rekrutmen.

Terkait dengan persiapan, saat ini Kemendikbudristek telah mengatur penempatan tempat seleksi uji kompetensi yang totalnya mencapai 1.124 lokasi, tersebar di 500 tempat di kabupaten / kota. Beberapa informasi teknis penyelenggaraan seleksi calon guru ASN P3K bisa dilihat di sscasn.bkn.go.id dan serta di laman guruppk.kemdikbud.go.id

Pertama, peserta calon guru ASN dapat mengecek akun SSCASN untuk memastikan bahwa telah mengikuti seleksi tahap satu. Tahap 1 itu diperuntukan untuk afirmasi seluruh guru Non ASN yang mengajar di sekolah negeri, tahap 2 diperuntukkan untuk calon guru yang tidak lulus di tahap 1; Tahap 3 diperuntukkan untuk calon guru yang tidak lulus di tahap ujian 2.

Adapun ujian seleksi guru PPPK akan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni di bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Sehingga pendaftar memiliki tiga kali kesempatan untuk mencoba. Kemendikbudristek juga menyediakan materi pembelajaran sebagai persiapan mengikuti ujian seleksi yang dapat diakses secara daring di platform Guru Belajar dan Berbagi. https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seri-pppk/

KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI 1 GURU ASN-PPPK TAHUN 2021

Menimbang:

1. Surat edaran BKN Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19.

2. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 810/4860/SJ tanggal 6 September 2021 perihal Pelaksanaan Seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2021.

3. Surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1075/S.SM.01.00/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi 1 pada Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

4. Surat jawaban Kementerian Kesehatan Nomor SR.04.01/2/2311/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Jawaban Permohonan Bantuan Tes Antigen dan Vaksin.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 pada laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id dan/atau dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing peserta.

2. Peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu Seleksi Kompetensi tahap 1, dinyatakan belum dapat mengikuti Seleksi Kompetensi tahap 1 yang disebabkan antara lain:

a. Guru yang mengajar di sekolah swasta;

b. Lulusan PPG;

c. Peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linier di sekolah induk;

d. Peserta yang tidak terdapat formasi linier di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain.

3. Peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 s.d 12 September 2021.

4. Pelaksanaan Seleksi Guru PPPK wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat antara lain:

a. Melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non reaktif/negatif yang dilakukan sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi;

b. Pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat;

c. Menggunakan masker 3 lapis (3-ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker);

d. Menjaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;

e. Mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer.

5. Panitia pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

6. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 13 September s.d. 17 September dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi waktu sebagai berikut.

UNDUH PENGUMUMAN Nomor 5001/B/GT.01.00/2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI 1 GURU ASN-PPPK TAHUN 2021

Dirjen pendidikan vokasi telah melakukan pemutakhiran aplikasi dapodik dengan merilis patch dapodik versi 2022.b. Agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan instalasi, silahkan baca juknisnya dengan teliti.

Untuk memperbarui Aplikasi Dapodik 2022 ke versi 2022.b, dapat mengikuti beberapa langkah berikut ini:

1. Unduh patch 2022.b pada laman https://dapo.kemdikbud.go.id/unduh;
2. Install patch 2022.b;
3. Refresh browser (ctrl+F5);
4. Login Aplikasi Dapodik;
5. Pastikan tampilan aplikasi sudah menggunakan versi 2022.b;
6. Gunakan fitur tarik data untuk pembaruan referensi aplikasi.

Aplikasi Dapodik SMK Pusat Unggulan

Untuk Login Aplikasi Dapodik pada SMK Pusat Keunggulan sebagai berikut:

1. Bagi SMK Pusat Keunggulan, pastikan pada menu Kompetensi Dilayani sudah masuk Program Keahlian SMK-PK, jika belum silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk penambahan record Kompetensi Keahlian dilayani pada Manajemen Dapodik Dinas Pendidikan
2. Pilih Menu Rombongan Belajar
3. Klik Tambah Rombongan Belajar
4. Tambahkan Rombongan belajar pada tingkat kelas X dengan memilih Program Keahlian SMK-PK sesuai Program Keahlian sekolah
5. Isi semua kolom dan pastikan kolom kurikulum SMK Pusat Keunggulan
6. Klik Simpan

SMK Pusat Unggulan Kurikulum 2013 Revisi

Bagi SMK Pusat Keunggulan yang sudah Sinkron Dapodik Kelas 10 dengan menggunakan pembelajaran Kurikulum 2013 Revisi lakukan langkah berikut ini:

1. Pilih Menu Rombongan Belajar
2. Pilih tingkat 10
3. Klik tombol anggota rombel dari kelas 10
4. Pilih Peserta Didik dan keluarkan dari anggota rombongan belajar
5. Lalu klik tombol pembelajaran
6. Lalu hapus semua pembelajaran yang ada di kelas 10
7. Jika Anggota Rombel dan Pembelajaran sudah kosong, silahkan Hapus Rombel
8. Silahkan membuat rombel baru dengan Kurikulum SMK Pusat Keunggulan.

Aplikasi Dapodik SMK Reguler

Bagi SMK Reguler (Non Pusat Keunggulan) lakukan langkah berikut ini:

1. Unduh patch 2022.b pada laman https://dapo.kemdikbud.go.id/unduh;
2. Install patch 2022.b;
3. Refresh browser (ctrl+F5);
4. Login Aplikasi Dapodik;
5. Pastikan tampilan aplikasi sudah menggunakan versi 2022.b;
6. Gunakan fitur tarik data untuk pembaruan referensi aplikasi.
7. Kemudian lakukan sinkronisasi

Change Log Dapodik 2022.b

Pembaruan dan perbaikan aplikasi dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan data vokasi serta Struktur Kurikulum SMK Pusat keunggulan dan perbaikan sinkronisasi untuk SMK Reguler (Non Pusat Keunggulan).

Adapun perbaikan yang dilakukan pada Aplikasi Dapodik versi 2022.b SMK Pusat Keunggulan adalah sebagai berikut:

1. [Pembaruan] Terakomodirnya kurikulum baru yaitu Kurikulum Pusat Keunggulan bagi jenjang SMK.

2. [Pembaruan] Penambahan kolom Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Relasi Dunia Usaha dan Industri bagi jenjang SMK.

3. [Pembaruan] Penyesuaian validasi pembelajaran untuk Kurikulum Pusat Keunggulan bagi jenjang SMK

Unduh Patch Dapodik Versi 2022.b SMK

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 210/P/2021

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI

TAHUN ANGGARAN 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 963);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerjadan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 801);

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah melakukan pemutakhiran Aplikasi Dapodik versi 2022.a.

Adapun perbaikan nilai UPK untuk jenjang PKBM/SKB dilakukan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, nilai UPK menjadi salah satu syarat untuk dasar kelulusan pada pendidikan kesetaraan.

Sebagaimana tertuang pada Prosedur Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan tingkat satuan pendidikan, distribusi ijazah Pendidikan Kesetaraan di daerah mengacu pada hasil input nilai UPK di Dapodik.

Jika saat melakukan penginputan nilai UPK daftar mata pelajaran yang ditampilkan belum sesuai, satuan pendidikan dapat memperbaiki isian pembelajaran di semester genap TA 2020/2021.

Penginputan nilai UPK (warga belajar) dilakukan oleh PTK yang mengajar pada setiap kelas, dengan menggunakan fitur tukar pengguna atau login aplikasi dapodik menggunakan akun PTK.

Panduan Penginputan Nilai UPK (Dapodik versi 2022.a)

Alur Penginputan Nilai UPK oleh Satuan Pendidikan/Lembaga.

Pastikan berhasil Login di Aplikasi Dapodik 👉 Validasi 👉 Tarik Data 👉 [jika daftar mata pelajaran yang tampil tidak sesuai pada saat penginputan] 👉 Logout Aplikasi Dapodik 👉 Pilih Semester Genap 2020/2021 Saat Login 👉 Perbaiki Isian Pembelajaran 👉 Logout Aplikasi Dapodik 👉 Pilih Semester Genap 2020/2021 Saat Login 👉 Input nilai UPK 👉 Sikron8sasi 👉 Selesai.

Tarik Data

Sebelum melakukan penginputan nilai UPK, satuan pendidikan wajib melakukan tarik data menggunakan akun operator atau kepala satuan pendidikan.

Tarik data bertujuan untuk menurunkan data warga belajar yang terdaftar di semester ganjil TA 2020/2021 dan data referensi pembelajaran semester genap TA 2020/2021 dari server pusat ke Aplikasi Dapodik lokal.

Perbaiki Isian Pembelajaran di Semester Genap TA 2020/2021.

Klik menu rombongan belajar 👉 klik sub menu reguler  👉 pilih rombel yang akan diperbaiki  👉 klik tombol pembelajaran  👉 perbaiki isian pembelajaran  👉 klik simpan untuk menyelesaikan proses ini.

Penginputan Nilai UPK (Mata Evaluasi UPK)

Untuk menginput nilai UPK, klik menu Nilai 👉 klik sub menu UPK. 👉 Pada tabel mata evaluasi UPK  👉 pilih rombongan belajar yang akan diisi mata evaluasinya 👉 klik tombol tambah 👉 lalu isi nama mata evaluasi, nomor urut, dan KKM pengetahuan 👉 Klik simpan untuk menyelesaikan proses ini.

Penginputan Nilai UPK (Warga Belajar)

Penginputan nilai UPK (warga belajar) dilakukan oleh PTK yang mengajar pada setiap kelas, dengan menggunakan fitur tukar pengguna atau login aplikasi dapodik menggunakan akun PTK.

1. Klik salah satu mata evaluasi, selanjutnya akan tampil data warga belajar yang terdapat pada rombongan belajar yang dipilih sebelumnya.
2. Input nilai UPK pada tabel ini dengan cara klik ganda pada salah satu nama warga belajar, dan lengkapi isian nilainya.

Data yang ditampilkan adalah data warga belajar yang terdaftar pada semester ganjil TA 2020/2021.

Setelah melakukan penginputan nilai UPK, satuan pendidikan wajib melakukan sinkronisasi menggunakan akun kepala satuan pendidikan. Sinkronisasi bertujuan untuk mengirimkan hasil penginputan nilai UPK ke server pusat.

Unduh panduan pengisian nilai UPK untuk jenjang PKBM/SKB. Semiga berhasil.

Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan akan menindaklanjuti pelaksanaan seleksi akademik, bakat, minat, dan panggilan jiwa serta wawancara PPG Prajabatan 2021 bagi Bapak/Ibu/Saudara yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG Prajabatan pada tahun 2020 sebagaimana informasi berikut.

1. Daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi calon mahasiswa PPG Pra Jabata gelombag II sejumlah 4728 peserta.
2. Hasil seleksi dapat dilihat pada laman https://seleksi.ppg.kemdikbud.go.id/pengumuman dengan memasukan nomer peserta dan tanggal lahir.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi agar segera melakukan daftar ulang sampai dengan tanggal 5 September 2021
4. Seleksi dilaksanakan secara daring berbasis domosili

Berikut jadwal dan tahapan seleksi PPG Pra Jabata 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal ini bertujuan agar program prioritas Kemendikbudristek di daerah dapat terus berjalan.

Untuk tahun 2022, ada tiga fokus kebijakan DAK fisik bidang pendidikan, yaitu 1) peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan pendidikan, 2) pemberian bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta 3) peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas.

“Tahun 2022 penggunaan DAK fisik akan mengutamakan dua hal, pertama adalah pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu program digitalisasi sekolah, yang di tahun-tahun mendatang akan menjadi infrastruktur dasar bagi peserta didik dan guru dalam pembelajaran, serta yang kedua adalah pembangunan prasarana terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan,” disampaikan Menteri Pendididikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (31/8).

Pemenuhan TIK dan rehabilitasi prasarana sekolah dilakukan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pada kesempatan ini, Menteri Nadiem menyampaikan beberapa kriteria yang dapat diajukan untuk mendapat DAK fisik tahun 2022. Pada jenjang PAUD, satuan pendidikan yang mendapat DAK Fisik adalah Taman Kanak-kanak (TK) dengan akreditasi A dan B serta minimal jumlah peserta didik selain daerah afirmasi sebanyak 24 orang. Sedangkan pada jenjang SD, SMP, dan SMK, DAK fisik dapat diperoleh untuk seluruh jenis satuan pendidikan dengan semua tingkat akreditasi, serta minimal jumlah peserta didik selain daerah afirmasi sebanyak 60 orang.

Selanjutnya, untuk jenjang SMA, DAK fisik dapat diberikan bagi semua jenis satuan pendidikan dan akreditasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Satuan pendidikan juga diwajibkan mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selama dua tahun, dan jumlah peserta didiknya (selain daerah afirmasi) minimal 60 orang. Satuan pendidikan yang menerima DAK fisik juga memiliki kondisi ruang belajar minimal rusak sedang. Sedangkan untuk pembangunan ruang kelas baru akan difokuskan pada daerah-daerah tertentu.

Selain itu, bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), DAK fisik akan diberikan pada semua jenis satuan pendidikan dengan semua tingkat akreditasi pada jenjang SKB, dan akreditasi A pada PKBM, serta dengan minimal jumlah peserta didik selain daerah afirmasi sebanyak 40 orang.

Lebih lanjut Mendikbudristek menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria teknis dalam pengajuan bantuan DAK fisik untuk peralatan dan prasarana. Untuk mendapatkan bantuan TIK, sekolah belum memiliki komputer minimal 15 unit dan harus memiliki akses listrik dan internet. Selain itu, sekolah juga tidak menerima bantuan TIK dari Kemendikbudristek maupun DAK fisik pada tahun 2020 dan 2021. “Kita ingin fokus pada sekolah-sekolah yang belum punya inisiatif pengadaan TIK dari tahun sebelumnya supaya tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Pemberian DAK fisik untuk peralatan praktik peserta didik juga difokuskan pada SMK dengan kompetensi keahlian yang diprioritaskan, dan bantuan sarana diberikan untuk sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan.

Untuk bantuan rehabilitasi akan diberikan bagi sekolah yang mengunggah lembar kerja hasil penilaian Pemda sesuai lembar kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Ini merupakan mekanisme cross checking untuk memastikan bahwa yang mendapatkan bantuan tepat sasaran,” tekan Menteri Nadiem.

Sedangkan pada prasarana, dijelaskan Menteri Nadiem bahwa DAK fisik tahun 2022 akan diberikan kepada sekolah yang memiliki indeks ketuntasan ketersediaan prasarana sesuai standar nasional pendidikan (SNP) di bawah 1 (belum tuntas), serta untuk ruang praktik peserta didik (RPS) difokuskan pada SMK dengan kompetensi keahlian yang sudah diprioritaskan.

Pada linimasa perencanaan DAK fisik tahun 2022, saat ini berada di tahap sinkronisasi dan harmonisasi bersama daerah. “Kita sedang berada di tahap diskusi dengan masing-masing daerah, mereka punya proposal dan kita juga punya prioritas, sehingga kita dalam proses kompromi menemukan dua objektif tersebut,” imbuh Menteri Nadiem.

Hingga saat ini, nilai usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah untuk DAK fisik tahun 2022 sebesar Rp90,2 triliun dengan target sebanyak 50.777 satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, nilai usulan yang diterima dan sesuai kriteria adalah Rp19,38 triliun dengan target sebanyak 69.128 satuan pendidikan. Sedangkan nilai yang masih didiskusikan (sesuai kriteria namun masih perlu konfirmasi dengan pemerintah daerah) sebanyak Rp47,12 triliun.

Dalam penyediaan sarana pendidikan khususnya bidang TIK diwajibkan menggunakan e-katalog, kecuali jika terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan. Selain itu, untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan hingga pelaksanaan.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek juga menyampaikan bahwa kebijakan DAK nonfisik bidang pendidikan tahun 2022 akan berfokus pada empat hal. Pertama, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan yang akan ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan. Hal ini dilakukan seperti tahun 2020, dana BOS langsung disalurkan ke rekening satuan pendidikan sehingga dapat mengurangi keterlambatan rata-rata sebesar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan penyaluran pada tahun 2019. “Ini adalah suatu pencapaian luar biasa, sangat membantu kepala sekolah dan juga orang tua di daerah yang biasanya harus menalangi dulu dana ini untuk murid-muridnya,” ujarnya.

Kebijakan DAK nonfisik kedua adalah pemberian nilai satuan BOP dan BOS tidak lagi seragam, namun bersifat majemuk sesuai kebutuhan daerah. Penetapan nilai ini dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) di setiap wilayah kabupaten/kota.

Tahun 2021, besaran nilai satuan BOP yang diberikan kepada setiap peserta didik selama satu tahun adalah sama di seluruh kabupaten/kota, yaitu untuk jenjang PAUD sebesar Rp600.000, Paket A sebesar Rp1.300.000, Paket B sebesar Rp1.500.000, dan Paket C sebesar Rp1.800.000.

Berbeda di tahun 2022 yang mengalami perubahan, BOP yang diberikan untuk setiap peserta didik selama setahun bersifat majemuk. Untuk jenjang PAUD akan diberikan sebesar Rp600.000 sampai Rp1.200.000, Paket A akan diberikan mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp2.600.000, Paket B mulai dari Rp1.500.000 sampai Rp3.000.000 dan Paket C sebesar Rp1.800.000 hingga Rp3.600.000.  

Kebijakan DAK nonfisik yang ketiga adalah penggunaan BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dan untuk mendukung Asesmen Nasional (AN). “Kebijakan ini adalah terobosan yang sangat membantu kepala sekolah di daerah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang,” jelas Menteri Nadiem.

Penggunaan BOS dan BOP dapat dialokasikan untuk kebutuhan sekolah seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian khusus untuk SMK dan SMALB, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB, serta pembayaran honor.

Sementara itu, penggunaan BOS dan BOP juga bisa diperuntukkan untuk melengkapi daftar periksa PTM Terbatas seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses fasilitas pelayanan kesehatan, penerapan wajib masker, alat pengukur suhu badan, serta pemetaan warga satuan pendidikan pada PTM Terbatas.

Dalam pelaksanaannya, Mendikbudristek mengatakan bahwa penggunaan BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan didorong untuk dilakukan secara daring melalui SIPLah yang menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan dengan lebih baik, sehingga sekolah semakin aman berbelanja dan penyedia nyaman dalam berjualan. “Penggunaan platform SIPLah ini mendorong digitalisasi dan mendorong penggunaan dana BOS menjadi jauh lebih efisien dan transparan,” ungkap Nadiem.

Selanjutnya, kebijakan DAK nonfisik tahun 2022 yang keempat adalah sasaran tunjangan guru tahun 2022 untuk mempertimbangkan guru PPPK yang diterima tahun 2021. Anggaran aneka tunjangan guru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 karena banyaknya guru yang pensiun, namun telah memperhitungkan guru PPPK yang diterima pada tahun 2021.

Menanggapi Mendikbudristek, anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Partai Nasdem, Rian Firmansyah, mendorong Kemendikbudristek untuk terus meningkatkan jumlah sekolah yang menggunakan platform SIPLah pada proses pengadaan barang. “Kami mendorong agar mekanisme pengadaan barang menggunakan SIPLah, dan ini tidak hanya di sekolah saja namun agar lebih luas lagi penggunaannya, karena menjadi lebih efisien dan transparan,” ujar Rian.

Seluruh guru yang belum tercantum dalam aplikasi Siaga, guru tersebut dianggap sebagai guru baru dalam hal pendataan. Data ini tidak mempengaruhi TMT Pendidik tersebut karena TMT pendidik didasarkan pada SK pertama kali menjadi Guru.

Pendaftaran akun Siaga hanya bisa dilakukan operator kanwil Kabupaten/Kota. Hal demikian juga untuk pendaftaran akun Emis bagi guru PAI (Regristasi Guru Baru) belum bisa dilakukan secara online karena laman tersebut sudah ditutup.

Berikut langkah dan syarat Daftar Akun Siaga & Emis Offline

1. Bagi Bapak/Ibu guru PAI yang ingin membuka akun Emis, diharap datang sendiri atau di dampingi KKG MGMP di wilayah masing-masing dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi legalisir SK mulai awal sampai terakhir
4. Fotokopi ijazah terakhir
5. Fotokopi SK PBM
6. Absen 3 bulan terakhir
7. Alamat email yang aktif
8. Nomer Handphone
9. Dipastikan data guru yang bersangkutan sudah masuk sistem Dapodik

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

Jumlah Dana BOS Afirmasi dan Kinerja (AFKIN)