IJ.COM

Kenapa PIP Saya Tidak Cair? Sebelumnya anda adalah pemegang kartu KIP, PKH, KPS yang semestinya anda berhak mendapatkan dana PIP dari pemerintah. Namun kenyataannya saya tidak pernah mendapatkan dana PIP tersebut. Berikut 4 penyebab dana PIP tidak cair.

Untuk memastikan bahwa anda adalah penerima dana PIP silahkan cek di aplikasi SIPINTAR Enterprise. Atau anda bisa baca referensi artikel disini Sistem Informasi Indonesia Pintar.

Penyebab PIP Tidak Cair

Ada beberapa indikasi yang menyebabkan dana PIP anda tidak cair. Anda bisa mencari tahu dan membacanya melalui artikel dibawah ini:

1. Tidak diusulkan oleh pihak sekolah.

Pastikan bahwa data anda diusulkan melalui aplikasi Dapodik / Emis. Solusinya; Jika anda sebelumnya pemegang kartu KIP, PKH, KPS anda bisa mengajukan melalui sekolah anda. Jika sebelumnya anda tidak punya kartu KIP, PKH, KPS anda bisa membuat surat keterangan tidak mampu melalui RT/RW atau kantor desa setempat untuk bisa mengajukan penerima PIP melalui sekolah anda.

2. NISN Tidak Valid

3. NIK tidak valid Dukcapil DTKS

4. Dana PIP kembali ke KAS Negara

Cara download dan cetak kartu PIP 2022 secara mandiri. Siswa-siswi baik dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat bisa melakukan cetak kartu digital PIP enterprise secara mandiri tanpa melalui bantuan operator sekolahnya.

Untuk mencetak kartu digital PIP atau pun mencari dan melihat data pencairan PIP diperlukan 3 data yang valid: 1) data NISN, 2) data Tanggal lahir, 3) data ibu kandung. Validasi data NISN bisa di cek pada aplikasi NISN https://nisn.data.kemdikbud.go.id/. Jika masih belum tahu nomor NISN nya, anda bisa menggunakan pencarian by nama https://nisn.data.kemdikbud.go.id/index.php/Cindex/formcaribynama. Setelah ketemu silahkan catat atau cetak kartu NISN anda.

Langkah Cetak Kartu Digital PIP Secara Mandiri 2022

Setelah menemukan NISN anda, silahkan kunjungi laman aplikasi PIP Kemdikbud dengan menggunakan Handphone atau laptop/PC anda atau ikuti 6 langkah berikut:

1. Cek https://pip.kemdikbud.go.id/home atau disini https://pip.kemdikbud.go.id/home/cek_nisn
2. Masukkan data NISN, Tanggal lahir, dan ibu kandung.
3. Tekan cari.
4. Pada data KIP (sorot gambar kartu PIP dengan mouse) silahkan klik kanan dan pilih "open image in new tab".
5. Klik kanan mouse pada gambar kartu PIP dan pilih "save image as".
6. Cetak kartu digital PIP anda.

Jika anda mengaksesnya dengan Handphone anda silahkan tekan agak lama pada gambar kartu digital PIP kemudian pilih download gambar. Simpan baik-baik kartu PIP anda dan cetak.

Selain anda bisa mencetak kartu digital PIP. Anda juga bisa melihat data pencairan dana PIP anda. Ada 3 informasi data yang ditampilkan yakni; 1. Data nominasi, 2. Data pemberian, 3. Data tahun penyaluran. Data nominasi adalah data calon siswa penerima dana PIP.

Bagaimana jika data PIP saya tidak ditemukan?

Ada beberapa indikasi data PIP yang tidak ditemukan, diantaranya adalah;

1. Tidak diusulkan oleh pihak sekolah.
2. NISN Tidak Valid
3. NIK tidak valid Dukcapil DTKS

Demikian Cara Download & Cetak Kartu PIP Secara Mandiri 2022 tanpa melalui bantuan operator sekolah. semoga berhasil.

Sudah tahu implementasi peraturan pajak terbaru pada SIPLah yang sesuai dengan PMK 58 Tahun 2022, belum? Nah, ini dia 3 poin perubahan dan penambahan fitur di SIPLah agar belanja satuan pendidikan makin mudah.

1. Perubahan skema pemungutan pajak.
2. Proforma invoice & invoice lunas.
3. Identifikasi barang PPN, non-PPN, & tampilan barang di wilayah Free Trade Zone (FTZ).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022, mitra SIPLah akan memungut, menyetor, dan melaporkan transaksi Pajak PPN dan PPh 22.

Melalui PMK 58/03/2022 terdapat penyesuaian untuk satuan pendidikan, Mitra, dan Penyedia dalam penggunaan SIPLah terbaru untuk aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara daring, serta pencatatannya melalui ARKAS.

Bendahara Satuan Pendidikan cukup mencatat invoice pelunasan transaksi sebagai bukti potong dan bukti setor pajak yang sah di ARKAS.

Untuk mencetak invoice pembayaran di SIPLah, pastikan satuan pendidikan sudah memperbarui NPWP subunit sekolah di Dapodik untuk dapat dicantumkan di invoice pelunasan transaksi.

Bagi sekolah yang belum mengetahui nomor NPWP subunit nya, silahkan menghubungi dinas pendidikan masing-masing.

Satuan pendidikan dapat menemukan implementasi PMK58/03/2022 melalui fitur terbaru SIPLah berupa Invoice Pembayaran Barang (Proforma Invoice & Invoice Lunas) di 16 Marketplace/Mitra pasar daring SIPLah.

3 Poin penerapan PMK 58/03/2022 pada SIPLah versi terbaru

Berikut penjelasan 3 Poin penerapan PMK 58/03/2022 pada SIPLah versi terbaru dan ARKAS dibawah ini:

1. Perubahan skema pemungutan pajak oleh satuan pendidikan saat berbelanja daring.

Pasal 2 Ayat (1) PMK 58/PMK.03/2022: Marketplace Pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Rekanan/Penyedia.

2. Perubahan jenis pajak yang dikenakan ke satuan pendidikan & Penyedia ketika berbelanja daring.

Setiap satuan pendidikan yang berbelanja melalui Mitra pasar daring SIPLah, akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% pada setiap transaksinya. Dikecualikan untuk transaksi buku dan kitab suci, serta non objek PPN lainnya.

Untuk mengetahui jenis barang dan jasa yang termasuk dalam pengecualian PPN, satuan pendidikan dapat melihat daftarnya disini.

Penyedia barang dan jasa (termasuk Penyedia jasa logistik) di pasar daring SIPLah dikenakan PPh 22  sebesar 0.5% dari total nilai DPP.

3. Satuan pendidikan yang berada di wilayah Free Trade Zone (FTZ) dibebaskan dari PPN.

Free Trade Zone adalah suatu kawasan dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai.

Ada pertanyaan? Sila hubungi disini. Jika pertanyaan anda mengenai transaksi silakan pilih mitra SIPLah, jika pertanyaan anda mengenai kendala SIPLah atau Isu Sumber Dana maka pilihlah Tim SIPLah Kemendikbud.

Langkah Unduh Hasil ANBK 2022/2023

Calon penerima NUPTK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (dibawah naungan Yayasan Pendidikan), harus mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pendidikan melalui akses operator pada aplikasi VervalPTK.

Info pembaruan pada aplikasi vervalPTK di laman https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/ telah mengaktifkan fitur pengajuan NUPTK yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui login operator sekolah dengan user SDM.

Alur pengajuan NUPTK tahun 2022/2023 bagi satuan pendidikan swasta dibawah naungan Yayasan Pendidikan yang diajukan oleh sekolah perlu di verval oleh operator Yayasan sebelum proses selanjutnya di ajukan ke Dinas Kab/Kota.

Operator Yayasan bisa melihat record status pengajuan NUPTK dari satuan pendidikan lembaganya. Anda bisa melihat status pengajuan NUPTK dengan keterangan antrian, di tolak, disetujui Dinas (antrian LPMP/BPPAUD).

Langkah Operator Yayasan Approve Calon NUPTK

Operator Yayasan dalam melakukan approval ajuan calon NUPTK bisa mengikuti langkah sebagai berikut:

1. Login ke aplikasi vervalPTK dengan akun SDM yayasan
2. Akses menu fitur "Ajuan NUPTK"
3. Pilih tombol "Dokumen"
4. Silahkan Verval dokumen ajuan NUPTK (SK, Ijazah SD, SMP, SMA, S1) sesuai dengan ketentuan
5. Tekan tombol "Approve" jika sesuai dengan persyaratan. Tekan tombol "Tolak" jika kurang dari persyaratan.

Aplikasi E-KOSP 2022/2023 mungkin masih terdapat bugs yang harus dilakukan perbaikan. Pada bagian konten Data Master RPP / Modul Ajar bisa membuat salinan data baru jika guru salah dalam mengelolahnya.

Data Master RPP / Modul Ajar ini akan terdeteksi ganda meskipun guru sudah melakukan upload dokumen. Data ini bisa dilihat di bagian menu cek Kelengkapan RPP / Modul Ajar pada dasbor aplikasi E-KOSP dengan akun kepala sekolah.

Oleh karena itu, ketika dilihat di menu dokumen pra maka bagian kelengkapan data Silabus / TP-ATP dan RPP / Modul Ajar masih tetap tersilang merah. Sehingga untuk melakukan pengajuan verval dokumen E-KOSP masih belum bisa.

Apa yang menyebabkan dokumen RPP atau modul ajar di aplikasi e-kosp terdeteksi ganda?

Guru menekan tombol tambah guru dan melakukan perubahan data nama guru tanpa mengupload dokumen RPP/modul ajar.

Atau saat guru mau melakukan upload RPP/modul ajar, bukan menekan tombol upload tetapi menekan tombol tambah guru meskipun RPP di-upload maka akan terdeteksi data ganda.

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut:

Pertama: Jika di akun guru keluar tombol delete dengan icon sampah maka bisa dilakukan dengan menekannya. Jika tidak keluar tombol delete atau icon sampah maka bisa dilakukan dengan akun kepala sekolah.

Kedua: Jika di akun kepala sekolah tidak bisa melakukan delete maka guru harus melakukan upload ulang dokumen RPP atau modul ajar pada data ganda tersebut. Jangan lupa nama guru mapel nya disesuaikan juga.

Perlu diperhatikan untuk melakukan upload ulang maka guru harus menekan tombol upload jangan menekan tombol tambah guru.

Setelah itu dokumen RPP atau modul ajar akan diverifikasi oleh kepala Sekolah. Jika prosesnya dilakukan dengan benar maka ketika melakukan cek kelengkapan data, data yang terdeteksi ganda akan hilang.

Selain guru upload dokumen RPP atau modulajer ini bisa dilakukan oleh bagian admin aplikasi E-KOSP.

Penghapusan Akun belajar.id Peserta Didik Yang Belum Diaktivasi. Segera cek akun email belajar.id anda dan ikuti langkah-langkah yang diminta.

Terkait dengan pemutakhiran data pada sistem Belajar.id yang dimaksudkan agar Akun Belajar.id dapat tersinkronisasi secara otomatis dengan data yang ada di Dapodik, sehingga detail nama akun, data profil, dan lainnya akan terus diperbarui tanpa harus mengubah secara manual.

Pemutakhiran Data tersebut berdampak pada Pendidik & Tenaga Kependidikan (PTK), peserta didik, dan admin dengan kondisi sebagai berikut: misalnya: sekolah ditutup, berpindah peran, mutasi, berhenti kerja, dan peserta didik pindah jenjang.

Akun belajar.id Peserta Didik (PD) akan dihapus karena belum melakukan aktivasi sejak 6 (enam) bulan setelah akun dibuat. Untuk menghindari penghapusan akun, mohon informasikan agar akun Peserta Didik segera diaktivasi sesuai panduan ini, sebelum 13 September 2022.

Nama akun (User ID) dan kata sandi (password) belajar.id bisa anda dapatkan melalui operator sekolah. Lihat cara mendapatkan akun belajar.id:

1. Masuk ke aplikasi pd.data.kemdikbu.go.id

2. Unduh akun (PTK, admin, Peserta Didik)

Akun Belajar.id hanya dapat diaktivasi secara mandiri oleh pemilik akun. Apabila Anda merasa tidak pernah mengaktifkan akun namun status akun telah aktif, silakan menghubungi Admin Sekolah di sekolah Anda untuk dilakukan reset kata sandi (password) Anda.

Beberapa informasi yang harus dipahami oleh admin sekolah terkait penghapusan akun belaja.id:

1. Silakan cek daftar akun Peserta Didik yang akan dihapus pada Admin console dengan status “Hasn’t signed in” atau “Belum login”.
2. Peserta Didik yang terdampak merupakan Peserta Didik yang masih terdaftar di sekolah Anda maupun yang sudah berpindah jenjang.A
3. Apabila Peserta Didik masih aktif terdaftar di sekolah Anda namun akun sudah terhapus, silakan ajukan pembuatan akun secara manual melalui website https://belajar.id/ atau menghubungi tombol Butuh Bantuan (untuk pengajuan bulk).

Cara login ke admin console

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan bagian dari pengelolaan master referensi pendidik dan tenaga kependidikan sejalan dengan permendikbud Nomor 79 tahun 2015 bahwa penerbitan dan pengelolaan master referensi pendidikan merupakan tugas Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

NUPTK identik dengan NISN yang sudah ada. Berdasarkan Peraturan Sekretaris jenderal Kemendikbud, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mekanisme pengajuan NUPTK dimulai dari sekolah, selanjutnya dilakukan approval di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, selanjutnya dilakukan approval di LPMP/BPKLN, dan kemudian bagi yang memenuhi persyaratan, NUPTK diterbitkan oleh PDSPK. Adapun verifikasi dan validasi yang melibatkan Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, dan PDSPK.

NUPTK - Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Mengutip dari: gtk.data.kemdikbud.go.id

NUPTK terdiri dari 16 digit angka unik yang bersifat tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. Namun, terdapat juga kasus lain di lapangan seperti misalnya GTK yang sudah memiliki NUPTK akan tetapi oleh sistem aplikasi justru merekamnya sebagai calon penerima NUPTK (belum NUPTK) masih sering terjadi.

Mengapa sampai terjadi pengajuan klaim NUPTK?

Pengajuan klaim NUPTK penyebabnya bisa bervariasi, misalnya GTK telah melakukan perubahan data nama, NIK, tanggal lahir dan lain sebagainya melalui aplikasi Dapodik-nya. Perubahan tersebut bisa berdampak pada sistem aplikasi yang akan mengidentifikasinya belum memiliki NUPTK atau bahkan mungkin terdeteksi NUPTK ganda, sehingga mereka harus mengajukan NUPTK baru.

Berkaitan dengan kasus permasalahan tersebut, bagi GTK yang mengalaminya, pihak sekolahnya dapat langsung mengajukan klaim ke PDSPK (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan), dan akan di approval langsung oleh PDSPK (tidak di approval oleh Dinas Pendidikan setempat maupun LPMP). Karena kasus-kasus klaim NUPTK penanganannya menjadi kewenangan PDSPK Kemendikbud.

Syarat dan Prosedur Pengajuan Klaim NUPTK

Persyaratan

1. Screenshoot NUPTK

2. Surat Keterangan Aktif di Lembaga

3. Form (berkas) pengajuan Approval dilampiri surat keterangan aktif di sekolah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek Status NUPTK di web gtk.data.kemdikbud.go.id

2. Pengajuan Klaim NUPTK (Upload berkas di web verval PTK)

3. Konfirmasi dan ajukan approval ke disdik

4. Verifikasi berkas dan approval pengajuan klaim NUPTK

5. Verifikasi dan approval pengajuan penerbitan NUPTK

6. Verifikasi pengajuan dan Penerbitan NUPTK

7. Sinkron Dapodik

Langkah-langkah Kalim NUPTK

1. Klaim NUPTK melalui VervalPTK

1. GTK yang sudah memiliki NUPTK tapi terdaftar sebagai calon penerima NUPTK dapat melakukan proses klaim NUPTK. Pastikan NUPTK yang dimiliki tersebut memang terdaftar di laman: http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status
2. Operator sekolah memasukkan NUPTK yang diajukan oleh GTK pada kolom yang tersedia dan mengirim pengajuan klaim NUPTK.
3. Operator PDSPK memeriksa validitas data yang diajukan dan apakah sudah sesuai dengan data arsip atau belum. Jika data valid, maka pengajuan diterima. Selanjutnya jika data tidak valid, maka pengajuan ditolak dan diberikan alasannya. Operator sekolah memberi informasi status pengajuan klaim NUPTK ke GTK terkait. Klaim NUPTK diajukan oleh operator sekolah selanjutnya membutuhkan persetujuan (approve) PDSPK.

Syarat- syarat Klaim NUPTK:

Klaim NUPTK untuk mengganti atau memperbaiki NUPTK menjadi NUPTK yang benar dan berlaku. Syarat dan dokumen yang perlu dilampirkan adalah:

• NUPTK yang diklaim bukan milik orang lain;
• NUPTK orang yang bersangkutan terdata di Dapodik;
• Surat Penugasan (dari Dinas Pendidikan bagi satuan pendidikan negeri dan dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta).
• PTK yang pindah tugas pada jenjang yang berbeda harus melampirkan surat penugasan (bagi yang ditempatkan di satuan pendidikan negeri melampirkan Surat Penugasan dari Dinas Pendidikan, dan bagi yang ditempatkan di satuan pendidikan swasta melampirkan surat penugasan dari Yayasan);
• PTK yang pindah tugas dari satuan pendidikan swasta harus melampirkan Surat Penugasan dari Yayasan penerima;
• PTK yang pindah tugas dari satuan pendidikan yang beda yayasan harus melampirkan SK dari Yayasan penerima;
• PTK yang pindah tugas dari satuan pendidikan dalam jenjang yang berbeda dalam satu Yayasan harus melampirkan SK dari Yayasan penerima;
• PTK yang pindah dari satuan pendidikan swasta ke satuan pendidikan negeri harus melampirkan Surat Penugasan dari Dinas Pendidikan.

2. Klaim NUPTK melalui Kontak PDSPK

Bagi anda yang sudah kelas 12, yuk simak informasi transformasi seleksi nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan SBMPTN tahun 2023 tanpa menggunakan tes mata pelajaran.

Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) selalu melakukan perubahan dan perbaikan di sektor pendidikan dengan berbagai transformasi Merdeka Belajar pada semua jenjang, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

Untuk menyelaraskan capaian perubahan tersebut, Kemendikbudristek melalui chanelnya telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kedua Puluh Dua yakni Transformasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) secara daring.

Transformasi seleksi masuk PTN dibutuhkan untuk menyambungkan transformasi kebijakan yang telah dilakukan. Terdapat tiga transformasi seleksi masuk PTN, yaitu: 1) seleksi nasional berdasarkan prestasi, 2) seleksi nasional berdasarkan tes, dan 3) seleksi secara mandiri oleh PTN.

Prinsip-prinsip perubahan mekanisme seleksi antara lain adalah:

• seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh pada pendidikan menengah.
• seleksi nasional berdasarkan tes berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah.
• Seleksi nasional lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik.
• seleksi secara mandiri oleh PTN pemerintah mengatur agar seleksi diselenggarakan secara lebih transparan dengan mewajibkan PTN untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri.

Perubahan jalur seleksi masuk PTN ini mulai dilaksanakan pada seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2023 mendatang.

Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai prasyarat merujuk pada: Pertama, nilai rapor rata-rata minimal 50% untuk seluruh mata pelajaran. Yang kedua adalah komponen penggali minat dan bakat harus terpenuhi maksimal 50%. Dengan ketentuan nilai rapor dari maksimal dua mata pelajaran pendukung, prestasi, portofolio untuk program studi seni dan olahraga.

Dengan demikian perguruan tinggi negeri dapat menentukan: untuk komposisi prosentase komponen 1 dan 2 totalnya adalah 100%. Sedangkan untuk sub komponen untuk komponen 2 dan komposisi presentase bobotnya.

Penentuan di atas dapat berbeda antar prodi PTN yang sama.

Lihat Permendikbudristek Nomor: 48 tahun 2022 dan Kemendikbudristek nomor: 345/M/2022.

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor: 48 tahun 202 bahwa seleksi nasional berdasarkan tes tidak ada lagi tes mata pelajaran. Yang ada adalah tes skolastik yang mengukur pada:

1. Potensi kognitif
2. Penalaran matematika
3. Literasi dalam bahasa Indonesia
4. Literasi dalam bahasa Inggris

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui Sekolah Sehat untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas berkarakter.

Revitalisasi UKS melalui Sekolah Sehat karena dimulainya kembali pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan saat ini. Untuk mewujudkan Revitalisasi UKS melalui Sekolah Sehat, ada lima sasaran yang terlibat yaitu satuan pendidikan (SD) seluruh Indonesia, pendidik dan tenaga kependidikan, tim pembina dan pelaksana UKS, orang tua, serta masyarakat.

Gerakan Sekolah Sehat akan dimulai dari jenjang SD untuk kemudian berkembang ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat.

Apa itu UKS?

Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M) adalah upaya satuan pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kemampuan hidup sehat, dengan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta derajat kesehatan peserta didik melalui pelaksanaan Trias UKS/M.

Trias UKS/M

1. Pendidikan Kesehatan: melalui kegiatan peningkatan pengetahuan secara intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dan pembiasaan PHBS.
2. Pelayanan Kesehatan: melalui pencegahan penyakit seperti dengan imunisasi dan minum obat cacing.
3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat: dengan melengkapi sarana prasarana PHBS, antara lain air bersih, toilet, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran drainase.

Tujuan UKS/M

Struktur Organisasi UKS/M

Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah

Manajemen UKS/M

Pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka

Verval NISN dan atau NIK peserta didik meskipun cut off Dapodik sudah selesai aktivitas tersebut tetap dilakukan terus-menerus sampai NISN dan atau NIK peserta didik tervalidasi 100% Dangan integrasi data Dukcapil, DTKS, PIP, dan NISN.

Jika ditemukan data peserta didik yang memiliki dua NISN yang berbeda maupun terdapat NISN peserta didik yang kosong padahal di data Dapodik sudah terisi nisn-nya, sedangkan yang ingin diharapkan adalah menggunakan NISN peserta didik yang tercatat sesuai dengan ijazah atau pada jenjang sebelumnya. Bagaimana solusinya?

Berikut mekanisme klaim NISN pada aplikasi verval PD

Untuk mengklaim NISN yang sudah tercatat pada arsip data pusdatin dapat menggunakan fitur edit NISN yang terdapat pada aplikasi verval PD dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta didik sudah memiliki NISN, namun terkategori dan masuk dalam daftar situ NISN kosong.
2. Peserta didik memiliki NISN yang berbeda lebih dari satu.

Langkah-langkah mengklaim NISN

1. Telusur NISN

2. Lakukan verval PD

3. Klaim NISN

Salinan Surat edaran Menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 8 Tahun 2022 tentang Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2O2O tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2Ol9 tentang Hari Indonesia Menabung yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan formal yang disiapkan bagi masyarakat diantaranya bagi peserta didik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengimplementasikan Program Satu Rekening Satu Petajar (KEJAR) untuk membangun pendidikan karakter budaya menabung sejak dini di lembaga keuangan formal bagi peserta didik.

2. Memastikan dan memfasilitasi seluruh peserta didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk memiliki rekening tabungan di bank.

3. Upaya untuk mendukung implementasi Program KEJAR dapat dilakukan oleh satuan pendidikan antara lain dengan:

a. menjalin kerja sama dengan sektor perbankan yang menyediakan produk tabungan bank dengan segmentasi peserta didik maupun produk Simpanan Pelajar (Simpel/Simpel iB);

b. menjalin kerjasama dengan agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (agen Laku Pandai) yang terdekat dengan satuan pendidikan, didukung dengan sarana teknologi informasi; dan

c. mendorong koperasi satuan pendidikan untuk menjadi agen Laku Pandai yang menyediakan layanan keuangan seperti tabungan dan transaksi elektronik lainnya di satuan pendidikan.

4. Menjadikan Program KEJAR sebagai bagian dari literasi keuangan di satuan pendidikan.

5. Melakukan kolaborasi dan sinergi program di daerah untuk mendukung percepatan implementasi Program KEJAR.

Unduh SE Mendikbudristek No 8 Tahun 2022 tentang Akselerasi KEJAR disini. 

Sumber: https://www.kemdikbud.go.id/

E-KOSP 2022/2023 adalah Aplikasi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SMA berbasis Elektronik. E-KOSP versi 1.1 merupakan aplikasi E-KTSP yang di rilis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan verifikasi dan validasi dokumen Kurikulum dan perangkat pembelajaran satuan pendidikan secara online.

Aplikasi E-KOSP 2022/2023 dirilis dengan tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Dokumen KOSP/KTSP satuan pendidikan SMA.
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengesahan KOSP/KTSP satuan pendidikan SMA
3. Meningkatkan Efektifikas dan Efisiensi Proses Pengesahan KOSP/KTSP

Login E-KOSP 2022/2023

ARKAS 2022 Versi 4.0 masih dalam tahap pengembangan dan masa perilisan terbatas. ARKAS versi 4 akan dirilis nasional secara bertahap. Sementara satuan pendidikan bisa menggunakan aplikasi ARKAS versi 3.3

Fitur Utama ARKAS 4.0

1. Fitur Anggaran

Berikut adalah tampilan laman utama ARKAS.

1. Melihat menu Anggaran
2. Di dalam menu Anggaran, terdapat pilihan sumber dana. Per September 2022, sumber dana yang tersedia hanya BOS Reguler
3. Merancang kegiatan dan anggaran tahun berjalan dengan aktivasi kertas kerja
4. Melihat RKAS tahun sebelumnya
5. Menu Penatausahaan berisi pilihan sumber dana seperti pada laman Anggaran, dan terdapat fitur untuk mencatat BKU setiap bulannya
6. Melihat menu Arsip untuk dapat menemukan dan mencetak dokumen RKAS dan BKU yang sudah dibuat sebelumnya sebagai berkas pelengkap laporan yang sah
7. Menu Tutorial, Pertanyaan Umum dan Hubungi Kami masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat digunakan
8. Menu Perbarui Aplikasi akan terdapat penanda berwarna merah, saat perangkat terhubung dengan internet dan versi terbaru ARKAS telah tersedia. Klik untuk perbarui ARKAS
9. Klik menu yang berisi nama satuan pendidikan Anda, untuk keluar dari akun ARKAS Anda

2. Fitur Penatausahaan

Pada laman ini, Anda dapat melakukan pencatatan pada BKU setiap bulan berdasarkan sumber dana yang telah dipilih.

3. Fitur Arsip

Pada laman Arsip, Anda dapat menemukan dokumen RKAS dan pelaporan BKU sebagai berkas pelengkap laporan yang sah. Anda juga dapat mencetaknya jika diperlukan.

Ikuti langkah berikut untuk mencetak dokumen RKAS atau BKU setahun sebagai berkas pelengkap laporan yang sah:

1. Pilih jenis dokumen, sumber dana, serta tahun dokumen yang ingin dicetak.
2. Klik Cetak pada dokumen yang diinginkan

4. Fitur Perbarui

Klik menu Perbarui Aplikasi untuk memperbarui ARKAS ke versi terbaru. Jangan menutup aplikasi hingga proses pembaruan selesai. Proses ini membutuhkan koneksi internet.

1. Lihat versi ARKAS saat ini yang ada di perangkat Anda, dan ARKAS versi terakhir yang telah tersedia. Jika kedua versi berbeda, Anda bisa memperbarui aplikasi. Jika kedua versi sudah sama, Anda sudah menggunakan ARKAS versi terbaru
2. Klik Perbarui Aplikasi
3. Klik Perbarui Aplikasi
4. Tunggu hingga proses pembaruan selesai
5. Klik Tutup dan instal ulang ARKAS. Aplikasi akan tertutup dan otomatis dan menginstal ulang aplikasi

Kriteria Pengguna ARKAS 4.0

Unduh dan Instal ARKAS 4.0