Skip to main content

Beban Kerja Guru 2022/2023

Beban Kerja Guru 2022/2023
Pemenuhan Beban Kerja Guru Tahun Pelajaran 2022/2023 implementasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka dan Dapodik sesuai dengan tinjauan regulasi. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.


Prosedur semacam ini sebenarnya harus dilakukan oleh kepala sekolah dan waka kurikulum untuk memetakan pemenuhan beban kerja guru. Dibawah ini acuan regulasi yang bisa dipakai dalam mengatur beban kerja guru.






Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) merupakan dasar hukum yang dijadikan landasan implementasi pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru.


Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 tersebut berisi aturan pemenuhan beban kerja guru yang harus di terapkan oleh seorang guru yang sudah sertifikasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di sekolah sebagi seorang guru.


Secara teknisnya lebih lanjut diatur dalam pasal 52 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, ayat (1), (2), (3).


Ayat (1), dan (2) lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pasal 2 ayat (1), (2), (3).


Di mana pada ayat (2) menegaskan bahwa beban kerja selama 40 jam dalam satu minggu terdiri dari 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Apabila dalam pelaksanaannya satuan pendidikan menambah jam istirahat maka tidak boleh mengurangi dari 37,5 jam kerja efektif yang sudah ada.


Secara teknis pelaksanaan beban kerja 37,5 jam kerja efektif diatur dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.


Pada pasal 4 ayat (3) sebagaimana dijelaskan pelaksanaan pembelajaran dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka. Sedangkan pada ayat 4 pelaksanaan pembimbingan dipenuhi oleh Guru bimbingan konseling dan guru tik dengan membimbing paling sedikit 5 rombel per tahun.


Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru diatur dalam pasal 4 ayat 7 sebagai berikut:

1. Wakil kepala satuan pendidikan
2. Ketua program keahlian satuan pendidikan
3. Kepala perpustakaan satuan pendidikan
4. Kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, teaching factory satuan pendidikan
5. Pemimpin khusus pada setan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu
6. Tugas tambahan yang lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan


Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa tugas tambahan tersebut di ekuivalensi 12 jam perminggu untuk guru mata pelajaran dan 3 rombel untuk guru pembimbingan tik dan bimbingan konseling. Sedangkan tugas tambahan untuk pembimbingan khusus di ekuivalensi dengan 6 jam tatap muka.


Sedangkan untuk tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan yang masih diakui diatur dalam pasal 6 ayat 1 sebagaimana berikut:

1. Wali kelas
2. Pembina OSIS
3. Pembina ekstrakurikuler
4. Koordinator PKB, PKG, BKK
5. Guru piket
6. Ketua LSP-P1
7. Penilai kinerja guru
8. Pengurus organisasi profesi guru
9. Tutor pada satuan pendidikan jarak jauh


Tugas tambahan tersebut di ekuivalensi dengan akumulatif paling banyak 6 jam tatap muka per minggu. Secara teknis tugas tambahan ini diatur secara rinci pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengatur tentang pemenuhan beban kerja kurang dari 24 jam dalam kondisi tertentu. Sedangkan untuk pembimbingan juga dikecualikan dengan kondisi kurang dari 5 rombel.


Beban kerja guru dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum merdeka mengacu pada keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 262/M/2022 tentang perubahan keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.

1. Beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum mengacu pada ketentuan peraturan per-UU yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.


2. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok sebagai berikut:
  • merencanakan pembelajaran atau pembimbingan
  • melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan
  • menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan
  • membimbing dan melatih peserta didik
  • melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru

3. Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan harus memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka perminggu dan paling banyak 40 jam tatap muka perminggu.


4. Penghitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dihitung dengan cara jam tatap muka dalam 1 tahun dibagi perminggu yang menghasilkan paling sedikit 24 jam tatap muka.


5. Pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.


Pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka

Untuk memenuhi kebutuhan beban jumlah jam maka harus memperhatikan struktur jumlah jam pada kurikulum merdeka. Jadi pelaksanaan kurikulum merdeka dapat tercapai apabila jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan.


Oleh karena itu, kepala satuan pendidikan harus menghitung kebutuhan guru berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur kurikulum merdeka. Jika dalam hal ini guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka perminggu berdasarkan struktur kurikulum merdeka, maka dapat diberikan;
  1. tugas tambahan (12 jam)
  2. tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan (akumulatif 6 jam)
  3. ditambah dengan tugas sebagai koordinator projek penguatan profil pelajar pancasila.

Tugas tambahan sebagai koordinator projek P5 dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per 1 rombel setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 jam tatap muka perminggu. paling banyak mengampu 3 rombel.





Comments

Popular posts from this blog

Verval PD 2022/2023 NISN Ganda

Update data Dapodik semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023 awal tahun ajaran baru sudah pasti tentunya membawa perubahan juga pada data peserta didik baru. Perubahan data pada peserta didik terutama terjadi pada data NISN dan NIK . Meskipun pada aplikasi Dapodik data peserta didik sudah dinyatakan valid namun untuk memastikan bahwa data peserta didik tersebut benar-benar valid anda bisa melihat validasi data siswa tersebut pada dua laman berikut: 1. Laman PD data  https://pd.data.kemdikbud.go.id/ 2. Laman Verval PD  https://vervalpdnew2.data.kemdikbud.go.id/ Kedua laman tersebut di atas adalah untuk kontrol kualitas data peserta didik. Laman PD Data melihat validasi integrasi data Dukcapil NIK dan NISN. Laman Verval PD untuk memperbaiki data peserta didik. Di semester awal tahun pelajaran 2022/2023 banyak operator sekolah yang masih merasa bingung 😕 dengan adanya residu NISN maupun NIK. Sebenarnya hal ini sudah biasa terjadi berulang-ulang setiap awal tahun pelajaran. Ba...

Info GTK 2022/2023 Periode Juli-Desember

Update Info GTK periode Juli - Desember 2022/2023 Semester ganjil triwulan 3 dan 4 pencairan sertifikasi tahun anggaran 2022. Setelah cutoff Dapodik pertanggal 31 Agustus untuk pemenuhan data anggaran BOS tahun 2023, selanjutnya yang harus dipersiapkan validasinya adalah data GTK yakni mapping beban kerja guru jam pembelajaran Dapodik untuk pemenuhan kebutuhan pencarian sertifikasi periode Juli - Desember 2022/2023. Alur tahapan tunjangan Profesi guru; 1. Tahapan pendataan Pengisian Dapodik: Pengisian data Dapodik khusunya untuk data GTK validasinya menjadi tanggung jawab antara pemilik data dan operator. 2. Tahapan Penerbitan SKTP Validasi data: Pastikan bahwa semua data guru valid. Info ke web status kesalahan data guru: cek laman ptk datadik dan laman Info GTK. Menunggu perbaikan data guru Menunggu usulan Dinas untuk penerbitan SKTP Cetak SKTP: Kirim ke Dinas sebagai bukti sudah SKTP. SKTP di unduh Dinas Proses menggunakan aplikasi sintum 3. Tahapan Pembayaran ASND dibayarkan daera...

PTK/GTK Baru Tidak Bisa Masuk Ke Dapodik Localhost

PTK/GTK Baru Tidak Bisa Masuk Ke Dapodik Localhost setelah melakukan tarik data dan sinkronisasi, meskipun juga telah melakukan uninstall aplikasi dapodik, apa penyebabnya?. Untuk menjawab permasalahan ini, perhatikan baik-baik proses dan prosedurnya. Penambahan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( PTK ) baru bagi satuan pendidikan swasta yang dibawah naungan yayasan dilakukan oleh operator yayasan sedangkan untuk satuan pendidikan negeri ditambahkan oleh operator dinas pendidikan melalui laman https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/site/index. Sebelum operator sekolah melakukan sinkronisasi atau tarik data untuk memasukkan data PTK baru ke aplikasi Dapodik localhost. Pastikan kedua prosedur tersebut dibawah: 1. Pastikan bahwa data PTK baru yang ada di laman https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/site/index statusnya sudah di setujui. 2. Pastikan bahwa data PTK baru yang ada di laman manajemen sekolah  https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/ sudah masuk pada data PTK terdaft...