IJ.COM

Melaui laman Info GTK Dirjen GTK mengeluakan surat edaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
Peraturan menteri tersebut mengatur tentang kewenangan mengajar guru dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikut salinan rinciannya :

1. Kewenangan mengajar guru pada jenjang TK (Lampiran I) terkait dengan :
a. Kesesuaian bidang/mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik; dan
b. Kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas TK.

Guru yang memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidik guru kelas TK, dapat pindah dan mengajar di TK sebagai guru kelas TK apabila memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGTK, PGPAUD, atau psikologi.

2. Kewenangan mengajar guru pada jenjang SD (Lampiran II) terkait dengan :

Kualifikasi Akademik Sarjana/Diploma Iv (S-1/D-Iv) Tertentu Yang Dapat Mengajar Sebagai Guru Kelas SD

Guru yang bersertifikat pendidik selain bersertifikat pendidik guru kelas SD, dapat pindah dan mengajar di SD sebagai guru kelas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Guru bersertifikat pendidik Bahasa Inggris (157) yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi. 
2. Guru bersertifikat pendidik guru kelas TK (020) yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi.
3. Guru pada jenjang SMP, SMA, dan SMK atau sederajat yang telah memiliki sertifikat pendidik tertentu, apabila memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) PGSD atau psikologi. 

Konversi Kode Sertifikat Pendidik Pada Bidang Studi/Mata Pelajaran Lainnya 

Guru yang memiliki kode sertifikat pendidik 061 yang mengajar di sekolah dasar harus melakukan konversi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika pada sertifikat pendidik tercantum nama bidang studi/mata pelajaran tertentu, maka guru perlu melakukan konversi kode sertifikat sesuai dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik; atau 
2. Jika pada sertifikat pendidik tidak tercantum nama bidang studi/mata pelajaran tertentu, maka kode sertifikat dikonversikan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendukung, yang disetujui oleh LPTK penerbit sertifikat pendidik.  Berikut nama bidang studi/mata pelajaran dan kode sertifikasi yang dapat dikonversi: Guru Kelas SD kode sertifikasi 027, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan kode sertifikasi 220

3. Kewenangan mengajar guru pada jenjang SMP (Lampiran III) terkait dengan :

Kualifikasi Akademik Sarjana/Diploma Iv (S-1/D-Iv) Tertentu Dapat Mengajar Sebagai Guru Mata Pelajaran 

Guru yang memiliki sertifikat pendidik dapat pindah dan/atau mengajar di SMP sebagai guru mata pelajaran apabila memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada jenjang SMP.

Konversi Kode Sertifikat Pendidik Pada Bidang Studi/Mata Pelajaran Lainnya Dan Bidang Studi Tik Khusus Lainnya 

1. Konversi Kode Sertifikat Pendidik pada Bidang Studi/Mata Pelajaran Lainnya
Guru yang memiliki kode sertifikat pendidik 125 yang mengajar di sekolah menengah pertama harus melakukan konversi dengan ketentuan sebagai berikut:

• Jika pada sertifikat pendidik tercantum nama bidang studi/mata pelajaran tertentu, maka guru perlu melakukan konversi kode sertifikat sesuai dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik; atau  
• Jika pada sertifikat pendidik tidak tercantum nama bidang studi/mata pelajaran tertentu, maka kode sertifikat dikonversikan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendukung, yang disetujui oleh LPTK penerbit sertifikat pendidik.

Berikut nama bidang studi/mata pelajaran dan kode sertifikasi yang dapat dikonversi:
Seni Budaya kode sertifikasi 217 
Keterampilan kode sertifikasi 227 
Bahasa Jawa kode sertifikasi 746 
Bahasa Madura kode sertifikasi 747 
Bahasa Sunda kode sertifikasi 748 
Bahasa Bali kode sertifikasi 750 
Bahasa daerah lainnya 749 Diperuntukan bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik selain Bahasa Jawa (746), Bahasa Madura (747), Bahasa Sunda (748), Bahasa Bali (750)

2. Konversi Kode Sertifikat Pendidik pada Bidang Studi TIK Khusus Lainnya
Guru yang memiliki kode sertifikat pendidik 527 yang mengajar di sekolah menengah pertama, harus melakukan konversi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendukung, yang disetujui oleh LPTK penerbit sertifikat pendidik.

Berikut nama bidang studi dan kode sertifikasi yang dapat dikonversi:
Rekayasa Perangkat Lunak kode sertifikasi524
Teknik Komputer dan Jaringan kode sertifikasi 525
Multi Media kode sertifikasi 526

4. Kewenangan mengajar guru pada jenjang SMA (Lampiran IV) terkait dengan :

Kualifikasi Akademik Sarjana/Diploma Iv (S-1/D-Iv) Tertentu Dapat Mengajar Sebagai Guru Mata Pelajaran

Guru yang memiliki sertifikat pendidik dapat pindah dan/atau mengajar di SMA sebagai guru mata pelajaran apabila memiliki kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada jenjang SMA.

Konversi Kode Sertifikat Pendidik Pada Bidang Studi/Mata Pelajaran Lainnya Dan Bidang Studi Tik Khusus Lainnya 

1. Konversi Kode Sertifikat Pendidik Pada Bidang Studi/Mata Pelajaran Lainnya

• Guru yang memiliki kode sertifikat pendidik 230 yang mengajar di sekolah menengah atas harus melakukan konversi dengan ketentuan sebagai berikut: a.   Jika pada sertifikat pendidik tercantum nama bidang studi/mata pelajaran tertentu, maka guru perlu melakukan konversi kode sertifikat sesuai dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik; atau
•  Jika pada sertifikat pendidik tidak tercantum nama bidang studi/mata pelajaran tertentu, maka kode sertifikat dikonversikan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendukung, yang disetujui oleh LPTK penerbit sertifikat pendidik.

Berikut nama bidang studi/mata pelajaran dan kode sertifikasi yang dapat dikonversi:

Mekanisme Pengajuan Konversi

Pengajuan konversi diusulkan oleh Guru kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengajuan konversi kepada LPTK penerbit sertifikat pendidik tersebut melalui aplikasi Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Apabila konversi kode sertifikat disetujui oleh LPTK, maka LPTK menerbitkan surat persetujuan konversi kode sertifikat kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk diserahkan kepada guru yang bersangkutan.

Download Perubahan Permendikbud Nomor 16 th 2019 ttg Penataan Linierits Guru Bersertifikat Pendidik

"Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Pendidikan yang baik dan bermutu merupakan aspek kunci dalam pengembangan mutu sumber daya manusia." (Puspendik).

Apa itu AKSI, untuk apa aksi Puspendik?. Apa manfaat serta bagaimana pelaksanaannya?. Bagaimana cara menjalankan aplikasi AKSI Puspendik 2019?. Download modul AKSI for school untuk guru dan siswa.

Wacana penerapan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)

Apa itu AKSI?

Panduan dan petunjuk penggunaan aplikasi BPOPP (RKAS-BPOPP) ini di salin dari modul aslinya sebagai panduan Installasi Aplikasi BPOPP secara online. Sebelum melakukan isntalasi Aplikasi BPOPP Versi Desktop untuk windows perhatikan minimal spesifikasi komputer : Windows 7 atau windows 10, Net Framework 3.5, RAM 2GB Hard disk 20GB.

Proses Installasi BPOPP

Sebelum melakukan proses installasi aplikasi BPOPP versi 1.0.1 Anda haru melakukan download installer aplikasi di website https://bpopp.disdikjatim.com. Silakan lakukan download installer pada menu DOWNLOAD

Setelah melakukan download, simpan dan file tersebut pada computer Anda, file tersebut bernama rkasbpopp.exe.  Install aplikasi dengan klik 2 kali atau klik kanan trus Run as administrator. Akan tampil proses installasi.

Pilih lokasi installasi program di simpan, disarankan untuk menyimpan file installasi di Program Files, (C:\Program Files\bpopp) klik next untuk melanjutkan proses installasi.

Langkah selanjutnya memilih default lokasi icon aplikasi (centang checkbox), pilih Next untuk melanjutkan. Klik Install untuk melakukan proses installasi, proses installasi akan berjalan tunggu beberapa saat sampai selesai. Proses installasi sudah selesai klik finish untuk mengakhiri, otomatis aplikasi akan dijalankan.

Menjalankan Aplikasi BPOPP

Tentang program BPOPP disdik jatim.
Apa itu BPOPP?
Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) merupakan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Nawa Bhakti Satya yang ke tiga yaitu Jatim Cerdas dan Sehat yang dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang perasional personalia dan non personalia bagi SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan BPOPP

Sebagai Biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah, baik personalia maupun nonpersonalia.

Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Sasaran BPOPP

SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat harus sudah memiliki ijin operasional, terdata dalam Dapodik, dan berstatus terakreditasi serta harus mengajukan proposal bantuan.

Besaran Dana BPOPP

Besaran dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan pada SMA dan SMK, per siswa per bulan, disesuaikan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 120/71/101/2017 tanggal 5 Januari .

Pengelolaan BPOPP

1. Biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah;
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
3. Pengelolaan dilakukan mengikutsertakan guru dan komite sekolah serta wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

• Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
• Melakukan evaluasi tiap tahun; dan
• Menyusun Rencana Kerja dengan ketentuan

Persiapan dokumen dan data untuk Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 sebagaimana yang di informasikan dalam laman Dapodikdasmen bahwa akan terdapat beberapa pembaruan yang cukup besar pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 saat ini.
Perubahan tersebut menyangkut data Sarpras yang akan semakin lebih rinci dalam pengolaannya. Data atribut peserta didik yang dulunya mewajibkan menginput data NIK (Nomor Induk Keluarga) pada versi ini mewajibkan mengentri data Nomor Kartu Keluarga (KK).

Mengentri data KK juga harus diwajibkan pada GTK, sedangkan untuk GTK yang menjabat tugas tambahan Kepala Sekolah juga wajib memasukkan data Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Untuk melihat informasi NUKS silahkan lihat di http://lppks.kemdikbud.go.id/nuks/

Sepertinya tugas operator sekolah dengan aplikasi Dapodikdasmen versi 2020 akan semakin berat karena harus menginput data baru nomor KK pada setiap peserta didik baru maupun yang lama, Belum lagi data sarpras. Selain informasi kondisi ruang, informasi tambahan yang diharapkan diisi dari sekolah adalah ukuran dari setiap komponen bangunan.

3 komponen data yang harus fix adalah 1. Sarpras, 2. data peserta didik, serta 3. data guru dan tenaga kependidikan. Berikut lebih rincainya dokumen data yang harus dipersiapkan seperti salinan asli dari laman Dapodikdasmen.

1. DATA SARANA PRASARANA

Seiring pemanfaatan data Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk program pendidikan, kebutuhan informasi Sarpras semakin berkembang. Pembaruan data Sarpras diharapkan dapat mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan serta transaksional yang menggunakan data Sarpras. Pembaruan pada data Sarpras ini paling signifikan. Data Sarpras akan lebih dirinci dan dibagi dalam tiga submenu, yaitu:

1. Tanah & bangunan
Pendataan Sarpras yang sebelumnya mendata ruangan-ruangan yang ada di sekolah kini akan lebih berkembang. Sekolah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa data tanah serta bangunan yang digunakan oleh ruangan tersebut.

• Tanah

Data tanah yang sebelumya ada pada menu sekolah, kini akan berpindah pada menu Sarpras. Selain data luas tanah yang telah diisi sebelumnya, informasi terkait tanah diharapkan dapat memuat ukuran serta dokumen kepemilikan.

• Bangunan

Data bangunan akan dikelompokkan berdasarkan lokasi tanah. Pada data bangunan diharapkan dapat memuat informasi jumlah lantai pada sebuah bangunan, kepemilikan, serta ukuran setiap komponen bangunan.

2. Ruang
Menu Ruang memuat data prasarana pada aplikasi versi sebelumnya. Pada menu ruang data akan dikelompokkan menjadi beberapa ruang utama dan ruang penunjang. Data ruang akan terhubung dengan data bangunan, dimana diharapkan akan diketahui jumlah ruangan pada sebuah bangunan. Selain informasi kondisi ruang, informasi tambahan yang diharapkan diisi dari sekolah adalah ukuran dari setiap komponen bangunan.

3. Alat, Angkutan dan Buku
Menu ini berisi data sarana yang dikelompokkan menjadi 3 komponen utama yaitu:

• Alat

Menu alat berisi data peralatan pendidikan yang berada pada setiap ruang. Data ini dikelompokkan berdasarkan jenis alat dan diharapkan diketahui berapa jumlah dan kondisi alat di setiap ruang.

• Angkutan

Pembaruan data sarana salah satunya yaitu pendataan data angkutan. Data angkutan berisi data kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk operasional sekolah. Informasi yang diminta adalah berupa jenis angkutan serta kepemilikan dan dokumen kendaraan.

• Buku

Referensi buku baik jenis buku teks dan buku non-teks semakin diperkaya. Sekolah diharapkan dapat mengisi dengan lengkap informasi buku, jumlah, status kelaikan serta lokasi buku berada.

2. DATA PESERTA DIDIK

Pembaruan selanjutnya pada menu Peserta Didik, yaitu ada penambahan atribut baru dan mengingatkan kembali informasi terkait prosedur mutasi dan kelulusan.

1. Nomor Kartu Keluarga (KK)
Sekolah untuk segera melakukan sosialisasi agar peserta didik mempersiapkan data Nomor Kartu Keluarga (KK).

2. Peserta Didik Tidak Lulus
Sesuai informasi sebelumnya bahwa proses kelulusan untuk peserta didik tingkat akhir, yaitu kelas 6, 9 dan 12 akan dilakukan oleh Admin Dapodik Pusat secara otomatis oleh sistem.

Bagi peserta didik yang tidak lulus, prosedur yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membatalkan status kelulusan data peserta didik yang tidak lulus tersebut melalui Manajemen Dapodikdasmen untuk Dinas Pendidikan.

3. Peserta Didik Mutasi
Untuk peserta didik yang mutasi ke sekolah lain pada semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020 ini, proses mutasi pada Dapodik dilakukan setelah Aplikasi Dapodikdasmen versi 2020 dirilis dan sudah melakukan sinkronisasi dengan versi baru tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pemetaan siswa mutasi ke dalam rombel.

3. DATA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK)

Pembaruan selanjutnya adalah pada menu GTK, yaitu adanya penambahan atribut baru berupa:

1. Nomor Kartu Keluarga (KK)
Sekolah untuk segera melakukan sosialisasi agar GTK mempersiapkan data Nomor Kartu Keluarga (KK).

2. Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS)
Penambahan atribut nomor KK dan NUKS ini dilakukan untuk mengakomodasikan kebutuhan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi, pembinaan GTK serta perumusan kebijakan serta mendukung transaksional GTK berbasis data Dapodik.

Sembari menunggu dirilisnya Dapodikdasmen versi 2020, segera siapkan dokumen-dokumen dan data yang dibutuhkan untuk selanjutnya diinput ke dapodik untuk kelancaran proses pendataan.

Seperti yang Bapak/Ibu guru ketahui bahwa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) merupakan perangkat wajib yang harus dimiliki dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam hal ini, saya ingin berbagi dengan Anda mengenai administrasi guru yakni buku kerja 1 dan buku kerja 2 dalam bentuk file doc.
Administrasi guru dalam bentuk buku 1 dan buku 2 ini hanya saya rekomendasikan bagi guru yang belum memilikinya. Jika bapak/Ibu guru sudah memilikinya silahkan abaikan saja. Atau bahkan jika terpaksa di download pun boleh sebagai bahan koleksi. 😁😁😁

Saya tidak menyediakan link download RPP secara langsung melalui blog ini. Namun saya merekomendasikan kepada Anda untuk medownload RPP komplit untuk semua jenjang (SMA) kelas 10,11,12 K-13 Revisi 2018, (SMP) kelas 7,8,9 K-13 Revisi 2018, serta (SD) kelas 1,2,3,4,5,6 K-13 Revisi 2018 bahkan untuk perangkat Paud/TK Melalui blog WadahGuru.com.

Berikut isi file dari buku kerja 1:

1. cover
2. silabus
3. Penetapan Indikator Pencapaian Kompetensi
4. Analisis Keterkaitan KI dan KD dengan IPK dan Materi Pembelajaran
5. Analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
6. Analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
7. Pemetaan Kompetensi dan Teknik Penilaian
8. FORMAT KKM EXCEL
9. Analisis Alokasi Waktu
10. Analisis Kompetensi
11. RPP

Meneruskan informasi dari Direktorat Jenderal guru dan tenaga kependidikan Kemdikbud melalui surat edaran nomor : 5229/B.BI.3/GT/2019 pertanggal 17 Juli 2019 tetang pengajuan usulan kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar diketahui bagi guru yang akan mengajukan pemberkasan inpassing tahun 2019/2020 melalui Po Box. (cap pos) baik untuk tingkat TK, SD, SMP maupun SMA, SMK serta SLB akan dilakukan penutupan.
Penutupan PO Box karena akan adanya perubahan kebijakan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS untuk anggaran tahun 2019/2020 mendatang. Berikut informasi lebih lengkapnya yang kami salin dari surat resminya.

1. Berkas usulan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi GBPNS yang dikirim melalui :

• PO Box. 4644 JKP 10046 TK telah ditutup sejak tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana surat edaran direktorat pembinaan guru dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas nomor 462/B2.3/KP/2016. Berkas usulan yang masuk sampai dengan tanggal 1 desember 2016 (cap pos) tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• PO Box. 1316 JKS 12013 untuk guru SD dan SMP, dan PO Box. 1050 JKS 12010 untuk guru SMA, SMK, dan SLB akan ditutup secara permanen tanggal 30 Juli 2019. Berkas usulan yang masuk sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 (cap pos) tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Implementasi Muatan/Mata Pelajaran Informatika Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA).
Posting ini hanya mengambil beberapa cuplikan dari isi Pedoman Implementasi Muatan/Mata Pelajaran Informatika Kurikulum 2013. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa mendownload filenya pada tautan yang ada dibawah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengakomodasi kebijakan diselenggarakannya Informatika sebagai muatan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan sebagai mata pelajaran(mapel) Informatika pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). (Desember 2018).

Pedoman ini ditulis dengan tujuan agar dapat membantu semua pemangku kepentingan agar:

1. Memahami  pengertian,  ruang  lingkup,  dan  kedudukan  Informatika  pada pendidikan dasar dan menengah;
2. Memahami konsep Informatika, muatan,dan perangkat kurikulumnya;
3. Memahami proses pembelajaran yang diharapkan akan dilaksanakan;
4. Mengetahui kriteria sekolah pelaksana mapel Informatika;dan
5. Memahami prinsip, tahapan, dan strategi implementasi muatan/mapel Informatika di sekolah.

Penyampaian Muatan Informatika Perjenjang Pendidikan

Muatan Informatika Jenjang SD/MI

Strategi Implementasi

Seleksi pelaksanaan program keprofesian guru dengan pola PPG PAI tahun 2019/2020 sangat selektif jika dibandingkan dengan seleksi program keprofesian guru dengan pola PLPG.

Berdasarkan hasil FGD dan aturan LPTKIN selaku penyelenggara PPG PAI menekankan kepada seluruh Peserta PPG PAI 2019 agar benar-benar aktif komunikatif dan tentunya tidak menyianyiakan waktu PPG 6 Bulan yang ditempuh.

Persiapan pemutakhiran Dapodik tahun ajaran baru 2019/2020 merupakan proses periodikal sistem yang dilakukan aplikasi Dapodikdasmen setiap tahun mengikuti periodikal sekolah. Lakukan input data siswa baru kelas 1 (SD) , 7 (SMP), 10 (SMA/SMK)  hanya diperbolehkan di aplikasi Dapodik versi 2020 mendatang.
Seperti tahun sebelumnya, data tersebut dipersiapkan untuk digunakan sebagai input data pendataan aplikasi sistem Dapodik versi 2020 semester 1 tahun ajaran 2019/2020.

Seperti yang Bapak/Ibu guru ketahui bahwa (KTSP) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum 2006 atau Kurikulum 2013) adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).
Penyusunan dokumen KTSP mengikuti prosedur yang logis, dan sistematis (baca Permendiknas masing-masing Nomor 22 Tahun 2006, dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP).

Prosedur ini perlu diikuti bukan saja deskripsi tugas tiap komponen terkait menjadi jelas, tetapi juga agar setiap sekolah/madrasah yang tidak terlibat langsung dalam tim pengembangan memahami arah perencanaan yang ditetapkan.

Dengan demikian perlu ditentukan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah/Madrasah (TPK S/M), pengerja analisis konteks, pengkaji delapan standar pendidikan, penyusun draf dokumen, dan dokumen akhir, penghitung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran, perevisi, dan pensosialisasi KTSP.

Dalam hal ini, saya tidak membahas KTSP 2019/2020 secara substansi karena Bapak/Ibu guru lebih memahami. Hanya saja saya ingin menyampaikan bahwa setiap tahun ajaran baru KTSP mengalami revisi atau jika terjadi pergantian kepala sekolah, Dinas Penndidikan Provinsi akan meminta dokumen KTSP lengkap (Buku I, Buku II dan Buku III) untuk divalidasi dan disahkan kemudian dikirim lagi ke sekolah/madrasah.

Download materi workshop KTSP dokumen Buku I, Buku II dan Buku III

Sebenarnya judul yang asli adalah Informasi surat edaran dinas pendidikan penprov tentang penyusunan Dokumen KTSP 2019/2020 K-13 (Revisi 2018) K-13 (Revisi 2016).

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Setiap satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK untuk memperhatikan ketentuan tentang penyusunan Dokumen KTSP sebagai berikut :

1. Sekolah disarankan membuat Dokumen KTSP sesuai kurikulum yang berlaku
2. Pengawas Pembina sebagai validator melakukan validasi dokumen mengacu instrumen validasi yang tersedia dengan cara memberi tanda √ pada kolom ada/tidak. Apabila terdapat kekurangan maka dicatatkan dikolom keterangan kemudian pada kolom tersebut ditanda tangani. Apabila terdapat kekurangan maka dicatatkan pada kolom keterangan kemudian pada kolom tersebut ditandatangani (kolom catatan harus diisi sebagai rekomendasi pengawas kepada kepala sekolah terkait dengan perbaikan yang harus dilakukan)
3. Dokumen KTSP yang telah dibuat selanjutnya diserahkan ke Dinas PenProv melalui Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan masing-masing sekolah dilampiri :

• Lembar instrumen validasi Dokumen KTSP dari pengawas pembina sebagai validator yang telah ditandatangani petugas validasi dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat serta distempel;
• Lembar Penetapan yang telah diparaf Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota;
• Softcopy dokumen KTSP lengkap (Buku I, Buku II dan Buku III) dalam 1 (satu) CD

Sampai saat ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) hanya menyiapkan aplikasi entri data untuk absesnsi kehadiran guru disekolah melalui aplikasi hadir GTK. Aplikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan Pemda/Dinas Pendidikan dan serta satuan pendidikan sekolah/madrasah untuk memastikan kehadiran guru yang akan dibayarkan tunjangan profesinya.
Kemendikbud mengatakan bahwa untuk tahun ajaran 2019/2020 absensi guru (DHGTK) akan diberlakukan resmi online secara nasional dengan menggunakan sidik jari (finger print) untuk semua guru, baik yang berada di sekolah negeri maupun sekolah swsasta.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan akan memantau secara sistem daftar hadir guru dan tenaga kependidikan tersebut tujuannya adalah agar Kemendikbud mengetahui apakah guru tersebut benar-benar bekerja selama 8 jam sehari atau memenuhi beban kerja 24 jam perminggu atau tidak sebagai pemenuhan tunjangan profesinya.

Sementara belum ada sanksi bagi guru yang tidak memenuhi 8 jam sehari atau 24 jam perminggu dalam tatap muka, namun yang pasti tunjangan TPG bagi guru yang sudah sertifikasi tidak akan disalurkan.

Pemerintah juga sedang mengusahakan sistem online finger print yang otomatis bisa di cek ditingkat pusat. Pemberlakuan DHGTK sesuai dengan permendikbud nomor 33 tahun 2018. Namun pemakaian DHGTK secara online mapun yang terkoneksi dengan finger print belum diberlakukan untuk daerah yang sulit menjangkau jaringan internet tidak diwajibkan.

Penggunaan aplikasi DHGTK ini terkait dengan beban kerja guru, dimana guru harus memenuhi 24 jam perminggu dalam tatap muka mengajar. Hal ini juga sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Sementara untuk tugas beban guru yang lainnya bisa dikonversi dengan jumlah siswa seperti membimbing siswa untuk guru BK, termasuk guru yang memberikan pengarahan untuk menjadi pembina sekolah maupun pelatih organisasi sekolah.

Baik sekolah Negeri maupun Swasta yang sudah memilik sarana dan prasana yang memadai diwajibkan memakai finger print yang terkoneksi dengan DHGTK. Sedangkan biaya Aplikasi finger print bisa dialokasikan dari biaya BOS.

Baca juga Membuat ID Billing, Pembelian Paket Bundling GEISA dengan Dana BOS

Sementara ini aplikasi finger print yang terkoneksi dengan Dapodik adalah Geisa online. Meskipun penggunaan aplikasi finger print yang lain bisa dipakai, langkah amannya menggunakan finger print aplikasi geisa client online karena secara teknis panduan instalasinya sudah disediakan secara lengkap. https://geisa.online/

Meskipun kita menganggap hal tersebut diatas hanya sebatas wacana, kita tidak tau arus dari perubahan-perubahan permendikbud terbaru kedepannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut jika benar-benar diberlakukan untuk tahun ajaran baru 2019/2020, jika sekolah Anda termasuk kategori kapasitas wajib memakai finger print maka segera persiapkan lebih awal jika belum menggunakan.

Terlepas dari lemahnya aplikasi DHGTK ketika diakses, pemanfaatan finger print juga sangat membantu dan meringankan pekerjaan operator untuk entri daftar kehadiran guru setiap harinya.

Upaya mengembangkan budaya literasi sesungguhnya telah dilakukan sejak lama, antara lain melalui ‘gerakan ayo membaca’ yang dicanangkan pemerintah. Pengembangan budaya literasi untuk siswa pun telah menjadi perhatian pemerintah hal ini tertuang dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
Kurikulum 2013 sangat menekankan kompetensi anak dalam membaca dan menulis melalui pembelajaran berbasis teks, kurikulum ini tidak mematok target minimal buku yang harus dibaca siswa. Dilihat dari sisi ini, tampak kegamangan Kurikulum 2013. Secara berpikir sederhana pun tentu dapat dipahami bahwa jika siswa dituntut mampu memproduksi tulisan, maka tentu mereka harus banyak membaca.

Literasi sangat penting bagi siswa karena keterampilan literasi akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mereka dan kehidupannya. Keterampilan literasi yang baik akan membantu siswa dalam memahami teks lisan, tulisan, maupun gambar/visual, oleh karena itu pengembangan literasi siswa dalam pembelajaran selalu dilakukan secara terpadu antara kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Oleh karenanya dalam mendukung gerakan litersi nasional tersebut, Big Book Biologi untuk siswa kelas 10,11,12 SMA/MA (mengutip prakatanya) hadir sebagai solusi siswa untuk menghadapi ulangan harian, ujian tengah semester dan akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, hingga seleksi masuk perguruan tinggi (SBMPTN), serta seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri.

Big Book Biologi ini juga disusun untuk meperkaya bahan kepustakaan ilmu biologi pada tingkat SMA/MA sederajat. Selain itu buku ini bertujuan untuk mempermudah pengajar dan siswa dalam mempelajari ilmu biologi.

Konsep Big Book Biologi ini juga disusun sesederhana mungkin, dilengkapi dengan beberapa rumus praktis, contoh soal dan pembahasan, serta penyelesaian soal dengan trik solusi smart.

Big Book Biologi SMA/MA kelas 10, 11, 12 metode terbaik meraih nilai ujian 9 atau bahkan 10

Jika Bapak/Ibu guru membutuhkan silahkan download Big Book Biologi Untuk Literasi Siswa 10,11,12 SMA/MA. Sebagai tambahan informasi file Big Book Biologi ini sebanyak 706 halaman dengan sebesar 2.Mb, Isi buku ini kumpulan lengkap ringkasan materi, kumpulan lengkap rumus praktis, soal dan pembahasan, latihan dan evaluasi soal mandiri (1060 soal).

Semoga bermanfaat.

Segera Verval data mapel PKP Anda sesuai kompetensi atau tugas mengajar semester ini atau sertifikasi yang anda miliki berbasis kurikulum 2013 (K13) di aplikasi Sim PKB guru pembelajar online karena sesuai dengan informasinya yang akan digunakan untuk mendukung program Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019.
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi Higher Order Thinking Skills (soal HOTS).

Ditjen GTK sebelumnya mengembangkan program PKB dengan tolok ukur pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk meningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik dan profesional. Namun program PKP lebih difokuskan pada upaya mencerdaskan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Program ini merupakan bagian dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Begitu pentingnya, guru dan tenaga kependidikan pada program PKP ini menuntut seluruh guru terdaftar dan terlibat aktif di komunitas PKG/KKG/MGMP/MGBK sesuai jenjang masing-masing.

Langkah verval data mapel PKP 2019

1. Login https://app.simpkb.id/
2. Pilih nama mapel utama Anda
3. Simpan

Jika ada perbaikan atau penyesuaian yang baru Anda dapat memperbaiki melalui "Menu Profilku".

Berkaitan dengan PKP 2019 ini, Anda bisa mempelajarinya dengan lengkap download filenya dibawah ini:
1. Buku Pedoman PKP
2. Buku Juknis PKP
3. Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi Pada Keterampilan HOTS
4. Buku Pegangan Pembekalan NaraSumber Nasional/Instruktur Nasional/Guru Inti PKP
5. Buku Pegangan Penilaian HOTS FKG IPS

Seperti PPDB yang dilakukan dengan sistem zonasi, pelaksanaan Program PKP pun mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta pemerataan mutu pendidikan.

Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.

Untuk menyambungkan informasi secara resmi dari laman https://unp.kemdikbud.go.id/ mengenai (UNP) Ujian Nasional untuk Perbaikan tahun 2019, barangkali ada siswa Peserta UN Tahun Pelajaran 2017/2018 atau 2018/2019 pada jenjang SMA/MA, SMK/MAK sederajat dan program Paket C/Ulya yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan (nilai UN kurang dari atau sama dengan 55,0) bisa mendaftar karena pertanggal 1 s/d 13 Juli 2019 sudah dibuka sedangakan untuk pelaksanaan UNP pada tanggal 27 s.d 30 Juli 2019.
Calon peserta mendaftarkan diri secara langsung ke satuan pendidikan yang telah ditunjuk oleh dinas pendidikan provinsi. Untuk melihat lokasi ujian UNP silahkan langsung ke laman resminya, Anda bisa melihat Kab/Kota penyelenggara maupun sekolah pelaksana. Seperti tahun kemarin, calon peserta tidak harus mendaftarkan diri di kabupaten/kota atau provinsi asal peserta.

Prosedur Pendaftaran UNP 2019

Dari cerita seorang guru biologi yang ngotot katanya data info GTK nya sudah valid tapi kenapa sekarang tidak juga diterbitka SKTP nya. Ujung-ujungnya bakal hangus nih pencairan TPG nya untuk triwulan I bulan Januari dan triwulan II  bulan Juni.

Yah, kasihan juga kalau sampai tidak mendapatkan haknya, jadi itung-itung bantu barangkali masih ada kesempatan untuk cary over tunjangan profresi. Saya coba tanya berapa jumlah jam mengajarnya, beliaunya bilang 22 jam untuk mapel serta 2 jam tugas tambahan wali kelas, serta 2 jam untuk tugas tambahan pembina pramuka. Jadi kalau di total memang sudah memenuhi JJM Dapodik karena sudah 26 jam.

Nah, yang menjadi masalah kan, valid tapi tidak terbit SKTP. Sebenarnya, baru kemarin saya menulis cara cek validasi info GTK 100 persen valid, Anda bisa membacanya melalui tautan tersebut. Yup, meskipun tulisan tersebut agak sedikit membigungkan karena memang ditulis langsung tanpa melalui format dan edit barangkali saja bisa membantu😏.

Selanjutnya untuk memastikan kebenaran data guru tersebut, saya minta ditunjukkan login info GTK nya. Memang betul, saya cek status validasi tunjangan profesinya VALID, tidak ada yang merah pada keterangan verifikasi data tunjangan profesinya.

Scrool kebawah lihat JJM sekolah induk benar 22 jam, namun pada jam tugas tambahan ekuivalen 0 artinya untuk tugas tambahan wali kelas dan pembina pramuka tidak diakui sehingga pada tabel record tugas tambahan tidak muncul.

Untuk memastikan jam tugas tambahn benar-benar valid dan diakui, caranya pada menu "Cek Tugas Tambahan" harus dilihat. Apa yang terjasdi? hasilnya seperti gambar dibawah ini.
Anda bisa melihat bahwa Status Tugas Tambahan: Tidak valid. Meskipun Anda mengusulkan ke operator simtun dinas, mereka juga tidak akan berani mengusulkan penerbitan SKTP karena memang kurang dari 24 jam.

Bagaimana langkah mengatasinya?

Disini saya lihat indikasi salahnya ada pada jam tugas tambahan yang dobel. Coba Anda silahkan baca Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan serta Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Karena terdapat tugas tambahan yang ganda, akhirnya coba saya pakai pembina pramuka dan membuang wali kelasnya dan ternyata valid 24 jam. Terhitung 12 hari dari hasil sinkron terakhir, yang membuat bahagia katanya sudah terbit SKTP nya, artinya ada harapan TPG nya cair meskipun nantinya terlambat.

Jika kasus tersebut ada kemiripan dengan milik Anda mungkin cara tersebut diatas bisa dicoba. Semoga berhasil.

Seperti yang sudah mafhum oleh Bapak/Ibu, (PLS) Pengenalann Lingkungan Sekolah merupakan kegiatan pertama masuk Sekolah bagi siswa baru untuk mengenalkan lebih dalam mengenai sekolah yang akan ditempati.

Seperti pengenalan program-program sekolah, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah. Dengan demikian siswa baru dapat mengenali potensi dirinya, bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya dengan baik, bisa tumbuh motivasi, semangat, dan cara belajar efektif.
Pelaksanaan Pengenalan Ligkungan Sekolah (PLS) untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 sesuai dengan kalender pedidikan nasional jatuh pada taggal 15, 16, 17 Juli 2019. Terkait dengan hal itu, Kemdikbud megeluarkan surat edaran Nomor :6197/D.D4/PD/2019 tentang Pengenalan Ligkungan Sekolah (PLS) tahun 2019 untuk dijadikan sebagai acuan pihak sekolah dalam rangka melaksanakan PLS tersebut dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Kegiatann PLS dilaksaakan berpeoman pada Peraturan Mennteri Pendidikann dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Ligkungan Sekolah bagi siswa baru.
2. Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan PLS.
3. Pelaksanaan PLS, agar didahului dengan menghadirkan orang tua/wali peserta didik baru disekolah untuk diberikan penjelasan tentang profil sekolah, dan selanjutnya secara simbolis menyerahkan peserta didik baru kepada pihak sekolah.
4. PLS dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan PLS dan pelaksanaannya diatur oleh setiap Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan jam belajar di sekolah..
5. Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi dalam PLS.
6. Apabila dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah terjadi pelanggaran, dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menghentikan kegiatan PLS dan memberikan sanksi sesuai Permendikbud Nomor 18 tahun 2016 pasal 7 dan 8.

Juknis Sesuai SE Kemdikbud 2019

Materi Kegiatan PLS 2019/2020

Materi dan kegiatan PLS bisa mengacu pada Permendikbud Nomor 18 tahun 2016 pasal 2 ayat 3, 4 dan 5.