IJ.COM

Repost gerbang kurikulum : Pandemi Covid-19 telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai kedaruratan kesehatan dan bencana nasional non-alam. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan.

Setidaknya ratusan ribu sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19, sekitar 68 juta siswa melakukan kegiatan belajar dari rumah, serta sekitar 4 juta guru melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Berdasarkan data covid19.go.id (per 3 Agustus 2020), saat ini terdapat sekitar 57% yang berada di dalam zona merah dan zona oranye. Sementara itu, sekitar 43% yang berada di dalam zona kuning dan zona hijau.

Guna memastikan hak belajar setiap anak terpenuhi, Kemendikbud telah menghadirkan beberapa inisiatif untuk mendukung pelaksanaan belajar dari rumah sesuai arahan Presiden.

Cara tambah PTK baru untuk guru swasta dan negeri melalui laman http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk namun sebelum memulai mengakses laman terebut bagi sekolah swasta dibutuhkan penugasan sebagai Operator Yayasan bagi Yayasan Pendidikan. sedangkan untuk sekolah negeri dibutuhkan penugasan sebagai Operator GTK bagi Dinas Pendidikan. Jika belum memiliki akun OP yayasan silahkan daftar disini. Untuk Approvalnya silahkan tunggu 2x24 jam.

Setelah disetujui silahkan akses vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk untuk memulai menambahkan PTK baru. Berikut adalah Panduan Tambah PTK Baru swasta dan Negeri.

Mekanisme dan prosedur penambahan pendidik dan tenaga kependidikan baru di sekolah induk.

1. Satuan Pendidikan

1. Menyiapkan dokumen persyaratan untuk proses tambah PTK Baru ke dinas pendidikan/yayasan pendidikan;
2. Menarik data PTK Baru dari Manajemen Dapodik melalui proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik;
3. Merekam data rinci PTK Baru melalui aplikasi Dapodik; dan
4. Mengirimkan data rinci PTK Baru ke Pusat melalui proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik.

Alur tambah PTK baru (sekolah negeri) langkah ke 1 - 8

Dasbor tambah PTK baru

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Era The New Normal dituangkan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2020 tentang Ujicoba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Timur, yang memuat beberapa hal diantaranya:

1. Adanya keinginan dan antusiasme yang tinggi dari siswa dan orang tua/wali siswa, agar siswa dapat segera kembali belajar di sekolah masingmasing;
2. Ujicoba pembelajaran tatap muka di sekolah pada jenjang SMA/SMK/SLB dilakukan secara terbatas dan hati-hati dengan menjadikan prinsip keselamatan jiwa dan raga seluruh warga belajar beserta keluarganya sebagai prinsip utama, melalui penerapan sepenuhnya protokol kesehatan penyebaran Covid-19;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi di Wilayah Kabupaten/Kota bersama Kepala SMA/SMK/SLB akan berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Tugas Covid-19 setempat terkait dengan rencana ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan fasilitasi;
4. Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama menjaga marwah institusi pendidikan dengan menghindarkan sekolah dari stigma negatif (negative framing) oleh media massa dan media sosial;
5. Ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB akan dilaksanakan melalui perpaduan dengan pembelajaran dari rumah dalam jaringan/online dan luar jaringan/offline, sehingga siswa akan dijadwalkan secara bergantian untuk hadir di sekolah;
6. Jadwal ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 18 Agustus 2020 sesuai kondisi dan kesiapan sekolah masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan serta mengindahkan sepenuhnya hasil koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Tugas Covid-19 setempat.

Kalau dilihat pada pembaharuan dan perbaikan dapodik versi 2021.a pada poin 7 [Perbaikan] Bugs fixing fitur penambahan/perubahan Akun GTK maka OPS sudah tidak bisa melakukan perubahan di dapodik localhost. Masalah ini biasanya menyebabkan pada PTK bersangkutan akan mengalami kendala masuk akun.

Untuk mengatasi hal ini bisa dilakukan pada manajemen OP Dinas dengan cara reset/replace akun kemudian OPS melakukan tarik data/sinkron. Masalah PTK ini kemarin sudah dibahas pada Tanya Dapodik sesi Penugasan dan Pembaharuan Data PTK Manajemen PTK.

Berikut beberapa pertanyaan dan jawaban yang bisa kami tuliskan kembali.

Bagaimana cara menghapus / menonaktifkan salah satu akun PTK (ganda) yang sudah terlanjur diverifikasi?

Untuk menggantimaupun menghapus  email akun PTK yang sudah terverifikasi adalah dari manajemen Dapodik dinas pendidikan. Setelah dilakukan replace email maka akan diminta verifikasi lagi untuk email yang baru.

Akun PTK OPS terverifikasi menggunakan email admin padahal di akun sekolah PTK tidak menggunakan email admin?

Akun OPS yang masih yang terverifikasi dengan email admin ada beberapak kronologi yang menyebabkannya:

1. Saat verifikasi akun memungkinkan untuk direplace emailnya kalau saat direpalce maka otomatis username tersebut akan direpalce dengan email yang baru dan terverifikasi.

2. Adanya dobel peran dengan satu username, OPS juga merangkap sebagai PTK sehingga memungkinkan login sebagai PTK dan OPS sehingga identitasnya masih terbaca sampai sekarang kalau belum dihapus dari manajemen dinas. Solusinya adalah lapor ke manajemen Dinas.

Muncul Kepala sekolah lama di akun sp.datadik, sedangkan akun kepala sekolah baru terdapat dobel?

Silahkan hapus penugasan PTK tersebut, sedangkan untuk akun ptk yang rolenya dobel biarkan seperti itu dulu yang perlu dipastikan adalah PTK di dapodik hanya ada satu.

Email dipakai oleh dua PTK bagaimana cara mengatasinya?

Kordinasikan dengan Dinas untuk direplace salah satunya.

Data PTK di dapodik ada, di sp.datadik bagian akun tidak ada, untuk tambah akun nama PTK tidak ada, sedangkan dibagian menu PTK namanya ada. Masalahnya masuk ke link akun PTK tidak bisa login?

Silahkan kordinasikan dengan OP dinas pendidikan karena OP dinas yang mengerti riwayat dari PTK bersangkutan.

Bagaimana cara menambah guru baru dan menarik guru mutasi dari manajemen dapodik sekolah?

Menambah guru baru melalui verval PTK. Untuk guru untuk saat ini sifatnya bukan tarik menarik tetapi lebih pada penugasan, sedangkan yang melakukan penugasan guru adalah dinas pendidikan setempat. Sahkan kordinasikan dengan dinas pendidikan setempat.

Mengubah riwayat pendidikan formal PTK?

Mengubah riwayat pendidikan PTK harus dilakukan melalui laman ptk.datadik

Siaran Langsung Tanya Jawab Seputar Dapodik : Permasalahan Tarik dan Tambah Peserta Didik Manajemen Sekolah. Informasi ini kami repost ulang dari Channel Bahas Dapodik. Anda bisa mengajukan pertanyaan secara live di channel tersebut, silahkan subscribe dan ikuti terus agar kedepannya Anda bisa menemukan solusi dari permasalahan aplikasi dapodik Anda.

Berikut pertanyaan dan jawaban yang dapat kami tuliskan kembali. Semoga ada pencerahan dan memberikan solusi bagi rekan OPS yang masih bermasalah dengan data peserta didik.

Kenapa di aplikasi Dapodik sekarang ketika ada peserta didik mutasi dan tambah peserta didik diluar dapodik selalu masuk ke rombel kelas 1?

Dapodik sebelum merilis patch 2021.a memang dilakukan penguncian terhadap rombel (tingkatan kelas) sehingga ketika melakukan mapping ke kelas tujuan dan tidak berhasil dibaca maka secara otomatis akan masuk ke kelas bawah.

Untuk versi ini maka ketika melakukan mutasi siswa dan di mapping ke rombel tujuan seharusnya sudah bisa. Setelah itu tim dapodik akan melakukan cleansing data ketika terindikasi tingkat rombel yang salah maka data akan menjadi invalid.

Sekarang fokusnya adalah cut off BOS oleh karena itu fokusnya adalah bagaimana tim dapodik mempermudah dahulu terhadap data siswa masuk semua. Sementara untuk BOP PAUD masih lama.

Bagaimana membatalkan PD keluar sedangkan di menu PD keluar tidak ada menu membatalkan?

Lapor ke pengelolah Dinas Pendidikan.

PD sudah ditarik dari data sp.datadik namun belum masuk ke localhost Dapodik?

Sebelum melakukan sinkronisasi Anda harus memastikan terlebih dahulu data PD tersebut melalui sp.datadik melalui menu tab siswa (aktif, terdaftar, lulus, keluar). Sedangkan PD melalui tambah manual maka untuk dapat masuk ke localhost dapodik harus melali persetujuan Dinas.

Bagaimana cara tambah mutasi PD masuk dari PKBM ke sekolah formal?

PKBM dianggap sebagai sekolah asal maka bisa langsung ditarik ke sekolah tujuan dan bisa dilakukan dua arah. (menu tarik data siswa)

Salah memutasikan siswa, bagaimana agar siswa tersebut masuk ke rombel kembali?

Lapor ke dinas pendidikan.

Bagaimana cara menambahkan PD dari MTs ke sekolah Negeri (SMP)?

Melalui menu tambah PD diluar Dapodik jia sekolah tersebut tidak menggunakan aplikasi dapodik. namun jika sekolah tersebut menggunakan aplikasi dapodik maka bisa ditarik secara langsung.

Mohon solusinya bagaimana cara input data siswa yang belum masuk data dapodik sama sekali sedangkan siswa tersebut sudah kelas lanjut?

Tambahkan secara manual kemudian kordinasi dengan dinas pendidikan.

Rilis Patch Aplikasi Dapodik Versi 2021.a karena adanya bugs pada Aplikasi Dapodik versi 2021 yang dapat mengganggu kelancaran sekolah dalam melakukan pemutakhiran data semester 1 Tahun Ajaran 2020/2021.

Untuk melakukan update/pembaruan Aplikasi Dapodik versi 2021.a, sekolah tidak perlu melakukan uninstall pada aplikasi dapodik versi 2021. Adapun proses untuk melakukan update/pembaruan Aplikasi Dapodik versi 2021.a dapat mengunduh dan install patch dapodik versi 2021.a, dengan mengikuti beberapa langkah berikut:

Unduh file patch dapodik 2021.a pada menu unduhan laman https://dapo.kemdikbud.go.id/,

Setelah file patch dapodik 2021.a berhasil di unduh kemudian,

Lakukan installasi sampai dengan selesai,

Lakukan refresh (Ctrl + F5).

Panduan Penilaian Kinerja & Panduan Tes Tertulis ini mungkin berguna bagi Bapak/Ibu guru dalam membuat format penilaian untuk siswa di kelas. Silahkan unduh panduannya di link bagian akhir tulisan ini.

Penilaian di kelas bertujuan untuk mengumpulkan informasi (mengumpulkan, mengolah, menginterpretasikan, dan memanfaatkan) tentang berkaitan dengan perkembangan dan pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kurikulum yang menjadi target pembelajaran. 

Pelaksanaan penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang akan diukur ketercapaiannya.

Pelaksanaan penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Tes tertulis dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain uraian, isian singkat, dan pilihan ganda.

Bentuk penilaian di kelas yang telah dikenal, antara lain tes tertulis, tes lisan, dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan salah satu bentuk penilaian yang perlu ditingkatkan penggunaannya di kelas.

Buku ini disusun secara praktis sebagai salah satu panduan bagi pendidik dalam melakukan penilaian kinerja maupun penilaian tes tertulis.

Baca juga : Buku Evaluasi pembelajaran dan Buku asesmen Diaknosis Kognitif

Buku ini merupakan pengembangan dari buku yang pernah diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Pada buku ini disajikan contoh-contoh soal atau tugas untuk penilaian kinerja. Contoh-contoh tersebut diharapkan memberi wawasan, inspirasi kepada pendidik bagaimana penilaian kinerja bermanfaat tidak hanya untuk menilai kompetensi yang sesuai tetapi juga dapat mendorong berpikir tingkat tinggi.

Buku ini berisi panduan bagi pendidik dalam melakukan penilaian tertulis sehingga pendidik dapat lebih mudah melaksanakan proses penilaian dan dapat lebih memfokuskan bentuk tes yang lebih otentik dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti bentuk tes uraian.

Setelah selesai tugas pertama yakni tarik data peserta didik baru maupun tambah manual diluar dapodik maka tugas selanjutnya adalah periodesasi peserta didik. Biasanya dalam melakukan input data terkadang masih ada data yang salah terutama pada data NIK/KK peserta didik.

Data KK peserta didik ini bisa mempengaruhi terhadap kevalidan data meskipun tidak sampai menggangu proses sinkronisasi. Data KK ini karena dijadikan acuan dalam penyaluran beasiswa KIP maka diperlukan verifikasi dan validasi.

Menghilangkan tanda warning pada data peserta didik di aplikasi Dapodik 2021 dikarenakan adanya salah saat melalukan input data terutama pada data NISN dan NIK harus dilakukan melalui verval PD ketika tabel data NIK sudah dilakukan penguncian oleh pusat.

Verval PD 2021 langkahnya masih sama seperti tahun sebelumnya. Yang penting perlu dipersiapkan adalah berkas pendukungnya seperti KK, Akte, NISN/Ijazah. Ijazah ini bisa kita gunakan untuk verifikasi NISN ketika Anda melakukan pencarian NISN peserta didik di laman https://referensi.data.kemdikbud.go.id/nisn/ namun tidak ditemukan.

Setelah melakukan pengajuan perubahan KK atau NISN di laman verval PD tunggu sampai mendapatkan approval dari dinas. Jika sudah disetujui silahkan lakukan sinkronisasi Dapodik maka tanda warning pada menu validasi lokal tersebut akan hilang.

Namun untuk tanda warning yang di tampilkan di tabel peserta didik biasanya belum hilang sampai semester genap. Hal ini tidak mempengaruhi apapun karena perubahan NIK sudah valid.

Mumpung servernya belum sibuk 😁 jika terdapat data peserta didik yang memerlukan verval maka secepatnya Anda lakukan verval.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional (UN). UN pada tahun 2021 akan diganti dengan Asesmen (Penilaian) Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter.

Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi.

Langkah Mendikbud ini ternyata didukung alam semesta (mestakung) dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi tersebut membuat UN 2020 pun ditiadakan. Setahun lebih awal dari rencana Mas Menteri.

Tantangan bagi seorang guru boleh dibilang tidak lebih ringan. Menyiapkan siswa menghadapi UN berat, untuk menghadapi AKM juga tidak ringan. Ini termasuk belum terbiasanya kita dalam hal literasi, numerik, dan tentunya karakter.

Seorang di tempat yang baru dikunjungi, seperti bandara, terminal, atau stasiun atau mal, biasanya memilih untuk bertanya kepada security atau pengunjung lain untuk mengetahui letak toilet. Kebanyakan dari kita lebih suka bertanya, dibanding membaca petunjuk arah yang banyak tersebar dan bisa menuntun kita ke toilet. Ini hanya contoh kecil saja, rendahnya literasi yang kita miliki, dengan kata lain kita bangsa yang enggan membaca.

Apa Itu Asesmen?

Asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Banyak yang mencampuradukkan pengertian antara evaluasi (evaluation), penilaian (assessment), pengukuran (measurement), dan tes (test), padahal keempatnya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda.

Evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (value judgement).

Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa.

Buku Evaluasi Pembelajaran Dengan Pedekatan Kurikulum 2013 : Berhasil atau tidaknya pendidikan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap out put atau lulusan yang dihasilkannya. Jika output lulusan, hasilnya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam tujuan pendidikan, maka usaha pendidikan itu dapat dinilai berhasil, tetapi jika sebaliknya, maka ia dinilai gagal.

Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam pembangunan bangsa, kiranya tidak ada yang meragukan. Namun tentu harus difahami, pendidikan yang mampu mendukung pembangunan adalah pendidikan yang bermutu, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya.

Konsep pendidikan seperti itu terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki dunia kerja dan kehidupan di masyarakat, karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi probiema yang dihadapi dalam kehidupan seharihari.

Melalui pendidikan kecakapan/keterampilan hidup, kita ingin menyempurnakan pendidikan di Indonesia, sehingga mampu mengembangkan potensi peserta didik demi perannya sebagai pribadi yang mandiri, sebagai anggota masyarakat dan warga negara, sebagai bagian dari lingkungan dan tentu saja sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa.

Baca juga : Buku Saku Asesmen Diagosis Kognitif Berkala Kondisi Siswa

Pendidikan keterampilan termasuk didalam salah satu mata pelajaran yang diajaran disekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Bila kita lihat maksud dan tujuan pendidikan keterampilan mebentuk para siswa mempunyai suatu keahlian, yang tujuan akhirnya dapat dipergunakan untuk kehidupan dirinya kelak dikemudian hari.

Tapi tidak bisa kita pungkiri untuk saat ini pendidikan keterampilan kurang dikembangkan didunia pendidikan kita secara maksimal. Pihak pendidikan banyak berorentasi anak didiknya untuk mencapai nilai-nilai tertinggi didalam mata pelajaran tertentu yang diujikan secara nasional, padahal secara konsep dasar dunia pendidikan adalah pencapaian kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.

Buku ini disajikan sangat sederhana dan mudah untuk difahami. Buku ini sangat berguna dan dapat membantu para pembaca dalam mendalami pengetahuanya tentang pendidikan keterampilan hidup, yang diawali dari perlunya basic life skill, kemudian berturut-turut membahas konsep prinsisp dasar keterampilan hidup, pengenalan didiri, pencarian peluang, penetapan cita-cita, focus sasaran, mengurai rencana sampai detit, menyusun proses pencapaian tujuan, penyusunan peta hidup, pengelolaan waktu, perluasan wawasan dari pikiran/pengalaman orang laian.

Pada bagian akhir buku ini, dilengkapi dengan beberapa model pengembangan pendidikan keterampilan serta dilengkapi pula dengan pentingnya pengembangan potensi akademik dan non akademik secara seimbang di era global. (pengantar)

Asesmen Diagnosis Kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran.

Pandemi Covid-19 pada beberapa bulan terakhir berdampak pada beberapa sektor kehidupan, tak terkecuali sektor pendidikan. Untuk membatasi penyebaran dan penularan virus Covid-19 secara luas di satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengambil kebijakan penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR).

Kebijakan serupa juga diterapkan di lebih dari 180 negara dunia. Kebijakan BDR diyakini dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan nonkognitif siswa yang selanjutnya dapat mempengaruhi wajah pendidikan di masa depan.

Di Indonesia, beragamnya kondisi sosial ekonomi, akses teknologi, serta kondisi wilayah sebaran Covid-19 menyebabkan pelaksanaan BDR serta capaian belajar siswa bervariasi.

Oleh karena itu, asesmen untuk mengetahui hambatan dan kelemahan siswa pada saat BDR perlu dilakukan. Asesmen yang meliputi aspek kognitif dan nonkognitif perlu dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kondisi siswa.

Hasil asesmen memberikan dasar kepada guru untuk menetapkan perlakuan atau strategi yang tepat kepada masing-masing siswa.

Remedial atau pengayaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil asesmen merupakan upaya untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal atau dirugikan.

Buku saku ini disusun untuk memberikan inspirasi, wawasan, dan pedoman bagi Bapak dan Ibu guru dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, diagnosis dan tindak lanjut yang tepat pada proses asesmen diagnosis. Kami berharap buku ini menjadi salah satu penguatan terhadap prinsip “teaching at the right level” (pembelajaran sesuai dengan tingkat) khususnya pada masa pandemik.

Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan buku saku ini.

Semoga buku saku dapat bermanfaat terutama bagi kelanjutan dunia pendidikan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Download Buku Saku Asesmen Diagosis Kognitif Berkala Kondisi Siswa

Dalam rangka persiapan penyaluran dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK) dan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Penyaluran dana BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening sekolah.

2. Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan pada Dapodik per tanggal 31 Agustus 2020. Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus 2020 merupakan batas akhir pengambilan data oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada Tahap III tahun 2020 dan penyaluran dana BOS Reguler Tahap I dan Tahap II tahun berikutnya.

3. Berdasarkan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua), maka:

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum menginputkan data izin operasional, agar melakukan pemutakhiran data melalui laman https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id.

b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang diselenggarakan masyarakat wajib melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana BOS Tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 pada laman https://bos.kemdikbud.go.id.

c. Sekolah yang telah menggunakan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) cukup menginputkan realisasi penggunaan dana BOS pada fitur buku kas umum (BKU), sehingga tidak perlu melakukan pelaporan pada laman https://bos.kemdikbud.go.id sebab sudah terintegrasi.

d. Perubahan atribut data rekening sekolah dapat dilakukan melalui sistem informasi rekening BOS (SIRBOS) pada laman https://bos.kemdikbud.go.id.

e. Sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi Dapodik sebagaimana butir 2 (dua), tidak melakukan pemutakhiran data sebagaimana butir 3 (tiga) huruf a dan tidak melakukan pelaporan sebagaimana butir 3 (tiga) huruf b, maka penyaluran dana BOS Reguler Tahap III tahun 2020, Tahap I dan Tahap II tahun 2021 tidak dapat dilakukan.

f. Dalam hal terjadi sisa belanja atau salur dana BOS akibat sekolah tutup atau menolak, maka mekanime pengembalian belanja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

g. Berdasarkan huruf f, proses penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPPN yang dapat diwakili oleh Tim BOS Provinsi untuk mendapatkan kode bagian anggaran, kode satuan kerja dan kode akun yang diperlukan dalam rangka pembuatan kode billing. Adapun mekanisme pengembalian belanja dapat dilakukan melalui:

1. sarana layanan Penerimaan Negara dalam bentuk loket/ teller (over the counter) pada Bank/ Pos Persepsi; atau
2. sarana layanan Penerimaan Negara dalam bentuk layanan Sistem Elektronik yang dapat dilakukan melalui laman https://simponi.kemenkeu.go.id.

4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memantau data sekolah sebagaimana butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) huruf a pada laman https://datadik.kemdikbud.go.id.

5. Sekolah dapat memantau data sekolah sebagaimana butir 3 (tiga) huruf a pada laman https://sp.datadik.kemdikbud.go.id.

6. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan dan pelaporan Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

 PLT Kepala Sekolah setelah dilakukan pengubahan jenis PTK oleh OP dinas tiba-tiba hilang dari list guru setelah OP sekolah melakukan sinkronisasi. Kasus ini biasanya terjadi pada sekolah swasta, dan sebenarnya hal ini tidak aneh, jadi jika hal ini terjadi pada sekolah Anda jangan bingung.

Hilangnya data kepala sekolah di list guru pada aplikasi dapodik 2021 (sebenarnya aplikasi dapodik 2020 sudah berlaku) secara otomatis berpindah ke data tendik. Kepala sekolah, pengawas, TU adalah bagian dari Tendik (Tenaga Kependidikan).

Kasus ini berbeda dengan penarikan PTK data guru yang masuk ke menu tendik. lihat di Solusi Guru Masuk Ke Menu Tendik di Dapodik 2020. 

Penugasan guru PLT kepala sekolah yang sudah berubah menjadi kepala sekolah Anda bisa melihat validasi datanya di menu tendik. Sebelum melakukan sinkronisasi Anda harus melihat di menu tugas tambahan jika masih menggunakan SK PLT maka Anda harus menghapus/mengganti dengan SK kepala sekolah.

SK PLT kepala sekolah menjadi tidak valid karena perubahan status jenis PTK mejadi kepala sekolah. Berikut adalah tabel daftar list validasi lokal pada data guru dan tenaga kependidikan di Aplikasi Dapodik.

GTK tugas tambahan Invalid

1. Kepala sekolah tidak boleh ada di sekolah non induk
2. Kepala sekolah tidak boleh lebih dari satu ptk
3. Masing-masing tugas tambahan berikut tidak boleh lebih dari 1 orang ptk (Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Sarpras, Wakil Kepala Sekolah Humas, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum)

Semangat salam satu data 😁

Dowload KI/KD Kurikulum 2013 Darurat Covid 19 senua jenjang dari SD/MI, SDLB, SMP/MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB

Kemdikbud meluncurkan kurikulum darurat untuk semua jenjang. Ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan capaian pembelajarannya. Tujuannya agar tidak membebani siswa, guru, dan orang tua. Materi dipilihkan yang esensial saja. Perampingan sampai 50%. 

Sekolah diberi kebebasan untuk memilih (hence merdeka belajar) menggunakan: a) kurikulum 2013 secara penuh, b) kurikulum darurat, atau c) kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan sendiri oleh sekolah.

Kemdikbud meluncurkan modul kurikulum darurat untuk jenjang PAUD dan SD. Modul tersebut bisa dioperasikan oleh guru, siswa, dan orang tua (atau siapa pun yang membantu siswa belajar). Modul juga termasuk asesmen, yang fokus pada literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. 

Kurikulum darurat ini berlaku sampai akhir tahun ajaran ini, meski nanti kondisi sudah normal. Kompetensi Inti & Kompetensi Dasar pada kurikulum 2013 pada Paud, Dikdas, dan Dikmen berbentuk sekolah menengah atas untuk Kondisi Khusus.

Silahkan dowload KI/KD Kurikulum 2013 Darurat Covid 19 Jejang SD/MI kelas 1,2,3,4,5,6 (Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Seni Budaya dan Prakarya, IPA, IPS) Unduh disini.

Silahkan dowload KI/KD Kurikulum 2013 Darurat Covid 19 Jejang SDLB kelas 1,2,3,4,5,6 (Seni Budaya dan Prakarya - Autis, Seni Budaya dan Prakarya - Tunadaksa, Seni Budaya dan Prakarya - Tunagrahita, Seni Budaya dan Prakarya - Tunanetra, Seni Budaya dan Prakarya - Tunarungu) Unduh disini.

Silahkan dowload KI/KD Kurikulum 2013 Darurat Covid 19 Jejang SMP/MTS kelas VII, VIII, IX (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Informatika, IPA, IPS, Matematika, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prakarya - Budidaya, Prakarya - Kerajinan, Prakarya - Pengolahan, Prakarya - Rekayasa, Seni Budaya - Seni Musik, Seni Budaya - Seni Rupa, Seni Budaya - Seni Tari, Seni Budaya - Seni Teater) Unduh disini.

Silahkan dowload KI/KD Kurikulum 2013 Darurat Covid 19 Jejang SMPLB kelas VII, VIII, IX (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Autis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Tunadaksa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Tunagrahita, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Tunanetra, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Tunarungu Seni Budaya dan Prakarya - Autis, Seni Budaya dan Prakarya - Tunadaksa, Seni Budaya dan Prakarya - Tunagrahita, Seni Budaya dan Prakarya - Tunanetra, Seni Budaya dan Prakarya - Tunarungu) Unduh disini.

Silahkan dowload KI/KD Kurikulum 2013 Darurat Covid 19 Jejang SMA/SMK/MA kelas X, XI, XII (Antropologi, Bahasa Arab, Bahasa dan Sastra Jepang, Bahasa dan Sastra Jerman, Bahasa dan Sastra Korea, Bahasa dan Sastra Mandarin, Bahasa Indonesia (Peminatan), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris (Peminatan), Bahasa Inggris Umum, Biologi, Ekonomi, Fisika, Geografi, Informatika, Kimia, Matematika (Peminatan), Matematika, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prakarya - Budidaya, Prakarya - Kerajinan, Prakarya - Pengolahan, Prakarya - Rekayasa, Sejarah Indonesia, Sejarah, Seni Budaya - Seni Musik, Seni Budaya - Seni Peran, Seni Budaya - Seni Rupa,, Seni Budaya - Seni Tari, Seni Budaya - Seni Teater, Sosiologi ) Unduh disini.

Silahkan dowload KI/KD Kurikulum 2013 Darurat Covid 19 Jejang SMALB kelas X, XI, XII (PPKn, Seni Budaya, Seni Rupa, Seni Tari, Souvenir, Tata Boga, Tata Busana, Tata Graha, Tata Kecantikan, Teknik Penyiaran Radio, TIK ) Unduh disini.

Salinan SK KaBalitbang No 018 - 2020 dan daftar isi lampiran unduh disini.

Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Covid 19. Kemendikbud - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. 

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta, Jumat (07/08).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. “Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud. 

Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. “Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap Mendikbud.        

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. 

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. 

Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. 

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud.

Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Medikbud.

Saat ini masih banyak PTK yang melakukan verifikasi untuk akunnya kendati pihak Dapodik memberikan waktu yang agak sedikit lama sampai bulan Oktober mendatang hal ini dipengaruhi karena masih menuntaskan sisa pembayaran TPG yang bersumber pada data info GTK periode Januari-Juni 2020.

Kepada Yth.

Bapak Nadiem Makarim,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga Bapak senantiasa sehat. Perkenalkan, saya Retno Listyarti, ibu dari tiga orang anak, pernah menjadi guru selama 24 tahun, sempat menjadi kepala sekolah selama 2 tahun, sempat memimpin organisasi profesi guru (FSGI), dan saat ini mendapat amanah menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kebetulan bidang yang saya tangani di KPAI adalah pendidikan. Saya menulis surat terbuka ini sebagai seorang ibu yang merupakan Warga Negara Indonsia.

Mas Menteri, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menyampaikan beberapa kritisi saya atas konsep berpikir Anda sebagai menteri yang mengurusi urusan pendidikan di negeri yang berpenduduk 269,60 juta jiwa dan luas wilayah yang mencapai 1.905 juta kilometer persegi.

Semua catatan yang saya sampaikan ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena kebetulan saat ini saya mengabdi di salah satu lembaga Negara yang kewenangannya memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak pendidikan yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara dalam keadaan apa pun.

Sedikitnya ada 3 pertanyaan dan catatan yang ingin saya sampaikan pada Mas Menteri, yaitu :

Pertama, Mengapa seorang Mendikbud Menyatakan bahwa Sekolah negeri diperuntukkan bagi siswa miskin?

Mas Menteri, saya terkejut membaca berita di media online terkait pernyataan Anda bahwa sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah atau dengan kata lain anak dari keluarga miskin.

Saya ambil kutipan media online sebagai berikut: "Secara prinsip undang-undang dasar kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi. Itu kan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi," ujarnya dalam acara diskusi daring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/7).

Pernyataan tersebut menggambarkan dugaan kuat bahwa Mas Menteri belum memahami konstitusi Republik Indonesia. Silakan disimak bunyi pasal 31 UUD 1945, yang dengan sangat jelas mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ini adalah tanggung jawab pemerintah ataupun Negara dalam kemajuan bangsa ini. Bahkan pemenuhan hak atas pendidikan ini pun menjadi salah satu tujuan negera RI yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kita bernegara dan mengapa kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bunyi pasal 31 tersebut secara terang benderang menyatakan bahwa hak atas pendidikan untuk semua warga Negara, bukan khusus warga Negara miskin atau kaya.

Pengertian kata setiap warga adalah seluruh anak Indonesia, baik yang pintar maupun tidak, yang berasal dari keluarga kaya maupun miskin, dan yang disabilitas maupun yang tidak.

Sekolah negeri adalah sekolah yang dibangun pemerintah dalam upaya memenuhi hak atas pendidikan tersebut. Dengan demikian semua anak Indonesia berhak belajar di sekolah negeri.

Selain itu, kewajiban Negara dalam pembiayaan dan pemenuhan hak atas pendidikan  tertiang dalam konstitusi RI pada Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Hal tersebut menguatkan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi hak atas pendidikan yang merupakan hak dasar, hak pokok yang wajib dipenuhi Negara dalam keadaan apapun dan tanpa melihat status social ekonomi, kaya atau miskin.

Pendirian sekolah negeri adalah wujud Negara melakukan pemenuhan hak dasar tersebut, sehingga dengan demikian semua anak Indonesia berhak menikmati pendidikan di sekolah-sekolah negeri, tanpa memandang status ekonomi.

Dengan demikian, pernyatan bahwa sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah adalah pernyataan yang tidak tepat, terlebih dikemukakan oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kedua, Mengapa Menteri Nadiem Menurunkan jalur zonasi dalam PPDB tahun 2020 dari 80% menjadi 50%?

Dalam pemberitaan terkait diskusi daring tersebut, Mas Menteri menghubungkan kebijakan PPDB sistem zonasi dengan pernyataannya tentang sekolah negeri lebih tepat untuk anak-anak dari keluarga ekonomi rendah atau anak miskin.

Saya malah jadi menangkap kesan dari pernyataan tersebut, bahwa seolah-olah sekolah negeri memang tidak sejajar dengan sekolah-sekolah swasta papan atas yang berbayar sangat mahal, seperti sekolah CIKAL, Al Izhar, Al Azhar, Penabur, dan lain-lain.

Sebenarnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi adalah kebijakan yang dilahirkan oleh Menteri Muhajir Effendy pada tahun 2017 saat beliau baru menjabat sebagai Mendikbud RI.

Dasar kebijakan PPDB sistem zonasi adalah mencegah pendidikan menjadi pasar bebas sehingga Negara harus hadir, dengan demikian seluruh anak Indonesia, baik kaya maupun miskin, pintar maupun tidak, berkebutuhan khusus/tidak berhak belajar di sekolah negeri, asalkan rumahnya secara jarak dekat dengan sekolah yang dituju.

Pada pelaksaan PPDB sistem zonasi tahun 2019, Mendikbud Muhajir bahkan sudah menetapkan jalur zonasi mencapai 80%, namun di era Mendikbud Nadiem diturunkan drastis menjadi 50%.

Jika Mas Menteri konsisten dengan pernyataan yang disampaikan dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPK pada 29/7 lalu, maka menurunkan jalur zonasi hingga sebesar 30% justru mengarah pada ketidak konsistenan dalam berpikir soal keadilan social yang juga Mas Menteri singgung.

Mas Menteri juga menyatakan bahwa “Kalau kita hitung-hitung dari semua total jumlah kebutuhan sekolah di Indonesia dan kita proyeksikan ke depan, tidak mungkin [bisa terpenuhi] tanpa partisipasi pihak swasta,".

Padahal, jumlah sekolah negeri yang yang sedikit, tidak menyebar merata dan semakin naik jenjang pendidikan jumlahnya semakin sedikit bukan barang baru, ini kondisi puluhan tahun yang lalu, masalah lama yang belum diselesaikan.

Kalau Mas Menteri mau meningkatkan APK dan lamanya anak sekolah di Indonesia, maka program menambah jumlah sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA/SMK mutlak dilakukan, terutama untuk daerah-daerah yang padat penduduk tetapi sekolah negerinya sangat sedikit dan tidak menyebar merata. Ini harus didasarkan pemetaan pemerintah daerah dan memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Sebagai menteri pendidikan, semoga Mas Menteri sudah menyadari bahwa lama belajar di Indonesia baru ditingkatkan 9,1 tahun dalam RPJMN 2020/2024, sebelum tahun 2020 lama belajar anak Indonesia rata-rata hanya 7,9 sampai 8,5 tahun. Lulus SMP normalnya adalah 9 tahun, itu artinya mayoritas SDM kita lulusan Sekolah Dasar (SD). Anak-anak yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA/SMK dikarenakan kemiskinan dan tidak ada sekolah negeri terdekat.

Oleh karena itu, daripada menyebar uang APBN dalam program organisasi penggerak (POP) pada organisasi dan yayasan-yayasan yang mayoritas belum jelas rekam jejaknya dalam meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah, mengapa Mas Menteri tidak mengalihkan anggaran untuk penambahan jumlah sekolah negeri jenjang SMA/SMK yang jumlahnya hanya 6.683 se-Indonesia, angka itu jauh dari mencukupi. Selama jumlahnya tidak ditambah, maka kericuhan PPDB tidak akan mereda tahun-tahun kedepan.

Ketiga, Mengapa Menteri Nadiem yang milineal Tak Berdaya Mengatasi Persoalan PJJ bagi puluhan juta anak Indonesia ?

Pada era pandemic Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring maupun luring sarat kendala, mengapa Mas Menteri yang dijuluki menteri milineal justru terkesan tak berdaya? Tidak terlihat langkah-langkah konkrit Kemdikbud mengatasi berbagai kendala PJJ, padahal hasil survey berbagai pihak terhadap PJJ fase pertama seharusnya dapat dijadikan dasar menyelesaikan masalah. Namun, tidak ada terobosan apapun selama berbulan-bulan, sehingga permasalahan pelaksanaan PJJ fase kedua masih sama.

Padahal, jutaan anak Indonesia saat ini terkurung di rumah, dan para orangtua cemas terhadap efek jangka panjang pada anak-anak akibat terisolasi di rumah, kehilangan hak bermain, kesempatan bersosialisasi dan terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah. Data survey Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) fase 1 yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada April 2020 dan diikuti 1700 siswa, menunjukkan 76,7% responden siswa tidak senang belajar dari rumah.

PJJ adalah “hal baru” bagi anak, orangtua, ataupun sekolah. Ibaratnya, tidak ada satu pihak pun yang memiliki bekal cukup untuk menjalaninya, baik secara pedagogis maupun psikologis.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika survei KPAI terkait PJJ fase pertama berjalan tidak efektif dan 77,8% responden siswa mengeluhkan kesulitan belajar dari rumah dengan rincian : 37,1% siswa mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit sehingga memicu kelelahan dan stress; 42% siswa kesulitan daring karena orang tua mereka tidak mampu membelikan kuota internet, dan 15,6% siswa mengalami kesulitan daring karena tidak memiliki peralatan daring, baik handphone, komputer PC, apalagi laptop.

Orang tua juga ikut tertekan saat mendampingi anak-anaknya melakukan PJJ secara daring, karena harus mengingatkan berbagai tugas belajar, mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum. Orang tua juga harus mengirim tugas-tugas anaknya kepada gurunya dalam bentuk foto dan video. Terbayang beratnya jika orangtua memiliki anak lebih dari satu yang bersekolah, termasuk beratnya kuota internet yang harus ditanggung orang tua.  

Sementara itu, hasil survey yang dilakukan atas inisiasi pribadi oleh Komisioner KPAI bidang Pendidikan pada Juni 2020 terkait pembukaan sekolah menunjukkan hasil yang cukup menarik, di mana 66% orang tua dari 196.546 responden menolak sekolah di buka pada 13 Julli 2020. Namun, penolakan orang tua berbanding terbalik dengan sikap anak-anak yang justru setuju sekolah segera di buka sebanyak 63,7% dari 9 .643 responden.

Disisi lain, sikap pendidik yang berasal dari jumlah sampel 18.111 responden guru sama dengan para siswanya, yaitu 54% setuju sekolah di buka. Para guru dan siswa mendukung sekolah dengan tatap muka karena PJJ di fase pertama dinilai tidak efektif dan sarat kendala, baik bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri.

Mas Menteri, ada jutaan anak Indonesia yang saat ini terisolasi di rumah mengalami frustasi karena tidak terlayani PJJ. Berdasarkan survey KPAI, PJJ menunjukan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik. Anak-anak dari kelas ekonomi menengah ke atas terlayani PJJ secara daring karena kelompok ini memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk belajar daring.

Namun, anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak terlayani dalam PJJ karena kelompok ini tidak memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk PJJ daring. PJJ daring juga bias kota dengan desa dan bias Jawa dengan luar Jawa, 54% dari 608.000 anak Papua tidak terlayani PJJ daring karena tidak memiliki semuanya termasuk listrik.

Bagi anak dari keluarga miskin kondisi PJJ secara daring yang tidak mampu mereka akses membuat anak-anak menjadi kehilangan semangat untuk melanjutkan sekolah, apalagi dalam beberapa kasus, anak-anak yang tidak bisa mengikuti PJJ maupun ujian secara daring dianggap tidak mengumpulkan tugas sehingga nilai koginitifnya banyak yang tidak tuntas dan bahkan nilai sikap diberi C sehingga akhirnya anak tersebut dinyatakan tidak naik kelas. KPAI menerima tiga laporan terkait siswa tidak naik kelas karena tidak mampu mengikuti PJJ secara daring.

Mas Menteri, anda memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab besar bagi pelayananan dan pemenuhan hak atas pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, dengan kewenangan besar yang anda miliki, seharusnya Anda dapat meringan beban dan derita anak-anak Indonesia dalam PJJ fase kedua.

Untuk itu, saya mendorong batalkan program organisasi penggerak dan alihkan anggaran POP untuk mengatasi kendala PJJ yang sudah berlangsung hampir 5 bulan. Gunakan untuk: (1) pengratisan internet (Kemendikbud dapat berkoordinasi dengan Kemenkominfo sesuai kewenangannya); (2) bantuan gadget bagi anak-anak miskin dan para guru honorer; (3) Kemendikbud segera selesaikan kurikulum dalam situasi darurat “kurikulum adaptif” yang dapat meringankan guru, siswa dan para orang tua. Kalau berani menetapkan tahun ajaran baru 13 Juli 2020 dengan memperpanjang PJJ, seharusnya Kemendikbud sudah siap dengan kurikulum adaptifnya; dan (4) Kemdikbud dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa terkait penggunaan dana desa yang didorong membantu anak-anak desa melakukan PJJ di balai-balai desa dengan fasilitas wifi dan computer milik desa. Apalagi untuk anak-anak yang tinggal di wilayah yang sulit sinyal.

Akhir kata, saya sebagai seorang ibu dan warga Negara di Republik ini berharap banyak pada Anda untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas milineal Anda sebagai Mendikbud -didampingi para staf khusus Anda yang mayoritas milineal dan lulusan pendidikan luar negeri- untuk menyelesaikan masalah pendidikan di era pandemik, khususnya terkait PJJ. Saya menunggu gebrakan Anda bagi kepentingan terbaik untuk anak-anak Indonesia. Sukses dan sehat selalu.

Salam hormat,

Retno Listyarti

Menambahkan PTK baru ke aplikasi Dapodik 2021 harus mengajukan ke OP Dinas. Jika sekolah yang bersangkutan adalah sekolah Negeri maka secara otomatis yang mengcover pengajuan PTK tersebut adalah OP Dinas.