Meneruskan pemberitahuan resmi dari laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id
Dalam rangka mengakomodasi perbaikan data untuk Ujian Nasional Tahun 2019, masih ada sekolah yang perlu melakukan perbaikan dan pembaruan data peserta didik calon peserta Ujian Nasional yang perbaikannya hanya dapat dilakukan melalui Aplikasi Dapodikdasmen. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dengan ini disampaikan bahwa sinkronisasi data periode semester 1 tahun ajaran 2018/2019 melalui Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 atau versi 2019.b akan dibuka kembali dalam waktu yang terbatas yaitu sampai dengan Hari Jumat, 22 Februari 2019 Pukul 23.59 WIB
Mengingat urgensi perbaikan data tersebut, Dinas Pendidikan dan Sekolah diharapkan dapat segera melakukan percepatan perbaikan data calon peserta Ujian Nasional yaitu perbaikan data Nomor Induk Siswa (NIS), perbaikan data Nama Ayah Kandung, dan data peserta didik belum masuk Anggota Rombel melalui Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 atau versi 2019.b serta selanjutnya melakukan sinkronisasi.Dari pemberitahuan tersebut ada beberapa data yang harus di kroscek lagi baik mengenai data infrastruktur sekolah mengenai data server dan client yang ada di laman unbk atau ubk maupun kevalidaan data peserta didik yang sudah disebutkan diatas pada aplikasi dapodikdasmen.
Silahkan cek status data kesiapan untuk gladi UNBK 2019
Seperti halnya batas cut off sinkronisasi perbaikan data peserta didik calon peserta UN. Pada laman https://unbk.kemdikbud.go.id juga sudah dibuka kembali untuk perbaikan data server, client dan sesi (bukan biodata peserta).
Batas perbaikakan data sampai 22 Februari 2019. Setelah tanggal tersebut data dinyatakan final untuk dipergunakan dalam Galdi Bersih dan UJIAN UTAMA UNBK.
Perbaikan biodata peserta UN dilakukan melalui aplikasi dapodik setelah melakukan sinkronisasi lihat perubahan data peserta pada laman manajemen PDUN, Jika aplikasi BioUN masih dibuka silahkan upload kembali data perbaikan kemudian buka laman unbk.kemdikbud.go.id. Pada menu biodata siswa tekan tombol "ambil dari BIOUN".